Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERTEMUAN 13 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SLIDE UU No. 18 TH 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No. 8 TH 1983 TENTANG PPN & PPnBM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERTEMUAN 13 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SLIDE UU No. 18 TH 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No. 8 TH 1983 TENTANG PPN & PPnBM."— Transcript presentasi:

1

2 PERTEMUAN 13

3 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

4 SLIDE UU No. 18 TH 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No. 8 TH 1983 TENTANG PPN & PPnBM

5 DASAR HUKUM PPN & PPnBM UU PP KMK Kep.DJP UU No. 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BMUU No. 18 TAHUN 2000 UU NO. 8 TAHUN No. 143 Th TENTANG PELAKSANAAN UU PPN TAHUN 2000No. 143 Th UU PPN TAHUN No. 144 Th TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YG TDK DIKENAKAN PPNNo. 144 Th BARANG JASA -No. 145 Th TENTANG KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPnBMNo. 145 Th BKP -No. 146 Th TENTANG IMPOR/PENYERAHAN BKP & JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PPNNo. 146 Th BKPJKP KMK No. 547 s.d. 554 & 567 s.d 570, 575 Tahun 2000 & KMK No. 10, 11, 50 Tahun 2001 Kep DJP No. 522 s.d. 526 & 539, 540, 546, 549 Thn 2000 & Kep. DJP No.

6 POKOK-POKOK PIKIRAN PERUBAHAN UU PPN TAHUN 2000UU PPN TAHUN 2000 AKIBAT PERKEMBANGAN & PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI & POLITIK YANG BERLANGSUNG SANGAT CEPAT UU PPN TH. 95/83 BELUM DAPAT MENAMPUNG PERKEMBANGAN DUNIA USAHA UU PPN TH. 95/83 SASARAN PERUBAHAN UU PPN TH 2000 ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN : UU PPN TH BELUM ADIL WALAUPUN TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN -KURANG MEMBERIKAN HAK-HAK WPWP -KURANG MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA WP WP -KURANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM -SISTEM PERPAJAKAN YANG LEBIH ADIL -SEDERHANA -MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT -DAPAT MENGAMANKAN DAN MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

7 PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG ATAU JASA BARANG JASA DI DALAM DAERAHDAERAH PABEAN - ORANG PRIBADI; ATAU OLEH - BADAN;BADAN PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH

8 CIRI KHAS PPN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN 1.PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR 2.SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK BKPJKP FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN PAJAK KELUARAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKANPAJAK MASUKAN

9 DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 1 WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU No. 11 Th 1994UU No. 11 Th 1994 TENTANG KE PABEANAN DARAT PERAIRAN RUANG UDARA DI ATASNYA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LANDAS KONTINEN MELIPUTI WILAYAH DAN

10 BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD B A R A N G Ps. 1 angka 2 BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK CONTOH : HAK ATAS MEREK DAGANG HAK PATEN HAK CIPTA BARANG ADALAH

11 PENYERAHAN BKP Ps. 1 angka 4 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ADALAH : SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPNUU PPN

12 BARANG KENA PAJAK (BKP) Ps. 1 angka 3 BARANG BERWUJUD YANG MENURUT SIFAT ATAU HUKUMNYA DAPAT BERUPA BARANG BERGERAK ATAU BARANG TIDAK BERGERAK, DANBARANG BARANG TIDAK BERWUJUD, ANTARA LAIN : HAK ATAS MEREK DAGANG, HAK OKTOROI, HAK CIPTA & HAK PATENBARANG YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPNUU PPN ADALAH

13 J A S A Ps. 1 angka 5 SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN - SUATU BARANG;BARANG - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASAJASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANGBARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN TERMASUK

14 PEMANFAATAN JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUDJKP DAN BKP DARI LUAR DAERAH PABEANDAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 & 10 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JKPDAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN KARENA SUATU PERJANJIAN DI DALAM DAERAH PABEAN BKP DAERAH PABEANDAERAH PABEAN Ps. 1 angka 10 ADALAH :

15 JASA KENA PAJAK (JKP) Ps. 1 angka 6 SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN /PERBUATAN HUKUM YG MENYEBABKAN SUATU BARANG /FASILITAS/BARANG KEMUDAHAN /HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI, TERMASUK JASA YGJASA DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANGBARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN DAN/ATAU PETUNJUK DARI PEMESAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPNUU PPN

16 PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps. 1 angka 7 SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK TERMASUK PEMAKAIAN SENDIRI JKPJKP PEMBERIAN CUMA-CUMA JKPJKP OLEH PKPPKP

17 IMPOR ( Ps. 1 angka 9 ) ADALAH SETIAP KEGIATAN MEMASUKKAN BARANGBARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH PABEANDAERAH PABEAN PERDAGANGAN ( Ps. 1 angka 12 ) ADALAH KEGIATAN USAHA MEMBELI & MENJUAL BRG, TERMASUK KEGIATAN TUKAR MENUKAR BRG TANPA MENGUBAH BENTUK ATAU SIFATNYABRG EKSPOR ( Ps. 1 angka 11) ADALAH SETIAP KEGIATAN MENGELUARKAN BARANG BARANG DARI DLM DAERAH PABEANDAERAH PABEAN KE LUAR DAERAH PABEANDAERAH PABEAN IMPOR, EKSPOR DAN PERDAGANGAN Ps. 1 angka 9, 11, 12

18 B A D A N Ps. 1 angka 13 SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : PERSEROAN TERBATAS; PERSEROAN KOMANDITER; PERSEROAN LAINNYA; BUMN / BUMD; FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN; PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN SEJENISNYA; LEMBAGA; BUT DAN BENTUK BADAN LAINNYA.BUTBADAN

19 YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPNUU PPN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP BKPJKP TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKPPENGUSAHA PKP PENGUSAHA

20 Ps. 1 angka 14 ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG;BARANG - MENGIMPOR BARANG;BARANG - MENGEKSPOR BARANG;BARANG - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;PERDAGANGAN - MELAKUKAN USAHA JASA;JASA - MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.BARANGJASA DAERAH PABEAN.

21 MENGHASILKAN Ps. 1 angka 16 B. KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM A. KEGIATAN MENGOLAH MELALUI PROSES MENGUBAH BENTUK ATAU SIFAT SUATU BARANG DARI BENTUKBARANG ASLINYA C. MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU BADAN LAIN MELAKUKAN KEGIATANBADAN TERSEBUT PADA HURUF A DAN B DI ATAS MENJADI BARANG BARU MEMPUNYAI DAYA GUNA BARU

22 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Ps. 1 angka 17 PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN OLEH MEN KEU HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG

23 HARGA JUAL Ps. 1 angka 18 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPNUU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN BKPBKP TIDAK TERMASU K TERMASU K

24 NILAI IMPOR Ps. 1 angka 20 PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPNUU PPN NILAI BERUPA UANG YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN DLM PERUNDANG-UNDANGAN KEPABEANAN UNTUK IMPOR BKPIMPORBKP TIDAK TERMASUK

25 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17. Jo. KMK-567/KMK.04//2000DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17KMK-567/KMK.04// UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTORBKP/JKP 2.UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA 3.UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM 4.UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJARBKP 5.UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR 6.UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL 7.UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIHJASA 8.UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIHJASA 9.UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIHJASA 10.UNTUK PENYERAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PKP PEDAGANG ECERAN ADALAH 20% X JUMLAH SELURUH PENYERAHAN BARANG DAGANGANPKP DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DASAR PENGENAAN PAJAK NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, ADALAH :

26 PEMBELI DAN PENERIMA JASA Ps. 1 angka 21 & 22 ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU SEHARUSNYA MENERIMA PENYERAHAN BKP/JKPBKPJKP YANG MEMBAYAR ATAU SEHARUSNYA MEMBAYAR HARGA BKP ATAU PENGGANTIAN ATAS JKP TSB. BKPJKP & BADAN

27 FAKTUR PAJAK Ps. 1 angka 23 BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG DIBUAT OLEH : PENYERAHAN BKPBKP/JKPJKP IMPOR BKPBKP DJBCPKP KARENA

28 PENGGANTIAN Ps. 1 angka 19 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPNUU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PEMBERI JASAJASA KARENA PENYERAHAN JKPJKP TIDAK TERMASUK TERMASUK

29 KEWAJIBAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (1), (2), (3) PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : PENYERAHAN BKP/BKP JKP EKSPOR BKPBKP Ps. 13 ayat (1) APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP/ JKPBKPJKP FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK DIBUAT PADA SAAT PEMBAYARAN Ps. 13 ayat (3) MENYIMPANG DARI KETENTUAN TSB. PKPPKP DAPAT MEMBUAT SATU FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK (FAKTUR PAJAK GABUNGAN) MELIPUTIFAKTUR PAJAK SELURUH PENYERAHAN YG DILAKUKAN KEPADA PEMBELI BKP/JKPBKPJKP YG SAMA SELAMA SEBULAN TAKWIM Ps. 13 ayat (2)

30 FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (5) HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT : NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP /JKPNPWPBKPJKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKPNPWPBKPJKP JENIS BARANG / JASA, JUMLAH HARGA JUALBARANGJASA ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPnBM YG DIPUNGUT KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYAPKP

31 SAAT PEMBUATAN, BENTUK DAN UKURAN FAKTUR PAJAK STANDAR FAKTUR PAJAK Ps. 13 (4)Ps. 13 (4) jo. Kep DJP No. 549/PJ./ /PJ./2000 SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SELAMBAT LAMBATNYA PADA :FAKTUR PAJAK BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN PENERBITAN FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK 1.AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PENYERAHAN BKP / JKP DLM HAL PEMBAYARAN DITERIMA SETELAH BULAN PENYERAHAN BKP /JKPBKPJKPBKPJKP 2.SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DLM HAL PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP /JKPBKPJKP 3.SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIJN DLM HAL PENYERAHAN SEBAGIAN TAHAP PEKRJAAN 4.SAAT PKP REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA PEMUNGUT PPNPKP -BENTUK DAN UKURAN FAKTUR PAJAK STANDAR DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN PKPFAKTUR PAJAKPKP -PENGADAAN FORMULIR FAKTUR PAJAK STANDAR DILAKUKAN OLEH PKPFAKTUR PAJAKPKP -FAKTUR PAJAK PALING SEDIKIT DIBUAT DLM RANGKAP 2 YAITU * LEMBAR KE-1 UNTUK PEMBELI BKP/JKP SEBAGAI BUKTI PAJAK MASUKANFAKTUR PAJAKBKPJKPPAJAK MASUKAN * LEMBAR KE-2 UNTUK PKP PENJUAL YANG MENERBITKAN FAKTUR PAJAK SEBAGAI BUKTI PAJAK KELUARANFAKTUR PAJAKPAJAK KELUARAN -DALAM HAL FAKTUR PAJAK DIBUAT LEBIH DARI RANGKAP 2, PERUNTUKAN LEMBAR KE-3 DST. HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS DALAM FAKTUR PAJAK YBS. (MIS: UNTUK KPP DLM HAL PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN KEPADA PEMUNGUT PPN)FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAKBKPJKP

32 Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Ps. 13 ayat (6) jo. KEP DJP No. 522/PJ/2000Faktur PajakPs. 13 ayat (6) KEP DJP No. 522/PJ/2000 DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI Faktur Pajak HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA :Faktur Pajak -IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN; -NAMA & ALAMAT PENERIMA DOKUMEN; -NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM NEGERINPWPWP -JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA; - DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI Faktur PajakFaktur Pajak STANDAR SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS 1.PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBCSSP 2.PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE 3.SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU 4.PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM 5.TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON 6.TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI 7.SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEANSSPJKP 8.NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN

33 FAKTUR PAJAK SEDERHANA Ps. 13 ayat (7)Ps. 13 ayat (7) jo. Kep DJP No. KEP- 524/PJ/2000Kep DJP No. KEP- 524/PJ/2000 PKPPKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN KEPADA KONSUMEN AKHIR PEMBELI BKP/PENERIMA JKPBKPJKP TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA FP SEDERHANA PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT : NAMA, ALAMAT DAN NPWP YANG MENYERAHKANNPWP BKPBKP ATAU JKPJKP JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK PPN ATAU BESARNYA PPN DICANTUMKAN SECARA TERPISAH TANGGAL PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA JENIS & KUANTUM BKP / JKP YG DISERAHKANBKPJKP

34 FAKTUR PAJAK SEDERHANA (Bentuk, Saat Pembuatan & Kegunaan) Kep DJP No. KEP-524/PJ/2000 FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT BERUPA : -BON KONTAN, -FAKTUR PENJUALAN, -SEGI CASH REGISTER, -KARCIS, KUITANSI -TANDA BUKTI PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN LAIN YANG SEJENIS YANG DIPAKAI SEBAGAI TANDA BUKTI PENYERAHAN/PE MBAYARAN BKP/JKP OLEH PKP YBS. BKPJKP PKP FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIISI TIDAK LENGKAP BUKAN MERUPAKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA FAKTUR PAJAK SEDERHANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMBELI BKP / PENERIMA JKP SEBATGAI DASAR UNTUK PENGKREDITAN PAJAK MASUKANBKPJKPPAJAK MASUKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT PADA SAAT PENYERAHAN BKP /JKP ATAU PADA SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP /JKP BKPJKPBKPJKP

35 ORANG PRIBADI / BADAN YGBADAN TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKPPKP DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK DLM HAL FAKTURFAKTUR PAJAKPAJAK TELAH DIBUAT PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK HARUS DISETORKAN KAS NEGARA KE LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK Ps. 14 ayat (1), (2)

36 PAJAK MASUKAN Ps. 1 angka 24 PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKPPKP PEROLEHAN BKPBKP PENERIMAAN JKPJKP PEMANFAATAN BKPBKP TIDAK BERWUJUD PEMANFAATAN JKPJKP IMPOR BKPBKP LUAR DAERAH PABEAN DARIDARI KARENA

37 PAJAK KELUARAN Ps. 1 angka 25 PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKPPKP PENYERAHAN BKP / JKP, ATAUBKPJKP KARENA EKSPOR BKPBKP KARENA

38 NILAI EKSPOR Ps. 1 angka 26 NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA TERMASUK EKSPORTIR OLEH

39 PENGKREDITAN PAJAK MASUKANPAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (2), (2a), (3), (4Ps. 9 ayat (2), (2a), (3), (4) PMPM DIKREDITKAN DG PKPK UNTUK MASA PAJAK YG SAMAMASA PAJAK Ps. 9 (2) PKPK > PMPM PKPK < PMPM SELISIH DIBAYAR OLEH PKPPKP Ps. 9 (3) SELISIH DAPAT DIMINTA KEMBALI ATAU DIKOMPENSASI KE MASA PAJAKMASA PAJAK BERIKUTNYA Ps. 9 (4) DALAM HAL BELUM ADA PK DALAMPK SUATU MASA PAJAK,PAJAK MASUKANMASA PAJAKPAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (2a)

40 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DLM SUATU MASA PAJAK DALAM HAL PKPPAJAK MASUKANMASA PAJAKPKP MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK Ps. 9 ayat (5), (6) TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG PAJAK PMPM = TIDAK DPT DIKREDITKAN PMPM DAPAT DIKETAHUI DG PASTI DARI PEMBUKUAN PMPM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PMPM YG TERKAIT DG PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN DAPAT DIKREDITKAN PMPM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DLM HAL PENYERAHAN

41 CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAKPMPKP Ps. 9 ayat (5) PMPM YG DPT DIKREDITKAN ADALAH PM YGPM BERKENAAN DG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PMPM DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI DARI PEMBUKUAN PKPPKP CONTOH : PKP PKP MELAKUKAN BEBERAPA MACAM PENYERAHAN : a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp PAJAK KELUARAN = Rp PAJAK KELUARAN b. PENYERAHAN TDK DIKENAKAN PPN = Rp c. PENYERAHAN DIBEBASKAN DARI PPN = Rp PAJAK MASUKANPAJAK MASUKAN YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN : BKP/JKP TERUTANG PPN = Rp BKPJKP BKP/JKP TDK DIKENAKAN PPN = Rp BKPJKP BKP/JKP DIBEBASKAN DARI PPN = Rp BKPJKP PM YG DPT DIKREDITKAN DGN PK Rp HANYA SEBESAR Rp PM PK

42 ((CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAKPMMASA PAJAKPKP Penjelasan Ps. 9 ayat 6) DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PMPM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PMPM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN CONTOH : PKP PKP MELAKUKAN DUA MACAM PENYERAHAN : a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp PAJAK KELUARAN = Rp PAJAK KELUARAN b. PENYERAHAN TDK TERUTANG PPN = Rp PM YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YG BERKAITAN DENGAN SELURUH PENYERAHAN = Rp , SEDANGKAN PM ATAS PENYERAHAN YG TERUTANG PPN TIDAK DIKETAHUI DGN PASTI. PM BKPJKP PM PM SEBESAR Rp TDK SELURUHNYA DPT DIKREDITKAN DG PK SEBESAR Rp PM PK BESARNYA PM YG DPT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN PM

43 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG DIKENAKAN PPh DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PAJAK MASUKANPKPPENGHASILAN Ps. 9 ayat (7) PENGUSAHA YG DIKENAKAN PPh PMPM DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PMPM YG DITETAPKAN OLEH MENKEU DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILANPENGHASILAN NETO

44 PMPM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (8) PENGELUARAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATANBKP JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHAJKP DIKUKUHKAN SEBAGAI PKPPKP PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITANBKPJKP KETETAPAN PAJAK PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKPBKPJKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6)PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHIBKPJKP KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5)PASAL 13 (5) PEROLEHAN BKP/JKP YG BUKTI PUNGUTAN PAJAKNYABKPJKP BERUPA FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGANBKPJKP LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKANBKPJKP SEBAGAI PKPPKP ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TIDAK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PD WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK :

45 SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK PMPM YANG DAPAT DIKREDITKAN TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK PK PADA MASA PAJAK YG SAMAMASA PAJAK Ps. 9 ayat (9) DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAKMASA PAJAK BERIKUTNYA APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKANPM MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBSSPT MASA SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKANPM SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS.BKPJKP & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

46 STUDY KASUS 1. Nota Retur Berdasarkan Pasal 5A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM stdtd UU Nomor 18 Tahun 2000, bahwa dalam hal terjadi pengembalian BKP, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP (penjual). Permasalahan *Nota Retur, kendati sudah diatur secara formal pada umum nya PKP (pembeli) tidak membuatnya secara lengkap dan memenuhi syarat yang dianjurkan. Akibatnya Nota Retur di anggap bodong dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat diakui dan dikoreksi karena retur akan mempengaruhi aspek perpajakan baik formal maupun material. Pada giliran nya akan menambah pajak yang akan dibayar karena kebera daan Nota Retur tidak diakui oleh Ditjen Pajak (dikoreksi).

47 2.Pasal 4 ayat (2) huruf e tentang pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean merupakan obyek PPN, apabila memenuhi syarat : (SE-08/PJ.5/1995) * Jasa yg berasal dari luar Daerah Pabean, yg melekat pada atau ditujukan utk brg tdk bergerak yg berada dlm Daerah Pabean dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sbg PKP maupun bukan PKP, di dalam Daerah Pabean Indonesia. Misal jasa perencanaan atau penggambaran bangunan. * Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean, yg melekat pd atau di7kan utk brg bergerak yg berada atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dan dimanfaatkan oleh OP atau Badan, baik PKP maupun Non PKP di dlm Daerah Pabean Indonesia. Misal jasa persewaan rig atau pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat. Badan, baik PKP maupun Non PKP di dlm Daerah Pabean Indonesia. Misal jasa persewaan rig atau pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat. * Jasa yang dilakukan secara fisik di dalam Daerah Pabean Apabila jasa yang dilakukan dimaksud di atas memenuhi syarat surat edaran tersebut, maka atas penyerahan jasa yang dilakukan di luar Daerah Pabean terutang PPN di Indonesia.

48 Pemecahan : *Buatlah Nota Retur yang memenuhi syarat formal sebagai berikut : a. Nomor Urut Nota Retur b. Nomor dan tgl FP dari BKP yg dikembalikan c. Nama, alamat dan NPWP pembeli d. Nama, alamat, NPWP serta nomor dan tgl pengukuhan PKP yg menerbitkan FP e. Macam, jenis, kwantum dan harga jual BKP yang dikembalikan f. Nilai PPN yang dikembalikan f. Nilai PPN yang dikembalikan g. Nilai PPn BM (jika ada) h. Tanggal pembuatan Nota Retur, dan i. Tanda tangan pembeli i. Tanda tangan pembeli

49 3. Jasa Makloon Luar Negeri. Sebuah perusahaan Industri Garment merek “POLO” menerima order dari USA untuk membuat pakaian jadi dengan ketentuan pesanan tersebut dibuat dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di USA. Setelah selesai kemudian pakaian jadi tersebut diekspor ke USA langsung kepada pemesan. Atas jasa yang dilakukan perusahaan disebut sebagai Jasa Makloon Luar Negeri. Permasalahan : Atas jasa yang dilakukan oleh perusahaan apakah terutang PPN? Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU Nomor 8 tentang PPN dan PPn BM stdtd UU Nomor 18 Tahun 2000 dinyatakan : PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabe an oleh Pengusaha”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 juga tidak mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean. Dengan demikian, atas Jasa Makloon Luar Negeri tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

50 TERIMA KASIH


Download ppt "PERTEMUAN 13 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SLIDE UU No. 18 TH 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No. 8 TH 1983 TENTANG PPN & PPnBM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google