Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008."— Transcript presentasi:

1

2  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman  Peraturan Direktur Jenderal Nomor 8/PB/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Tupoksi dan Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

3  Meningkatkan akurasi data dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BA Penerusan Pinjaman (BA ) Semester I TA 2011;  Pelaksanaan pendelegasian tugas rekonsiliasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan;  Peningkatan peranan dan koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyampaian data outstanding pinjaman debitur posisi per 30 Juni 2011;  Mencapai Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman (BA ) yang akuntabel dan reliable;

4  Telah diadakan rekonsiliasi outstanding pinjaman/penerusan pinjaman Semester I untuk Pinjaman Pemda dan PDAM di seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 11 s.d. 23 Juli 2011  Hasil dari Rekonsiliasi: telah dapat direkonsiliasi sebesar 78,9% NoDebiturHadirTidak Hadir Jumlah (jutaan Rp) 1BUMD ,64 2Pemda ,34 Total ,98

5  Atas debitur yang tidak dapat hadir pada Rekonsiliasi telah dilakukan rekonsiliasi di lokasi debitur  Telah dilakukan evaluasi atas rekonsiliasi outstanding Semester I dengan sample 15 Kanwil Ditjen Perbendaharaan

6 NoNo UraianUsulanTindak Lanjut 1BimtekMeningkatkan frekuensi dan memperdalam materi Bimtek dengan pendalaman materi dan teknis pelaksanaan dengan melibatkan pelaksana Melibatkan pelaksana 2KoordinasiMeningkatkan koordinasi Koordinasi antar Dit SMI, Kanwil dan Debitur dengan membuat data base yang lebih baik 3SistemPenyempurnaan Sistem SLIM Dalam proses penyempurnaan sistem 4AksesMempercepat akses aplikasi Bekerjasama dengan Dit SP

7 NoKanwilJumlah DebiturJumlah Perjanjian 1BANDA ACEH712 2MEDAN1627 3PADANG59 4PEKANBARU23 5JAMBI46 6PALEMBANG14 7BANDAR LAMPUNG611 8BENGKULU23 9PANGKALPINANG11 10SERANG27 11JAKARTA11 12BANDUNG715 13SEMARANG79 14YOGYAKARTA SURABAYA PONTIANAK11 17PALANGKARAYA00 18BANJARMASIN57 19SAMARINDA37 20DENPASAR921 MATARAM22 22KUPANG23 23MAKASSAR PALU25 25KENDARI12 26GORONTALO12 27MANADO819 28TERNATE12 29AMBON23 30JAYAPURA45

8  Pendelegasian untuk rekonsiliasi dan penagihan akan dilaksanakan pada pinjaman yang jatuh tempo bulan mulai Januari 2012  Rekonsiliasi untuk pinjaman yang jatuh tempo bulan Januari dilaksanakan pada bulan Desember 2011  Rekonsiliasi outstanding pinjaman/penerusan pinjaman Semester II untuk penyusunan Laporan Keuangan BA Penerusan Pinjaman TA 2011 akan dilaksanakan pada bulan Januari 2012

9


Download ppt " Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google