Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014 DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014 DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014 DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region 2

3 Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region 3

4  Illegal fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang ­Dilakukana oleh orang atau KIA pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut dan/atau bertentangan dg. peraturan per-UU-an yang berlaku; ­bertentangan dg. peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional; ­dilakukan oleh kapal perikanan yang mengibarkan bendera suatu negara yg. menjadi anggota RFMOs, tetapi beroperasi tidak sesuai dg. ketentuan pelestarian dan pengelolaan [CMM] yang diterapkan oleh organisasi tsb. atau ketentuan hukum internasional yg. berlaku.  Unreported fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang ­tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang; ­tidak sesuai dengan peraturan per-UU-an nasional; ­dilakukan di area yang menjadi kompetensi RFMOs, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.  Unregulated fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang ­pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung- jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan SDI sesuai hukum internasional; ­pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

5 Indonesian Exclusive Economic Zones Territorial Waters DJ PSDKP & POLAIRDJ PSDKP & TNI-AL Dikoordinasikan oleh BAKORKAMLA 0 nm X 12 nm 200 nm 350 nm v x x Perairan Teritorial DJ PSDKP- RFMOs X x 4 nm Zona Ekonomi EksklusifLaut Lepas KII Skala Kecil [± 95%] KII > 5 % KIA KIA Berbendera Indonesia/KII Berbendera Ganda/KII tetapi sejatinya KIA Perairan Kepulauan v v x v

6 PETA KERAWANAN PELANGGARAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN Tingkat Pelanggaran

7 ASAL KAPAL PERIKANAN

8 KIA berbendera Indonesia beroperasi secara ilegal, di WPP- NRI dan/atau di Laut Lepas Pemalsuan Dokumen (dua kapal perikanan dengan nama dan nomorlambung yang sama)

9 KIA dengan nama Indonesia beroperasi secara ilegal di WPP-NRI dan/atau Laut Lepas lanjutan

10 1.Reviu dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan 2.Penguatan unit-unit pelaksana teknis pengawasan 3.Penguatan kapasitas pengawas perikanan dan PPNS perikanan 4.Kerjasama Regional: a.Menjadi anggota Organisasi Pengelo- laan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations/ RFMOs): IOTC, CCSBT, WCPFC, IATTC b.Membentuk Regional Plan of Action (RPOA)* to promote responsible fishing practices including combating IUU fishing 5.Berpartisipasi aktif dalam fora-fora Perikanan Regional dan International (ASEAN-SEAFDEC, APEC, CTI-CFF, IORC, FAO, dll.) 6.Menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan [EC regulation, PSMA, dll.] 1.Mengimplementasikan MCS secara konsisten: VMS*, Observer, Logbook, Port Inspection 2.Melaksanakan pemeriksaan kapal perikan- an: before fishing, while fishing, during landing, and post landing 3.Membangun infrastruktur pengawasan 4.Mendorong pengembangan Integrated Surveillance Systems, termasuk menggalang pertukaran data dan informasi antar instansi terkait 5.Memfasilitasi dan membina kelompok masayarat pengawas [POKMASWAS] 6.Operasi gabungan pengawasan di laut dengan institusi-institusi terkait 7.Coordinated patrol, Data Exchange dengan beberapa negara tetangga 8.Bersama-sama MA membangun 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan

11  UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU no. 45 tahun 2009: - Pasal 66 ayat (1): Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan; - Pasal 66 ayat (2): Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perikanan - Pasal 66 A ayat (1): Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan PNS yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk - Pasal 66 B tentang lokus pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan - Pasal 66 C tentang kewenangan Pengawas Perikanan - Psal 69 tentang Kapal Pengawas Perikanan

12  UNCLOS, 1982: Negara pantai (coastal states) mengelola SD perikanan di perairan jurisdiksinya dan mendukung pengelolaan SD perikanan di laut lepas  FAO, Code of Conduct for Responsible Fisheries [CCRF], 1995: semua Negara mendukung perikanan yang bertanggung-jawab dengan melaksanakan Monitoring, Control, and Surveillance [MCS].  FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2001: semua Negara mendukung pem-berantasan IUU fishing dengan MCS, mulai dari keberangkatan, selama melakukan penangkapan ikan, saat kembali ke pelabuhan, ketika melakukan pendaratan hasil tangkapan, sampai ke tujuan akhir.  FAO, Compliance Agreement, 1993: negara bendera [flag states] mendukung pengelolaan SD perikanan di laut lepas dengan MCS.  FAO, Fish Stocks Agreement, 1995: Negara pantai mendukung pengelolaan SD perikanan bermigrasi jauh (highly migratory) dan bermigrasi menengah (straddling migratory) dengan sistem MCS.  FAO, Port State Measures, 2005: Negara pela-buhan harus menolak pendaratan tangkapan ikan hasil IUU fishing di pelabuhannya. Negara pelabuhan mengimplementasikan MCS untuk menunjukkan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhannya bukan merupakan hasil kegiatan IUU fishing.  FAO, Global Record on Fishing Vessels and Refrigerated Supply and Transport Vessels: Sertifikasi Hasil Tangkapan (catch certification).

13 KETAATAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KETAATAN PENANGKAPAN IKAN KETAATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KETAATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KETAATAN PENGELOLAAN WP3K KETAATAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN BEFORE fishing WHILE fishing DURING landing POST landing Ketaatan kapal perikanan thd. ketentuan SIPI/SIKPI, SPKP, API/ABPI, ABK dalam rangka penerbitan surat laik operasi [SLO], sebagai dasar penerbit- an SPB oleh Syahbandar Ketaatan kapal perikanan thd. ketentuan SIPI/SIKPI di laut, SPKP, kesesuaian fishing ground, API/ABPI, transhipment Ketaatan kapal [HPK] saat kedatangan: kesesuaian jenis ikan, API/ ABPI] Verifiikasi SHTI Ketaatan UPI thd. Ketentu- an perijinan UPI IMPORTASI ikan ZAT-ZAT berbahaya [formalin, dll.] Ketaatan pelaksanaan im- portasi ikan dengan ketentuan perijinan Pemeriksaan penggunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya Pengawasan ketaat- an pengelolaan kawasan konservasi Pengawasan perdagangan spesies ikan yang dilarang [CITES] Pengawasan pen- cemaran wilayah pesisir dan laut Ketaatan Survey dan Pengangkatan BMKT Ketaatan peredaran garam Impor Ketaatan pemanfa- atan SD Kelautan lainnya PERENCANAAN WP3K PEMANFAATAN WP3K Pengawasan kese- suaian pemanfaatan WP3K dengan doku- men perencanaan PEMANFAATAN sumber daya kelautan Penambangan di pesisir dan laut Pengawasan kegi- atan penambangan Pasir laut Pasir besi Ketaatan usaha budidaya thd. Ketentuan perijinan LOKASI budidaya PENGANGKUTAN ikan hasil budidaya P emeriksaan SIKPI Pemeriksaan jenis dan jumlah ikan di pelabuhan entry dan exit Operasi kapal pengangkut ikan INPUT budidaya Ketaatan kapal perikanan thd. Ketentuan kemitraan dengan UPI Pengawasan peredar- an pakan ikan dan OIKB IKU KKP

14 PEMANTAUAN OPERASIONAL PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGARAN PENGAWASAN SD PERIKANAN PENGAWASAN SD KELAUTAN OPERASI KAPAL PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR PENEGAKAN HUKUM PENUNTUTAN. PENERAPAN SANKSI HUKUM DJ PT : SIPI/SIKPI DJ PB : IJIN BUDIDAYA IKAN DJ P2HP :IJIN IMPORTASI IKAN KEMENDAG : IZIN IMPORTASI GARAM DJ KP3K : IJIN SURVEY DAN PENGANGKAT- AN BMKT DJ KP3K: DOKUMEN PERENCANAAN PWP3K DJ PSDKP BKIPM : SURAT PELEPASAN & IJIN DISTRIBUSI TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14 KEJAGUNG & MA 14 UPT PENGAWASAN SDKP

15 1.Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal dan kegiatan yang merusak SD ikan dan lingkungannya  EKOLOGI/LINGKUNGAN 2.Menjaga keberlanjutan matapencaharian masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang  SOSIAL 3.Mendukung peningkatan ekonomi nasional dari sektor kelautan dan perikanan  EKONOMI 15 Mewujudkan TERTIB HUKUM pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan/pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka:

16 MCS [KEPMEN no. KEP. 50/MEN/2012 tentang NPOA ] MONITORING SURVEILLANCE CONTROL  KKP (BALITBANG KP)  KOMNAS KAJISKAN KKP (DJ PT) KEMHUB (DJ HUBLA) TNI AL POLAIR KKP(DJ PSDKP) Bakorkamla MA KEJAGUNG Data bio-fisik perikanan dan lingkungannya KKP(DJ KP3K) INSTANSI TERKAIT LAINNYA Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi Perizinan Pemantauan VMS dan Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran SLOSKAT Pengaturan Pengelolaan Data sosial ekonomi Data Statistik Kebijakan Pemanfaatan KKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN VMS, SIGHTING OBSERVER, LOG BOOK, PORT INSPECTION Penga- dilan 16

17 Faktor Eksternal Faktor Masyarakat Tujuan Masyarakat dan Sikap Lobby Politik Kepatuhan atau Ketidak- patuhan Kendala Lingkungan Hukum Internasio- nal atau Kesepakat- an-kesepa- katan Kendala Pembia- yaan Input (Data) Analisis Saran Pengam- bilan Keputusan Rencana Penge- lolaan Implemen tasi Informa si Biologi Informasi Ekonomi Informa si Sosial Informasi Pengelolaan Perikanan Petugas Pengelolaan Perikanan Industri Perikanan dan Masyarakat Komite Pertimbangan Perikanan Rencana Pengelolaan Perikanan Ketentuan- ketentuan Pengelolaan Masyarakat Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan Peraturan Perun- dang- undangan Sistem Pengelolaan Perikanan PemerintahIndustri MENTERI PERIKANAN

18 PENGELOLAAN PERIKANAN DI TANAH AIR A (DJ PT, BALITBANG KP) B (DJ PT, DINAS KP) C (DJ PSDKP) Data dari Logbook Data dari Observer Data dari Riset Statistik Penentuan alokasi ijin Aturan pengelolaan (ukuran jaring, mata jaring, musim penangkapan, dll.) Aturan lainnya (penda-ratan, dll.) Penegakan Hukum M, C dan S Analisa Evaluasi 1.Jika A lemah, B akan lemah dan C menjadi kurang bermanfaat 2.Jika A kuat, B harusnya kuat dan C memberikan manfaat 3.Jika A kuat, B kuat dan C lemah, mendorong A dan B akan menjadi lemah Sumber : Martosubroto (2012)

19 “M” pengumpulan, pengaturan dan analisis penangkapan ikan dan kegiatan yang terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada – hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha penangkapan, hasil sampingan dari penangkapan ikan (by catch), hasil tangkapan yang dibuang (discards), wilayah operasi penangkapan ikan “M” CatchCatch Kondisi oceanografi bagi sumber daya ikan Kondisi SD Ikan Fishing Efforts Siapa? Jumlah ikan ditangkap? Fishing ground ? Komposisi Species Yang Ditangkap? Bagaimana? Berapa lama? Jumlah, type, jenis, ukuran kapal? Jumlah dan type alat penangkapan ikan? Biomasa species yang ditargetkan untuk ditangkap ? Komposisi biomasa species tersebut ? Status ekologi species yang ditargetkan untuk ditangkap? Kecenderungan suhu, salinitas, arus dll. di lokasi penangkapan, habitat, area pemijahan dan pengasuhan dari species

20 “C”“C” pembentukan aturan yang terdiri dari spesifikasi syarat dan ketentuan dimana sumber daya dapat ditangkap INPUT Control (input control terkait dengan effort control)  Pembatasan jumlah kapal penangkap ikan  Pembatasan kapasitas kapal penangkap ikan  Pembatasan periode penang- kapan ikan  Pembatasan kapasitas tenaga mesin kapal penangkap ikan  Jumlah Total Usaha Penang- kapan yang diperbolehkan /Total Allowable Effort (TAE)  dll. Pengendalian TEKNIS (Pengaturan Operasional)  Peraturan Alat Penangkap Ikan  Aturan pencegahan penangkapan ikan selama musim pemijahan  Pembentukan kawasan perlindungan pada lokasi pemijahan  dll Pengendalian Output (terkait pembatasan apa yang ditangkap)  Total Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan - Total Allowable Catch (TAC)  Kuota Individu yang dapat dipindahkan (IQ/ITQ)  dll.

21 “S” Pengecekan dan supervisi terhadap kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan yang terkait dengannya dan memastikan bahwa aturan nasional, syarat dan kondisi serta aturan pengelolaan diobservasi. SULIT untuk mengendalikan kegiatan perikanan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tepat BEFORE FishingWHILE FishingDURING LandingPOST Landing Pelaporan Hasil Tangkapan Logbook Sistem Sampling: Pemeriksaan ikan yang didaratkan, diidentifikasi, dan ditimbang Output control in place Invoice dari pembeli/pedagang Laporan pembelian dari pabrik atau pembeli hasil tangkapan Laporan hasil tangkapan dapat dimanipulasi, namun informasi penjualan menunjukkan jumlah hasil tangkapan sebenarnya Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan [ukuran mata jaring, type, jumlah] Nepayan (fishing master, crews) Dokumen Perijinan Fishing ground Observer  Transshipment at sea Transshipment Metode (pair trawling, blast fishing, etc) Effort control

22 3.3 Role in fisheries management Experience in these initiatives to date has demonstrated a need for one agency to assume, or be assigned, the lead for MCS activities to prevent the confusion, duplication and associated inefficiencies and extra costs of multi-agency authorities. As fisheries have the greatest risk with respect to mismanagement of renewable marine resources and their habitat, it may be a consideration that fisheries departments be delegated this lead role in MCS matters. 3.3 Peran dalam pengelolaan perikanan Sampai saat ini, pengalaman dari inisiatif-inisiatif tersebut telah menunjukkan suatu kebutuhan akan satu badan yang diasumsikan, atau ditugaskan sebagai otoritas yang memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan MCS, untuk mencegah kerancuan, duplikasi dan hal-hal lain yang menyebabkan inefisiensi dan menyebabkan biaya ekstra dari banyaknya otoritas yang menangani. Karena perikanan me-miliki risiko terbesar terkait dengan kesalahkelolaan sumber daya laut dan habitatnya, kiranya dapat dipertimbangkan agar departemen perikananlah yang ditugaskan untuk berperan memimpin pelaksanaan MCS Roles and responsibilities... Experience has noted however, that too many priorities can result in the acquisition of capital equipment which does not meet any function appropriately, consequently, it is suggested that for fisheries MCS activities, coordination be with other ministries with fisheries-related interests, such as coastal zone management and the marine environment. There is also a very real requirement to recognize that the ministry, or department, with a considerable stake and interest in conservation and sustainable use of ocean resources and their habitat, is fisheries Peran dan tanggungjawab... Pengalaman mencatat bahwa terlalu banyaknya prioritas dapat menyebabkan akuisisi modal untuk peralatan tidak dapat mencapai fungsinya secara memadai. Oleh karena-nya, disarankan agar untuk kegiatan MCS perikanan, koordi-nasi dengan berbagai kementerian yang memiliki kepenting-an dengan perikanan, seperti pengelolaan wilayah pesisir dan lingkungan laut. Terdapat juga kebutuhan riil untuk mengenali bahwa kementerian, atau departemen, dengan suatu kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dan habitatnya secara lestari yang dapat dipertimbangkan, adalah perikanan.

23 23 ILLEGAL FISHING KIA KII di WPP-NRI di wilayah RFMOs di Laut Lepas  Pemantauan menggunakan radar satelit. (belum dimiliki)  Pengamatan langsung di laut oleh Kapal Pengawas  Data radar dari instansi lain (belum dapat diperoleh)  Informasi dari POKMASWAS  Penghentian  Pemeriksaan  Ad Hoc  Verifikasi  Penyidikan  Pemberkasan P-21  Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi VMS, alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI), dan komposisi ABK  Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS dan Pemeriksaan di laut (oleh Kapal Pengawas), dan informasi dari POKMASWAS  Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan, untuk mendukung proses SHTI,  Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI  Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi VMS, alat tangkap, ABK  Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS, dan Informasi pelanggaran oleh KII dari RFMOs atau dari negara lain  Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan, untuk mendukung proses SHTI.  Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI

24 ku Kapal Perikanan Pelaku IUU Fishing Remarks: - KII = Kapal Perikanan Indonesia -KIA = Kapal Perikanan Asing - *) per- 31 Juli 2014 TAHUN DIPERIKSA [unit] DI AD HOC [unit] KIIKIAKII+ KIA * JUMLAH

25 Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region 25

26 LATAR BELAKANG  Merupakan instrumen penanggulangan IUU fishing dengan menitikberatkan pada tindakan negara Pelabuhan (Port State);  Port State Measure (PSM) Agreement merupakan hasil FAO Conference 2009 yang ditanda-tangani oleh 23 Negara, termasuk Indonesia salah satunya;  Sampai saat ini terdapat 11 (sebelas) Negara yang telah meratifikasi dokumen ini, Indonesia sendiri saat ini sedang dalam proses untuk melakukan ratifikasi. 26

27 TINDAKAN PORT STATE DALAM PSM  PENOLAKAN UNTUK : MEMASUKI PELABUHAN MENGGUNAKAN PELABUHAN MENERIMA PELAYANAN KEPELABUHANAN  INSPEKSI SECARA PENUH (FULLY INSPECTED);  TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM LAINNYA; 27

28 NEGARA YANG MERATIFIKASI DI ASIA TENGGARA BARU MYANMAR YANG TELAH MERATIFIKASI PSM AGREEMENT

29 29 DOKUMEN RATIFIKASI (DRAFT PERPRES) DESIGNATED PORT CAPACITY BUILDING BAGI PENGAWAS PERIKANAN & SYAHBANDAR PERIKANAN

30 30 DESIGNATED PORT PPS. NIZAM ZAHMAN - JAKARTA PPN. AMBON PPS. PALABUHANRATU PPS. BUNGUS - PADANG PPS. BITUNG

31 LESSON LEARNED PSM 31 PADA TANGGAL 19 APRIL 2014 : MELALUI RPOA, INDONESIA MENERIMA NOTIFIKASI DARI AUSTRALIA FISHERIES MANAGEMENT AUTHORITY (AFMA) TERKAIT : FV. THUNDER (EX.WUHAN, EX KUKO) KAPAL TERSEBUT MASUK DALAM IUU VESSEL LIST PADA COMMISSION FOR THE CONSEVATION OF ANTARTIC MARINE LIVING RESOURCES (CCAMLR) PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰. PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰. FV. THUNDER DIPERKIRAKAN MENUJU INDONESIA

32 MV THUNDER 32 INFORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA UPT/SATKER/POS PSDKP TERKAIT

33 20 APRIL FV. THUNDER SANDAR DI PELABUHAN UMUM BENOA-BALI DILAKUKAN FULLY INSPECTED SESUAI PROSEDUR PSM

34 INSPEKSI FV. THUNDER 34

35 INSPEKSI FV. THUNDER 35

36 TINDAK LANJUT  Pada 22 April 2013 dilakukan koordinasi bersama antara Pengawas Perikanan dengan Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan Benoa, serta dihadiri Cindy Bravor (Manager International Engagement Foreign Compliance Operations), KP3 Benoa dan TNI AL Denpasar.  Pertemuan tersebut memutuskan bahwa F/V Thunder tidak diberikan ijin untuk bongkar hasil tangkapan serta sesegera mungkin meninggalkan Pelabuhan Benoa.  Administrator Pelabuhan Benoa menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tertanggal 22 April 2013 pukul Wita, dan kapal F/V Thunder meninggalkan Pelabuhan Benoa sekitar pukul Wita. 36

37


Download ppt "Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014 DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google