Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 2014 ©bagren dikmen 2014

2 AGENDA 2 22 Pengantar Pengadaan Buku Kurikulum Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2014 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 Tunjangan guru Pendidikan Menengah tahun Pendidikan Menengah Universal (PMU)

3 Pengantar 3 1

4 Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)....Indonesia’s economy has enormous promise Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

5 Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju.... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat.... Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, Sumber: Yidan Wang, Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability 5

6 Pendidikan Menengah Universal (PMU) 6 2

7 Wajib Belajar  Diamanatkan oleh Undang-Undang  Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah  Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah  Sanksi bagi yang tidak mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU)  Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK  Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu  Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah  Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti 7

8 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal 8 Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia 1 1 Menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan 4 4 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 5 5 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 2 2

9 9 PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL z APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2040) Program PercepatanReguler...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Rata-Rata Nas APK SM 76,44 % Tahun 2011/2012 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2012 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2011/2012 (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota) 10 (256 Kab/Kota)(241 Kab/Kota)

11 Kabupaten/Kota APK (%) Pasuruan, Jatim Sungai Penuh, Jambi Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas Klungkung, Bali Rata-rata Nasional = 76,44% 256 Kab/ Kota 241 Kab/ Kota 11 PRIORITAS 1 (45 Kab/Kota) PRIORITAS 2 (196 Kab/Kota) Puncak Jaya, Papua Labuanrbatu Selatan, Sumut Tana Tidung, Kaltim

12 TARGET PENCAPAIAN APK DIKMEN 12

13 Kondisi Akses Pendidikan Menengah Per Kecamatan 13 Aceh Sumut Sumbar Riau Kep. Riau Bengkulu Babel Jambi Lampung Sumsel DKI Jakarta Banten Jabar Jateng D.I Jogja Jatim BaliNTBNTT Kalbar Kalteng Kaltim Sulut Gorontalo Sulteng Sulbar 61 7 Sulsel Sultra Maluku Malut Pabar Papua Permendikbud 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 4 mengamanatkan disetiap wilayah kecamatan minimal terdapat satu sekolah jenjang pendidikan menengah. Keterangan: Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SM/MA = 13,93% Jumlah Kecamatan yang memiliki SM/MA = 86,07% Sumber: Dapodikmen 2013 Total Kecamatan di seluruh Indonesia berjumlah kecamatan

14 14 Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejah t eraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK ) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat Strategi Pencapaian PMU

15 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15 3

16 Skenario pendanaan pendidikan SM berdasarkan PP. No 48 Tahun BG Sarpras BOS SM BSM BOS SM 16

17 Sasaran dan Besaran Dana BOS SM 17 Sasaran program BOS SM tahun 2014 di seluruh Indonesia sebagai berikut: SMA : Siswa SMK: Siswa Satuan biaya ( unit cost ) program BOS SM sebesar Rp. 1 Juta per Siswa/Tahun BOS SM disalurkan dengan ketentuan Siswa Kelas X dan XI langsung dibayar sekaligus 1 tahun, sedangkan Siswa Kelas XII hanya dibayar 6 bulan. 17

18 Tujuan BOS SM 18 Umum program BOS SM bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan SM yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Rintisan Program Pendidikan Menengah Universal. Khusus Membantu biaya operasional sekolah Mengurangi angka putus sekolah SM Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SM Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SM dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SM untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

19 Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen 19 Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikan di sekolah untuk seluruh siswa Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM Jumlah Siswa SM 19

20 Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Heterogen / Bervariasi 20 Jangkauan Bos SM saat ini Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikan di sekolah untuk seluruh siswa (meliputi seluruh kategori tingkat ekonomi siswa) Jumlah Siswa SM Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM 20

21 Persiapan Pencairan Dana BOS-SM 17 DIREKTORAT TEKNIS 1.Finalisasi juknis BOS Perizinan pembukaan rekening penampung ke Kemkeu 3.Penerbitan SK Sekolah Penerima BOS. 4.Pemilihan Bank Penyalur. 5.Penyerahan data penerima BOS ke Bank penyalur 20 BANK PENYALUR 1.Pembukaan rekening penyalur 2.Pembukaan rekening sekolah penerima (jika bank penyalurnya berbeda) 24 KEMDIKBUD Membuat surat edaran bersama tentang penyaluran dana BOS bagi daerah/kabupaten tidak memiliki kantor cabang 21 DIREKTORAT TEKNIS 1.Penerbitan SPM 2.Pencairan SP2D (27 Jan) BANK PENYALUR Dana BOS mulai ditransfer ke rekening Sekolah 30 Jan 28 DIREKTORAT TEKNIS Mengirim surat ke Bank penyalur bahwa BOS sudah bisa dicairkan 21 JANUARI Ket: BOS SMA BOS SMK realisasi SP2D tanggal 28 Jan, SMA 1,9 T dan SMK 2,1 T

22 Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dikmen Tahun

23 Penentuan Kuota, Sasaran, dan Pemanfaatan BSM Penentukan Kuota BSM Tahun anggaran 2014 memperhatikan: A. Siswa Kelas X, XI, XII tahun ajaran 2013/2014 Data KPS yang sudah disalurkan tahun 2013, Data FUS SMA/SMK yang sudah disalurkan tahun 2013, setelah berkoordinasi dengan TNP2K. Siswa kelas X dan XI dibayarkan Rp. 1,0 juta sedangkan siswa kelas XII hanya diberikan Rp. 0,5 juta. B. Siswa Baru Kelas X tahun ajaran 2014/2015 KPS dan FUS SMA/SMK yang diusulkan tahun 2014 Siswa baru kelas X menerima Rp. 0,5 juta, dibayarkan semester satu tahun ajaran 2014/2015. Sasaran BSM: - SMA: Siswa - SMK: Siswa Pemanfaatan BSM digunakan untuk Membantu biaya pribadi siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah seperti: Pembelian perlengkapan belajar siswa Transportasi siswa ke sekolah 23

24 Penyaluran Tunjangan Guru Dikmen Tahun

25 TRANSFER DAERAH (Kabupaten/Kota) TRANSFER DAERAH (Kabupaten/Kota) PUSAT (DIT. P2TK) PUSAT (DIT. P2TK) GURU PNS DAERAH 1 X GAJI POKOK GURU PNS DAERAH 1 X GAJI POKOK GURU BUKAN PNS INPASSING 1 X GAJI POKOK INPASSING 1 X GAJI POKOK BELUM INPASSING Rp BELUM INPASSING Rp PNS Binaan Propinsi 1 X GAJI POKOK PNS Binaan Propinsi 1 X GAJI POKOK 25

26 PERSYARATAN TUNJANGAN PROFESI MENURUT PP 74 TAHUN

27 SASARAN TUNJANGAN PROFESI GURU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014 STATUS PEGAWAI SASARAN 2013 PREDIKSI LULUSAN 2013 SASARAN 2014 PNS BUKAN PNS JUMLAH

28 SASARAN TUNJANGAN GURU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH MELAUI PUSAT TUNJANGAN TAHUN 2013TAHUN 2014 SASARAN ANGGARANSASARAN ANGGARAN PUSAT TUNJANGAN PROFESI BUKAN PNS SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS TUNJANGAN KHUSUS GURU BANTU JUMLAH

29 SASARAN TUNJANGAN GURU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH MELAUI TRANSFER DAERAH TUNJANGAN TAHUN 2013TAHUN 2014 SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH CARRY OVER *) TUNJANGAN PROFESI PNSD Jumlah *carry over menunggu hasil audit BPKP 29

30 Pengadaan Buku 6 30

31 MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI DANA BOS 31 Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog berupa HET per buku kurikulum 2013 berdasarkan Pendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP 1 LKPP menetapkan dan melakukan : a.Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum 2013 (harga sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah). b.Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013 c.Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013 d.Penyiapan mekanisme E-Purchasing 2 Sekolah baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok membeli langsung buku kurikulum 2013 ke penyedia yang telah ditetapkan dalam e-katalog LKPP terdekat dengan menggunakan dana BOS. 3 Penyedia yang telah ditetapkan harus membuka perwakilannya di daerah untuk memudahkan sekolah dalam pembelian Buku kurikulum Penyedia Buku Kurikulum 2013 Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing Siswa dan Guru menerima Buku Kurikulum 2013 dan menggunakannya untuk pembelajaran di Sekolah.

32 MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI APBD (DAK & Non DAK) 32 Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog untuk berupa HET buku kurikulum 2013 berdasarkan Pendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP 1 2 Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota melakukan pengadaan langsung Buku Kurikulum 2013 kepada penyedia sesuai dengan E-Katalog yang sudah ditetapkan oleh LKPP dengan menggunakan dana APBD (DAK atau Non DAK) 3 Penyedia Buku kurikulum 2013 yang telah ditetapkan melakukan penggandaan dan mendisribusikan buku tersebut ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota 45 Siswa dan Guru menerima Buku Kurikulum 2013 dan menggunakannya untuk pembelajaran di Sekolah. LKPP menetapkan dan melakukan : a.Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum 2013 (harga sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah. b.Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013 c.Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013 d.Penyiapan mekanisme E-Purchasing Penyedia Buku Kurikulum 2013 Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing

33 Alur Proses Pengadaan Buku Melalui e Katalog KEMENDIKBUDLKPPPenyedia Barang/Jasa Surat Permohonan Usulan E-Catalogue Surat Permohonan Usulan E-Catalogue Diskusi Rencana Proses: Identifikasi kebutuhan, analisa pasar, supply chain management, logistic management Diskusi Rencana Proses: Identifikasi kebutuhan, analisa pasar, supply chain management, logistic management Pemaketan Penyusunan HPS Penyusunan Draft framework contract Pemaketan Penyusunan HPS Penyusunan Draft framework contract Proses Lelang itemized secara terpusat melalui LPSE LKPP Pendaftaran/Registrasi Penyampaian Penawaran Harga Pendaftaran/Registrasi Penyampaian Penawaran Harga Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala LKPP Tayang E-Catalogue (www.e-katalog.lkpp.go.id Tayang E-Catalogue (www.e-katalog.lkpp.go.id E-Purchasing Pihak Sekolah membeli/memesan melalui e-purchasing atau dilakukan secara “off line” Penetapan Pemenang Jawab Sanggah Penetapan Pemenang Jawab Sanggah Penyampaian Sanggah (apabila ada keberatan) Penyampaian Sanggah (apabila ada keberatan) Permendikbud/Juknis tentang kewajiban sekolah membeli buku ke penyedia terpilih Melakukan Verifikasi pcalon pemenang 33

34 Contoh Perbandingan Harga Buku Siswa Kelas X SMA dan SMK 34 dalam rupiah (10 dari 74 Regional) 34

35 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (1/12) 35 dalam rupiah

36 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (2/12) 36 dalam rupiah

37 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (3/12) 37 dalam rupiah

38 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (4/12) 38 dalam rupiah

39 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (5/12) 39 dalam rupiah

40 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (6/12) 40 dalam rupiah

41 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (7/12) 41 dalam rupiah

42 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (8/12) 42 dalam rupiah

43 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (9/12) 43 dalam rupiah

44 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (10/12) 44 dalam rupiah

45 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (11/12) 45 dalam rupiah

46 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (12/12) 46 dalam rupiah

47 Daftar Harga Buku Guru Mapel (1/2) 47 dalam rupiah

48 Daftar Harga Buku Guru Mapel (2/2) 48 dalam rupiah

49 Daftar Harga Buku Agama (1/2) 49

50 Daftar Harga Buku Agama (2/2) 50

51 PENGIRIMAN PENCETAKAN Tahapan Pembelian Buku Oleh Sekolah PEMESANAN 3 – 28 Mei1 Mei – 20 Juni14 Mei – 1 Juli SEKOLAH 1.Melihat harga buku di katalog-buku 2.Mengisi formulir pemesanan buku dan mengirimkan ke Dinas Kab/kota DINAS KAB/KOTA 1.Meneruskan pesanan buku melalui Aplikasi e-purchasing 2.Memastikan semua sekolah di wilayahnya telah memesan buku DINAS KAB/KOTA 1.Berkoordinasi dengan penyedia dan sekolah perihal pengiriman buku 2.Memastikan buku diterima oleh sekolah sesuai dengan spesifikasi PENYEDIA BUKU 1.Menandatangani Kontrak Payung dengan LKPP 2.Menerima copy ready buku PENYEDIA BUKU 1.Konfirmasi pesanan buku melalui Aplikasi e-purchasing 2.Melaksanakan pencetakan buku PENYEDIA BUKU Mengirimkan buku sampai ke sekolah SEKOLAH 1.Memeriksa dan menerima buku sesuai pesanan 2.Menandatangani kwitansi dan membayar langsung kepada penyedia sejumlah harga buku beserta harga materai pada saat buku diterima oleh sekolah Buku Sampai di sekolah mulai 1 Juni 60 (enam puluh) masa pekerjaan sesuai isi kontrak payung 51

52 Diagram Pembelian Buku Kurikulum 2013 SEKOLAH DINAS KAB/KOTA PENYEDIA 1.Menerima dan memeriksa kesesuian spesifikasi buku 2.Membuat BAST buku 1.Menunjuk petugas admin pemesanan buku 2.Meminta User ID ke LPSE setempat 3.Menerima formulir pesanan dari sekolah 4.Melatih kepala sekolah pengisian pesanan 1.Login 2.Cek pesanan buku 3.Mencetak buku sesuai pesanan 1.Menyiapkan data oplah buku 2.Mengunduh surat pesanan (http://e-katalog.lkpp.go.id/e- katalog-buku)http://e-katalog.lkpp.go.id/e- katalog-buku 3.Mengisi dan mengirimkan surat pesanan ke penyedia melalui dinas e-purchasing 1.Melakukan login Aplikasi 2.Memasukkan Data oplah pesanan 3.Mengirimkan surat pesanan e-katalog lkpp.go.id/e- purchasinghttp://e-katalog. lkpp.go.id/e- purchasing) 1.Penyedia Mengirim buku ke sekolah beserta kwitansi pembayaran 2.Dinas Kab/kota mengoordinasikan/ menjadwal pengiriman Menanda- tangani Kwitansi 2.Membayar sesuai harga pesanan

53 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum Sekolah harus menyampaikan Surat Pemesanan buku mulai tanggal 3 Mei dan paling lambat 28 Mei Buku yang dipesan sekolah harus sesuai dengan jumlah siswa, guru kelas, guru mata pelajaran, dan judul buku, serta buku cadangan di perpustakaan sebanyak 5% untuk SD, SMP dan 10% untuk SMA, SMK 3.Sekolah tidak diperbolehkan membeli buku selain buku yang disediakan oleh pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan LKPP 4.Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu melalui online/offline oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan 5.Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada sekolah tentang waktu pengiriman buku 6.Sekolah wajib membayar langsung kepada penyedia buku sejumlah harga buku buku kurikulum 2013 beserta harga materai sesuai pesanan yang diterima oleh sekolah 53

54 Format BAST Buku Kurikulum

55 Alamat Penyedia Sekolah Menengah 55

56 TERIMA KASIH 56


Download ppt "KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google