Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 – 2009 Membangun Departemen Keuangan Menuju Indonesia Mandiri.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 – 2009 Membangun Departemen Keuangan Menuju Indonesia Mandiri."— Transcript presentasi:

1 ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 – 2009 Membangun Departemen Keuangan Menuju Indonesia Mandiri

2 HUBUNGAN ANTARA RPJMN, ROAD-MAP, DAN RENSTRA RPJMN RKP APBN Renstra Renja RKA PLATFORM PRESIDEN KEPPRES RINCIAN APBN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ROAD-MAP DEPKEU Road-Map merupakan panduan penyusunan rencana strategik yang berisi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Departemen Keuangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi

3 Visi Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu P erekonomian yang mampu menyediakan Kesempatan kerja dan penghidupan yang layak Dengan pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan Sasaran Program Ekonomi Nasional (2005 – 2009) - Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,6 % pada Mengurangi angka pengangguran terbuka ke 5,1 % di 2009 dari 10,1 % di Menurunkan angka kemiskinan ke 8,2 % di 2009 dari 17,4 % di Peningkatan daya saing ekonomi nasional & pengurangan biaya transaksi - Peningkatan investasi khususnya untuk infrastruktur Misi Kabinet Indonesia Bersatu Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Mewujudkan Indonesia yang sejahtera PENJABARAN PLATFORM PRESIDEN

4 VISI DAN MISI DEPARTEMEN KEUANGAN Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan serta Mengelola Kekayaan dan Utang Negara Secara Hati-hati (prudent), Bertanggungjawab, dan Transparan. Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Bertaraf Internasional yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi. Visi Misi (Fiskal)

5 DRIVER PERUBAHAN FiscalSustainabilityGoodGovernanceFiscalSustainabilityGoodGovernance Keinginan Mencapai visi dan misi Departemen Keuangan Meningkatkan citra dengan menerapkan Good GovernanceKeinginan Mencapai visi dan misi Departemen Keuangan Meningkatkan citra dengan menerapkan Good Governance Platform Presiden, Visi/Misi Kabinet Indonesia Bersatu, RPJM Nasional Tap MPR No. VI/MPR/1998 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN UU No 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan & Strategi Nas.Pengemb.e-Gov Paket UU di bidang Keuangan Negara (UU No 17/2003, UU No 1/2004, UU No. 15/2004) UU bidang perpajakan (KUP, PPh, PPN & PPnBM, BM, PBB, dan BPHTB) UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Platform Presiden, Visi/Misi Kabinet Indonesia Bersatu, RPJM Nasional Tap MPR No. VI/MPR/1998 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN UU No 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan & Strategi Nas.Pengemb.e-Gov Paket UU di bidang Keuangan Negara (UU No 17/2003, UU No 1/2004, UU No. 15/2004) UU bidang perpajakan (KUP, PPh, PPN & PPnBM, BM, PBB, dan BPHTB) UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Excellence Performance DEPKEU Road-Map

6 Menjembatani kesenjangan/gap Monitoring & evaluasi, dan umpan balik Kondisi saat ini Mencapai Visi dan Misi Depkeu PENCAPAIAN EXCELLENCE PERFORMANCE Kondisi yang diharapkan

7 Balanced Scorecard merupakan alat manajemen strategik untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi dan kebijakan secara komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur PENDEKATAN PENYUSUNAN ROAD-MAP Balance Scorecard Strategy Map Implementasi Strategi & Kebijakan STRATEGIKEBIJAKAN VISI&MISI

8 Fiscal sustainability Good Governance Goals and Objectives Internal Process Perspective System & Procedure Aspects Legal Aspects Capacity Building Infrastructure Aspects Tangible assets Stakeholder Perspective Quality of Services Public Image Financial Perspective Optimum Revenue Expenditure Efficiency & Effectiveness Transparancy Accountability Increase Asset Utilization …..…. Organization Capital Learning and Growth Perpective Human Capital Information Capital Intangible assets RERANGKA BALANCED SCORECARD

9 Fiscal sustainability Good Governance Goals and Objectives Internal Process Perspective System & Procedure Aspects Legal Aspects Capacity Building Infrastructure Aspects Tangible assets Stakeholder Perspective Quality of Services Public Image Financial Perspective Optimum Revenue Expenditure Efficiency & Effectiveness Transparancy Accountability Increase Asset Utilization …..…. Organization Capital Learning and Growth Perpective Human Capital Information Capital Intangible assets Organization Capital Govt. Revenue Mgt. Reform Govt. Expenditure Mgt. Reform Govt. Financing Mgt. Reform Govt. Asset Mgt. Reform RERANGKA BALANCED SCORECARD

10 RPJMN : TARGET EKONOMI MAKRO DAN FISKAL 19,221,022,824,626,328,6Rasio Utang DN/PDB 12,614,416,719,321,625,3Rasio Utang LN/PDB 31,835,439,543,948,053,9Rasio Utang/PDB 13,612,611,911,6 12,1Penerimaan Pajak/PDB 0,3-0,0-0,3-0,6-0,7-1,1Defisit APBN/PDB 3,04,05,05,57,06,4Laju Inflasi 7,67,26,76,15,55,0 Pertumbuhan Ekonomi

11 11 Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi dan Berkualitas Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan  Pasar Modal dan Pasar Uang  Pasar Tenaga Kerja  Pasar Barang Dan Jasa KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL Kebijakan Fiskal yang Mengarah Pada Kesinambung- an Fiskal Stabilitas dan Perkembangan Sektor Keuangan TUJUAN SASARAN TARGET 2009 Optimalisasi Pendapatan dan Pengamanan Keuangan Negara Efektivitas dan Efisiensi Belanja Negara Optimalisasi Pengelolaan Utang dan Perumusan Pembiayaan Defisit Pemantapan Sistem Penganggaran Pengamanan Kekayaan Negara dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara Penguatan dan Pengaturan Jasa Keuangan, Perlindungan Dana Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sektor Keuangan Reformasi Kebijakan & Adm Perpajakan, Reformasi Kebijakan & Adm. Kepabeanan dan Cukai, Reformasi Kebijakan PNBP Efisiensi Pengadaan Barang & Jasa Pemberian Subsidi yang Tepat Sasaran, Belanja Bantuan Sosial yg Langsung Bermanfaat, Koord & Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pengamanan Penyerapan Pinjaman Luar Negeri, Pengelolaan Portofolio SUN Penerapan Unified Budget, Penyusunan Belanja Berbasis MTEF, Performace Based Budgeting, Accrual Based Budgeting, Pengamanan Kekayaan Negara, Penerapan TSA, Peningkatan Pengawasan & Kepastian Hukum, Pengembangan Pasar Infrastruktur, Peningkatan Peran & Kualitas Pelaku, Perluasan Alternatif Investasi & Pembiayaan Pengembangan LKNB & Infrastrukur Pendukung, Perlindungan Nasabah & Peningkatan Koord Antara Instansi yg Bertanggung Jawab di Sektor Keuangan Tax Ratio 16% dari PDB APBN Surplus Rasio Utang terhadap PDB < 31,8% Laporan Keuangan dgn WTP Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peningkatan Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Reformasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Recovery Rate Piutang Negara 15% &  Pelaksanaan Lelang 10% pertahun Visi & Misi Kabinet TUJUAN, SASARAN, TARGET DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

12 12 KEBIJAKANFISKAL LEMBAGA KEUANGAN NON BANK, AKUNTAN, DAN PENILAI PASAR MODAL BIDANG DEPARTEMEN KEUANGAN 2005 Pendapatan Negara Dukungan Kebijakan Fiskal: Belanja Negara Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Pembiayaan Anggaran Kekayaan Negara Hubungan Pusat dan Daerah Kerjasama Keuangan Internasional Sistem Informasi dan Teknologi Sumber Daya Manusia Administrasi dan Pendanaan Pengawasan Fungsional

13 13 ` Pendapatan Negara Belanja Negara Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Pembiayaan Anggaran Kekayaan Negara TUJUAN Optimalisasi pendapatan negara Efisiensi dan efektifitas belanja negara Optimalisasi pengelolaan dan penilaian kekayaan negara Optimalisasi pengelolaan pembiayaan (utang negara) Transparansi dan akuntabilitas sistem penganggaran Kesinambungan fiskal Sistem Pelaksanaan Anggaran berjalan baik Sistem penyusunan laporan keuangan yang memadai KEBIJAKAN FISKAL FUNGSI

14 PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG PENDAPATAN NEGARA PAJAK Kurangnya akses informasi transaksi keuangan (lack of acces to financial) Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (KISS) antar instansi (lack of KISS to non financial transaction information) Belum terbentuknya Bank Data Nasional dan SIN (Single Identification Number) Penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak belum memadai Sistem manajemen sumber daya manusia belum memadai

15 PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG PENDAPATAN NEGARA (Lanj.) BEA DAN CUKAI Sistem dan prosedur pelayanan belum efisien Sistem dan prosedur pengawasan belum efektif Organisasi dan tatakerja DJBC belum mengakomodir tuntutan stakeholder Profesionalisme dan integritas pegawai masih rendah Sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai kurang memadai Penyuluhan dan koordinasi dengan stakeholders belum efektif. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pengelolaan PNBP belum memadai.

16 PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG BELANJA NEGARA BELANJA PUSAT Komposisi dan struktur belanja negara yang tidak sehat Subsidi belum tepat sasaran BELANJA DAERAH Tumpang tindih belanja di daerah Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

17 PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG PEMBIAYAAN ANGGARAN LUAR NEGERI Pemanfaatan utang luar negeri belum efisien dan efektif Beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang cukup besar DALAM NEGERI Pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) belum memadai Belum optimalnya pasar dan infrastruktur SUN

18 PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG KEKAYAAN NEGARA PIUTANG Efektifitas pengurusan piutang negara belum optimal DALAM NEGERI Pengelolaan dan penilaian barang milik/kekayaan negara belum memadai

19 PERMASALAHAN & KENDALA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Kesinambungan fiskal belum terjamin, Sistem penganggaran belum transparan dan akuntabel, Sistem pelaksanaan anggaran belum berjalan dengan baik, dan Sistem penyusunan laporan keuangan belum memadai.

20 FOKUS STRATEGI ROAD-MAP Visi & Misi Kabinet Indonesia Bersatu Visi & Misi Kabinet Indonesia Bersatu RPJMN Visi & Misi Departemen Keuangan RI Visi & Misi Departemen Keuangan RI KONDISI UMUM PERMASALAHAN & KENDALA STRATEGI & KEBIJAKAN INTERNAL PROCESS LEARNING & GROWTH PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN KEKAYAAN 4 FOKUS STRATEGI STAKEHOLDERS FINANCIAL TUJUAN & SASARAN

21 Perspektif Stakeholders Perspektif Internal Perspektif Keuangan Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Peningkatan Kepatuhan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak/ Wajib Bea & Cukai Pengungkapan ketidak- benaran pelaporan (SPT, PIB, dll.) Peningkatan Penyuluhan Pelayanan Pajak dan Bea Cukai Perbaikan Administrasi Manajemen pemeriksaan Manajemen Penyidikan Manajemen Penagihan Fasilitasi Perdagangan Pemberantasan Penyelundupan dan undervaluation Kebijakan Fiskal Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Kebijakan Perpajakan Kebijakan Bea & Cukai Kebijakan PNBP Optimalisasi Pendapatan Optimalisasi Pendapatan Kualitas Pelayanan Citra SDM Kompetensi SDM Sistem Informasi Yang Terintegrasi Organisasi Organisasi dgn sistem administrasi modern Good Governance Org. Keadilan dan perlindungan masyarakat Keadilan dan perlindungan masyarakat FOKUS STRATEGI: PENDAPATAN NEGARA S a r a n a d a n P r a s a r a n a Strategy & Policy Intangible Assets Goals Informasi Tangible Assets Capacity Building Objectives

22 Pelaksanaan Anggaran Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kas Negara Pertanggungjawaban Anggaran Perencanaan & Alokasi Anggaran Prioritas Alokasi Anggaran Alokasi Belanja Pusat Alokasi Belanja Daerah Kebijakan Fiskal Kebijakan belanja yang ekonomis, efisien, & efektif Kebijakan belanja pusat Kebijakan belanja daerah Ekonomis & Efisien (Cost Awareness) Ekonomis & Efisien (Cost Awareness) Keadilan Sosial (Equity & Equality) Keadilan Sosial (Equity & Equality) Tepat Sasaran (Effective) Tepat Sasaran (Effective) Citra FOKUS STRATEGI: BELANJA NEGARA Perspektif Stakeholders Perspektif Internal Perspektif Keuangan Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan SDM Kompetensi Pengelola Anggaran Kompetensi Pengelola Kas Negara Organisasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal S a r a n a d a n P r a s a r a n a Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Informasi Strategy & Policy Goals Kualitas Pelayanan Intangible Assets Tangible Assets Capacity Building Objectives

23 Perencanaan Pembiayaan Perencanaan Kebutuhan Strategi pinjaman pemerintah Pengelolaan Hibah & Utang Penyerapan pinjaman LN Penatausahaan pinjaman DN&LN Pengelolaan portofolio SUN Kebijakan Pembiayaan Kebijakan Penurunan Defisit dan Stok Utang Kebijakan pembiayaan Pusat Kebijakan pembiayaan Daerah FOKUS STRATEGI: PEMBIAYAAN ANGGARAN Perspektif Stakeholders Perspektif Internal Perspektif Keuangan Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan SDM K Kompetensi Pengelola Utang Organisasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal S a r a n a d a n P r a s a r a n a Sistem informasi dan manajemen SUN Treasury Management Information System Informasi Strategy & Policy Goals Optimalisasi Pemanfaatan Hibah & Utang Optimalisasi Pemanfaatan Hibah & Utang Citra Biaya rendah Penurunan Stok Utang Penurunan Stok Utang Rasa Aman Intangible Assets Tangible Assets Capacity Building Objectives

24 24 Kebijakan Pengelolaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Penilaian Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness) Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness) Kepentingan Lain (Penjualan, tukar guling, BOT, dll) Kepentingan Lain (Penjualan, tukar guling, BOT, dll) Citra FOKUS STRATEGI: KEKAYAAN NEGARA Perspektif Stakeholders Perspektif Internal Perspektif Keuangan Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan SDM Kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan dan penilaian kekayaan negara Organisasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal S a r a n a d a n P r a s a r a n a Sistem Informasi Kekayaan Negera Informasi Strategy & Policy Objectives Goals Optimalisasi Manfaat Nilai Sosial Optimalisasi Manfaat Nilai Sosial Intangible Assets Tangible Assets Capacity Building Kebijakan Pengelolaan Inventarisasi Pengadaan Penggunaan Pengamanan Penghapusan

25 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT StrategyMap Identifikasi kelompok pekerjaan strategis Mendefinisikan profil kompetensi Inventarisasi kompetensi SDM yang ada Laporan kesiapan SDM Program Pengembangan SDM ① ② ③ ④

26 INFORMATION CAPITAL Departeman Keuangan Unit Eselon I IT Policy IT Plan IT Standard IT Strategy Framework 1.Keandalan Pelayanan 2.Sistem yang komprehensif dan terintegrasi 3.Optimalisasi pemanfaatan teknologi 4.Pemanfaatan potensi dunia usaha 5.Pengembangan kapasitas SDM 6.Pengembangan sistem secara sistematik IT Strategy Business Process Visualization (e-payment, etc.) Business Process Visualization (e-payment, etc.)

27 ORGANIZATION CAPITAL Efektifitas organisasi ditentukan oleh kejelasan pembagian wewenang. Kewenangan pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga (3) area besar yaitu: 1.perumusan kebijakan fiskal, 2.Perencanaan, alokasi, dan penyusunan APBN, 3.pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

28 28 UU Keuangan Negara UU Perbendaharaan Negara Fiscal Policy Fiscal Implementation Budget Execution P r o s e s Perumusan kerangka ek. makro dan pokok- pokok kebijakan fiskal -Asumsi dasar ekonomi makro - Pokok-pokok kebijakan fiskal Perencanaan dan Penyusunan APBN - UU APBN - Keppres Rincian APBN Pelaksanaan dan Pertanggung- jawaban APBN - DIPA/SKO - PAN & NERACA Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan dan fiskal Kajian ekonomi dan rekomendasi kebijakan fiskal Fiscal Research PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

29 29 PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA DEPARTEMEN KEUANGAN FUNGSI PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL PERENCANAAN & ALOKASI PELAKSANAAN & PERTANGGUNG- JAWABAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDAPATAN NEGARA BELANJA NEGARA PEMBIAYAAN ANGGARAN KEKAYAAN NEGARA DJAPK DJAPK DJAPK - DJP DJBC DJAPK* DJPBN DJPBN DJPLN DJPBN ITJEN ITJEN ITJEN ITJEN PENGKAJIAN FISKAL DJAPK DJAPK - DJP DJBC DJAPK BAPEKKI BAPEKKI BAPEKKI - *PNBP (termasuk BLU) PELAPORAN DJPBN DJPBN DJPBN DJPBNDJAPK*

30 DJAPK Fs. Kebijakan ekonomi makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal PROSES PEMBENTUKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) DJP DJBC Fs. Kebijakan Perpajakan Fs. Kebijakan Kepabeanan & Cukai Fs. Kebijakan PNBP BAPEKKI Fs. Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi & Keu. Daerah Fs. Pelaksanaan Kebijkan Pajak & Retribusi Daerah Sebelum

31 BKF DJAPK Fs. Kebijakan ekonomi makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal PROSES PEMBENTUKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) DJP DJBC Fs. Kebijakan Perpajakan Fs. Kebijakan Kepabeanan & Cukai Fs. Kebijakan PNBP BAPEKKI Fs. Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi & Keu. Daerah Fs. Pelaksanaan Kebijkan Pajak & Retribusi Daerah Sesudah

32 PEMISAHAN FUNGSI PENGELOLAAN PNBP DAN BLU DJAPK (Dit. PNBP&BLU) *) Fungsi pengelolaan kas dari pungutan PNBP dan setoran surplus BLU (sepanjang dipersyaratkan) mengikuti pengelolaan kas pada umumnya, yaitu berada di DJPBN. Fs. Perencanaan & Alokasi Fs. Kebijakan makro PNBP Fs. Pengelolaan Kas pungutan PNBP & Setoran Surplus BLU*) Sebelum

33

34 DJPLN DJPBN PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA (DJPKN) DJP Fungsi Pengelolaan BM/KN Fungsi Akuntansi BM/KN Fungsi Penilaian Sebelum

35 Sesudah

36 BAPEPAM PROSES PENGGABUNGAN BAPEPAM DAN DJLK DJLK Fungsi Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sebelum

37 Sesudah

38 1.Penguatan fungsi debt management termasuk penambahan fungsi risk management, penambahan debt swap, dan moratorium dalam tupoksi unit yang menangani fungsi debt management. 2.Pemisahan fungsi Akuntansi dan Pelaporan dengan fungsi Sistem dan Pembinaan Profesi PENAMBAHAN PERAN / FUNGSI II. INSPEKTORAT JENDERAL 1. Compliance office untuk pelaksanaan good governance pelaksanaan 2. Compliance office untuk pelaksanaan risk management Penambahan peran: I. DITJEN PERBENDAHARAAN

39 PENAMBAHAN PERAN / FUNGSI III. DITJEN BEA DAN CUKAI IV. SEKRETARIAT JENDERAL Dukungan terhadap: IndustriIndustri Fasilitasi perdaganganFasilitasi perdagangan Perlindungan masyarakatPerlindungan masyarakat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Penambahan fungsi Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

40 40 PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN FUNGSI PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL PERENCANAAN & ALOKASI PELAKSANAAN & PERTANGGUNG- JAWABAN PELAPORAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDAPATAN NEGARA BELANJA NEGARA PEMBIAYAAN ANGGARAN KEKAYAAN NEGARA BKF BKF*** BKF BKF DJAPK DJAPK DJAPK DJAPK DJP DJBC DJPBN & DJAPK* DJPBN DJPBN DJPKN DJPBN DJPBN DJPBN DJPBN ITJEN** ITJEN** ITJEN** ITJEN** * PNBP (termasuk BLU) ** Penambahan peran sebagai compliance office untuk good governance dan risk management *** Termasuk kebijakan hubungan pemerintah pusat dan daerah

41 DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJENITJEN DJPDJBC DJAPKDJPBN BAPEKKIDJPLN BAPEPAMDJLK BPPK

42 SETJENITJEN DJPDJBC DJAPKDJPBN BKFDJPKN BAPEPAM - LK BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2006

43 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJENITJEN DJPDJBC DJAPKDJPBN BKFDJPKN BAPEPAM - LK BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2007

44 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJENITJEN DJPDJBC DJAPKDJPBN BKFDJPKN OJK BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2008

45 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJENITJEN DJPDJBC DJAPKDJPBN BKFDJPKN BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

46 EVOLUSI ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN BAPEKKIBKF DJAPK DJP DJBC DJPBN DJPLNDJPKN BAPEPAM BAPEPAM-LKOJK DJLK SETJENSETJEN* ITJEN** DEPARTEMEN KEUANGAN DJBC memiliki peran tambahan yaitu dukungan kepada industri, fasilitasi perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dipindahkan dari DJLK ke SETJEN ITJEN memiliki peran tambahan sebagai compliance office untuk good governance dan risk management.

47 SARANA DAN PRASARANA 1.Sarana & Prasarana Umum Perbaikan lingkungan kerja di departemen keuangan. Contoh: penambahan ruangan kantor, gedung, dan pengadaan peralatan penunjangnya 2. Sarana & Prasarana Khusus Dibutuhkan untuk mendukung perlaksananya fungsi tertentu Departemen Keuangan. Contoh: pengadaan speedboat dan rehabilitasi kapal (fungsi penerimaan negara)

48 ISU STRATEGIS SARANA DAN PRASARANA 1.Pengamanan Pengamanan fisik maupun non fisik 2.Penggunaan untuk mengkaji kebutuhan yang dimilikinya sehingga pengadaannya yang bersifat incremental tanpa perencanaan dapat dihindari 3.Penghapusan Penghapusan sarana dan prasarana yang tidak digunakan akan mengurangi biaya pemeliharaan

49 TIM ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN Terima Kasih


Download ppt "ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 – 2009 Membangun Departemen Keuangan Menuju Indonesia Mandiri."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google