Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Karim, S.Ant, MA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Karim, S.Ant, MA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan"— Transcript presentasi:

1 PENGEMBANGAN SIMPADU DAN P3BM SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Oleh: Karim, S.Ant, MA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan pada Seminar Jagongan Media Rakyat (JMR) bersama Combine Resource Institution Yogyakarta, 23 Oktober 2014

2 Materi Paparan Kondisi Kemiskinan Saat Ini
Problema Perencanaan di Indonesia Sistim Informasi Terpadu (SIMPADU) Penanggulangan Kemiskinan Pro Poor Planning, Budgeting, and Monitoring (P3BM)

3 KONDISI SAAT INI

4 TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL 2004-2014
9 – 10,5 Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun hanya sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN : 8,0%-10,0%). Sedangkan Target RKP 2015 sebesar 9,0%-10,0%.

5 Kesenjangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Tahun 2013
Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa Jumlah penduduk miskin tertinggi

6 Hasil Penghitungan Garis Kemiskinan [Maret 2013 dan Maret 2014]
Daerah Metode’98 [Maret 2014] Metode Baru [Maret 2013] Metode Baru Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan (T) Persentase Penduduk Miskin (P0) Daerah Metode’98 [Maret 2014] Metode Baru [Maret 2013] Metode Baru Perkotaan 8,34 10,57 9,92 Perdesaan 14,17 14,91 14,80 Perkotaan+Perdesaan (T) 11,25 12,75 12,35

7 Persentase Penduduk Miskin (P0), Maret Tahun 2013
PROVINSI Metode 1998 Metode Baru p0 STE LB UB 11 Aceh 17.60 1.10 15.36 19.68 11.70 0.95 9.85 13.56 12 Sumatera Utara 10.06 0.74 8.59 11.48 9.05 0.69 7.73 10.42 13 Sumatera Barat 8.14 0.84 6.52 9.81 7.75 0.80 5.96 9.10 14 Riau 7.72 6.07 9.38 6.35 0.73 4.84 15 Jambi 8.07 0.98 6.25 10.09 9.12 1.00 7.11 11.03 16 Sumatera Selatan 14.24 12.30 16.16 11.56 0.86 9.87 13.25 17 Bengkulu 18.34 1.39 15.61 21.08 13.00 1.25 10.65 15.55 18 Lampung 14.86 1.07 12.84 17.05 1.14 19.83 19 Bangka Belitung 5.21 0.93 3.52 7.19 5.07 1.04 3.01 7.12 21 Kepulauan Riau 6.46 1.24 4.04 8.90 4.88 0.94 3.04 6.73 31 DKI Jakarta 3.55 0.82 2.19 5.42 7.86 1.21 5.51 10.27 32 Jawa Barat 9.52 0.60 8.36 10.70 10.60 9.42 11.79 33 Jawa Tengah 14.56 0.57 13.43 15.67 20.41 0.64 19.16 21.67 34 DI Yogyakarta 15.43 2.00 11.58 19.43 24.45 2.20 20.07 28.70 35 Jawa Timur 12.55 11.46 13.67 16.44 0.61 15.25 17.64 36 Banten 5.74 4.07 7.30 5.88 0.81 4.22 7.41 51 Bali 3.95 2.64 5.36 5.14 0.75 3.66 6.62 52 Nusa Tenggara Barat 17.97 1.49 15.03 20.89 10.21 1.18 7.93 53 Nusa Tenggara Timur 20.03 1.02 18.13 22.12 17.39 0.96 15.45 19.22 61 Kalimantan Barat 8.24 0.92 6.49 7.28 0.97 5.40 9.22 62 Kalimantan Tengah 5.93 0.78 4.50 7.56 5.90 0.76 4.56 7.53 63 Kalimantan Selatan 4.77 3.49 6.00 4.33 3.21 5.46 64 Kalimantan Timur 6.06 0.79 4.52 7.61 9.56 7.69 11.40 71 Sulawesi Utara 7.88 5.81 9.74 9.27 1.09 72 Sulawesi Tengah 14.67 1.28 12.18 17.20 9.33 1.12 11.50 73 Sulawesi Selatan 9.54 7.87 11.18 4.79 74 Sulawesi Tenggara 12.83 1.27 10.41 15.38 4.34 7.65 75 Gorontalo 17.51 1.85 13.99 21.25 14.50 1.74 10.98 17.80 76 Sulawesi Barat 1.96 8.29 16.00 5.99 1.50 8.94 81 Maluku 19.49 1.56 16.51 22.63 14.16 1.35 11.21 16.52 82 Maluku Utara 7.50 1.43 4.72 10.31 10.22 1.55 7.20 13.27 91 Papua Barat 26.67 2.08 22.58 30.72 25.22 2.05 21.10 29.15 94 Papua 31.13 28.64 33.60 45.91 1.34 43.28 48.53 INDONESIA 11.37 0.20 11.75 12.75 12.36 13.15

8 Angka Partisipasi Sekolah (2012)
Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar: pendidikan & kesehatan Kesehatan Ibu Angka Partisipasi Sekolah (2012) Kesehatan Anak Sumber : Susenas 2012 Imunisasi dasar lengkap AKSES PENDIDIKAN: Ketimpangan terjadi pada usia dan usia lebih tua AKSES KESEHATAN: Kesenjangan terjadi pada kesehatan ibu dan anak Sumber : SDKI 2012

9 Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar: akses identitas dan infrastruktur dasar lainnya
Proporsi Anak Tanpa Akte Kelahiran Berdasarkan Kuantil Pendapatan (%), 2012 Kesenjangan terhadap Akses Infrastruktur Penerangan, Air Bersih, dan Sanitasi, 2012 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir Kepemilikan akta kelahiran yang terbatas membuat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan gratis serta jaminan sosial lainnya Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif Sumber: Susenas, 2012

10 Sasaran Pengurangan Kemiskinan RPJM 2015-2019
RPJPN MP3KI Background Study RPJMN Rancangan RPJMN Teknokratis Evaluasi RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN *** *** 8,2 9,0 – 10,5** 6,0 - 8,0 4,0 – 5,0 14, ,97 11,47* Target Realisasi Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014

11 Transformasi Program Penanggulangan Kemiskinan
K L AS T E R I Bantuan Sosial Bantuan Regular Bantuan Temporer Jaminan Kesehatan SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF JAMINAN SOSIAL Aset Manusia Raskin BLT (diperlukan saat krisis) dll. BANTUAN SOSIAL Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja ASURANSI SUKARELA Aset fisik Pelayanan Dasar INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN PUBLIK Beasiswa Miskin Rumah Layak Huni Sanitasi PKH Infrastruktur dasar lainnya Beasiswa Miskin Jamkesmas PKH PENINGKATAN PELAYANAN DASAR Aset SDA PERLUASAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN Aset Sosial KLASTER II IIIIV PNPM UMKMK/KUR Program Pro-Rakyat PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)EKONOMI RTM DI PEDESAAN Aset Finansial PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD Pinjaman modal dan aset Peningkatan keterampilan Peningkatan akses pasar KONDISI SAAT INI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN/ OUTCOME RPJMN RPJMN

12 PROBLEMA PERENCANAAN DI INDONESIA

13

14

15 PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI TERPADU (SIMPADU) PENANGGULANGAN KEMISKINAN

16 Tujuan Pengembangan Tersedianya sistem informasi manajemen terpadu penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya terdapat data warehouse sebagai basisdata kemiskinan yang komprehensif. Tersedianya “tools” untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Adanya mekanisme yang mudah dan cepat dalam mengintegrasikan dan mengakses data-data dasar dan informasi program penanggulangan kemiskinan.

17 Prinsip Dasar Pengembangan
SIMPADU PK tidak mengubah sistem informasi manajemen (SIM) yang sudah dikembangkan di masing-masing program. SIMPADU PK hanya mengekstrak, mengkonversi dan menyajikan data yang disampaikan oleh masing-masing program. SIMPADU PK akan memverifikasi data yang disampaikan, namun TIDAK mengubah data. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait. Perbaikan terhadap data dan informasi dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait.

18 Konsep Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
Data/Informasi Program Data Dasar Klaster-1 PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BSM JAMKESMAS RASKIN PKH BLT Klaster-2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) SIMPADU PNPM Mandiri Klaster-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM (KUR) Klaster-4 PROGRAM PRO-RAKYAT PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Susenas PODES PPLS SIMPADU PROVINSI (membantu Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Analisis Kemiskinan di daerah Diterjemahkan menjadi Masukan Program PK daerah Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan Data/Informasi Lain RKP RPJM Data Perekonomian Data Keuangan Daerah

19 ( SIMPADU PNPM Mandiri )
Tahapan Pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang mencakup data PNPM Mandiri ( SIMPADU PNPM Mandiri ) Metodologi yang digunakan dalam integrasi data adalah melalui Program Aplikasi antar-muka/interface ETL (Extract – Transform – Load). Peluncuran SIMPADU PNPM Mandiri versi 2.0 (perubahan engine disertai penambahan data dasar kemiskinan dari BPS dan integrasi data dengan PNPM Mandiri Penguatan) Simpadu PK Nasional (berbasis web) Simpadu PK Nasional (dalam bentuk mobile berbasis android) Simpadu PK Provinsi 2009 2012

20 Instalasi Aplikasi Simpadu Mobile

21 Menu Tematik Klik peta yang akan ditampilkan Tampilan peta
Tampilan disertai dengan tabel datanya

22 PRO-POOR PLANNING, BUDGETING, AND MONITORING

23 Membangun Kerangka Pikir Yang Sama dalam Analisa P3BM Bagi SKPD, DPRD, LSM, PT & Media
5 ALAT P3BM Persiapan Data & Analisa (Partisipatif) Analisa Partial Analisa Spasial MDGs Score Carding (Kartu Penilaian MDGs) * Identifikasi isu * Penentuan fokus program/kegiatan Integratif Proses Intepretasi & Aktualisasi (Partisipatif & Teknokrat) Respon Pembiayaan (Teknokrat & Politis) 5 Tepat (5 T) * Tepat Program * Tepat Kegiatan * Tepat Lokasi * Tepat Penerima * Tepat Anggaran Poverty Mapping (Pemetaan Kemiskinan) * Identifikasi lokasi bermasalah * Penetuan lokasi prioritas Kualitas Dokumen Perencanaan (Konsistensi & Relevansi) * Mengetahui dokumen yang tidak berpihak * Mengetahui tahapan proses yang tidak berpihak Budgeting Analysis (Analisa Pembiayaan/ Anggaran, Misalnya APBD) * Mengetahui prioritas anggaran * Menetukan prioritas belanja pembangunan Monitoring dan Evaluasi Dbase MDGs & pembangunan

24 CONTOH ALAT & HASIL ANALISA SCORE CARDING MDG’s
Goal 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7C : Menurunkan Separuh Proporsi penduduk yg tidak memiliki akses yg berkelanjutan terhadap air minum yg aman & sanitasi dasar pd 2015 Akses terhadap Sanitasi di Kab. Konawe masih dibawah Sultra, nasional. Belum mencapai target MDGs Belum tercapai target MDGs & perlu kerja keras Hampir tercapai target MDGs & perlu konsistensi Tercapai target MDGs

25 Contoh aplikasi Pemetaan kemiskinan

26 Contoh aplikasi Pemetaan kemiskinan

27 BUDGETING ANALYSIS

28 PERIODE PELAKSANAAN P3BM-BAPPENAS 2006 - 2014
2006 – 2008, dukungan ADB, pengembangan tools P3BM dan uji coba di 11 kab/Kota. 2008 – 2010, dukungan UNDP, pengembangan tools P3BM dan uji coba di 18 kab/kota. 2010 – 2012, PSF tahap I, penyempurnaan dan pengembangan tools baru, replikasi di 3 kabupaten. 2013 – 2014, PSF II, replikasi dan uji coba tools sisitem monitoring program (SKPD) dan sistem Monitoring Berbasis Masyarakat (MBM). Replikasi di 12 provinsi dan 12 kab/kota. 2015-, PSF, DFAT, lanjutan replikasi dan pengembangan data base sampe dengan tingkat desa

29 Lokasi Target Program P3BM: 24 Lokasi  menjadi 30 lokasi
Pengembangan P3BM Lokasi Target Program P3BM: 24 Lokasi  menjadi 30 lokasi Provinsi Jawa Timur Jawa Barat Banten Yogyakarta Maluku Maluku Utara Gorontalo Papua Papua Barat NTB NTT Sultra Kabupaten/Kota : Kab. Gresik Kab. Bandung Barat Kab. Lebak Kab. Gunung Kidul Kab. Maluku Tengah Kab. Halmahera Tengah Kab. Gorontalo Kab. Jayapura Kab. Manokwari Kab. Lombok Utara Kab. Rote Ndao Kota Kendari Target Kegiatan : TOT, Training, Peluncuran dbase P3BM, Sosialisasi & pembentukan Klinik P3BM Target Kegiatan : Training, Peluncuran dbase P3BM dan Sosialisasi Usulan Tambahan Provinsi Aceh Bengkulu Kalimantan Barat Usulan Tambahan Kabupaten Aceh Besar Seluma Landak

30 Lokasi permintaan pelatihan P3BM dengan dana APBD
Provinsi DKI Jakarta Kab/Kota Kota Balikpapan Gorontalo Belitung Timur Tegal Pekalongan Kota Jayapura Tanjung Jabung Barat Indra Giri Hulu Jatim Korwil I Jatim Korwil II Kota Tasikmalaya Lombok Tengah Samosir Malang Berau Situbondo Provinsi Kepri Kab/Kota Kota Sukabumi Halmahera Barat Kota Malang Belitung Timur Tanggamus Pacitan Trenggalek Ngawi Kediri Dairi Cimahi Taksimalaya Bondowoso Kota Tual Malteng Aru Pesisir Selatan 18. Buru Selatan 19. Situbondo 20. Paniai 21. Pasuruan 22. Waropen 23. Kota Serang 24. Yahokimo 25. Kota Samarinda 26. Bappeda Malut 27. Seram Timur 29. Tuban 30. Sambas 31. Pohuwato 32. Simelue 33. Pandeglang 34. Majalengka 35. Indra Giri Hulu 36. Tanjung Jabung Barat

31 MANAGEMEN PROGRAM BAPPENAS DFAD SEKNAS P3BM
Koordinator Updating Dbase & Monitoring SKPD BAPPENAS SEKNAS P3BM DFAD Pendamping MBM & Updating Database Kabupaten KLINIK P3BM BAPPENAS KOORDINASI KLINIK NASIONAL Koordinator MBM Koordinator P3BM Provinsi KLINIK P3BM PROVINSI Tim MBM & Updating Database Kecamatan Tim MBM & Updating Database Desa TIM P3BM PROVINSI DAN KABUPATEN

32 KARIM: 0815 7872 0902 karim.karim@bappenas.go.id
MATUR NUWUN KARIM:


Download ppt "Oleh: Karim, S.Ant, MA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google