Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Arbitrase Dan ADR. Latar Belakang Munculnya APS Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Arbitrase Dan ADR. Latar Belakang Munculnya APS Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung."— Transcript presentasi:

1 Arbitrase Dan ADR

2 Latar Belakang Munculnya APS Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dlm sistem litigasi Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dlm sistem litigasi Perlu dicari sistem penyelesaian sengketa alternatif yg dianggap lbh efektif dan efisien Perlu dicari sistem penyelesaian sengketa alternatif yg dianggap lbh efektif dan efisien Mediasi dan arbitrase memiliki beberapa keunggulan komperatif dibandingkan litigasi Mediasi dan arbitrase memiliki beberapa keunggulan komperatif dibandingkan litigasi

3 Beberapa Model APS Arbitrase Arbitrase Negoisasi Negoisasi Mediasi Mediasi Konsiliasi Konsiliasi Pencari fakta Pencari fakta Mini Trial Mini Trial Ombudsman Ombudsman Peradilan Adat Peradilan Adat

4 Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional pemerintah telah mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasiona dengan dikeluarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional pemerintah telah mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasiona dengan dikeluarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5 Cara-cara Penyelesaian Sengketa Perdagangan : 1. Negosiasi Merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda, oleh karena itu negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

6 2. Mediasi Merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat Kompromistis. Pihak ke 3 yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai Mediator, oleh karena itu pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan, Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan, Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

7 3. Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa

8 Keuntungan arbitrase antara lain : Keuntungan arbitrase antara lain : 1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif; 3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil

9 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

10 Hukum formil yang dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitase adalah aturan menurut UU No.30 tahun 1999 Hukum formil yang dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitase adalah aturan menurut UU No.30 tahun 1999 Terhitung 30 hari sejak ditetapkan putusan arbitrase, maka harus didaftarkan kpd PN agar mempunyai kekuatan eksekutorial Terhitung 30 hari sejak ditetapkan putusan arbitrase, maka harus didaftarkan kpd PN agar mempunyai kekuatan eksekutorial Ketua PN memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tidak memeriksa pokok perkara Ketua PN memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tidak memeriksa pokok perkara Putusan yang telah dibubuhi tanda tangan Ketua PN berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan yang telah dibubuhi tanda tangan Ketua PN berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan arbitrase adalah final dan mengikat Putusan arbitrase adalah final dan mengikat Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional adalah PN Jakarta Pusat Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional adalah PN Jakarta Pusat

11 Syarat-Syarat Arbiter (pasal 12 UU No.30 / 1999) Cakap dalam melakukan tindakan hukum Cakap dalam melakukan tindakan hukum Berumur minimal 35 tahun Berumur minimal 35 tahun Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yg bersengketa Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yg bersengketa Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase

12 Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya minimal.15 tahun Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya minimal.15 tahun Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter

13 Dalam menentukan jumlah arbiter dalam satu kasus, ada beberapa faktor yang perlu untuk dipertimbangkan : Jumlah yg dipersengketakan Jumlah yg dipersengketakan Kompleksitas klaim Kompleksitas klaim Nasionalitas dari para pihak Nasionalitas dari para pihak Kebiasaan dagang yg relevan, atau bisnis, profesi yg terlibat dlm sengketa Kebiasaan dagang yg relevan, atau bisnis, profesi yg terlibat dlm sengketa Ketersediaan arbiter yg layak Ketersediaan arbiter yg layak Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan

14 PROSEDUR PENGANGKATAN ARBITER 1. Dengan Pactum De Compromitendo penunjukan dgn cara ini adalh penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi. Penentuan tatacara penunjukan arbiter ini dengan menempatkan klausua khusus dalam kontrak bisnisnya

15 2. Penunjukan Dengan Akta Kompromis Adalah penentuan tata cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus yang dibuat “setelah” sengketa terjadi. Aatau dapat juga terjadi penunjukan arbiter setelah berjalannya kontrak bisnis, tetapi sebelum timbulnya sengketa

16 3. Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa Para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis. Kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai

17 4. Penunjukan Oleh Hakim hakim atau ka.PN dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal sebagai berikut : Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian Jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan oleh hakim Jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan oleh hakim


Download ppt "Arbitrase Dan ADR. Latar Belakang Munculnya APS Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google