Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Di Daerah Tertinggal PERDESAAN SEHAT 1.

Presentasi berjudul: "  Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Di Daerah Tertinggal PERDESAAN SEHAT 1."— Transcript presentasi:

1 Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Di Daerah Tertinggal PERDESAAN SEHAT 1

2 RPJMN-PRIORITAS NASIONAL 10
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN RPJMN-PRIORITAS NASIONAL 10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, PASCA KONFLIK Tema Prioritas : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. Program : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kegiatan : 20 Kegiatan Prioritas Nasional - Anggaran (Matrix IX, Buku 2) SUBSTANSI INTI PELAKSANA KEBIJAKAN Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011. Penanggung Jawab MENKOPOLHUKAM Bekerjasama Dengan Menneg PDT Mendiknas, Menkes, Menteri PU Menhub, Menkominfo, Menhan Menteri KP, Menlu, Mensos Mendagri, Menristek Kepala Bakosurtanal Arah Kebijakan : Peningkatan Kwalitas SDM dan Ekonomi Lokal, Bertumpu Pada Infrastruktur dan Kapasitas Lembaga Daerah Tertinggal TARGET - SASARAN PRIORITAS IPM (72,2), Pertumbuhan Ekonomi (7,1), Prosentase Penduduk Miskin (14,2) Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014. Nanibal Hamidi, KPDT 2

3 KARAKTERISTIK "WILAYAH" TERTINGGAL
Keterangan: 183 kabupaten terdiri dari 149 Daerah Tertinggal yang belum terentaskan hingga tahun 2009; ditambah 34 Daerah Otonom Baru yang berasal dari Induk Kab. DT 183 Kabupaten Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Prioritas : 27 Kabupaten Daerah Non Perbatasan : 156 Kabupaten Daerah Perbatasan Yang Memiliki Pulau Terluar : 15 Kabupaten (53 Pulau) Daerah Perbatasan Yang Tidak Memiliki Pulau Terluar: 12 Kabupaten Daerah Non Perbatasan Yang Memiliki Pulau Terluar : 7 Kabupaten (13 Pulau) Daerah Non Perbatasan Yang Tidak Memiliki Pulau Terluar: 149 Kabupaten PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN KARAKTERISTIK "WILAYAH" TERTINGGAL 3

4 JUMLAH PENDUDUK - LUAS WILAYAH 183 DT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN JUMLAH PENDUDUK - LUAS WILAYAH 183 DT Hanibal Hamidi, KPDT 4

5 SUMBER DAYA MANUSIA - IPM -AHH -DB
Tabel; IPM - AHH - Daya Beli Secara Nasional Tahun (Susenas 2010) PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN SUMBER DAYA MANUSIA - IPM -AHH -DB Hanibal Hamidi, KPDT INDIKATOR 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I P M 64,3 65,8 68,7 69,6 70,1 70,6 71,2 71,8 72,3 Perkembangan 3,4 1,5 2,9 0,9 0,5 0,6 AHH 66,2 - 68,1 68,5 69,0 69,2 69,4 1,8 1,9 0,4 0,2 0,3 D B (Ribu) 578,8 591,2 619,9 621,3 624,4 628,3 631,4 633,6 8,6 12,4 28,7 1,4 3,1 3,9 2,6 5

6 FOKUS - LOKUS PPDT BIDANG SDM-KESEHATAN TAHUN 2010-2014
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN FOKUS - LOKUS PPDT BIDANG SDM-KESEHATAN TAHUN Hanibal Hamidi, KPDT PPDT INDIKATOR KINERJA TARGET FOKUS INTERVENSI JUMLAH KABUPATEN SASARAN PRIORITAS SDM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,2 Kwalitas Kesehatan, Lama Sekolah, Pemberantasan Buta Huruf, Peningkatan Pendapatan 174 KESEHATAN Angka Harapan Hidup (AHH) 68,8 Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Gizi, Air Bersih, Sanitasi 158 6

7 TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN KOORDINASI, PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, FASILITASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN FUNGSI PENYIAPAN KOORDINASI, PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, SERTA FASILITASI DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN 2 7

8 KERANGKA KONSEPSI KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT
AGENDA PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN KERANGKA KONSEPSI KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT 1) Percepatan Pembangunan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Berbasis Struktur Kependuukan Dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN POSKESDES STATUS KESEHATAN KWALITAS KES.(UHH 68,8) KARAKTERISTI K DAERAH TERTINGGAL Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan Hidup Sehat KWALITAS SDM (IPM 72,2) KEMEN PU KEMENKES KEMENTAN PEMPROP PEMKAB BKKBN 2010 2014 PN 6 PN 3 PN 5 Hanibal Hamidi, KPDT AHH 66,5 PUSKESMAS 2) Percepatan Pembangunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan PN 10 183 8

9 ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT
Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan (c) Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Lembaga Bagi Puskesmas dan Poskesdes. ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN PPDT KUALITAS KESEHATAN Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan Dasar PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT Peningkatan Peran Serta Masyarakat SISTIM KESEHATAN NASIONAL-DAERAH KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL PERDESAAN SEHAT Hanibal Hamidi, KPDT AZAS; Ketersediaan, Keterjangkauan, Keberterimaan, Bermualitas Arah kebijakan pembangunan kesehatan tercantum dalam RPJMN yang kemudian terjemahkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan berupa Upaya Reformatif dan Akseleratif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mencakup: (a) Pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; b) Pengalokasian sumber daya yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah tertinggal; (c) Pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi ; (d) Peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah tertinggal. 9

10 RENCANA KERJA "PERDESAAN SEHAT" 2013-2015
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN RENCANA KERJA "PERDESAAN SEHAT" Hanibal Hamidi, KPDT INPUT PROSES OUTPUT SASARAN TARGET ANGGARA N 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNA N KUALITAS KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN (PERDESAAN SEHAT) PADA KABUPATEN SASARAN PRIORITAS DAERAH TERTINGGAL Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Infrastruktur Puskesmas Pelayanan Kesehatan Dasar Berkwalitas Di Perdesaan Puskesmas dan Desa 100 % Puskesmas dan 80 % Desa Sesuai Jumlah Kebutuhan Target 40 % 20 % Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Infrastruktur Air Bersih Perdesaan Peningkatan Cakupan Air Bersih KK 80 % 30 % Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Infrastruktur Dalam Peningkatan Asupan Gizi Peningkatan Asupan Gizi Terutama Bagi Bumil, Busui dan Balita 90 % Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Peningkatan Cakupan Sanitasi KK Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Infrastruktur Poskesdes Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat dan Pencegahan Penyakit Poskesdes Poskesdes 345 M 275 jtx24.095 10

11 INDIKATOR KINERJA "PERDESAAN SEHAT"
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN INDIKATOR KINERJA "PERDESAAN SEHAT" Hanibal Hamidi, KPDT INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME IMFAC KEBIJAKAN FOKUS LOKUS PERDESAAN SEHAT Kapasitas dan Infrastruktur PUSKESMAS & POSKESDES Dokter Puskesmas Di Setiap Puskesmas 2491 Puskesmas Koordinasi, Fasilitasi, Stimulan KPDT (Asdepkes, Asdep infrast kes, Asdep Kelembagaan Masy, Asdep Perdesaan, Asdep perbatasan, Asdep Pulau2 kecil, Rocan) By Pokja PS, RM PS, dan TKPPDT -RAN PS a) RAS (Kemenkes, KemenPAN, Kemendiknas, Kemen Pu, Kementan, BKKBN b)Strada dan RAD Di 27 Propinsi dan 158 Kabupaten DT Dokter Puskesmas Berkualitas di Setiap Puskemas. 1) Pelayanan kesehatan dasar yang bekualitas dan terjangkau 2) Peran Serta Aktif Masyarakat Pada Kesehatan Status Kesehatan; AKI, AKB, Morbiditas Bidan Desa Di Setiap Desa Desa Bidan Berkualitas Di Setiap Desa Air Bersih Pada Setiap Kluarga K Air Berih Di Setiap Keluarga Sanitasi Pada Setiap Kluarga Sanitasi Di Setiap Keluarga Gizi Seimbang Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Gizi Seimbang Bagi Setiap Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita 11

12 PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
PENGUATAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN PERDESAAN DI 158 SASARAN PRIORITAS "PERDESAAN SEHAT" PENGUATAN PUSKESMAS PENGUATAN POSKESDES GIZI Dokter Puskesmas Sanitasi Air Bersih Bidan Desa -Biaya Operasional Puskesmas -Insentif Dokter Puskesmas -Insentif Bidan Desa -Kendaraan Operasional Roda Dua Bagi Bidan Desa, Petugas Gizi, Sanitasi, Jurim -Pusling Darat dan atau Air -Pelatihan Manajemen dan Fungsional -Tata Ruang dan Tata guna Lahan -Sarana dan prasarana Penyehatan Lingkungan -Sarana Air Berih -Kelembagaan (Legalitas) -Biaya Operasional Pokesdes -Sarana dan Prasarana -Pelatihan -Supervisi Hanibal Hamidi, KPDT 12

13 RENJA ASDEPKES 2011-2014 PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN 13
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pencapaian Sasaran IPM 72,2 dan Penurunan Kemiskinan 14,2 % Pada Tahun 2014 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesehatan Dasar dan Lanjutan Daerah Tertinggal (Otonomi-Pemda Selaku Pelaksana Pembangunan) NO KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 KELUARAN 1 Pengembangan Kebijakan a Pengembangan konsep model desa sehat di DT Konsep Perdesaan Sehat b Pembentukan POKJA dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) PPSDKDT berbasis distibusi struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan Pokja PS, Simulasi RAN c Penyusunan Grand Disain Kebijakan percepatan pembangunan kesehatan berbasis distibusi struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan di Daerah Tertinggal Konsep Upaya Pelayanan Dasar d Pengembangan Konsep Perdesaan Sehat sbg Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Bidang Kesehatan Konsep Pembanguna Bidang Kesehatan Berbasi Perdesaan e Master plan Percepatan Pembangunan Kwalitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah tertinggal . Master Plan PS f Review Capaian Kinerja dan Rencana Kerja Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) Assesment Kinerja dan Rekomondasi RPJMN 3 g Penyusunan SPM Bidang Kesehatan Berbasis Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan SPM Bidang Kesehatan DT h Pengembangan Instrumen Monev Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) Design Kendali SPM Bidang Kesehatan DT i Pengembangan Manjemen Sistim Informasi Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) Sistim Informasi Bidang Kesehatan DT j Penyusunan "Best Practice" Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) Model PS 2 Koordinasi Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Kesehatan dasar dan Lanjutan Konsepsi Perdesaan Sehat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di DT Persamaan Persepsi Keberpihakan PPDT Kes Hanibal Hamidi, KPDT 13

14 RENJA ASDEPKES 2011-2014 PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN 14
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pencapaian Sasaran IPM 72,2 dan Penurunan Kemiskinan 14,2 % Pada Tahun 2014 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesehatan Dasar dan Lanjutan Daerah Tertinggal (Otonomi-Pemda Selaku Pelaksana Pembangunan) NO KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 KELUARAN 3 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di DT Peta Kondisi Kesehatan di DT Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan berbasis distribusi struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan Peningkatan Kapasitas Poskesdes Bantuan stimulan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan berbasis distribusi struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan pengembangan penyusunan panduan monitoring percepatan pembangunan kesehatan berbasis distribusi struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan Instrumen Monev PS Kemitraan dalam Tata Kelola Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) di DT Strada, RAD, Pendampingan PS di Perdesaan Fasilitasi Peningkatan Komitmen dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah tertinggal (Perdesaan Sehat) di DT. Tersosialisasi, Terdesiminasi, Peningkatan Komitmen PS Fasilitasi Konsultan Manajemen Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kwalitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah tertinggal (Perdesaan Sehat) (Kontraktual) Terfasilitasinya Kerja Pokja dan Tim Manjem Regional PS Fasilitasi Kemitraan dalam rangka Penguatan Kapasitas Lembaga Poskesdes di Daerah Tertinggal Kapasitas 7 Poskesdes Meningkat (Best Practice) Fasilitasi Kemitraan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan bagi Percepatan Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak di Daerah Tertinggal. Optimalnya Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB (Best Practice) Bantuan Stimulan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga poskesdes di DT Peningkatan kapasitas 420 Poskesdes Dalam Penurunan AKi, AKB Fasilitasi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan dalam rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup di Daerah Tertinggal Peningkatan Kapasitas Puskesmas di 7 daerah Kepulauan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit Tipe D Daerah Tertinggal Peningkatan Kapasitas RS Rujukan PS (RS tanpa dinding) Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Bidan Desa Yang Berkualitas Dalam rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Daerah Tertinggal. Terfasilitasi Ketersediaan Bidan Di Daerah "Sulit" xxx Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Ops Satker) Mendukung Satker Dep 1 (Pokja) Hanibal Hamidi, KPDT 14

15 PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RENJA ASDEPKES 2013 Hanibal Hamidi, KPDT BENTUK KEGIATAN DALAM RKA KL LOKASI Bantuan Stimulan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga poskesdes di DT Solok Selatan, Empat Lawang, Pesisir Selatan, Majene, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Belu, Seram Bagian Barat, Bengkulu Tengah, Phakpak Barat, Keerom, Biak Numfor, Sanggau, Sintang, Bengkayang, Musirawas, Sigi, Pahuato (18 Kabupaten) Fasilitasi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan dalam rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup di Daerah Tertinggal Pangkajene Kepulauan, Toli-toli, Maluku Barat Daya, Morotai, , Halmahera Selatan, Kepulauan Aru, Raja Ampat, (7 Kabupaten) Manajemen Informasi Kecukupan Gizi Dan Penanganan Kasus Gizi Buruk Berbasis Perdesaan di Daerah tertinggal. - Penguatan kapasitas lembaga kesehatan masyarakat dalam peningkatan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita berbasis pedesaan di daerah tertinggal (BANTUAN STIMULAN) Bangkalan, Bondowoso, Lampung Barat, Waykanan, Garut, Lebak. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan kapasitas lembaga daerah dalam Upaya Perbaikan Gizi Keluarga berbasis perdesaan di daerah tertinggal. 15

16 PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RENJA ASDEPKES 2013 Hanibal Hamidi, KPDT BENTUK KEGIATAN DALAM RKA KL LOKASI Kemitraan dalam Tata Kelola Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) di DT 158 Kabupaten Pengembangan Konsep Perdesaan Sehat sbg Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Sektor Kesehatan Fasilitasi Peningkatan Komitmen dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah tertinggal (Perdesaan Sehat) di DT. 158 Kabupaten (95 KAB --> 3meeting bappenas) Master plan Percepatan Pembangunan Kwalitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah tertinggal Tahun Fasilitasi Konsultan Manajemen Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kwalitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah tertinggal (Perdesaan Sehat) Fasilitasi Kemitraan dalam rangka Penguatan Kapasitas Lembaga Poskesdes di Daerah Tertinggal Fasilitasi Kemitraan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan bagi Percepatan Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak di Daerah Tertinggal. Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Bidan Desa Yang Berkualitas Dalam rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Daerah Tertinggal. Lombok Utara, Lombok Timur dan Solok Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Ops Satker) 16

17 PENGORGANISASIAN KERJA "PERDESAAN SEHAT"
Pelaksana Pusat-POKJA PS (KPDT, Kemenkes, PU, Tan, NGO, BUMN); Asdep Kes (Administrasi Birokrasi + Keuangan) Sekretariat Pokja PS (Pengawalan 5 Pilar-RAS) Konsult Manaj PS (Dukungan Manajerial Pokja) Pelaksana Daerah-Manajemen Kewilayahan/MK PS (PT, NGO, Pemda, BUMD) ; Perguruan Tinggi (Pengawalan Kebijakan 5 Pilar PS Kontekstual Daerah-RAD) Konsultan Manajemen Kewilayahan PS (Dukungan Manajerial MK PS) Pendamping PS (Pengawalan Pelaksanaan PS) Hanibal Hamidi, KPDT 17

18 KELEMBAGAAN "PERDESAAN SEHAT"
KPDT Pokja PS RM PS TK PS TKK PS PemProp PemKab KEMENKES, PU, TAN SKPD Propinsi SKPD Kabupaten PUSKESMAS DESA PUSTU POSKESDES DUSUN PERDESAAN SEHAT KMN PS ST PT KRM PS KADER PS POSYANDU POKBANG PUSAT PROPINSI KABUPATEN BIDAN DOKTER SANITASI Air Bersih GIZI SKN: Sistim Kesehatan Nasional. SKD: Sistim Kesehatan Daerah PS: Perdesaan Sehat, RM: Regional Manajememen TKK:Tim Koordinasi Kabupaten. KMN: Konsultan Manajemen Nas. TK: Tim Koordinasi ST: Sukarelawan Terlatih Pokbang: Kelompok Penimbangan SKN SKD KELEMBAGAAN "PERDESAAN SEHAT" Hanibal Hamidi, KPDT 18

19 KPDT, Kem Kes, PU, Tan, NGO, BUMN KELEMBAGAAN "PERDESAAN SEHAT"
Pokja PS RM PS PemProp PemKab PUSKESMAS DESA PUSTU POSKESDES DUSUN TK PERDESAAN SEHAT KMN PS Sekret PS KRM PS Pendamping POSYANDU PUSAT DAERAH POKBANG BIDAN DOKTER SANITASI Air Bersih GIZI SKD KELEMBAGAAN "PERDESAAN SEHAT" SKN Asdep Kes Supervisi Rekomondasi PT Pem. Prop, Kab, NGO, BUMD PemPusat RAS Afirmatif RAD RAN SKPD KEC PERDESAAN Hanibal Hamidi, KPDT 19

20 MITRA KERJA (UNIVERSITAS) PERDESAAN SEHAT DI 7 REGIONAL DAN LOKASI SEKRETARIAT PENDAMPINGAN (Renja ) REGIONAL CENTER OF EXCELENCE SEKRETARIAT 2013 (84 DT) 2014 (158 DT) KELUARAN SUMATERA Universitas Andalas Padang 15 Kabupaten 34 Kabupaten STRADA, RAD, Keberdayaan Masy JAWA Universitas Airlangga Surabaya 9 Kabupaten KALIMANTAN Universitas Tanjungpura Pontianak 10 Kabupaten 11 Kabupaten SULAWESI Universitas Hasanuddin Makassar 18 Kabupaten 29 Kabupaten NUSA TENGGARA Universitas Mataram Mataram 27 Kabupaten MALUKU Universitas Pattimura Ambon PAPUA Universitas Cendrawasih Jayapura 4 Kabupaten 33 Kabupaten Hanibal Hamidi, KPDT 20