Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ABRAHAM SAMAD Ketua KPK Bali, 3-4 Desember 2014 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI 19 PROVINSI DI INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ABRAHAM SAMAD Ketua KPK Bali, 3-4 Desember 2014 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI 19 PROVINSI DI INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 ABRAHAM SAMAD Ketua KPK Bali, 3-4 Desember 2014 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI 19 PROVINSI DI INDONESIA

2 Penindakan Pencegahan Peran Serta Masyarakat Ikut aktif mengawasi Tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif Perbaikan sistem, Antara lain dengan Reformasi Birokrasi  mendorong good governance Pelaporan LHKPN, Pelaporan Gratifikasi Penindakan kasus korupsi Koordinasi & Supervisi Penyitaan aset hasil korupsi Kode Etik Profesi yang dijalankan dengan konsisten dan diawasi dengan baik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Pemberantasan Korupsi ? Pendidikan & kampanye antikorupsi, penertiban aset negara, dll

3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi (Pasal 7) Supervisi (Pasal 8) Penyelidikan, Penyidikan &Penuntutan (Pasal 11) Pencegahan (Pasal 13 ) Monitoring (Pasal 14) Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002) : Tugas KPK

4 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 1.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas antara lain: – Huruf a: ‘ Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; – Huruf b: ‘ Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.’ 2.Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: ‘Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.’

5 Rencana Strategis KPK dan Tugas KPK 1. Rencana Strategi KPK Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi Ketahanan Energi dan Lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan), Ketahanan Pangan, Penerimaan Negara (pajak, bea dan cukai, PNBP), Bidang Infrastruktur serta Kesehatan dan Pendidikan. 2. Tugas dan Kewenangan KPK (Fungsi Monitoring: Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002)

6 Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010) Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011) Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013) Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013) Kajian Perizinan di Sektor SDA (2013) Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi & 19 Prov 2014 Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara, Kajian Kelautan, Pesisir dan Pulau2 Kecil, Kajian Sistem Pelayaran dan Kepelabuhan Sektor Pengangkutan Minerba (2014)

7 UUD 45 Pasal 33 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”

8 INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi 8

9 Latar Belakang Korsup Minerba A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1.Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana 2.Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik 3.Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial 4.Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba 5.Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai 6.Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) 7.Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah 8.Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan 9.Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal 10.Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan  tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya. B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1.Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat  implementasi lebih banyak dilakukan di daerah  lemahnya pengawasan oleh pemda 2.Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat 3.Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

10 Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif: 1.Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. 2.Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi. 3.Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik. SASARAN: 1.Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 2.Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba 3.Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba 4.Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba 5.Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

11 5 FOKUS KEGIATAN KPKTARGET Penataan izin usaha pertambangan Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan) 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya 3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku Tidak ada lagi PETI 4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar 5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal 5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target 2014

12 Feb 2014 FEB – JULI Des 2014 JAN – JUNI 2015 AUG-NOV 2014 Monev Korsup Minerba 12 Prov FEB 2014 Kick-Off Meeting Korsup Minerba di KPK FEB – JULI 2014 Rapat Korsup Minerba 12 Provinsi KORSUP MINERBA Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia, 9 Juni 2014 Pelaksanaan Monev Korsup 19 Provinsi DES 2014 Rapat Korsup 19 Provinsi di Bali AUG - DES 2014

13 Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba, Kementerian ESDM Status PNBP Oktober 2014 Januari s.d Oktober 2014 Rp 28,27 T Januari s.d Oktober 2013 Rp 24,11 T Dengan rincian: − Batubara : 21,11 T − Mineral : 3 T Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah Kenaikan PNBP Batubara sebesar Rp 7 T

14 544 IUP

15 Rekap pencabutan IUP di 12 Prov per November 2014 No.Provinsi Tidak diperpanjang Mengembali kan PencabutanTOTAL 1Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sulawesi Selatan Kepulauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung0016 9Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat TOTAL

16 Tindak Lanjut (1) Ditemukan IUP status CnC di KemESDM tetapi tidak tercatat di Pemda. Agar Bupati/Walikota menyampaikan Surat Keterangan ke Dirjen Minerba CC KPK. Ditemukan IUP yang diterbitkan PEMDA tidak tercatat di KemESDM direkomendasikan untuk CNC ke Provinsi. Ditemukan IUP yang sudah berakhir masa berlakunya tapi belum dicabut. Terdapat IUP yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi Ditemukan IUP dengan alamat tidak jelas/tidak valid. Agar Provinsi dan Dirjen Minerba memastikan keabsahan dokumen dari kemungkinan adanya IUP Back-date untuk ditelusuri dan dilakukan langkah hukum Agar Gubernur/ Bupati/Walikota untuk r segera ditagih semua kewajibanya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Agar Gubernur/ Bupati/Walikota mengirimkan surat pemberitahuan/penciutan/pemberhentian sementara dan meminta perusahaan untuk mengurus perizinan di Kementerian Kehutanan. Agar Gubernur/Bupati/Walikota memastikan kembali seluruh alamat. Agar berkoordinasi dengan ESDM untuk segera dikeluarkan dari database ESDM.

17 Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI) Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara) Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda. Di tahun 2015, KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara. Tindak Lanjut (2)

18 DIHARAPKAN KEPADA KADISTAMBEN PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN NAMA/ DAN NO HP/TLP KEPADA PIC KORSUP MINERBA

19 PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA

20

21 Ada korupsi, lawan & laporkan 1. Uraikan kejadian 2. Pilih pasal yang sesuai 3. Penuhi unsur-unsur TPK 4. Sertakan bukti awal (bila ada) 5. Sertakan identitas diri (jika berkenan) 6. Kirim ke KPK : – SURAT : Kotak Pos 575, Jakarta – – KWS : – Telepon : (021) – Fax : (021) – SMS : /

22 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta Telp: (021) Faks: (021) SMS: , KWS : Informasi Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) Faks: (021) Radio Streaming – Kanal KPK Anti-Corruption Clearing House acch.kpk.go.id

23 TERIMA KASIH BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI “KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”


Download ppt "ABRAHAM SAMAD Ketua KPK Bali, 3-4 Desember 2014 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI 19 PROVINSI DI INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google