Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11 PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 27 FEBRUARI 2012 Rembug Nasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11 PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 27 FEBRUARI 2012 Rembug Nasional."— Transcript presentasi:

1 11 PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 27 FEBRUARI 2012 Rembug Nasional

2 2 Sistematika Paparan 3. PENUNTASAN REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA DI DAERAH 3T, PERBATASAN DAN KLASTER 4 2. SISTEM PEMBELAJARAN 1. BANTUAN SISWA MISKIN 4.PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 5.PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT MELALUI UP4B

3 Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bermutu 1.Penyediaan Bantuan Siswa Miskin 2.Rehabilitasi ruang kelas SD-SDLB dan SMP-SMPLB yang rusak sedang dan berat. 3.Penyediaan RKB dan USB terutama di daerah 3T dan nelayan (klaster 4).  Pembangunan boarding school di daerah perbatasan dan terpencil 1.Penyediaan Bantuan Siswa Miskin 2.Rehabilitasi ruang kelas SD-SDLB dan SMP-SMPLB yang rusak sedang dan berat. 3.Penyediaan RKB dan USB terutama di daerah 3T dan nelayan (klaster 4).  Pembangunan boarding school di daerah perbatasan dan terpencil A.Pemenuhan Akses & Daya Tampung B.Penyediaan BOS untuk memenuhi 100% biaya operasional sekolah. 1.Pemenuhan 100% unit cost BOS (sekarang baru memenuhi 70%) 2.Mendorong Pemda untuk menyediakan BOSDA 1.Pemenuhan 100% unit cost BOS (sekarang baru memenuhi 70%) 2.Mendorong Pemda untuk menyediakan BOSDA ketersediaan keterjangkauan kesetaraan kualitas kepastian  Pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (UUD 1945 pasal 31 ayat 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (UU 20/2003 pasal 34 ayat 2) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (UU 20/2003 pasal 51 ayat 4) 3  Layanan pendidikan dasar sesuai SPM.  Semua anak 7-15 tahun bisa sekolah SASARAN : 1.Percepatan penuntasan sarana prasarana dengan optimalisasi DAK 2.Penyediaan buku teks dan referensi. 3.Pemenuhan laboratorium dan alat peraga 4.Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan efisiensi PTK. 1.Percepatan penuntasan sarana prasarana dengan optimalisasi DAK 2.Penyediaan buku teks dan referensi. 3.Pemenuhan laboratorium dan alat peraga 4.Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan efisiensi PTK. C.Pemenuhan SPM pada Semua SD-SDLB dan SMP-SMPLB PENGANTAR

4 4 1 BANTUAN SISWA MISKIN

5 1.Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk di bangku sekolah. 2.Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. 3.Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan. 4.Membantu kelancaran program sekolah. PERSYARATAN PENERIMA BSM 1.Persyaratan Siswa Penerima BSM 2.Penerima BSM dari pemerintah pusat adalah siswa SD,SDLB,SMP,SMPLB,SMA,SMALB DAN SMK negeri dan swasta dari keluarga miskin yang: a.Terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. b.Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. 3.Persyaratan Sekolah Peserta Program BSM 4.Sekolah yang dapat menyalurkan beasiswa siswa miskin dari pemerintah pusat ini adalah: 5.Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin. 6.Sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk sekolah umum. TUJUAN

6 RASIONALITAS: BANTUAN SISWA MISKIN Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945). Saat ini terdapat 1,08 juta siswa (2,05%) putus sekolah dan 3,03 juta lulusan SD sampai SM yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi. Dalam RKP 2011 direncanakan pemberian beasiswa bagi 6,18 juta siswa (13,3% dari populasi siswa), namun yang teralokasi dalam APBN 2011 baru mencapai 3,25 juta siswa. Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan target peningkatan angka partisipasi. APBN Tahun 2012 diarahkan untuk menyediakan beasiswa bagi siswa dengan anggaran sebesar Rp Milyar Pemberian beasiswa ini akan mempercepat penurunan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi siswa untuk memenuhi sasaran RKP

7 7 2 SISTEM PEMBELAJARAN

8 PERBAIKAN SISTEM PEMBELAJARAN PADA TINGKAT PENDIDIKAN DASAR A.Latar Belakang B.Tujuan C.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) D.Penggunaan Alat Peraga dan Media Pembelajaran E.Penggunaan Laboratorium F.Pembinaan dan Implementasi Program G.Kebutuhan Mendatang

9 B. Tujuan 1.Perancangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah. 2.Mempromosikan penerapan metode pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) agar penguasaan guru dalam melaksanaan proses pembelajaran kontekstual dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga guru diharapkan mampu meningkatkan mutu pencapaian standar kelulusan siswa. 3.Untuk menunjang keberhasilan proses belajar di kelas, dan khususnya terkait dengan proses belajar mandiri individual di rumah. 4.Untuk melengkapi media pembelajaran agar proses belajar melalui penggunaan media belajar lebih berhasil, khususnya untuk mencapai ketuntasan belajar. 5.Pembuatan dan penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran perlu dilandasi oleh jalan pikiran yang sistematis agar sarana/alat peraga itu dapat berperan yang digunakan terpadu dengan mata pelajaran lainnya yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. 6.Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya agar laboratorium dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. A. Latar Belakang Dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih mudah mencerna isi materi pelajaran bila siswa dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran dan berbagai alat bantu belajar, di antaranya melalui penglihatan (visual), pendengaran (auditori), atau gerak (psikomotorik).

10 C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KTSP meliputi kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang dikembangkan berdasarkan hasil mufakat antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Arah pelaksanaan KTSP tidak mengikat sehingga mudah dikembangkan dengan melibatkan komponen lain di sekolah berdasarkan standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Pengembangan standar minimal yang termuat dalam KTSP merupakan kegiatan yang berorientasi kepada siswa. D. Penggunaan Alat Peraga dan Media Pembelajaran Fungsi Alat Peraga: Pelajaran Lebih Mudah Pelajaran Lebih Menarik Imajinasi dan Kreasi Kegunaan Media Pembelajaran: Memperjelas penyajian pesan Mampu atasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera Menimbulkan gairah belajar siswa Menimbulkan persepsi yang sama Memudahkan penguasaan materi Membantu penyaji untuk berkreasi

11 E. Penggunaan Laboratorium Kegiatan di laboratorium/praktikum akan memberikan peran yang besar terutama dalam: 1.membangun pemahaman konsep; 2.verifikasi (pembuktian) kebenaran konsep; 3.menumbuhkan keterampilan proses (keterampilan dasar bekerja ilmiah) serta afektif siswa; 4.menumbuhkan “rasa suka” dan meningkatkan motivasi terhadap pelajaran yang dipelajari; 5.melatih kemampuan psikomotor. F. Pembinaan dan Implementasi Program Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode CTL (Contextual Teaching and Learning) Workshop Pemantapan CTL bagi guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah dengan pencapaian Ujian Nasional (UN) rendah.

12 G. Kebutuhan Mendatang MEDIA MEDIA CETAK MEDIA NON CETAK 1.BUKU TEKS 2.BUKU REFERENSI 3.MODUL 4.BROSUR 5.YANG SEJENIS MEDIA ELEKTRONIK - AUDIO - VIDEO - FILM Media pembelajaran yang diperlukan di masa yang akan datang meliputi media pembelajaran interaktif dan penggunaan multimedia.

13 13 3 PENUNTASAN REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA DI DAERAH 3T, PERBATASAN DAN KLASTER 4

14 Pembiayaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA Jenjang Total KebutuhanRehabilitasi 2011Rencana Rehabilitasi 2012* Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat Jumlah Kebutuhan Anggaran Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran SD SMP TOTAL (Juta Rupiah) 14 APBN-2011 Rp. 0,7 T DAK-2011 Rp. 2,1 T APBN-2012 Rp. 7,8 T DAK-2012 Rp. 8T *) Berdasarkan RKAK/L Kemdikbud 2012 yang disetujui oleh Komisi X DPR RI dan PMK Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012

15 Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tahun 2011(APBN) No.Jenjang Jumlah Sasaran Alokasi Dana SekolahRuangProvinsiKab/Kota 1SD SMP Jumlah A. Sasaran dan Alokasi Dana No.Jenjang Jumlah Dana yang Disalurkan SekolahRuangProvinsiKab/Kota Jumlah% 1SD SMP Jumlah B. Perkembangan Penyaluran Dana (Rp. Juta) 15

16 Perkembangan Fisik Rehabilitasi SD dan SMP 2011 (Status: 12 Februari 2012) 16 Kategori perkembangan fisik:

17 17 Sasaran dan Pembiayaan Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Belajar Rusak Berat SD dan SMP 2012 No Sumber Dana SDSMPTOTAL Jumlah Ruang Anggaran (Rp Juta) Jumlah Ruang Anggaran (Rp Juta) Ruang * Anggaran (Rp Juta) 1DAK APBN Jumlah *) Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi tanggal 13 – 15 Desember 2011 di Jakarta

18 Sebaran Ruang Kelas Rusak Berat Per Provinsi, Tahun 2010/11 Total = Total = SD (negeri dan swasta) SMP (negeri dan swasta) 16.9% 12.4%

19 19 Strategi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas/ Ruang Belajar SD dan SMP Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan mekanisme block grant kepada sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat (swakelola) 2 Kerjasama dgn TNI, dalam Pendampingan Pelaksanaan Program Rehabilitasi untuk Provinsi (1) NTT; (2) Papua; (3) Papua Barat; (4) Maluku; dan (5) Maluku Utara. 3 Melanjutkan Kerjasama dengan BPKP dan Perguruan Tinggi dalam rangka quality assurance implementasi Program Rehabilitasi Nasional Ruang Kelas SD dan Ruang Belajar SMP Tahun

20 20 Rencana Distribusi Alokasi Sasaran*) Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tahun 2012 * Berdasarkan data PDSP 2010 dan proses verifikasi masih berlangsung NOPROVINSIDAKAPBN 1 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten insi Jawa Tengah DI Yogjakarta Jawa Timur Kalimantan Barat NOPROVINSIDAKAPBN 18 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Total

21 21 Rencana Distribusi Alokasi Sasaran*) Rehabilitasi SMP Tahun 2012 * Berdasarkan data PDSP 2010 dan proses verifikasi masih berlangsung

22 Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP Desember 2011 Januari –Desember 2012 Pertemuan koordinasi DAK dan Rehabilitasi SD dan SMP Des Rehabilitasi gedung SD dan SMP selesai dan siap digunakan Juli-Nop : Selesai : Dalam proses : Belum selesai Verifikasi akhir SD dan SMP yang akan direhabilitasi 13 Maret 2012 Penandatangan MOU Kemdikbud dengan Kab/Kota Feb-Apr mgu Laporan Monitoring perkembangan rehabilitasi (tahap 1) 30 April Monitoring, Supervisi dan Evaluasi (Mar-Des) (Dinas Kab/Kota) (sekolah) (Dikdas dan Kab/Kota) (Sekolah dan Dinas Kab/Kota) (Kemdikbud, TNI dan BPKP) (…….) : Penanggung Jawab (Kemdikbud) (Sekolah dan Dinas Kab/Kota) Laporan Monitoring perkembangan rehabilitasi (tahap 2) 31 Juli Permohonan dispensasi tentang mekanisme belanja barang agar dapat diberikan langsung ke satuan pendidikan Feb (Kemkeu) : Milestone Penyaluran dana rehabilitasi ke sekolah dan mulai kegiatan fisik (Kemdikbud) 20 Feb-Mei

23 23 4 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

24 “..setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi.. ” umum khusus Kebutuhan Khusus Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) ● Gifted (Cerdas Istimewa) ● Talented (Bakat Istimewa) selalu saja ada warga yang khusus… yang memerlukan perhatian sangat khusus… dengan layanan yang sangat khusus pula… Kesetaraan Dalam Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus (Cacat) Tunagrahita - Tuna Rungu - Tuna Netra dll

25

26

27

28 28 5 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT MELALUI UP4B

29 Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 Nasional Papua Rata-rata Nasional tahun 2008 =71,17

30 Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 Nasional Papua Barat Rata-rata Nasional tahun 2008 =71,17

31 INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI PAPUA TAHUN NOPROGRAMSASARANUNIT COSTJUMLAH 1REHAB RKRB SD 39 86,000,000 3,354,000,000 2REHAB RKB (DAK) SD 74 86,000,000 6,364,000,000 3REHAB RKB (DAK) SMP 24 91,500,000 2,196,000,000 4RKB SMP 9 143,825 1,294,425 5USB SMP 1 2,375,000 6SD-SMP SATU ATAP ,000,000 9,240,000,000 7TUNJANGAN PROFESI PUSAT 14 26,122, ,708,000 8 BOS SD 429, , ,978,920,000 9 BOS SMP 110, ,000 78,251,230,000 10TUNJANGAN KHUSUS 4,462 29,779, ,873,898,000 TOTAL 481,627,425,425

32 INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI PAPUA BARAT TAHUN NOPROGRAMSASARANUNIT COSTJUMLAH 1 BEASISWA MISKIN SD 14, ,000 2,459,160,000 2 BEASISWA MISKIN SMP 6, ,000 3,319,800,000 3 REHAB RKRB SD 18 86,000,000 1,548,000,000 4 REHAB RKB (DAK) SD 33 86,000,000 2,838,000,000 5 REHAB RKB (DAK) SMP 27 91,500,000 2,470,500,000 6 RKB SMP 8 143,825 1,150,600 7 USB SMP 4 2,375,000 9,500,000 8 SD-SMP SATU ATAP ,000,000 13,090,000,000 9 TUNJANGAN PROFESI PUSAT 9 26,122, ,098, TUNJANGAN PROFESI TRANSFER DAERAH ,394,111 15,595,050, BOS SD 145, ,000 84,338,380, BOS SMP 41, ,000 29,758,230, TUNJANGAN KHUSUS ,592,583 18,790,549,000 TOTAL 174,453,417,600

33 33 Ditjen Pendidikan Dasar


Download ppt "11 PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 27 FEBRUARI 2012 Rembug Nasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google