Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Direktur Jenderal Penataan Ruang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS NASIONAL SEBAGAI ACUAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTENTU KEDUNGSEPUR DEPARTEMEN PEKERJAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Direktur Jenderal Penataan Ruang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS NASIONAL SEBAGAI ACUAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTENTU KEDUNGSEPUR DEPARTEMEN PEKERJAAN."— Transcript presentasi:

1 Oleh: Direktur Jenderal Penataan Ruang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS NASIONAL SEBAGAI ACUAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTENTU KEDUNGSEPUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2 SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG Kerangka Pengembangan Strategis RTRWNRTRWP RTRWK Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota RTR Pulau, Kawasan Tertentu Nasional, RTR Kawasan Tertentu Prov RDTR Kab/Kota RTR Kawasan (Nasional) RTR Kawasan (skala Provinsi) RTR Hirarki Rencana Umum TR Rencana Operasional Rencana OperasionalT eknis Operasionalisasi/tingkat kedalaman

3 1.Memiliki 5 Pulau Besar, Gugus Pulau Samodra, Gugus Pulau Pantai yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 17000, dan adanya pegunungan tinggi serta dilalui jalur patahan dan sesar; 2.Tingginya jumlah penduduk miskin (lebih dari 48 juta jiwa atau lebih kurang 23% terutama di daerah tertinggal dan perkotaan); 3.Lebarnya kesenjangan tingkat pembangunan antar wilayah secara nasional (sudah berkembang: Sumatra, Jawa, Bali ; berkembang: Kalimantan, Sulawesi, NTB; perkembagan baru: Maluku, NTT, Papua); 4.Kesenjangan tingkat pembangunan antar bagian wilayah Pulau Besar dan antar kota dan desa; 5.Angkutan pelayaran internasional dominan oleh kapal asing (>96%); TANTANGAN (1)

4 6.Angkutan laut belum didukung oleh infrastruktur yang mantap (pelabuhan, galangan kapal dll); 7.Sistem perdagangan ekspor-impor melalui pelabuhan laut terjadi di wilayah Sudah Berkembang (Thn 2001, hampir 40% total volume atau US$ 42,5 billion atau 65,2% dilakukan dari Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Emas); 8.Interaksi perdagangan dalam negeri melalui pelabuhan laut banyak terjadi di pelabuhan besar di wilayah Sudah Berkembang (>90%) menuju ke dan berasal dari Medan, Palembang, Jakarta, Cirebon, Surabaya, Makasar dan Semarang); 9.Belum dimanfaatkannya secara penuh peluang pasar Asia Pasifik (70% pasar dunia) dan pemanfaatan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); 10.Memiliki Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Internasional (PKN) dan memiliki Infrastruktur lainnya meliputi jalan lintas, listrik (SUTET) yang dominan di koridor utara Jawa, koridor pantai timur Sumatra, pada wilayah-wilayah pulau yang mengubungkan antar PKN tersebut TANTANGAN (2)

5 MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS (STRATEGIC DEVELOPMENT FRAMEWORK) upaya terpadu menghadapi tantangan

6 Bontang Pulau Besar Gugus Pulau Samudra Gugus Pulau Pantai Pegunungan Tinggi Kawan, Kapet, Kesr Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Poros Pengembangan Strategis Nasional Batas Teritorial Batas ZEE Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional Kota PKN Samudera Hindia (Afrika, Australia) Teluk Benggala, Mediteran, Samudera Hindia (Timur Tengah, Eropa) Laut Cina Selatan (Hongkong, Cina, Taiwan) Laut Cina Selatan (Jepang, Korea, Filipina) Samudera Pasifik (Jepang, Korea, Amerika, Kanada) Samudera Pasifik (Amerika, Kanada, Amerika Latin) Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru) KUALA LUMPUR BANDAR SRI BEGAWAN SINGAPORE DILLI Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Bengkulu Palembang Lampung JAKARTA Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makasar Kendari Ambon Jayapura Batam Pangkal Pinang Serang Mamuju Gorontalo Ternate Sorong Entikong Malang Pangkalan Bun Balikpapan Biak Merauke KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI)

7 Bontang Samudera Hindia (Afrika, Australia) Teluk Benggala, Mediteran, Samudera Hindia (Timur Tengah, Eropa) Laut Cina Selatan (Hongkong, Cina, Taiwan) Laut Cina Selatan (Jepang, Korea, Filipina) Samudera Pasifik (Jepang, Korea, Amerika, Kanada) Samudera Pasifik (Amerika, Kanada, Amerika Latin) Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru) Kawan, Kapet, Kesr Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Poros Pengembangan Strategis Nasional Batas Teritorial Batas ZEE Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional Kota PKN KUALA LUMPUR BANDAR SRI BEGAWAN SINGAPORE DILLI Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Bengkulu Palembang Lampung JAKARTA Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makasar Kendari Ambon Jayapura Batam Pangkal Pinang Serang Mamuju Gorontalo Ternate Sorong Entikong Malang Pangkalan Bun Balikpapan Biak Merauke KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI)

8 Bontang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS PEMANTAPAN TERITORIAL NKRI Pulau Besar Gugus Pulau Samudra Gugus Pulau Pantai Pegunungan Tinggi Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Batas Teritorial Batas ZEE Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional Kota PKN Samudera Hindia (Afrika, Australia) Teluk Benggala, Mediteran, Samudera Hindia (Timur Tengah, Eropa) Laut Cina Selatan (Hongkong, Cina, Taiwan) Laut Cina Selatan (Jepang, Korea, Filipina) Samudera Pasifik (Jepang, Korea, Amerika, Kanada) Samudera Pasifik (Amerika, Kanada, Amerika Latin) Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru) KUALA LUMPUR BANDAR SRI BEGAWAN SINGAPORE DILLI Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Bengkulu Palembang Lampung JAKARTA Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makasar Kendari Ambon Jayapura Batam Pangkal Pinang Serang Mamuju Gorontalo Ternate Sorong Entikong Malang Pangkalan Bun Balikpapan Biak Merauke

9 Bontang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS BERORIENTASI KESEIMBANGAN ANTAR WILAYAH Kawasan Tertinggal Lintas Barat Sumatra, Lintas Selatan Jawa, Lintas Tengah Kalimantan, Lintas Papua dan Sulawesi Orientasi Pengembangan Daerah Tertinggal Batas Teritorial Batas ZEE Jalur Patahan dan Sesar Kota PKN Kawasan Tertentu KUALA LUMPUR BANDAR SRI BEGAWAN SINGAPORE DILLI Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Bengkulu Palembang Lampung JAKARTA Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makasar Kendari Ambon Jayapura Batam Pangkal Pinang Serang Mamuju Gorontalo Ternate Sorong Entikong Malang Pangkalan Bun Balikpapan Biak Merauke

10 Estimasi % dari Penduduk Urban Urbanisasi diperkirakan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2030, lebih dari 50% penduduk Indonesia dan Asia akan berada di daerah perkotaan.

11 Kebijakan Penataan Ruang (RTR Jawa-Bali) Arahan Pola Pengelolaan Sistem Kota

12 Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (pasal 1).  Penyusunan RTRW nya dikordinasikan oleh Menteri  Arahan pengelolaannya sebagai bagian RTRW Provinsi diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan  Pengelolaan sebagai bagian dari RTRW Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota Pengertian Kawasan Tertentu (1) (menurut UU 24/1992)

13 Dalam UU 24/1992 pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa : Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengertian Kawasan Tertentu (2)

14 Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Kawasan Tertentu yang dimaksud adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan bagi kepentingan nasional berdasarkan pertimbangan kriteria strategis seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3), yaitu: Nilai strategis ditentukan antara lain oleh karena kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan: a.mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya; b.mempunyai dampak penting, baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun terhadap kegiatan lainnya; c.merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Pengertian Kawasan Tertentu (3)

15 Kawasan Tertentu di Jawa (menurut usulan Review RTRWN) 1.Kawasan Jabodetabek-Punjur (termasuk Kep. Seribu) 2.Kawasan Pacangsanak (Pangandaran, Kalipuncang, Segara Anakan, Nusakambangan) 3.Kawasan Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga- Semarang-Purwodadi) 4.Kawasan TN Gunung Merapi 5.Kawasan Borobudur dsk. 6.Kawasan Gerbangkertosusila

16  Kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan /atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar dan berpengaruh terhadap pengembangan aspek ekonomi, demografi, politik pertahanan dan keamanan, serta pengembangan wilayah sekitarnya;  Kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan/atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar serta usaha dan/atau kegiatan berdampak besar dan penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lain baik diwilayah bersangkutan, wilayah sekitarnya, maupun wilayah Negara; Kriteria Kawasan Tertentu (1) (menurut RTRWN /PP 47/97 psl 5 ayat 1)

17  Kawasan yang memiliki faktor pendorong besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya;  Kawasan yang mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional;  Kawasan yang mempunyai posisi strategis serta usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kondisi politis dan pertahanan keamanan nasional serta regional. Kriteria Kawasan Tertentu (2)

18 LOKASI KAWASAN TERTENTU KEDUNGSEPUR

19  Kesenjangan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kedungsepur antara Kota Semarang dengan Kota/ Kabupaten lainnya.  Kesenjangan perkembangan antara wilayah Kedungsepur bagian utara dengan bagian selatan.  Pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya terkendali di Kota Semarang diindikasikan peningkatan luas lahan terbangun, dan kemacetan lalu lintas.  Keterbatasan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi wilayah. Tantangan Kawasan Tertentu Kedungsepur terutama:

20  FISIK  EKONOMI (Pembangunan Daerah Lebih Luas) Pusat Pelayanan terhadap Jawa bagian Tengah, Kalimantan Bagian Barat dan Tengah Promosi Ekonomi Kawasan Struktur Ruang dan Poros Pembangunan Kawasan Harmonisasi antara penggunaan lahan dan kebijakan sektor transportasi  SOSIAL BUDAYA (Pembangunan Partisipatif) Studi, Perencanaan dan Pelaksanaan melalui pendekatan partisipatif Kemitraan sektor swasta  LINGKUNGAN (Pembangunan Untuk Generasi Mendatang) Desain kota yang ramah lingkungan Konsep Perencanaan Taru Kawasan Tertentu Kedungsepur

21  Menciptakan perkotaan yang hijau dan indah (25,4%)  Mengembangkan kemandirian ekonomi daerah (14,1%)  Mengurangi jumlah kendaraan (13,5%)  Mengembangkan sistem administrasi publik fleksibel (9,2%)  Mensosialisasikan sistem daur ulang (7,6%)  Menciptakan landscap dengan menyesuaikan iklim setempat (13,0%)  Mempromosikan industri yang berkelanjutan (5,9%)  Mengurangi fosil penggunaan bahan bakar (2,2%)  Mengurangi konsumsi energi gedung-gedung dan prasarana (6,5%)  Mengendalikan iklim mikro (2,7%) Hal Utama Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan Taru (lesson learned dari Maminasata)

22 NAD KBI KTI 0,00 0,25 0,00 SUMATERA UTARA 12,97 8,00 0,30 0,00 KTI KBI RIAU 28,89 7,95 0,48 0,00 KBI KTI SUMATERA BARAT KBI KTI 5,33 0,00 0,91 0,00 JAMBI KTI KBI 1,42 0,37 0,00 4,37 BENGKULU KTI KBI 0,00 PAPUA KBI KTI 12,15 0,00 0,30 NTT 0,85 KBI KTI 0,91 0,03 1,13 SUL UT KBI KTI 18,77 8,90 36,69 0,07 SUMSEL KTI KBI 0,00 4,92 0,00 BANDAR LAMPUNG KTI KBI 0,00 0,53 0,00 KALTENG 0,00 KBI KTI 10,10 0,07 0,00 KALSEL KTI KBI 15,03 3,62 10,30 0,48 KALBAR KBI KTI 38,41 0,07 0,00 14,53 KBI KTI 10,57 47,30 KALTIM 25,53 SUL TENG KBI KTI 0,00 0,01 0,06 SULTRA KBI KTI 0,00 1,47 SUL SEL 0,18 0,01 KBI KTI 9,95 46,13 0,18 0,01 MALUKU 0,00 KBI KTI 0,03 0,00 14,98 JAWA BARAT KTI KBI 35,16 0,00 1,26 KBI KTI 60,72 7,62 JAWA TENGAH 37,99 KTI KBI 0,00 DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR 0,00 KBI KTI 0,49 8,33 61,45 KTI KBI 0,01 0,92 0,54 0,03 NT B 0,00 KBI KTI 0,00 BALI 0,00 KTI KBI 14,98 16,76 78,05 0,47 DKI JAKARTA KTI KBI K (%) M (%) Total seluruh propinsi: -Muat/Keluar : seluruh propinsi (K) -Bongkar/Masuk : seluruh propinsi (M)

23 PekalonganDemakKudus SEMARANG Kendal Purwodadi Ungaran Salatiga Boyolali KETERKAITAN ANTAR KOTA PKN METROPOLITAN KEDUNG SEPUR (EKSISTING) Keluar Antar Propinsi 17 Jt 3,8 Jt 1,2 Jt 1,9 Jt 1,6 Jtc 1,7 Jt 1,02 Jt 1,1 Jt 1,5 Jtc 1,1 Jt 0,4 Jt 0,2 Jt Pemalang 1 Jt 0,8 jt Pati Sumber: data O-D survey 2001 (tonase)

24 POLA PERGERAKAN DIKAWASAN TERTENTU KEDUNG SEPUR

25 TERIMA KASIH


Download ppt "Oleh: Direktur Jenderal Penataan Ruang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS NASIONAL SEBAGAI ACUAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTENTU KEDUNGSEPUR DEPARTEMEN PEKERJAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google