Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada acara: Seminar Sosialisasi IPK Indonesia 2008 dan Indeks Suap HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada acara: Seminar Sosialisasi IPK Indonesia 2008 dan Indeks Suap HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan pada acara: Seminar Sosialisasi IPK Indonesia 2008 dan Indeks Suap HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004

2 STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3 RPJMN Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terciptanya Tata Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan “Sosok dan Perilaku Birokrasi” yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima pada seluruh masyarakat. Terciptanya Tata Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan “Sosok dan Perilaku Birokrasi” yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima pada seluruh masyarakat.

4 INPRES 5/2004 PENERIMA INSTRUKSI Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jaksa Agung Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Panglima Tentara Nasional Indonesia Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen Para Gubernur Para Gubernur Para Bupati dan Walikota Para Bupati dan Walikota

5 MELAKSANAKAN INPRES 5/2004 DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA PRESIDEN DIKTUM KEDUABELAS INPRES 5/2004

6 INPRES 5/2004 DIKTUM PERTAMA - KESEPULUH Pemberian dorongan untuk melaporkan LHKPN bagi para pejabat di lingkungannya Pemberian dorongan untuk melaporkan LHKPN bagi para pejabat di lingkungannya Pemberian bantuan kepada KPK dalam penyelenggaraan LHKPN Pemberian bantuan kepada KPK dalam penyelenggaraan LHKPN Penetapan kinerja Penetapan kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Penetapan program dan wilayah bebas korupsi Penetapan program dan wilayah bebas korupsi Pengadaan barang/jasa sesuai Keppres 80/2003 Pengadaan barang/jasa sesuai Keppres 80/2003 Kesederhanaan hidup Kesederhanaan hidup Dukungan kepada penegak hukum Dukungan kepada penegak hukum Kerjasama dengan KPK melakukan penelaahan dan pengkajian sistem yang menimbulkan korupsi Kerjasama dengan KPK melakukan penelaahan dan pengkajian sistem yang menimbulkan korupsi Pengawasan dan pembinaan aparatur negara Pengawasan dan pembinaan aparatur negara

7 INPRES 5/2004 DIKTUM KESEBELAS Kajian dan uji coba e-procurement (Menko Perekonomian, Menkeu, Meneg PPN/Ka. Bappenas) Kajian dan uji coba e-procurement (Menko Perekonomian, Menkeu, Meneg PPN/Ka. Bappenas) Pengawasan terhadap perpajakan dan cukai, PNBP serta pengkajian peraturan tentang keuangan negara (Menkeu) Pengawasan terhadap perpajakan dan cukai, PNBP serta pengkajian peraturan tentang keuangan negara (Menkeu) Penyusunan RAN-PK (Menneg PPN/Ka. Bappenas) Penyusunan RAN-PK (Menneg PPN/Ka. Bappenas) Perumusan kebijakan pelayanan publik, perumusan kebijakan penetapan kinerja, perumusan kebijakan prinsip-prinsip good governance, perumusan kebijakan kepegawaian, serta koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2004 (Menneg. PAN) Perumusan kebijakan pelayanan publik, perumusan kebijakan penetapan kinerja, perumusan kebijakan prinsip-prinsip good governance, perumusan kebijakan kepegawaian, serta koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2004 (Menneg. PAN) Amandemen UU dalam optimalisasi pemberantasan korupsi, RUU untuk pemberantasan korupsi (Men.Hukum dan HAM) Amandemen UU dalam optimalisasi pemberantasan korupsi, RUU untuk pemberantasan korupsi (Men.Hukum dan HAM)

8 INPRES 5/2004 DIKTUM KESEBELAS Petunjuk dan implementasi good corporate governance (Menneg.BUMN) Petunjuk dan implementasi good corporate governance (Menneg.BUMN) Penanaman semangat dan perilaku anti-korupsi (Mendiknas) Penanaman semangat dan perilaku anti-korupsi (Mendiknas) Sosialisasi anti-korupsi (Menteri Kominfo) Sosialisasi anti-korupsi (Menteri Kominfo) Optimalisasi penyidikan dan penuntutan tipikor, pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara (Jaksa Agung dan Kapolri) Optimalisasi penyidikan dan penuntutan tipikor, pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara (Jaksa Agung dan Kapolri) Penerapan prinsip-prinsip good governance, peningkatan pelayanan publik serta pencegahan kebocoran keuangan negara (Gubernur, Bupati dan Walikota) Penerapan prinsip-prinsip good governance, peningkatan pelayanan publik serta pencegahan kebocoran keuangan negara (Gubernur, Bupati dan Walikota)

9 (Kep.Menneg.PAN No.: KEP/120/M.PAN/4/2006) PEMBERDAYAAN KORMONEV INSTANSI (Kep.Menneg.PAN No.: KEP/120/M.PAN/4/2006) Penanggungjawab Kormonev Instansi ( Menteri / Ka. LPND / Gub / Bupati / Walikota) Pelaksana Monev Instansi (Irjen / Irtama / Ka. SPI / Ka. Bawas Prov/Kab/Kota) Memanfaatkan organisasi yang ada Pokja Monev : Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Sekretariat Monev Kord. Pelaksana Sekjen/Sestama/Sekda Sekretariat Pelaksana Memanfaatkan organisasi yang ada

10 MATRIK PELAPORAN Instruksi Presiden Indikator Kinerja Kegiatan yang Dilaksanakan PelaksanaHambatanSolusi Uraian indikator TargetCapaian

11 POKOK-POKOK PIKIRAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN Mempertegas arah kebijakan peningkatan pelayanan publik dengan payung UU tentang Pelayanan Publik. Antara lain aspek-aspek: 1) Ruang lingkup pelayanan publik. 2) Pembinaan, organisasi penyelenggara, dan fungsi pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3) Hak, kewajiban dan larangan penyelenggara dan masyarakat. 4) Sanksi bagi Penyelenggara. Melanjutkan program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan capaian 1) Pengembangan Best Practices. 2) Penerapan Standar Pelayanan. 3) Pemberian Penghargaan. 4) Perbaikan Pelayanan Investasi. 5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 6) Pengembangan pengenalan dan penerapan sertifikasi ISO 9001:2000, dengan jembatan penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik

12 Percepatan Pemberantasan Korupsi Harus Merupakan Upaya Bersama Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha TI Index Persepsi Korupsi 2007 : 2, : 2,6 PERC Risk Level 2006: 8,1 2007: 7,9 IFC Kemudahan Berbisnis 2007: 123 dr : 127 dr 181 INVESTASI KESEMPATAN KERJA PENGHASILAN TI – Transparency International PERC – Political and Economic Risk Consultancy IFC – International Finance Cooperation

13 TUHAN TIDAK AKAN MENGUBAH NASIB SUATU KAUM, JIKA BUKAN KAUM ITU SENDIRI, YANG MENGUBAHNYA

14 TERIMA KASIH KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN KEASDEPAN PEMBERANTASAN KORUPSI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN ANTI-KORUPSI JL. SUDIRMAN KAV. 69 – JAKARTA Telp , Fax: HP:


Download ppt "Disampaikan pada acara: Seminar Sosialisasi IPK Indonesia 2008 dan Indeks Suap HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google