Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DEPARTEMEN SOSIAL RI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RIIL KERAKYATAN DENGAN SISTEM SYARIAH Dr. Ir. Harry Hikmat, MSi Departemen Sosial RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DEPARTEMEN SOSIAL RI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RIIL KERAKYATAN DENGAN SISTEM SYARIAH Dr. Ir. Harry Hikmat, MSi Departemen Sosial RI."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DEPARTEMEN SOSIAL RI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RIIL KERAKYATAN DENGAN SISTEM SYARIAH Dr. Ir. Harry Hikmat, MSi Departemen Sosial RI

2 Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang- orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, menegakkan Shalat, dan menunaikan Zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. 2 Al Baqarah: 177)

3 Paradigma penanggulangan kemiskinan  Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan.  Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

4 Visi bersama (Common Vision) dalam penanggulangan kemiskinan  Dimensi intelektual : pergeseran dari pendekatan charity kepada pendekatan produktivitas dan pendekatan asset building (kerja- untung-nabung)  Dimensi spritual : responsif terhadap aspirasi masyarakat miskin, program sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan mendorong ketahanan sosial masyarakat  Dimensi emotional : melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan sungguh- sungguh (total action) dan terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme

5 Peran strategis Depsos  Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, Depsos telah melaksanakan program prioritas :  Program Pemberdayaan Sosial : pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan keluarga miskin, pengembangan potensi dan sumber kessos  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : perlindungan anak terlantar, rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan kepada lansia terlantar dan rehabilitasi tuna sosial  Program Bantuan dan Jaminan Sosial : bantuan korban bencana alam/ sosial, jaminan kesejahteraan sosial, korban tidak kekerasan dan pekerja migran

6 Fakir Miskin (rumah tangga sangat miskin)  Masyarakat fakir miskin merupakan sasaran prioritas pembangunan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas pokok Departemen Sosial.  Penanganan fakir miskin tidaklah mudah, karena fakir miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang telah berlangsung lama.  Fakir Miskin mengalami keterbatasan dalam hal :  pendidikan  keterampilan  sarana usaha ekonomi  modal usaha  Persepsi dan pola konvensional pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada Fakir Miskin memperkuat pola charity – sulit keluar dari perangkap kemiskinan (poverty trap)

7 Kondisi  tawaran kredit UMKM dari pengusaha dan perbankan sulit diakses oleh fakir miskin, karena keterbatasan kemampuan dan aset yang dimiliki.  Depsos bersama PINBUK berusaha menemukan pola yang efektif agar fakir miskin dapat memperoleh kemudahan akses modal usaha tanpa anggunan dengan tetap mendorong tanggung jawab bersama melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).  Akses terhadap pelayanan sosial dasar untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial

8 KEBIJAKAN  Peningkatan akses fakir miskin terhadap sumberdaya sosial ekonomi.  Peningkatan peran LKM dan pengorganisasian KUBE secara profesional  Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin.  Perlindungan hak-hak dasar fakir miskin.  Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan fakir miskin.

9 Kegiatan Prioritas  Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi fakir miskin  Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro KUBE Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin/ terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi KUBE-KUBE fakir miskin : bekerjasama dengan PINBUK sejak thn 2003

10 Capaian Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Pola Terpadu KUBE dan LKM melalui beberapa tahapan yaitu: 1.Program Uji Coba pada Tahun 2003, dengan Program Adopsi Desa Miskin (ADEM) 2.Tahun 2004, dengan Program Adopsi Desa Miskin dan Sub Urban. 3.Tahun 2005, dengan Program KUBE Rintisan Pusat dan Daerah Eks Kerusuhan. Dari Program tersebut, capaian program diantaranya : Terbentuk KUBE : KUBE Terbentuk KUBE : KUBE Jumlah FM dalam KUBE : KK Jumlah FM dalam KUBE : KK Terbentuk LKM : 10 LKM Rintisan dan 87 LKM standar dengan nama LKM BMT KUBE Sejahtera Terbentuk LKM : 10 LKM Rintisan dan 87 LKM standar dengan nama LKM BMT KUBE Sejahtera  0

11 PETA SEBARAN KUBE DAN LKM BMT KUBE SEJAHTARA Kerjasama PINBUK dengan DEPSOS Program Tahun 2003 s/d LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 042, 043, 044, 045, 046 Jumlah KUBE :120 Jumlah KK : Lokasi Prog. Banda Aceh, Aceh Besar, Bireun 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 001, 002, 003, 004 Jumlah KUBE :144 Jumlah KK :1293 Lokasi Prog. Kab. Deli serdang 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 029, 030, 031, 032 Jumlah KUBE : 65 Jumlah KK : 680 Lokasi Prog. Kab. Pontianak 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 009, 010, 011, 012 Jumlah KUBE : 51 Jumlah KK : 500 Lokasi Prog. Kab.Palembang, Kab.Ogan ilir 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 067, 068, 069, 070, 071 Jumlah KUBE : 120 Jumlah KK : Lokasi Prog.Kab.P. Raya Waringin Timur, Kapuas, 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 062, 063, 064, 065, 066 Jumlah KUBE : 120 Jumlah KK : Lokasi Prog.Kab.Barito Kuala,Kab.Tapin Rantau 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 037, 038, 039, 040 Jumlah KUBE : 42 Jumlah KK : 600 Lokasi Prog.Kab.Bone Bolango 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 077, 78, 79, 80, 081 Jumlah KUBE : 105 Jumlah KK : Lokasi Program : Kota Ambon, Kab.Buru, Maluku Tenggara 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 033, 034, 035, 036 Jumlah KUBE : 91 Jumlah KK : Lokasi Program : Kota Makassar 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 057, 58, 59, 60, 061 Jumlah KUBE : 120 Jumlah KK : Lokasi Program :.Kab.Buleleng, Kab.Karangasem 9 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 021 s/d 028 dan 041 Jumlah KUBE : 220 Jumlah KK : Lokasi Program : Kab. Sidoarjo, Kab.Gresik, Kab. Bondowoso. 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 017, 018, 019, 020 Jumlah KUBE : 41 Jumlah KK : 751 Lokasi Program : Kab.Sleman 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 052, 053, 054, 055, 056 Jumlah KUBE : 120 Jumlah KK : Lokasi Program : Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Demak 9 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 013, 014, 015, 016 dan 5 LKM Uji Coba ‘03 Jumlah KUBE : 116 Jumlah KK : Lokasi Prog: Kab. Tangerang, Kab.Pandeglang, 4 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 005, 006, 007, 008 Jumlah KUBE : 41 Jumlah KK : 617 Lokasi Prog.Kab.Bengkulu Utara 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 047, 48, 49, 50, 51 Jumlah KUBE : 120 Jumlah KK : Lokasi Prog. Kab. Kota Pariaman,Kab.Padang, Kab.Agam 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 072, 073, 074, 075, 076 Jumlah KUBE : 128 Jumlah KK : Lokasi Prog.Kab. Donggala, Poso 5 LKM BMT KUBE SEJAHTERA Jumlah KUBE : 50 Jumlah KK : 500 Lokasi Program : Kab. Sukabumi 6 LKM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT : 082, 83, 84, 85, 86, 087 Jumlah KUBE : 120 Jumlah KK : Lokasi Program :.Kab.Ternate,, KabTidore Kepulauan, Halut, Halbar, Halsel

12 Perkembangan Program LKM KUBE Sejahtera di Tiap Propinsi No.Propinsi Jml. LKM Jml. KUBE Jml. KK Dana Depsos TabunganMasyarakatIKS Total Aset 1Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Timur Jawa Tengah DI Yogjakarta Banten Jawa Barat B a l i Kalbar

13 Perkembangan Program LKM KUBE Sejahtera di Tiap Propinsi No.Propinsi Jml. LKM Jml. KUBE Jml. KK Dana Depsos TabunganMasyarakatIKS Total Aset 13Kalsel Kalteng Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Maluku Utara

14 Perkembangan Program terpadu LKM BMT dan KUBE (Des 2005) 1.Penambahan Jumlah KUBE sebanyak : 329 KUBE, dari semula KUBE menjadi KUBE 2.Penambahan Anggota FM sebanyak KK, dari semula FM yang masuk dalam program menjadi KK yang merupakan jangkauan sasaran program 3.Terkumpulnya Dana IKS sebesar Rp Terkumpulnya Dana Swadaya Masyarakat maupun tabungan masyarakat sebesar Rp ,- dari Dana Penyertaan Depsos sebesar Rp ,- 5.Terserapnya tenaga kerja sebanyak 441 orang, terdiri dari 86 Pendamping dan 355 orang sebagai pengelola LKM, yang merupakan para pemuda terdidik yang ada di daerah sasaran program. 1.Penambahan Jumlah KUBE sebanyak : 329 KUBE, dari semula KUBE menjadi KUBE 2.Penambahan Anggota FM sebanyak KK, dari semula FM yang masuk dalam program menjadi KK yang merupakan jangkauan sasaran program 3.Terkumpulnya Dana IKS sebesar Rp Terkumpulnya Dana Swadaya Masyarakat maupun tabungan masyarakat sebesar Rp ,- dari Dana Penyertaan Depsos sebesar Rp ,- 5.Terserapnya tenaga kerja sebanyak 441 orang, terdiri dari 86 Pendamping dan 355 orang sebagai pengelola LKM, yang merupakan para pemuda terdidik yang ada di daerah sasaran program.

15  Alokasi program penanggulangan kemiskinan melalui Penguatan Modal Usaha KUBE melalui LKM  Tahun 2003 senilai Rp. 2 Milyar,  Tahun 2004 senilai Rp. 8,2 Milyar,  Tahun 2005 senilai Rp. 22 milyar.  Walaupun dari tahun ke tahun nilai nominalnya semakin meningkat, namun dari dana yang ada baru dapat menjangkau kebutuhan modal usaha sekitar KK fakir miskin.

16 Perkembangan KUBE Dan Anggota  Perkembangan jumlah KUBE sebanyak 329 KUBE, dari KUBE menjadi KUBE.  Perkembangan jumlah sasaran dari KK FM menjadi KK.  Penambahan ini dengan cara memperluas jangkauan sasaran program bagi FM yang belum dapat bergabung pada awal program.

17 Perbandingan Dana Program dari DEPSOS dengan Dana IKS, dan Swadaya Masyarakat (modal & tabungan)  Dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengumpulkan : IKS sebanyak Rp ,- dan Dana Swadaya Tabungan Masyarakat sebesar Rp ,-, sekitar 14 % dari Dana Penyertaan Depsos Sebasar Rp ,-

18 SERAPAN TENAGA KERJA Pengelola LKM KUBE Sejahtera Koordinator Pendamping Pengurus LKM KUBE Sejahtera

19 Contoh Kasus Keberhasilan FM setelah mengikuti KUBE & LKM  LKM KUBE Sejahtera Unit 021, Tropodo Krian Sidoarjo. Cak Kirman warga setempat, tersisihkan dari masyarakat karena dia dikenal sebagai pemabuk berat. Dengan pendekatan dan kebijakan dari pendamping dia bisa memperoleh pembiayaan dan pendampingan LKM KUBE, awal kali hanya Rp. 150 ribu yang dia gunakan jualan ayam. Setelah 10 bulan pembiayaannya meningkat menjadi Rp. 1 juta dan beralih jualan kambing, kini dia memiliki 21 ekor kambing, 1 ekor sapi dan berhasil membeli tanah. Dia juga telah bertaubat tidak lagi mabuk dan telah bisa diterima warga masyarakat lainnya.

20  Cak Kirman bahkan kemudian bisa mengajak mantan temannya sesama pemabuk, Cak Susat untuk memperoleh pembiayaan dan pendampingan dari LKM KUBE. Dia sekarang buka warung kopi dan telah memiliki tabungan yang cukup di LKM  Satu lagi yang telah disadarkan Cak Kirman adalah Sulasmani, dengan pembiayaan Rp. 150 ribu dia mulai jualan jamu keliling jalan kaki. Kini, usahanya cukup berkembang dan tidak lagi jalan kaki karena telah punya sepeda. Dia bercita cita dalam waktu yang tidak lama lagi setelah pembiayaannya yang kini telah menjadi Rp. 1 juta lunas dia akan mengajukan pembiayaan sepeda motor.  CAK KIRMAN memperoleh “UMKM Award 2006” mengalahkan 700 UMKM lainnya

21 1.Muncul cara pandang bahwa ”tidak ada yang dapat merubah nasibnya kecuali dirinya sendiri” 2.Cara pandang kegiatan ekonomi rumah tangganya dari (Pendapatan = Konsumsi) menjadi (Pendapatan = Konsumsi + Tabungan) dan pada saatnya menjadi (Pendapatan = Konsumsi + Tabungan + Investasi) Hasil Kualitatif yang dicapai

22  Terkumpulnya dana Iuran Kesetiakawanan Sosial sebesar Rp. 80 Juta dimanfaatkan oleh KUBE fakir miskin untuk menyantuni anggota masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada orang lain (fakir non potensial).  Artinya telah tercipta suatu kondisi fakir miskin jika diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk maju dan berusaha, akhirnya fakir miskin yang tadinya diasumsikan selalu sebagai ”peminta-minta” sekarang dapat menjadi ”pemberi bantuan” bagi orang yang jauh lebih susah hidupnya.

23  Pada masa yang akan datang Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan akan bertumpu pada penerapan pola terpadu KUBE dengan LKM BMT sebagai upaya untuk memperkuat infrastruktur sosial ekonomi di tingkat lokal. Keberadaan LKM BMT yang tumbuh berkembang dan dimiliki oleh masyarakat akan terus dikembangkan sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial bagi rumah tangga miskin

24 Refleksi pengalaman bekerjasama dgn PINBUK  Departemen Sosial berkeyakinan bahwa pelaksanaan pola terpadu KUBE dan LKM BMT pada masa yang akan datang akan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan akses modal usaha bagi warga yang miskin.

25  Keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola bantuan, aksesbilitas pemasaran, kualitas hasil usaha, dan cara berusaha; harus dibantu dengan :  suatu mekanisme pendampingan oleh lembaga – lembaga usaha sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat, terutama yang sudah terorganisir dengan baik (seperti LKM-BMT),  mempunyai jaringan usaha yang luas dan mampu meningkatkan kemampuan usaha dan memberikan jaminan akses pasar kepada KUBE.  penataan infrastruktur sosial ekonomi di tingkat lokal, seperti menghadirkan Lembaga Keuangan Mikro yang fleksibel ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga rumah tangga miskin dapat memperoleh kemudahan akses modal usaha.

26 Rencana pengembangan  Revitalisasi BMT KUBE Sejahtera 001 s.d 097 dgn membangun aliansi strategis dengan pihak Perbankan dan Corporate/ BUMN (PK-BL)  Reintegrasi terhadap program BMT Kube dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP & PPK)

27 ALUR KERJASAMA PELATIHAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MENTERI SOSIAL PERBANKAN PKBL BUMN PROGRAM KEMITRAAN BANTUAN MODAL POKMAS/KUBE/POKTAN PENDAMPING/PSM BINA LINGKUNGAN DIKLAT LPSM/ASSOSIASI/ INDUK LKM BUSINESS PLAN PHBL (KM) KKMB - PSM USAHA MANDIRI SEJAHTERA LKM PERBARINDO - BPR ASBISINDO - BPRS IKSP - KSP PINBUK - BMT GEMAPKM - ALTRABAKU PerguliranPendampingan Chanelling/Eksekusi Standarisasi SOP + Support IT

28 PSM KERJASAMA PELATIHAN DALAM PELATIHAN KUBE Perbankan MENTERI SOSIAL PK BUSINESS PLAN & SUP USAHA MANDIRI KUBE/POKMAS DANA DIKLAT LKMB Linkage Program / PHBL Kredit Pola Langsung BL DS TOT PUSAT TOT & TOK PROVINSI TOK KABUPATEN KECAMATAN MOT PUSAT Standarisasi SOP & Support IT bagi LKM Pelatihan MOT, TOT, TOK oleh PINBUK Pendampingan POKMAS/KUBE - FM Pembekalan PSM PENDAMPING

29 TYPE POTENTIAL PASSIVE POTENTIAL ACTIVE FEASIBLEELIGIBLEBANKABLE Lack of Coll. Asset Track Record Capacity Scalability Competency Target Market : BANK Target Market : MICRO BANKING Target Market : MICRO FINANCE Target Market: K.S.M. COMDEV FUND Rp 1 jt Rp 50 jt Rp 250 jt >Rp 500 jt FINANCESERVICESFINANCESERVICES Rp 5 jt SASARAN UMKM YANG HENDAK DIBIAYAI Wilayah layanan LKM (Jakarta Micro Finance) Untuk pengembangan tahap lanjutan

30 LKM KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB) DANA PROGRAM INSTANSI PEMERINTAH Dana PKBL BUMD/N MITRA STRATEGIS OPERASIONAL LKM DANA MASYARAKAT Dana Program LKB/LKBB Bank MDR BNI 46 PNM BTN BRI PEGADAIAN PERBARINDO dll.

31 KKMB CONTOH POLA PENYALURAN KREDIT LAYAK UNTUK USAHA MIKRO BANK MANDIRI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PT. PNM) BPR KSP,USP, KOPERASI, BMT LKM KKMB USAHA MIKRO KETERANGAN BAGAN: 1POLA LANGSUNG: BANK MANDIRI – USAHA MIKRO 2POLA LINKAGE BANK MANDIRI: BANK MANDIRI – BPR – USAHA MIKRO 3POLA KKMB: BANK MANDIRI – KKMB – USAHA MIKRO 4POLA LINKAGE MELALUI KKMB: BANK MANDIRI – BPR – KKMB – USAHA MIKRO 5POLA KERJASAMA I: BANK MANDIRI – PT PNM – LKM – KKMB – USAHA MIKRO 6POLA KERJASAMA II: BANK MANDIRI – PT PNM – LKM – USAHA MIKRO 7POLA LINKAGE PT PNM I: PT PNM – LKM – USAHA MIKRO 8POLA LINKAGE PT PNM II: PT PNM – KSP/USP/KOPERASI/BMT – USAHA MIKRO CATATAN: Dalam Pola 8, KSP/USP, Koperasi dan BMT berfungsi sebagai Lembaga Keuangan sekaligus KKMB (Pendamping)

32  Aktualisasi nilai dan norma keagamaan secara fungsional sehingga terwujud etika, sikap dan perilaku sehari-hari yang:  Padu (integratif) dan jujur  Bertanggung jawab dan transparant  Taat pada aturan, hukum agama dan masyarakat  Hormat pada hak orang lain  Amal saleh tiada putus, cinta kerja dan karya, pekerja keras dan cerdas  Sikap menabung dan berinvestasi  Disiplin waktu Catatan Penutup

33 BMT (Pendekatan Syariah) merupakan program masa depan bangsa Indonesia jika berniat berpihak kepada rakyat miskin

34 Pemberantasan Kemiskinan Kewajiban Kita Semua


Download ppt "KEBIJAKAN DEPARTEMEN SOSIAL RI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RIIL KERAKYATAN DENGAN SISTEM SYARIAH Dr. Ir. Harry Hikmat, MSi Departemen Sosial RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google