Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

P ENGALOKASIAN J ENIS B ELANJA DAN A KUN OLEH : ABDUL GOFAR KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "P ENGALOKASIAN J ENIS B ELANJA DAN A KUN OLEH : ABDUL GOFAR KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan."— Transcript presentasi:

1 P ENGALOKASIAN J ENIS B ELANJA DAN A KUN OLEH : ABDUL GOFAR KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2013 Jajaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara Manado, 5 Juli 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2 T EMA RKP 2012 : P ERCEPATAN DAN P ERLUASAN PER - TUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN Prioritas Pembangunan Nasional: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim usaha; 8. Energi; 9. LH dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca Konflik; 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; dan 3 prioritas lainnya di bidang : Polhukam, Perekonomian dan Kesejahteraan.

3 A RAH KEBIJAKAN APBN 2012: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan (pro growth) Memperluas kesempatan kerja (pro-job) Menanggulangi kemiskinan (pro-poor) Mendukung (ramah terhadap) upaya pelestarian lingkungan hidup (pro-environment) Kebijakan fiskal tahun 2012 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya memelihara stabilitas ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal

4 A RAH K EBIJAKAN B ELANJA P EMERINTAH P USAT T AHUN Peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking, domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; 2. Pemberian dukungan pada pendanaan kegiatan multiyears; 3. Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential forces (MEF); 4. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ( climate change ); 5. Penguatan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri dari: a. 6 program Utama: Rumah Sangat murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Air bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, peningkatan kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan; b. 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran 1 juta jiwa / tahun, Pembangunan Transportasi Jakarta

5 KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, APBN Kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok (rata-rata 10%) 2. Pemberian Gaji dan pensiun bulan ke Kenaikan uang makan PNS (Rp => Rp ) 4. Kenaikan uang lauk pauk TNI / Polri (Rp => Rp ) 5. Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk mendukung reformasi birokrasi 6. Pemberian jaminan kesehatan utama (Jamkestama) untuk Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, dan Hakim Agung MA 7. Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsi zero growth 8. Penyediaan anggaran untuk pembayaran kurang bayar tunjangan profesi guru

6 KEBIJAKAN BELANJA BARANG, APBN TAHUN Menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasioanal Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan Belanja Barang K/L, khususnya biaya perjalanan dinas; 3. Meningkatkan capacity building pegawai serta persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.

7 KEBIJAKAN BELANJA MODAL, APBN TAHUN 2012 Meningkatkan anggaran belanja modal dalam rangka: 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; 2. Mendukung upaya debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah); 3. Meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum essential forces (MEF); 4. Mendukung pendanaan kegiatan multiyears; 5. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim ( climate change ), dan meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

8 8

9 a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker 1. Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis data dan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. 2. Apabila tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah di-update dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L. 3. Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun Belanja Pegawai Transito (akun ). 9

10 4. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE- 07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. 5. Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai : a. Honorarium; b. Uang lembur  merupakan batas tertinggi; c. Vakasi  merupakan batas tertinggi; d. Belanja pegawai lain-lain; e. Uang lauk pauk TNI/POLRI; f. Uang makan PNS; g. Uang duka wafat/tewas. 10

11 b. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara 1) Pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi bangunan gedung negara, berpedoman pada Permen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 2) Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat. 3) Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara, K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan gedung negara, harus melengkapinya dengan dokumen clearance (persetujuan prinsip) dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 11

12 Penerapan Bagan Akun Standar 1. Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja Barang Lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non –operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan (vi) belanja Perjalanan Dinas. 2. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing), pada Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial. 3. Penerapan konsep kapitalisasi: Karakteristik aset tetap, Syarat/Kategori belanja modal Contoh belanja barang dan modal 12

13 D ASAR H UKUM P ENERAPAN BAS : D ASAR H UKUM P ENERAPAN BAS : UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

14 O PINI BPK ATAS LKPP 2009 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified). Yang dikecualikan ada 3 hal dan salah satunya adalah: Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar 27,67 triliun sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat

15 T EMUAN SPI BPK ATAS LKPP TA 2010 ( TEMUAN BERULANG ) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp 4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)

16  Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;  Meningkatkan kualitas informasi keuangan;  Memudahkan pengawasan keuangan. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR

17 K LASIFIKASI A KUN 2012 Organisasi (BA, Es, Satker) FungsiSub Fungsi Program Kegiatan Keluaran/Output Kode Ekonomi/ Jenis belanja KegiatanProgram Fungsi

18 18 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS : 1.Belanja Pegawai; 2.Belanja Barang dan jasa; 3.Belanja Modal; 4.Bunga; 5.Subsidi; 6.Hibah; 7.Bantuan Sosial; 8.Belanja Lain-Lain. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keaman an; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.

19 KLASIFIKASI EKONOMI Klaskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkKl(JENIS BELANJA) KLASIFIKASI EKONOMI Klaskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkKl(JENIS BELANJA) Belanja K/L PMK 91, Pegawai - Barang - Modal - Bantuan Sosial Belanja BUN PMK 91, 171, Pembayaran bunga utang - Belanja Hibah - Belanja Subsidi - Belanja Lain-lain

20 DEFINISI JENIS BELANJA MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI

21 BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa.

22 H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : a.Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan- tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b.Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.

23 BELANJA BARANG BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk. ATK dan operasional kantor lainnya Biaya pemeliharaan Biaya perjalanan. Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat

24 H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : a.Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. b.Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/ SIMAKBMN). c.Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.

25 H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : d.Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal : Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp ,-/unit); Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas; Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis. e.Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).

26 K LASIFIKASI B ELANJA B ARANG Kodefikasi akun baru (526): Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang dipisahkan dari akun (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi: Belanja barang Belanja Jasa Belanja Pemelihara an Belanja Perjalanan Belanja BLU Belanja Barang untuk diserah-kan kpd masy./ Pemda

27 BELANJA MODAL Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). (Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007)

28 BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya

29 KONSEP NILAI PEROLEHAN Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: Harga beli aset tetap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

30 B ELANJA B ARANG ATAU B ELANJA M ODAL ? Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap/Aset Lainnya? Y T Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi : P/M ≥ G/B ≥ Belanja Barang sesuai peruntukannya T Belanja Modal sesuai peruntukannya Y

31 DEFINISI ASET TETAP 1. Dimiliki dan Berwujud; 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 4. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi

32 KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

33 BELANJA MODALBELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI 1.BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; 2.BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ untuk Peralatan & Mesin ≥ untuk Gedung & Bangunan YA RKA-KL dan TIDAK

34 BELANJA BANTUAN SOSIAL Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan

35 B ULTEK 10 SAP A KUNTANSI B ELANJA B ANTUAN S OSIAL Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

36 H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : H AL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : a.Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. b.Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang. c.Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial. (57xxxx) d.bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial ;

37 K RITERIA B ANTUAN S OSIAL MENURUT B ULTEK 10 SAP (1) 1. Tujuan penggunaan a) Rehabilitasi sosial b) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana

38 K RITERIA B ANTUAN S OSIAL MENURUT B ULTEK 10 SAP (2) 2. Pemberi Bantuan a) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana. b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini

39 K RITERIA B ANTUAN S OSIAL MENURUT B ULTEK 10 SAP (3) 3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial". Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

40 K RITERIA B ANTUAN S OSIAL MENURUT B ULTEK 10 SAP (4) 4. Bersifat sementara atau berkelanjutan Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

41 Aset yg diserahkan Ke masyarakat Bel Barang Bantuan Sosial * Risiko Sosial Barang ( BAST ) Uang ( LS-Kel Masyarakat) Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan Kas  di Neraca ( Kas Lainnya) Barang -> di Neraca ( Persediaan)

42 K LASIFIKASI B ELANJA B ANTUAN S OSIAL Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57): Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi: Belanja Bansos utk Rehabilita si Sosial Belanja Bansos utk Jaminan Sosial Belanja Bansos utk Pemberdaya an Sosial Belanja Bansos utk Perlindung an Sosial Belanja Bansos utk Penanggul angan kemiskina n Belanja Bansos utk Penanggul angan Bencana

43 PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS Akuntansi: Kesalahan penganggaran antar jenis belanja (level 2 digit kode akun); Pelaksanaan Anggaran: Pengeluaran/belanja yang tidak/belum sesuai dengan uraian kode akun 43

44 P ERMASALAHAN DALAM P ENGGUNAAN B AGAN A KUN S TANDAR Pemahaman Klasifikasi Belanja Pemahaman Pemakaian Akun dalam BAS untuk Kepentingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BAS PERENCANAAN (RKA-KL) PELAKSANAAN (DIPA) PELAPORAN (LKPP)

45 P ERDIRJEN P ERBENDAHARAAN TENTANG P ENAMBAHAN DAN P ERUBAHAN BAS P ERDIRJEN PBN N O.P ER.80/PB/2011 Perdirjen Perbendaharaan tentang BAS: 1. Batang Tubuh: Pasal-pasal yang memberikan penjelasan bahwa penambahan dan perubahan hanya mencakup akun pendapatan, belanja dan transfer yang berlaku mulai tahun Lampiran yang terdiri dari: a) Lampiran I: Seluruh kodefikasi akun pendapatan, belanja dan transfer; b) Lampiran II: Penjelasan penggunaan kode akun; c) Lampiran III: Mapping perubahan kodefikasi dan uraian akun; d) Lampiran IV: Restrukturisasi akun pendapatan dari pengelolaan BMN; e) Lampiran V: Restrukturisasi akun Belanja Bansos; f) Lampiran VI: Penambahan dan perubahan uraian/ penjelasan akun; g) Lampiran VII: Akun yang tidak digunakan lagimulai tahun anggaran 2012.

46 L ATAR B ELAKANG Terdapat akun-akun pada PMK 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dan Per-08/PB/2009 tentang Perubahan BAS, yang tidak digunakan lagi/tidak sesuai/berubah. Adanya restrukturisasi akun belanja, pendapatan, dan transfer. Adanya penambahan dan perubahan uraian/ penjelasan akun. Penajaman uraian pada beberapa akun belanja. 46

47 POKOK-POKOK PERUBAHAN (1/9) Kodefikasi akun baru (526): Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang dipisahkan dari akun (Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi: Belanja barang Belanja Jasa Belanja Pemelihara an Belanja Perjalanan Belanja BLU Belanja Barang untuk diserah-kan kpd masy./ Pemda

48 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH 526BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA 5261Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 52611Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 5262Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah 52621Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah 5263Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 52631Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 48

49 POKOK-POKOK PERUBAHAN (2/9) Restrukturisasi kodefikasi belanja langganan daya dan jasa (52211): Belanja langganan daya dan jasa dipecah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, sehingga Belanja Langganan Daya dan Jasa menjadi: Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

50 POKOK-POKOK PERUBAHAN (3/9) Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57): Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi: Belanja Bansos utk Rehabilita si Sosial Belanja Bansos utk Jaminan Sosial Belanja Bansos utk Pemberdaya an Sosial Belanja Bansos utk Perlindung an Sosial Belanja Bansos utk Penanggul angan kemiskina n Belanja Bansos utk Penanggul angan Bencana

51 RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL 51 TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL57BELANJA BANTUAN SOSIAL 571BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL571BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL 5711Belanja Bantuan Kompensasi Sosial5711Belanja Rehabilitasi Sosial 57111Belanja Bantuan Kompensasi Sosial57111Belanja Rehabilitasi Sosial Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM Belanja Rehabilitasi Sosial 572BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN 572BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL 5721Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan5721Belanja Jaminan Sosial 57211Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan57211Belanja Jaminan Sosial Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Belanja Jaminan Sosial Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga Belanja Bantuan Beasiswa

52 RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL 52 TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 57221Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 573BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA573BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL 5731Belanja Lembaga Sosial Lainnya5731Belanja Pemberdayaan Sosial 57311Belanja Lembaga Sosial Lainnya57311Belanja Pemberdayaan Sosial Belanja Lembaga Sosial Lainnya573111Belanja Pemberdayaan Sosial

53 RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL 53 TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL 5741Belanja Perlindungan Sosial 57411Belanja Perlindungan Sosial Belanja Perlindungan Sosial 575BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751Belanja Penanggulangan Kemiskinan 57511Belanja Penanggulangan Kemiskinan Belanja Penanggulangan Kemiskinan 576BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 5761Belanja Penanggulangan Bencana 57611Belanja Penanggulangan Bencana Belanja Penanggulangan Bencana

54 POKOK-POKOK PERUBAHAN (4/9) Restrukturisasi kodefikasi belanja lain-lain (58) sehingga Jenis Belanja Lain-lain menjadi: 58. Belanja Lain-lain  Belanja lain-Lain Dana Cadangan  Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian  Belanja lain-Lain Jasa Pelayanan BUN  Belanja Lain-Lain BUN  Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat  Belanja Lain-Lain lainya

55 M APPING A KUN B ELANJA L AIN - LAIN 55 TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN BELANJA LAIN-LAIN58BELANJA LAIN-LAIN 581BELANJA LAIN-LAIN581BELANJA LAIN-LAIN 5811Belanja Lain-lain5811Belanja Lain-lain Dana Cadangan 58111Belanja Rekonstruksi58111Belanja Lain-lain Dana Cadangan Belanja untuk Rekonstruksi Aceh581511Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 58112Belanja Lain-lain I Belanja Kerjasama Teknis Internasional581411Belanja Kerjasama Teknis Internasional Belanja Pengeluaran Tak Tersangka581412Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Belanja Cadangan Umum581111Belanja Cadangan Umum Belanja Pemilu tahunan581911Belanja Pemilu Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri Belanja Cadangan dana reboisasi581113Belanja Cadangan dana reboisasi Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)

56 56 TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN Belanja Lain-lain II Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Belanja KONI Belanja KONI Belanja Dana Penunjang (PHLN) Belanja Dana Penunjang (PHLN) Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN Jasa Surveyor Jasa Surveyor Jasa Perbendaharaan Jasa Perbendaharaan Jasa Pelayanan Bank Operasional Jasa Pelayanan Bank Operasional Belanja Lain-lain III Belanja TVRI Belanja TVRI Belanja RRI Belanja RRI Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah Karena Pengeluaran Ineligible Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah Karena Pengeluaran Ineligible Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah Belanja lain-lain Belanja lain-lain Mapping Akun Belanja Lain-lain

57 P ENAJAMAN /P ERUBAHAN URAIAN DAN P ENJELASAN A KUN (6/9) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional: 5211 (Belanja Barang Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat internal 5212 (Belanja Barang Non Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal

58 PERUBAHAN URAIAN/PENJELASAN AKUN BELANJA (C ONTOH ) (7/9) 58 TA 2011TA Belanja Modal Fisik Lainnya536111Belanja Modal Lainnya PenjelasanPengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal ilmiah PenjelasanPengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya536121Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya PenjelasanBelanja Modal setelah perolehan Aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi PenjelasanBelanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

59 POKOK-POKOK PERUBAHAN (8/9) Restrukturisasi kodefikasi Transfer ke Daerah (6), sehingga Akun Transfer ke Daerah menjadi: Transfer Dana Bagi Hasil Transfer Dana Alokasi Umum Transfer Dana Alokasi Khusus Transfer Dana Otonomi Khusus Transfer Dana Penyesuaian

60 AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI MULAI TAHUN ANGGARAN 2012 (C ONTOH ) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (TP) Belanja Jasa Untuk Transaksi Non Kas Belanja TVRI Belanja RRI 60 POKOK-POKOK PERUBAHAN (9/9)

61 T ERIMA K ASIH 61


Download ppt "P ENGALOKASIAN J ENIS B ELANJA DAN A KUN OLEH : ABDUL GOFAR KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google