Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN KERJA BEKASI, 28 MARET 2014 Direktur Bina Kesehatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN KERJA BEKASI, 28 MARET 2014 Direktur Bina Kesehatan."— Transcript presentasi:

1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN KERJA BEKASI, 28 MARET 2014 Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian kesehatan RI

2 OUTLINE  LATAR BELAKANG  UPAYA KESEHATAN KERJA  PERAN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA  RINCIAN KEGIATAN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA  PENUTUP

3 3 DATA KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA (BPS, Pebruari 2012) ANGKATAN KERJA: 120,4 jt BEKERJA  112,8 jt (93%) Menengah/Besar  42,1 jt (37%)Menengah/Besar  42,1 jt (37%) Micro/Kecil  70,7(63%)Micro/Kecil  70,7(63%) PENGANGGURAN 7,7 jt Laki-laki  (62%) Perempuan  (38%) PENDUDUK INDONESIA 238,22 JUTA ± 25 JT USIA REPRODUKSI 3

4 MENGATASI KESEHATAN PEKERJA = MENGATASI SEPARUH MASALAH KESEHATAN MENGATASI KESEHATAN PEKERJA = MENGATASI SEPARUH MASALAH KESEHATAN

5 KONDISI KESEHATAN KERJA SAAT INI DATA DI 26 PROVINSI TAHUN 2013;  92 ribu lebih kasus PAK  410 ribu kasus diduga PAK  33 ribu Kecelakaan Kerja  2,8 juta kasus Penyakit NON PAK, PADA USIA KERJA; HIV 92,3%; AIDS 74,2 % PD USIA TH Tb (2012) 97,14% PADA USIA 15-65TH Anemi (2011) pekerja perempuan perusahaan skala menengah/besar 40% anemi 5

6 PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN KERJA Jumlah Penyebaran Kompetensi Pembinaan dan Pengawasan Peran Sanksi

7 UU 36 Tahun 2009/Kesehatan Pasal 164 : 1)Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan 2)Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja disektor formal dan informal 3)Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja 4)Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia 5)Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) LANDASAN HUKUM

8 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERMENPAN & RB NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG : PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA PERMENPAN & RB NO. 47 TAHUN 2013 TENTANG : PERUBAHAN PERMENPAN & RB NO. 13 TAHUN 2013

9 JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA SUDAH DAPAT MENGUSULKAN INPASSING SETIAP KANTOR PEMERINTAH DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN, RS, PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN HARUS MEMPUNYAI JAFUNG PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN SUDAH DAPAT MEMASUKKAN DALAM FORMASI PENGANGKATAN PEGAWAI  JAFUNG PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

10 TUGAS POKOK Tugas pokok Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang meliputi :  persiapan  pelaksanaan  monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

11 PERAN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MEMPERSIAPKAN, MELAKSANAKAN, DAN MONITORING & EVALUASI UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SEHAT DAN AMAN PEKERJA SEHAT DAN PRODUKTIF

12 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Unsur dan sub unsur kegiatan Pembimbing Kesehatan Kerja yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a.Pendidikan : – Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; – Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang upaya kesehatan kerja dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan – Diklat prajabatan.

13 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN b.Upaya kesehatan kerja : – Persiapan upaya kesehatan kerja; – Pelaksanaan upaya kesehatan kerja; dan – Monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja. c.Pengembangan profesi : – Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja; – Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang upaya kesehatan kerja; dan – Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang upaya kesehatan kerja.

14 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN d.Penunjang tugas Pembimbing Kesehatan Kerja, meliputi: – Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang upaya kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah; – Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja; – Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; – Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja; – Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan – Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

15 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATA N d.Penunjang tugas Pembimbing Kesehatan Kerja: 1.Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang pelayanan kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah; 2.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang pelayanan kesehatan kerja; 3.Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; 4.Keanggotaan dalam organisasi profesi; 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 6.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

16 RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

17 Unsur upaya kesehatan kerja A.PERSIAPAN UPAYA KESEHATAN KERJA (PERTAMA, MUDA, MADYA)  59 BUTIR KEGIATAN A.PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (PERTAMA, MUDA, MADYA)  86 BUTIR KEGIATAN B.MONITORING DAN EVALUASI UPAYA KESEHATAN KERJA (PERTAMA, MUDA, MADYA) -  66 BUTIR KEGIATAN

18 Tupoksi Pembimbing Kesehatan Kerja Identifikasi Bahaya Penilaian dosis - efek Status Kesehatan Penilaian Pajanan Pengukuran Pajanan Karakterisasi Risiko Upaya Pengendalian Surveilans Kesehatan Surveilans Monitoring Medik Biologis Pencatatan & Pelaporan

19 A. PERSIAPAN UPAYA KESEHATAN KERJA 1.Mengumpulkan data demografi kesehatan kerja 2.Melakukan pemetaan di wilayah kerja 3.Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/penilaian risiko kesehatan kerja 4.Mengumpulkan data kesehatan kerja 5.Menyusun perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja berdasarkan waktu 6.Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja 7.Menyusun rencana aksi upaya kesehatan kerja 8.Melakukan pengembangan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

20 B. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA 1.Mengenalkan potensi bahaya di lingkungan kerja 2.Melakukan pengamatan lingkungan kerja 3.Mengenalkan potensi kecelakaan Kerja 4.Melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja 5.Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja 6.Mencatat hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja 7.Menyusun saran kepada pemberi kerja/pengusaha / pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja 8.Menyampaikan saran kepada pemberi kerja/pengusaha / pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja

21 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (2) 9.Upaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat: 10.Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program PHBS di tempat kerja 11. Mencatat hambatan pelaksanaan program PHBS di tempat kerja 12.Menyusun saran kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk program PHBS di tempat kerja 13.Menyampaikan saran kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk program PHBS di tempat kerja 14.Menjaga Kecukupan gizi pada kelompok pekerja 15.Mengelola alat pelindung diri (APD) untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya di lingkungan kerja 16.Memotivasi pengusaha/pemberi kerja/pengurus kelompok pekerja untuk menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja yang menjadi tanggungjawabnya

22 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (3) 17.Mengecek ketersediaan APD yang sesuai dari segi jenis dan jumlah pekerja di tempat tersebut 18.Memantau penggunaan APD 19.Menganalisis kesesuaian APD 20.Menyusun rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam penentuan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja 21.Menyampaikan rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam penentuan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja

23 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (4) 22.Melakukan peragaan penggunaan APD 23.Mengenalkan dan mengajak menerapkan prosedur Standar Precaution 24.Melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan prosedur standar precaution 25.Melakukan evaluasi pelaksanaan program 26.Mengenalkan Ergonomi 27.Melaksanakan pengenalan pengendalian gangguan ergonomik 28.Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program ergonomi 29.Mencatat hambatan pelaksanaan program ergonomi

24 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (5) 30.Menyusun rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam program ergonomi 31. Menyampaikan rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam program ergonomi 32.Pertolongan Pertama Kecelakaan pada kelompok pekerja / pengelola tempat kerja 33.Melakukan pengamatan gangguan kesehatan pada kelompok pekerja 34.Memberikan rekomendasi terhadap lingkungan kerja 35.Melaksanakan surveilans kesehatan kerja 36.Melakukan toolbox meeting/ safety talk 37.Melakukan safety patrol/safety inspection

25 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (6) 38.Program kembali kerja pasca sakit 39.Mengelola Bahan Beracun Berbahaya (B3) 40.Memantau pengelolaan limbah padat 41.Memantau pengelolaan limbah cair 42.Memantau pengelolaan limbah gas 43.Memantau pengelolaan limbah medis 44.Memantau pengelolaan limbah non medis 45.Menyusun rencana tanggap darurat di fasilitas kesehatan 46.Memfasilitasi organisasi/tim tanggap darurat di fasilitas kesehatan

26 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (7) 47.Melakukan uji coba terhadap kesiapan petugas tanggap darurat di fasilitas kesehatan 48.Menginventarisasi/mengelompokkan tempat yang berisiko dan berbahaya serta membuat denahnya 49.Memantau kesiapan sarana dan prasarana tanggap darurat di fasilitas kesehatan 50.Membuat kebijakan dan/atau pedoman kerja tanggap darurat pada tempat-tempat yang berisiko 51.Membuat prosedur dan/atau instruksi kerja tanggap darurat pada tempat-tempat yang berisiko 52.Mengusulkan rambu-rambu keselamatan/tanggap darurat di fasilitas kesehatan

27 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA (8) 53.Melakukan pemantauan keselamatan kebakaran di fasilitas kesehatan 54.Melakukan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran 55.Menyiapkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 56.Melakukan persiapan simulasi penanggulangan kebakaran 57.Melakukan simulasi penanggulangan kebakaran 58.Melakukan evaluasi simulasi dan/atau pelatihan penanggulangan kebakaran di fasilitas kesehatan 59.Melaksanakan Pemberdayaan kesehatan Masyarakat Pekerja dan Kemitraan

28 C. MONITORING DAN EVALUASI Ukk 1.Melakukan Monitoring kesehatan kerja: bulan, triwulan, semester, tahun 2.Melakukan Evaluasi 3.Melakukan Pencatatan dan Pelaporan 4.Melakukan investigasi di fasilitas kesehatan/tempat kerja lainnya 5.Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja

29 PENUTUP  Dengan sasaran populasi pekerja yang besar saat ini, maka Upaya Kesehatan Kerja merupakan salah satu upaya yang strategis dalam mendukung Pembangunan Kesehatan  Peran pembimbing kesehatan kerja sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pekerja yang berpengaruh terhadap produktifitas kerja.  Untuk menjamin pembinaan karir kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme, serta memacu pengabdiannya, maka perlu pengangkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.

30 DIREKTORAT BINA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Jln. H. R. Rasuna Said Kav X-5 No. 4-9 Lantai 7 Blok C Ruang 721 Jakarta Telp/Fax: (021) , Website: kesehatankerja.depkes.go.id TERIMA KASIH 30


Download ppt "TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN KERJA BEKASI, 28 MARET 2014 Direktur Bina Kesehatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google