Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KOMINFO Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sukoharjo, 24 Juni 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KOMINFO Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sukoharjo, 24 Juni 2013."— Transcript presentasi:

1 KOMINFO Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sukoharjo, 24 Juni 2013

2 KOMINFO Cyber SpaceReal Space Dunia Cyber Yang Semakin Membesar Memfasilitasi Terbentuknya Jejaring Dan Kehidupan Cyberspace Yang Konstruktif Dan Produktif Mendorong Transformasi Dari Real Space Ke Cyber Space Membawa Added Value Dalam Dunia Nyata Dan Semakin Membesar TRANSFORMASI Good Governance Cyber Security

3 KOMINFO Transformasi menuju e-Government

4 Pengertian e-Government e-Government Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci Oleh -Pemerintah Untuk -Rakyat -Bisnis -Lembaga Pemerintah lain Manfaat e-Government -Efisiensi -Efektivitas -Transparansi -Inovasi -Partisipasi Bagaimana mencapainya? -Rekayasa ulang proses bisnis -Penggunaan TIK

5 Gambaran e-Government Gambaran Konseptual Masyarakat & Dunia Usaha e-Government Hubungan Antar Instansi Partisipasi Layanan Informasi Layanan Kepemerintahan Government Portal Each agency (on/off) Portal Induk Pemerintah Portal Instansi Pusat Data Terintegrasi Pemrosesan Terintegrasi Administrasi Umum Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Mobile Internet Fax, Mail, Telephone Visiting Mobile Internet Fax, Surat, Telepon Kunjungan Saluran lain Ministry N Ministry 1 Ministry 2 … Ministry 3 Personnel Management Financial Management Audit Portal for government employee Instansi 1 … Manajemen SDM, dll. Manajemen Keuangan Audit Portal untuk Pegawai Pemerintah Instansi 2 Instansi 3 Instansi N Opini Umum Usulan Rancangan Kebijakan Saluran Layanan Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi n

6 KOMINFO Arsitektur e-Government Infrastruktur Layanan G2G (Sharing Services) Layanan G2G (Sharing Services) Layanan G2C Layanan G2C Layanan G2B Layanan G2B Tata Kelola TI Masyarakat dan Dunia Usaha Aplikasi Umum Aplikasi Umum Basisdata Layanan G2C: adalah layanan dari pemerintah untuk masyarakat Layanan G2B: adalah layanan dari pemerintah untuk sektor usaha Layanan G2G: adalah layanan antar instansi pemerintah Aplikasi Umum: adalah aplikasi pendukung e-Government yang digunakan oleh setiap instansi Basisdata: adalah penyimpan data dan informasi Infrastruktur: adalah Tata Kelola TI: lihat buku Tata Kelola TI

7 KOMINFO Millestone e-government

8 KOMINFO 8 Regulasi terkait E-Government 1.Istruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 2.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 6.Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. 7.Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi 8.Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi. 9.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah. 10.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional 11.SE Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara 12.PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

9 KOMINFO 9 Regulasi Inpres No. 3 th 2003 (Pengembangan E-Government) Inpres No. 3 th 2003 (Pengembangan E-Government) Permen No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E- Government Lembaga) Permen No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E- Government Lembaga) Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah) Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah) UU No. 11 Th (Informasi dan Transaksi Elektronik) UU No. 11 Th (Informasi dan Transaksi Elektronik) PP No. 82 Th (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) PP No. 82 Th (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)

10 KOMINFO PP No 82 th 2012 ttg PSTE Setiap Penyelenggara negara yang memiliki sistem elektronik untuk pelayanan publik, harus didaftarkan ke Kominfo (Permen lagi disusun)

11 KOMINFO 11 PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT (Inpres No 3 th 2003)

12 KOMINFO 12 4 Tahapan pengembangan E-Government (Inpres No 3 th 2003) Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll. Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

13 KOMINFO 13 Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov (Kominfo, 2004) Tujuan Implementasi e-Gov : Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan

14 KOMINFO Portal Layanan Publik (Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 ) Merupakan situs web penyedia layanan publik yang disajikan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga terkait Lembaga penyelenggara layanan publik secara elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui portal pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

15 KOMINFO Kerangka Arsitektur Egov (Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov)

16 KOMINFO Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah Pelayanan Masyarakat Kepegawaian Keuangan Pengelolaan Aset Dan sebagainya

17 KOMINFO STRATEGI IMPLEMENTASI 1. Tahapan implementasi eGov  Business Process Reengineering  Otomasi  Integrasi 2. Perubahan dari manual ke elektronik  Budaya  Pendekatan non-teknis

18 KOMINFO INDONESIA CONNECTED Integrated GOVERNMENT Target

19 KOMINFO Birokrasi Tradisional Birokrasi Modern Integrated GOVERNMENT

20 KOMINFO HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN 1.Kebijakan (Visi Misi, Panduan, Anggaran) 2.Kelembagaan (Keberadaan, tupoksi, dasar hukum) 3.Infrastruktur (H/W, Jaringan, Service delivery channel, Failitas pendukung) 4.Aplikasi (Sesuai kondisi, Berdampak, mendukung proses) 5.Perencanaan (Kajian, realisasi) Dalam Pemeringkatan e-Governmetn (Pegi), Merupakan 5 aspek yang dinilai

21 KOMINFO PERMASALAHAN eGOVERNMENT 1.Kesulitan meng-integrasi-kan SKPD? 2.Repot mengurus data? 3.Perlu membangun infrastruktur baru untuk integrasi SKPD? 4.Repot pantau jaringan? 5.Jumlah aplikasi layanan publiknya terbatas? 6.Data tidak valid? 7.Biaya komunikasi antar SKPD tinggi? 8.….. ?

22 KOMINFO IMPLEMENTASI DIT eGOVERNMENT MENYEDIAKAN SOFTWARE dan BRAINWARE, PEMDA FOKUS di HARDWARE Pusat Data, Aplikasi Layanan Publik, PNS Box, Nasional PNS, VoIP, SMS Gateway, Integrasi Data, Perkantoran, dll + BIMBINGAN TEKNIS

23 KOMINFO IMPLEMENTASI eGOVERNMENT Administrasi Perkantoran MAYA (siMAYA) BKNsiMAYA NPWP eKTP Govt Service Bus -Verifikasi user - Biodata - User account - Profile Citizent Tracking System Melalui Inter-relasi identitas Update data PNS NIP NIK NPWP

24 KOMINFO IMPLEMENTASI eGOVERNMENT Portal dan Aplikasi Layanan Publik JUMLAH dan JENIS IZIN TIDAK TERBATAS, DAPAT DITAMBAHKAN SERTA DIKONFIGURASI LANGSUNG OLEH PENGGUNA D apat menangani perijinan Paralel

25 KOMINFO IMPLEMENTASI eGOVERNMENT PNS Box

26 KOMINFO PNS Box: Private Network Security Box IMPLEMENTASI eGOVERNMENT PNS Box FIREWALL INTRUSION DETECTION SYSTEM MONITORING JARINGAN ENKRIPSI AUTENTIKASI dll

27 KOMINFO

28 GSB ARCHITECTURE/MANTRA WEB Application (Requester) BACK-OFFICE BNP2TKI WS CON WS Web Browser CON BACK-OFFICE KEMENAKER WS CON WS CON WS CON BACK-OFFICE PAJAK BACK-OFFICE ADMINDUK WS CON WS CON DB PAJAK DB PENDUDUK BACK-OFFICE IMIGRASI WS CON DB IMIGRASI DB BNP2TKI DB TENAGA KERJA BACK-OFFICE KEMENLU WS CON WS CON DB JOB ORDER WAP Application (Requester) WS CON SMS Application (Requester) WS CON WAP BrowserSMS Celular RegistryCatalog WSBPMOntology

29 KOMINFO terima kasih


Download ppt "KOMINFO Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sukoharjo, 24 Juni 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google