Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Analisis Mengenai Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24/2007 Lembaran Negara No 66, 2007 Sumber: UU No.24/2007 Pujiono, 2007 Bappenas & Bakornas,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Analisis Mengenai Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24/2007 Lembaran Negara No 66, 2007 Sumber: UU No.24/2007 Pujiono, 2007 Bappenas & Bakornas,"— Transcript presentasi:

1 Analisis Mengenai Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24/2007 Lembaran Negara No 66, 2007 Sumber: UU No.24/2007 Pujiono, 2007 Bappenas & Bakornas, 2006

2 Setelah hampir dua tahun pembahasan, sebuah RUU yang didorong oleh masyarakat madani dan inisiatif Dewan diresmikan menjadi UU Penanggulangan Bencana Bersama dengan RAN PRB, UU ini membentuk suatu kerangka kebijakan yang paling komprehensif di kawasan Asia Penanggulangan bencana sekarang menjadi satu dari prioritas nasional

3 “Tujuh Perubahan Mendasar” 1.Dasar dan payung hukum: prinsip-prinsip dan mandat untuk melindungi rakyat 2.Orientasi/paradigma pengurangan risiko bencana 3.Pengarusutamaan PB termasuk pembiayaannya 4.Otonomi lokal 5.Penetapan status & tingkatan “keadaan bencana” 6.Lembaga PB yang kuat dan sembada 7.Hak dan kewajiban rakyat

4 Konteks Pembanguan Berkelanjutan POLITIKALPOLITIKAL EKOSYSTEMLINGKUNGANEKOSYSTEMLINGKUNGAN SOSIOKULTURAL EKONOMIK FAKTOR- FAKTOR RISIKO Kerentanan Bahaya DAMPAK BENCANA ANALISIS KERENTANAN & KEMAMPUAN ANALISIS & PEMANTAUAN ANCAMAN IDENTIFIKASI RISIKO & KAJIAN DAMPAK PERINGATAN DINI KESIAPAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN Fokus Pengurangan Risiko Bencana MENDORONG KESADARAN perubahan perilaku KOMITMEN POLITIK PENERAPAN UPAYA-2 PENGURANGAN RISIKO PEMULIHAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO Kerentanan  Sosial  Ekonomi  Fisik  Lingkungan Bahaya  Geologis  Hidrometeorologis  Biologis  Teknologis  Lingkungan Komitmen politik  Tingkat internasional, regional, nasional, lokal  Kerangka Kelembagaan (pemerintahan)  Pengembangan kebijakan  Aturan & Perundang- undangan  Pengembangan organisasi  Aksi masyarakat Penerapan upaya-2 Pengurangan Risiko  Manajemen lingkungan  Praktik-2 pembangunan sosial ekonomi (termasuk pemberantasan kemiskinan, mata pencaharian, mekanisme keuangan, kesehatan, pertanian, dll)  Upaya-2 fisik dan teknis (perencanaan tata guna kota/lahan, perlindungan sarana kritis  Jejaringan & kemitraan Pengembangan pengetahuan  Informasi  Pendidikan, pelatihan  Penelitian PERINGATAN DINI Pengamatan Analisis Transmisi Pengambilan keputusan Penyiaran TIndakan KESIAPAN Kajian berkala Sistem peringatan dini Manajemen informasi Mekanisme tanggap darurat Manajemen koordinasi Pengerahan sumberdaya Rencana kedaruratan Pelatihan dan gladi Jaringan nasional dan internasional PENANGGULANGAN KEDARURATAN Kajian kilat Pencarian dan penyelamatan Evakuasi Penyediaan kebutuhan pokok Pemulihan sarana dan pelayanan kunci PEMULIHAN Perbaikan Penguatan Pemulihan fungsi Rehabilitasi Pembangunan kembali

5 Penanggulangan Bencana Dalam Konteks Pembanguan Berkelanjutan POLITIKALPOLITIKAL EKOSYSTEMLINGKUNGANEKOSYSTEMLINGKUNGAN SOSIOKULTURAL EKONOMIK FAKTOR- FAKTOR RISIKO Kerentanan Bahaya DAMPAK BENCANA ANALISIS KERENTANAN & KEMAMPUAN ANALISIS & PEMANTAUAN ANCAMAN IDENTIFIKASI RISIKO & KAJIAN DAMPAK PENANGGULANGAN KEDARURATAN Fokus Pengurangan Risiko Bencana MENDORONG KESADARAN perubahan perilaku KOMITMEN POLITIK PENERAPAN UPAYA-2 PENGURANGAN RISIKO PEMULIHAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN 1. Kebijakan & kelembagaan 1. Kebijakan & kelembagaan 2. Identifikasi, analisis risiko, peringatan dini 2. Identifikasi, analisis risiko, peringatan dini 3. Pendidikan & budaya keselamatan 3. Pendidikan & budaya keselamatan 4. Mengatasi akar masalah risiko 4. Mengatasi akar masalah risiko 5 Kesiapan tanggap darurat 5 Kesiapan tanggap darurat PRIORITAS RAN-PRB KESIAPAN PERINGATAN DINI ….

6 Tujuan UU-PB Melindungi masyarakat dari bencana Menyelaraskan banyak peraturan yang ada menjamin PB yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, yang: –menghargai budaya lokal; –membangun partisipasi dan kemitraan publik-swasta; –mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan –menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7 Pemerintah: Pemangku Tugas TUGAS PEMERINTAH 1.PRB dan pemaduan dengan pembangunan; 2.pelindungan masyarakat dari dampak bencana; 3.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum; 4.pemulihan kondisi dari dampak bencana; 5.pengalokasian anggaran dalam APBN 6.pengalokasian dana siap pakai Hak dan kewajiban setiap orang 1.mendapatkan pelindungan dan rasa aman 2.mendapatkan pelatihan penyelenggaraan PB 3.mendapatkan informasi tentang kebijakan PB. 4.berperan serta dalam penyelenggaraan PB 5.melakukan pengawasan sesuai mekanisme 6.yang terkena bencana berhak atas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. 7.Wajib: menjaga keserasian, melakukan PB, melaporkan ancaman

8 Tidak ada Bencana 1.perencanaan PB; 2.pengurangan risiko bencana; 3.pencegahan; 4.pemaduan dalam Renbang; 5.pensyaratan analisis risiko bencana; 6.penegakan rencana tata ruang; 7.pendidikan dan pelatihan; dan 8.persyaratan standar teknis PB Kesiapsiagaan -Mitigasi -Kesiapan -Peringayan Dini Fungsi Koordinasi Fungsi Komando PENYELENGGARAAN PB Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi Pada Saat Darurat 1.Kajian kilat 2.Penetapan status Bencana 3.SAR 4.Pemenuhan kebutuhan dasar 5.Perlindungan klp rentan 6.Pemulihan sarana kunci

9 Penetapan Kebijakan Daerah Ps.9(1): wewenang Pemda: –penetapan kebijakan PB selaras dg kebijakan BangDa –perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya Ps.20 (a) fungsi badan daerah: –perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien Ps.25: pembentukan badan daerah –pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah Ps.36: penetapan rencana PB –Perencanaan PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya

10 Perencanaan PB dan Perencanan Pembangunan Ps. 9 (1) b: wewenang Pemda: pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; Ps. 39: Pemaduan PB dalam RenBang: mencantumkan unsur-unsur rencana PB ke dalam RenBang pusat dan daerah. Ps.36: ttg perencanaan PB: penyusunan, peninjauan berkala, dan pewajiban pelaku PB Ps.37(2)b: PRB melalui perencanaan partisipatif

11 Pendanaan 1.APBD: Ps. 8(d) ttg dana yang memadai 2.Dana siap pakai untuk BNPB (Ps.62(2)) 3.Dana darurat (hibah) APBN kepada Pemda(UU 32/2004 ps.164(3)) 4.Bantuan (Ps )

12 Kelembagaan Ps. 18. membentuk Badan PB Daerah, melalui koordinasi dengan BNPB Ps. 25. mengatur lebih lanjut dalam Perda unsur pelaksana unsur pengarah Setingkat Sekda BPB Daerah Kepala Daerah Dinas-dinas TNI/Polri BUMD Lembaga DPRD

13 Penetapan Status Bencana Oleh kepala pemerintahan menurut kriteria tertentu dan sesuai dengan skala. Kemudahah akses Badan PB Daerah: –pengerahan sumber daya manusia; –pengerahan peralatan; –pengerahan logistik; –imigrasi, cukai, dan karantina; –perizinan; –pengadaan barang/jasa; –pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; –penyelamatan; dan –komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. Setiap orang yang terbukti menghalangi kemudahan akses, diancam hukuman dan denda

14 Kesempatan dan Tantangan KEPEMIMPINAN PEMERINTAH: mandat dan target yang jelas, sumberdaya yang memadai, dukungna meluas tetapi, FOKUS KE TITIK PUSAT: pemusatan perhatian pada fungsi pemerintah pusat dapat mengaburkan fungsi sektor dan daerah REDUKSI OLEH BIROKRASI: lompatan paradigmatik yang direduksi menjadi “convenience” birokrasi

15 RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RESIKO BENCANA

16 Masalah Utama Rendahnya kinerja penanganan bencana Penanganan kedaruratan belum terpadu Pemulihan pasca bencana belum optimal Tatanan kelembagaan berorientasi kedaruratan Rendahnya perhatian thd PRB Rendahnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan Belum siapnya kinerja kelembagaan dalam PRB PRB belum terencana dan terprogram Rendahnya dayaguna rencana tata ruang dlm PRB Upaya pemulihan belum dioptimalkan Pemulihan belum digunakan secara strategis untuk PRB Indonesia rawan bencana Lebih kerap, lebih ganas, tidak ada tindakan radikal

17 1 Platform Global 1.Resolusi PBB: komitmen pemerintah, berdayakan masy, kurangi korban dan kerugian dampak bencana 2.Strategi Yokohama: padukan PRB dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana 3.Kerja Aksi Kerangka Hyogo: padukan PRB dalam pembangunan, kuatkan mekanisme dan kelembagaan, pendekatan komprehensif 2 Platform Regional 1.Rencana Aksi Beijing; (a) Kesepakatan Asia untuk PRB sebagai prioritas utama, (b) Melaksanakan kerjasama regional di Asia dalam PRB 2.Perjanjian Regional ASEAN: kerjasana kawasan untuk pengurangn risiko bencana, dan penanganan kedaruratan bencana 2 Platform Nasional 1.Rencana Jangka Menengah (RPJM); Program dan kegiatan berkaitan dengan PRB oleh sektor-sektor terkait 2.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008, kebijakan: a.PRB melalui pendaya gunaan rencana tata ruang wilayah b.Meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat PLATFORM RAN - PRB

18 Pengertian Rencana Aksi “Suatu dokumen nasional yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi : –memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya. –memuat kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait”

19 RENCANA AKSI NASIONAL PRB (2006 – 2010) Diresmikan pada tanggal 24 Januari 2007 sebagai: Platform, rencana aksi dan prioritas, mekanisme pelaksanaan, dasar kelembagaan Jabaran Tugas, fungsi dan kewajiban dari seluruh pemangku yang dilaksanakan dengan dasar koordinasi partisipasi dan sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo Arahan untuk menfasilitasi para pengambil keputusan untuk memberikan komitmennya secara lintas sektor dan prioritas-prioritas program secara sistematis

20 RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Keterkaitan RAN dan RAD PRB dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah RAN- PRB RAD- PRB Keterangan: RAN-PRB dan RAD-PRB disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP/RKPD, Renja K/L dan Renja SKPD

21 Prioritas RANPRB sesuai HFA 1.PRB sebagai prioritas nasional & daerah dengan kelembagaan pelaksanaan yang kuat 2.Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana & kuatkan peringatan dini 3.Pendidikan, pengetahuan, mendorong budaya keselamatan dan ketahanan 4.Mengurangi faktor-faktor akar risiko bencana 5.Menguatkan kesiapan untuk tanggapan yang lebih efektif di semua tataran

22 Matriks Program dalam RKP PERCEPATAN PELAKSANAAN REHAB/REKON –Tsunami di wilayah NAD-Nias –Gempa di wilayah DIY-Jateng serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah (Program KB, Kelembagan Pemda, UKM, Aparatur, Kualitas hidup dan perempuan, kekayaan budaya) 2. PENJABARAN RAN-PRB –Pengembangan Sistem Manajemen Bencana –Penanggulangan Pasca bencana alam dan Kerusuhan sosial –Meningkatkan fungsi koordinasi dan manegemen yang efektif –Peningkatan kapasitas kelembagaan TEWS dan Sistem integrasi –Pengembangan sistem manajemen informasi PB –Manajemen pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana –Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya kelautan –Menyusun model dan pedoman penataan lingkungan pesisir yang berbasis PRB 3. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PB –Penguatan kelembagaan dan aparatur –Kesiapsiagaan informasi masuyarakat –Kesiapsiagaan teknologi informasi –Kesiapsiagaan kelompok masyarakat –Pemetaan kawasan rawan bencana –Peringatan dini 4. DAYAGUNA PENATAAN RUANG NAS & DAERAH BERBASIS PRB –Pendayagunaan tataruang –Pengendalian –Koordinasi

23 Perencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08) Pencegahan/ Pengurangan Risiko (Pra Bencana) Penangaan (Pasca Bencana) Pemetaan kawasan rawan bencana Pembangunan peringatan dini pada kawasan rawan bencana (prasarana / sarana, teknologi, sosialisasi) Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan) Penguatan kelembagaan (koordinasi, mekanisme, reaksi, pelayanan cepat) Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas Bakornas PB, Depdagri, Depsos Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU Depsos, Depkes, Depdiknas Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas Tanggap darurat korban bencana Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya Rehabilitasi sarana dan prasarana umum Rekonstruksi (infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan)


Download ppt "Analisis Mengenai Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24/2007 Lembaran Negara No 66, 2007 Sumber: UU No.24/2007 Pujiono, 2007 Bappenas & Bakornas,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google