Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HASIL REVIU RKA-K/L SATKER DEPUTI I. Secara umum Kode output, khususnya kode output 001-003 (kecuali kegiatan 2791, 001-005) tidak sesuai dengan dokumen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HASIL REVIU RKA-K/L SATKER DEPUTI I. Secara umum Kode output, khususnya kode output 001-003 (kecuali kegiatan 2791, 001-005) tidak sesuai dengan dokumen."— Transcript presentasi:

1 HASIL REVIU RKA-K/L SATKER DEPUTI I

2 Secara umum Kode output, khususnya kode output (kecuali kegiatan 2791, ) tidak sesuai dengan dokumen Renja PAGU per output sudah sesuai dengan Renja TOR dan GBS seluruh output sudah dikirim ke Biroren dan Inspektorat. Apakah hasil identifikasi lembaga dan SDM terstandarisasi cukup disosialisasikan (2792) atau harus diadvokasikan (2791) atau bahkan berhenti pd identifikasi (2795). RAB dan dokumen pendukung untuk perjadin LN belum disampaikan.

3 ..lanjut umum... Sebagian besar komponen sudah selaras dengan output. Sebagian besar volume output pada dokumen RKA-K/L lebih besar dari target output yang ada pada dokumen Renja Masih ada komponen yang belum sempurna atau belum berupa kata kerja aktif. Lokasi/sasaran kegiatan hampir sama, khususnya Jatim, NTB

4 ..lanjut umum... Perhatikan jadwal pelaksanaan pekerjaan (komponen) mengingat lokasinya sama, misalnya Kemen. Pertanian pada keg dari mulai identifikasi model sampai pada monev. Terkait output “Laporan monev di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti”, ada yang baru sebatas identifikasi kebutuhan laporan (2791), sdgkan yg lainnya berupa identifikasi/monev pelaksanaan PUG.

5 Penggunaan akun dan standar biaya KONDISIKAIDAH Honor moderator masih dalam akun Honor moderator disamakan dengan honor tim pelaksana kegiatan (akun ) honor moderator masih dikalikan dengan jam pelajaran (OJ) honor moderator diberikan per kegiatan (OK) Jumlah panitia masih melebihi batas maksimal dari jumlah peserta (10%) Jumlah panitia maksimal adalah (10%) dari jumlah peserta Satuan biaya Perjadin LN (sinkronisasi penerapan PPRG bidang ekonomi) tidak dapat dihitung jumlahnya karena tidak diketahui negara yang menjadi tujuan. Satuan biaya uang harian perjadin LN merupakan batas tertinggi per Negara/per golongan Tidak ada data dukung untuk Perjadin LN (sinkronisasi penerapan PPRG bidang ekonomi) Perjadin LN didukung surat undangan atau keputusan sidang sebelumnya

6 ...lanjut... KONDISIKAIDAH Mengundang peserta daerah hanya memberikan fasilitas biaya penginapan (akun ) Sosialisasi pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemda - Perbedaan satuan biaya transport kegiatan dalam kab/kota (Rp dan Rp ) Standar satuan biaya sebesar Rp (estimasi) Satuan biaya honor narasumber eselon II melebihi standar sebesar Rp (Identifikasi Model Pemberdayaan Masyarakat Hutan yang RG) Standar satuan biaya sebesar Rp per OJ

7 Hasil Reviu Kegiatan (Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yg responsif gender)

8 Hasil reviu kegiatan (Infrastuktur) Ada 13 output yang akan dicapai pada tahun Volume 10 output pada RKA-K/L lebih besar dari target yang ada pada Renja Kode output yang dipergunakan mulai Kode output dlm aplikasi RKA-K/L menggunakan kode baru ( ). Sasaran/lokasi pekerjaan: Kemen. PU, ESDM, Perhubungan, Pera, prov. Jatim, DKI, Sulteng, Sumut, NTB) Kebijakan yg dirumuskan dan/atau diharmonisasikan: grand disain sanitasi dan air bersih Kebijakan yg dikoordinasikan: pokja, PPRG di 4 prov. Sebagian besar komponen sudah runtut dan selaras dengan output, hanya 2 komponen (sinkronisasi dan sos pedoman pengawasan) yang belum selaras dg output 002 (kebijakan yang terkoordinasikan (Renja 2015).

9 ..lanjut infrastuktur.. Komponen identifikasi lembaga dan SDM terstandarisasi di Jakarta (utk K/L) diagendakan 1 hari sedangkan advokasi 2 hari—apa cukup waktunya untuk identifikasi? Komponen fasilitasi penyusunan data terpilah, pemanfaatan data terpilah dan pengembangan model belum jelas bentuk pekerjaannya. Seluruh pekerjaan menghadirkan 2 org eselon I, termasuk di daerah. Sub output (Laporan TL pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastuktur yg di TL)...? Perhatikan output yang terkait dengan laporan monev (output ), ada penekanan “yang ditindaklanjuti”.

10 Hasil Reviu Kegiatan (Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang iptek dan SD ekonomi yg responsif gender)

11 Hasil reviu kegiatan (Iptek dan SDE) Ada 13 output yang akan dicapai pada tahun Kode output yang dipergunakan mulai Kode output dlm aplikasi RKA-K/L menggunakan kode baru ( ). Volume 12 output lebih besar dari target yang ada pada Renja 2015 Sasaran/lokasi pekerjaan: Kominfo, Ristek, KPDT, Jatim, NTB, Sumsel, Sulut Komponen pada output 007 (SDM penyedia layanan), output 008 (Sistem data terpilah) belum sempurna (belum dalam kata kerja aktif) Kebijakan yg dirumuskan dan/atau diharmonisasikan: TIK bagi perempuan Kebijakan yg dikoordinasikan:. Forum/pokja, Sebagian besar komponen sudah runtut dan selaras dengan output, hanya tahapan komponen ada yang serupa, yakni FGD dan workshop pada komponen (identifikasi pedoman), dan kompone (penyusunan draft pedoman). Mengedepankan sosialisasi dari pada advokasi. Kenapa?

12 ..lanjut infrastuktur.. Komponen dukungan model, penyusunan data, dan pemanfaatan data belum jelas bentuk pekerjaannya. Satuan biaya transport lokal masih menggunakan standar 2014 (Rp ) Perhatikan komponen pd output (Pemda yg mengembangkan model) dengan komponen pd output (model)—seperti ada duplikasi pekerjaan/komponen. Honor Tim Pokja ICT4 tidak dapat diberikan kepada jajaran Deputi/Asdep Iptek krn sdh sesuai dg tusi. Seluruh pekerjaan hanya menghadirkan narsum eselon II dan III, termasuk advokasi di daerah. Perhatikan output yang terkait dengan laporan monev (output ), ada penekanan “yang ditindaklanjuti”.

13 Hasil Reviu Kegiatan (Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yg responsif gender)

14 Hasil reviu kegiatan (Ketenagakerjaan) Ada 13 output yang akan dicapai pada tahun Kode output yang dipergunakan mulai Kode output dlm aplikasi RKA-K/L menggunakan kode baru ( ). Volume 12 output lebih besar dari target yang ada pada Renja 2015 Sasaran/lokasi pekerjaan: Nakertrans, BNP2TKI, BUMN, DKI. Kebijakan yg dirumuskan dan/atau diharmonisasikan: Kebijakan yg dikoordinasikan: EEO. Sebagian besar komponen sudah selaras dengan output yg akan dicapai, hanya ada sub komponen yang belum selaras dg komponennya ( ). Identifikasi SDM layanan, dilaksanakn melalui ToT?

15 ..lanjut naker.. Komponen fasilitasi dukungan model, fasilitasi lembaga layanan, fasilitasi mekanisme penyusunan data, dan fasilitasi teknis PPRG belum jelas bentuk pekerjaannya. Perhatikan komponen 011 dan 012 pd output (pemetaan). Sempurnakan kalimat sub output menjadi “Peta...) Satuan biaya transport lokal masih menggunakan standar 2014 (Rp ). Seluruh pekerjaan hanya menghadirkan narsum eselon II dan III, atau pakar, termasuk advokasi di daerah. Ketidakselarasan sub output ( prov yg difasilitasi) dengan outputnya ( kebijakan yg terkoordinasikan). Ketidakselarasan sub output ( fasilitasi prov dlm penyediaan data terpilah) dg outputnya ( model)

16 Hasil Reviu Kegiatan (Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM, indag yg responsif gender)

17 Hasil reviu kegiatan (KUMK dan Indag) Ada 13 output yang akan dicapai pada tahun Kode output yang dipergunakan mulai Kode output dlm aplikasi RKA-K/L menggunakan kode baru ( ). Volume 12 output lebih besar dari target yang ada pada Renja Penyusunan data terpilah melalui pembentukan tim identifikasi—honor tdk berlaku untuk Deputi dan keasdepan krn ses tusi. Kebijakan yg dirumuskan dan/atau diharmonisasikan: IR (industri rumahan) Kebijakan yg dikoordinasikan— dilakukan melalui pendampingan PPRG.

18 ...lanjut KUMK... Sasaran/lokasi pekerjaan: KUKM, Jateng, Jatim, NTB, Kalsel, Kepri Sebagian besar komponen sudah selaras dengan output yg akan dicapai, kecuali komponen pada output 007 ( ). SDM layanan, dicapai melalui ToT? Sub output dicapai melalui fasilitasi stand produk IR. Komponen fasilitasi dukungan model (sub komponen: identifikasi dan fasilitasi dukungan) belum jelas bentuk pekerjaannya. Output (model), terbagi menjadi 2 sub output, namun sub output pertama tidak jelas bentuk modelnya. Sedangkan sub output ke-2 jelas yakni: IR cluster makanan- minuman.

19 ..lanjut KUKM.. Satuan biaya transport lokal masih menggunakan standar 2014 (Rp ). Hampir seluruh pekerjaan menghadirkan 2 org narsum eselon I. Perhatikan jam pelajaran narsum (3-4 jam)—tunjukan dalam agenda. Apakah beda sub output laporan evaluasi di TL ( ) dengan sub output evaluasi ( )—hal. 87.

20 Hasil Reviu Kegiatan ( Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian,kehutanan, kelautan, agrobisnis yg responsif gender )

21 Hasil reviu kegiatan (Pertanian) Ada 13 output yang akan dicapai pada tahun Kode output yang dipergunakan mulai Kode output dlm aplikasi RKA- K/L menggunakan kode baru ( ). Volume 10 output lebih besar dari target yang ada pada Renja 2015 Karena hanya ada 1 output maka sub output dihilangkan saja, lihat 5 output yakni ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). Selain itu, kalimat sub output juga tidak tepat dan cenderung menjadi pengulangan komponen.

22 ...lanjut Pertanian.... Sasaran/lokasi pekerjaan: Kemenhut, Kementan, Kelautan, Sumbar, Sumsel, Jatim, NTB, Kaltara, Maluku, Kaltim, Malut Satuan biaya transport lokal masih menggunakan standar 2014 (Rp ). Satuan biaya honor narsum belum sesuai dg SBU Apakah model sdh ada/dibuat shg langsung melakukan advokasi dan diseminasi, atau bahkan diberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan model (hal )

23 ..lanjut Pertanian.. Sebagian besar komponen sudah selaras dengan output yang akan dicapai, kecuali komponen penyusunan anggaran 2016 pd output , koordinasi pelaksanaan PUG di 3 prov (hitungan RAB utk 5 prov) pada output Kebijakan yang diharmonisasikan: Pedoman REDD. Kebijakan dikoordinasikan, dicapai melalui: fasilitasi pendampingan dan koordinasi pelaksanaan. Hampir sebagian pekerjaan mendatangkan pakar dg honor 1,5juta/oj (tingkat disamakan dg Es II)—SBU 2015: 1 jt utk Es. 2.

24 Output: Lembaga penyedia layanan bidang infrastruktur yang distandarisasi Tahapan pekerjaan (komponen): Identifikasi kebutuhan lembaga bidang ke-PU-an yang menyediakan layanan bidang infrastruktur yg RG; Advokasi lembaga bidang ke-PU-an yg menyediakan layanan bidang infrastuktur yg RG; Sub output: Lembaga penyedia layanan bidang infrastruktur yang terakreditasi sistem layanan yg RG

25 Output: SDM penyedia layanan bidang infrastruktur yang distandarisasi Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi SDM layanan bidang ke-PU-an yang menyediakan layanan bidang infrastruktur yg RG; Advokasi SDM bidang ke-PU-an yg menyediakan layanan bidang infrastuktur yg RG; Sub output: SDM penyedia layanan bidang infrastruktur yang disertifikasi

26 Output: Sistem data terpilah di K/L bidang infrastruktur Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi data terpilah bidang infrastruktur (Kemen. ESDM); Advokasi penyusunan data terpilah di Kemen ESDM; Fasilitasi penyusunan data terpilah di kemen. ESDM Sub output: Sistem data terpilah di K/L bidang infrastruktur (Kemen. ESDM)

27 Output: Sistem data terpilah di Pemda bidang infrastruktur Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi data terpilah yg mendukung RPJMD di prov. Jatim; Advokasi pengembangan data terpilah yang mendukung RPJMD di prov. Jatim; Fasilitasi pengembangan data terpilah yg mendukung RPJMD di prov. Jatim. Sub output: Sistem data terpilah di Pemd (Prov. Jatim)

28 Output: Data terpilah di K/L bidang infrastruktur yg dianalisis dan dimanfaatkan Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi pemanfaatan dan analisi data terpilah di Kemen Perhubungan; Advokasi pemanfaatan dan analisis data terpilah di Kemen Perhubungan; Fasilitasi pemanfaatan dan analisis data terpilah di Kemen. Perhubungan. Sub output: Data terpilah di K/L bidang ifrastruktur yg dianalisis dan dimanfaatkan Kemen Perhubungan.

29 Output: Data terpilah di Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi data terpilah dalam pelaksanaan PPRG di DKI dan Sulteng; Fasilitasi pemanfaatan data terpilah dalam pelaksanaan PPRG di DKI dan Sulteng. Sub output: Data terpilah di Pemda (Porv. DKI dan Sulteng) yg dianalisis dan dimanfaatkan.

30 Output: Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastruktur yg di TL. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi kebutuhan laporan monitoring pelaksanaan PUG di Kemenpera; Advokasi kebutuhan laporan monitoring pelaksanaan PUG di Kemenpera. Sub output: Laporan monitoring pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastuktur yg di TL

31 Output: Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastruktur yg di TL. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi kebutuhan laporan evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG di Kemenpera; Advokasi kebutuhan laporan evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG di Kemenpera. Sub output: Laporan evaluasi pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastuktur yg di TL

32 Output: Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastruktur yg di TL. Tahapan pekerjaan (komponen) : Monev TL pelaksanaan PUG dan PPRG di Kemenpera; Sub output: Laporan TL pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastuktur yg di TL

33 Output: Laporan Monev pelaksanaan PUG bidang infrastruktur di Pemda yg di TL. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi kebutuhan laporan Monitoring pelaksanaan PUG bidang infrastruktur di Jatim; Advokasi kebutuhan laporan monitoring pelaksanaan PUG bidang infrastruktur di Jatim;. Sub output: Laporan monitoring pelaksanaan PUG bidang infrastuktur di Pemda yg di TL

34 Output: Laporan Monev pelaksanaan PUG bidang infrastruktur di Pemda yg di TL. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi kebutuhan laporan evaluasi pelaksanaan PUG bidang infrastruktur di Jatim; Advokasi kebutuhan laporan evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG di Jatim;. Sub output: Laporan evaluasi pelaksanaan PUG bidang infrastuktur di Pemda yg di TL

35 Output: Laporan Monev pelaksanaan PUG bidang infrastruktur di Pemda yg di TL. Tahapan pekerjaan (komponen) : Monitoring dan evaluasi TL pelaksanaan PUG dan PPRG di provinsi; Advokasi kebutuhan laporan evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG di Jatim;. Sub output: Laporan TL pelaksanaan PUG bidang infrastuktur di Pemda yg di TL

36 Output: Kebijakan PP dan PUG di bidang infrastruktur yg dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi permasalahan dan pengumpulan bahan grand disain pelaksanaan PUG bidang sanitasi dan air bersih; penyusunan draft kebijakan grand strategi pelaksanaan PUG bidang sanitasi dan air bersih; Uji coba draft kebijakan grand desain pelaksanaan PUG bidang sanitasi dan air bersih; Penyusunan draft akhir/finalisasi kebijakan grand disain pelaksanaan PUG bidang sanitasi dan air bersih; Sub output: Rancangan kebijakan (grand disain pelaksanaan PUG bidang infrastuktur)

37 Output: Kebijakan bidang infrastruktur yg terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait. Tahapan pekerjaan (komponen) : Forkom kebijakan & rekomendasi kebij pelaksanaan PUG bidang infrastruktur yg terkoordinasi antar K/L terkait; Pendampingan teknis penyusunan PPRG tahun 2016 di K/L bid infras; Sinkronisasi penerapan PPRG di bidang ekonomi (LN); Sub output: kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastuktur yg terkoordinasi antar K/L terkait

38 Output: Kebijakan bidang infrastruktur yg terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait. Tahapan pekerjaan (komponen) : Pendampingan teknis penyusunan PPRG di 4 prov (DKI, Bengkulu, Sulteng, Jatim); Forkom teknis pengintegrasian gender di K/L bidang infrastruktur; Sosialisasi pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemda; Sub output: kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastuktur yg terkoordinasi antar daerah terkait

39 Output: Model Pelaksanaan Kebijakan PP & PUG bidang infrastruktur. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi model pelaksanaan kebijakan sanitasi & air bersih melalui program PHBS; Penyusunan prototype & manual model pelaksanaan kebijakan sanitasi dan air bersih melalui prog PHBS; Finalisasi manual model pelaksanaan kebijakan sanitasi & air bersih melalui prog PHBS; Sub output: Model pelaksanaan kebijakan sanitasi dan air bersih melalui program PHBS di Medan & Kota Malang.

40 Output: K/L bidang infrastruktur yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP & PUG. Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi kebutuhan dlm pengembangan model kebijakan sanitasi & air bersih thd pengembangan IR pd Kemen PU; Advokasi pengembangan kebijkan bidang sanitasi dan air bersih thd pengemb IR di Kemen PU; Fasilitasi pengembangan model kebijakan sanitasi & air bersih thd pengembangan IR pd Kemen PU; Sub output: K/L bidang infrastruktur yg mengembangkan Model pelaksanaan kebijakan sanitasi dan air bersih thd pengembangan IR pada Kemen. PU.

41 Output: Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP & PUG Tahapan pekerjaan (komponen) : Identifikasi kebutuhan dlm pengembangan model kebijakan sanitasi & air bersih di Ngawi dan Lombok; Advokasi pengembangan model kebijkan sanitasi dan air bersih thd pengemb IR di Ngawi dan Lombok; Fasilitasi pengembangan model kebijakan sanitasi & air bersih thd pengembangan IR di Ngawi dan Lombok; Sub output: Pemda yg mengembangkan Model pelaksanaan PP & PUG.


Download ppt "HASIL REVIU RKA-K/L SATKER DEPUTI I. Secara umum Kode output, khususnya kode output 001-003 (kecuali kegiatan 2791, 001-005) tidak sesuai dengan dokumen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google