Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DASAR HUKUM 1.UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 2.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM 1.UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 2.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI."— Transcript presentasi:

1

2 DASAR HUKUM 1.UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 2.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 3.PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 1 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA;

3 3 Pada umumnya TKI yang bekerja di Luar Negeri memiliki resiko kerja meliputi meninggal dunia, sakit, kecelakaan kerja, gagal berangkat, sakit karena kelelahan, CTKI/TKI mengalami tindak kekerasan fisik, pemerkosaan/pelecehan seksual, Putus Hubungan Kerja (PHK), permasalahan hukum, upah tidak dibayar, pandangan karena bermasalah, kehilangan akal budi, pemindahan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI dan kerugian akibat atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal. LATAR BELAKANG

4 4 PENANGGUNG TERTANGGUNG Proteksi Premi Menurut UU No. 2 tahun 1992 Penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti Pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ASURANSI UMUM/KERUGIAN ASURANSI JIWA

5 Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri 5 Asuransi TKI

6 6 Penyelenggara program asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang telah mendapat izin Menakertrans PENYELENGGARA PROGRAM ASURANSI TKI

7 7 Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukkan dari Kemenakertrans untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk satu konsorsium PENANGGUNG

8 8 Tertanggung adalah calon TKI atau TKI yang telah membayar premi asuransi TKI TERTANGGUNG

9 9 Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium. KONSORSIUM ASURANSI

10 10 Polis asuransi adalah suatu perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh PPTKIS POLIS ASURANSI

11 11 Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/ TKI sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian Yang tidak terpisahkan dari polis. KARTU PESERTA ASURANSI (KPA)

12 Ruang Lingkup Asuransi TKI 12

13 NoJenis Risiko Yang Ditanggung*) 1Risiko meningggal dunia 2Risiko sakit 3Risiko kecelakaan kerja 4Risiko hilangnya akal budi 5Risiko menghadapi masalah hukum 6Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal 13

14 NoJenis Risiko Yang Ditanggung*) 7Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI 8Risiko upah tidak dibayar 9Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI 10Risiko PHK 11Risiko TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain bukan kehendak TKI 12Risiko tindakan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual 13Risiko pemulangan TKI bermasalah 14

15 15 Konsorsium TKI saat ini : NoNama Perusahaan Bidang Usaha Keterangan IKonsorsium Asuransi TKI Jasindo Pialang: PT Sarana Janesia Utama 1PT Asuransi Jasa IndonesiaAsuransi UmumKetua 2PT Asuransi Central AsiaAsuransi UmumAnggota 3PT Asuransi Ekspor IndonesiaAsuransi UmumAnggota 4PT Staco MandiriAsuransi UmumAnggota 5PT Asuransi Binagriya UpakaraAsuransi UmumAnggota 6PT Asuransi Tri PakartaAsuransi UmumAnggota 7PT Asuransi IndrapuraAsuransi UmumAnggota 8PT Asuransi Himalaya PelindungAsuransi UmumAnggota 9PT Asuransi Asoka MasAsuransi UmumAnggota 1010PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa SejahteraAsuransi JiwaAnggota

16 16 Konsorsium TKI saat ini : NoNama Perusahaan Bidang Usaha Keterangan IIKonsorsium Asuransi TKI Astindo Pialang: PT Sedana Pasifik Servistama 1PT Asuransi Adira DinamikaAsuransi UmumKetua 2PT Victoria InsuranceAsuransi UmumAnggota 3PT Malacca Trust Wuwungan InsuranceAsuransi UmumAnggota 4PT Tugu Pratama IndonesiaAsuransi UmumAnggota 5PT Panin Insurance TbkAsuransi UmumAnggota 6PT Asuransi Mega PratamaAsuransi UmumAnggota 7PT Asuransi RecapitalAsuransi UmumAnggota 8PT Asuransi Astra BuanaAsuransi UmumAnggota 9PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967Asuransi UmumAnggota 10PT Asuransi Recapital LifeAsuransi JiwaAnggota

17 17 Konsorsium TKI saat ini : NoNama Perusahaan Bidang Usaha Keterangan IIIKonsorsium Asuransi Mitra TKI Pialang: PT Mitra Dhana Athmharaksa 1PT Asuransi Sinar MasAsuransi UmumKetua 2PT Asuransi Jasa TaniaAsuransi UmumAnggota 3PT Asuransi VideiAsuransi UmumAnggota 4PT Asuransi ParolamasAsuransi UmumAnggota 5PT Asuransi Dayin MitraAsuransi UmumAnggota 6PT Asuransi Intra AsiaAsuransi UmumAnggota 7PT Pan Pasific InsuranceAsuransi UmumAnggota 8PT Maskapai Asuransi SonwelisAsuransi UmumAnggota 9PT Asuransi Jiwa Tugu MandiriAsuransi JiwaAnggota 10PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIGAsuransi JiwaAnggota

18 Klaim Asuransi TKI 18

19 1.Perusahaan Asuransi Jiwa Risiko yang menjadi tanggung jawab asuransi jiwa adalah risiko kematian. Sebenarnya bisa pula mengcover risiko sakit dan kecelakaan kerja 2.Perusahaan Asuransi Kerugian Menjamin risiko-risiko selain kematian, seperti sakit, kecelakaan kerja, gagal berangkat, PHK, dll, untuk program Pra, Masa, maupun Purna Penempatan 19

20 1.Pra Penempatan ; Paling lama 5 bulan sejak penandatanganan perjanjian 2. Klaim Masa Penempatan; Paling lama 24 bulan 3.Klaim Purna Penempatan; Paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian 20

21 No JENIS JAMINANPRAMASAPURNA 1 Risiko meninggal dunia ada 2 Risiko sakit dan cacat ada 3 Risiko kecelakaan ada 4 Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calo TKI adaxx 5 Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual ada x 6 Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI xadax 7 Risiko PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja xadax 8 Risiko upah tidak dibayar xadax 9 Risiko pemulangan TKI bermasalah xadax 10 Risiko menghadapi masalah hukum xadax 11 Risiko hilangnya akal budi xadax 12 Risiko yang terjadi dalah hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan xadax 13 Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal xxada 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Pengajuan Klaim Klaim selambat-lambatnya diajukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah terjadinya risiko Pembayaran Klaim Klaim wajib dibayar oleh Konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan lengkap. 26

27 1.Surat pengajuan klaim bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah ditujukan ke kantor pusat atau kantor cabang konsorsium Asuransi TKI bersangkutan 2.Kartu Peserta Asurani (KPA) asli atau polis atau kwitansi pembayaran 3.Foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah 27

28 PRA PENEMPATAN 1.Kematian (Meninggal dunia) a.Melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan atau kepala desa/lurah. Apabila meninggal akibat kecelakaan, wajib melampirkan surat keterangan dari kepolisian atau pihak yang berwenang b.Surat keterangan ahli waris dari kepala Desa/Lurah 2.Sakit a.Surat keterangan diagnose/resume medis dari rumah sakit atau Puskesmas atau klinik atau balai pengobatan yang memiliki izin dari kementerian kesehatan b.Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan yang dikeluarkan dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau balai pengobatan yang memiliki izin dari kementerian kesehatan 28

29 3.Kecelakaan dan atau Cacat Tetap a.Surat Keterangan Cacat Tetap dari dokter b.Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas, atau klinik atau Balai Pengobatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan 4. Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan CTKI a.Surat Keterangan dari Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten/kota setempat b.Perjanjian Penempatan 5.Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual a.Surat visum dari dokter rumah sakit b.Surat Laporan Kepolisian atau pihak yang berwenang c.Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan/perawatan yang dikeluarkan dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau Balai Pengobatan yang memilki izin dari Kementerian Kesehatan 29

30 MASA PENEMPATAN 1.Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI a. Perjanjian Kerja b. Perjanjian Penempatan 2. Kematian (Meninggal Dunia) a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit di negara penempatan b. Surat keterangan dari Perwakilan R.I di negara penempatan 3. Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan a.Surat keterangan dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia b.Kuitansi asli dan rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah sakit 30

31 MASA PENEMPATAN 4. Cacat Tetap a. Surat keterangan dari rumah sakit untuk perawatan di negara penempatan dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia b. Surat Keterangan Cacat Tetap dari dokter dan rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah sakit 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a. Perjanjian Kerja b. Surat Terminasi dari pemberi kerja atau Surat Keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan 6. Menghadapi masalah hukum a. Perjanjian Kerja b. Surat keterangan Perwakilan RI di negara penempatan 31

32 7. Upah Tidak Dibayar a.Perjanjian Kerja b.Surat Keterangan Perwakilan RI di negara penempatan atau Berita Acara Pemulangan dari BNP2TKI atau Disnakertrans atau BP3TKI atau P4TKI atau UPT-P3TKI Surabaya 8.Pemulangan TKI Bermasalah a.Surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan b.Berita Acara Pemulangan dari BNP2TKI atau Disnakertrans atau BP3TKI atau P4TKI atau UPTTKI 9. Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/Pelecehan seksual a. surat visum dari dokter rumah sakit b. Rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah sakit 32

33 10. Hilangnya akal budi Medical report atau diagnosa dari dokter negara penempatan atau dari dokter spesialis kesehatan jiwa rumah sakit di Indonesia 11. TKI Dipindahkan ke Tempat Kerja/Tempat Lain Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Penempatan Bukan Kemauan / Kehendak TKI a. Surat Keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan b. Berita Acara Pemulangan dari BNP2TKI atau Disnakertrans atau BP3TKI atau P4TKI atau UPTTKI atau BPKTKI Selapajang 33

34 PURNA PENEMPATAN 1. Kematian (Meninggal dunia) a. surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kepala desa/lurah. Apabila meninggal akibat kecelakaan, wajib melampirkan surat keterangan dari kepolisian atau pihak yang berwenang b. Surat keterangan ahli waris dari kepala Desa/Lurah 2. Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan a. Surat keterangan diagnose/resume medis dari rumah sakit atau Puskesmas atau klinik atau balai pengobatan yang memiliki izin dari kementerian kesehatan b. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan yang dikeluarkan dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau balai pengobatan yang memiliki izin dari kementerian kesehatan 3. Cacat Tetap a. Surat Keterangan Cacat Tetap dari dokter b. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas, atau klinik atau Balai Pengobatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan 34

35 4.Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal Melampirkan surat keterangan dari kepolisian/instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 5. Tindak Kekerasan Fisik dan Pemerkosaan/Pelecehan Seksual a. Surat visum dari dokter rumah sakit b. Surat Laporan Kepolisian atau pihak yang berwenang c. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan/perawatan yang dikeluarkan dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau Balai Pengobatan yang memilki izin dari Kementerian Kesehatan 35

36 Berdasarkan Pasal 41A, Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Dalam hal risiko yang menimpa calon TKI/TKI tidak terdapat dalam jenis program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka dalam rangka menjalankan fungsi sosial konsorsium asuransi TKI memberikan santunan kepada calon TKI/TKI” 36

37 37 1.BMAI kepanjangan dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia ( Berkedudukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta) 2. Kegiatan Utama BMAI melakukan upaya Mediasi dengan memfasilitasi langkah- langkah perdamaian kepada para pihak yang bersengketa tanpa harus memberikan penilaian ataupun putusan terhadap sengketa tersebut melakukan pemeriksaan serta membuat putusan Ajudikasi terhadap sengketa, jika upaya perdamaian melalui mediasi tidak tercapai 3.Nilai Klaim/Manfaat Yang Dapat Proses Asuransi Jiwa nilai klaim maksimal s.d. Rp500 juta Asuransi Umum nilai klaim maksimal s.d. Rp750 juta

38 38 4.Sengketa Yang Dikecualikan Kebijakan harga (pricing) dan kebijakan lainnya, seperti suku premi, biaya dan kurs valuta asing. Kasus yang sedang dalam proses investigasi oleh pihak yang berwajib, termasuk kasus-kasus dengan tuduhan adanya penipuan atau tindakan kriminal dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada yang berwajib untuk dilakukan investigasi.

39 39 Sengketa berkaitan dengan permasalahan hubungan antara agen dan/atau pialang dengan Anggota (Perusahaan Asuransi). Sengketa yang telah lebih dari 6 (enam) bulan sejak Anggota memberikan jawaban penolakan final. Sengketa yang sebelumnya telah diselesaikan secara langsung antara Pemohon dengan Anggota. Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di Pengadilan.

40 40 Alur Klaim Asuransi TKI & Perselisihan

41  Alur Klaim Asuransi TKI 41 CTKI/TKI/ Ahli Waris PPTKIS Kantor Cabang Kantor Pusat Konsorsium untuk Proses Klaim Klaim Diterima Klaim Ditolak Klaim Dibayar CTKI/TKI/Ahli Waris PPTKIS Closed File

42 42 Tertanggung Nasabah BMAI atau Dit. MA BNP2TKI Melakukan mediasi Penanggung Perusahaan asuransi Membayar premi asuransi Mengajukan klaim asuransi Menerbitkan K P A Menerbitkan polis asuransi Membayar klaim asuransi Despute/p erselisihan

43 Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi; Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SISKOTKLN) Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran Pencaker Online) Data Warehouse SISTEM ON-LINE BNP2TKI

44  Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI” (24 jam, bebas pulsa)  Telpon dari luar negeri :  SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan)  Faksimili : – 11   Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran- Jakarta Selatan PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI

45 INFORMASI LEBIH LANJUT : DIREKTORAT MEDIASI DAN ADVOKASI DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


Download ppt "DASAR HUKUM 1.UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 2.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google