Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 Oleh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 Oleh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 Oleh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 17 Desember 2013

2 SISTEMATIKA 1.Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan RPJMD 2.Kondisi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 Sebagai Tahun Dasar (Baseline) 3.Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 4.Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 5.Kerangka Pendanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013- 2018 6.Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 7.Kebijakan pengelolaan pembangunan 2013-2018 : model hibrida yaitu memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan. 8.Arahan Fokus Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

3 3 1. Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan RPJMD 1

4 PENGERTIAN RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode Lima Tahun. RPJMD berisi : Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD dan Program Lintas SKPD serta Program Lintas Kewilayahan, Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode Lima Tahun. RPJMD berisi : Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD dan Program Lintas SKPD serta Program Lintas Kewilayahan, Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif. Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010 2 2

5 DASAR HUKUM TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD 1)Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2)Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3)Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4)Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5)Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 7)Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 1)Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2)Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3)Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4)Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5)Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 7)Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 2 3

6 DASAR HUKUM SUBSTANSI RPJMD 1)Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2)Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 3)Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4)Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 5)Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 7)Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 8)Peraturan Gubernur No…. Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Transisi Tahun 2014 9)Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 1)Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2)Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 3)Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4)Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 5)Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 7)Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 8)Peraturan Gubernur No…. Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Transisi Tahun 2014 9)Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 3 4

7 4 SKEMA PROSES PENYUSUNAN RPJMD 2013-2018 5 10 – 11 September 2013

8 ISU STRATEGIS 1.Pengembangan Sistem Transportasi 2.Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3.Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota 4.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH 5.Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja 6.Pembangunan Budaya Multi-Kultur 7.Peningkatan Pelayanan Publik 8.Peningkatan Kualitas Pendidikan 9.Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 201349.979,896,905,0 – 6,0 2017120.385,597,306,0 – 7,0 RPJMD DKI JAKARTA 2012 - 2017 ISU STRATEGIS 1.Pengurangan Kemiskinan; 2.Pengurangan Pengangguran; 3.Pembangunan Infratstuktur; 4.Kedaulatan Pangan 5.Kedaulatan Energi 6.Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah ISU STRATEGIS 1.Pengurangan Kemiskinan; 2.Pengurangan Pengangguran; 3.Pembangunan Infratstuktur; 4.Kedaulatan Pangan 5.Kedaulatan Energi 6.Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 201313.819,255,807,39 201821.430,956,20 – 6,704,50 – 5,50 RPJMD JAWA TENGAH 2013 - 2018 ISU STRATEGIS 1.Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, 2.Pelayanan kesehatan masyarakat, 3.Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, 4. penanganan kemiskinan dan pengangguran, 5.Penanganan bencana alam, 6.Pengendalian lingkungan hidup, 7.Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, 8.Pengendalian kependudukan, 9.Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom ISU STRATEGIS 1.Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, 2.Pelayanan kesehatan masyarakat, 3.Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, 4. penanganan kemiskinan dan pengangguran, 5.Penanganan bencana alam, 6.Pengendalian lingkungan hidup, 7.Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, 8.Pengendalian kependudukan, 9.Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 20123.902,085,837,39 20177.820,226,00 – 6,504,50 – 5,50 RPJMD BANTEN 2012 - 2017 ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT 1.Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali 2.Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional 3.Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian 4.Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional 5.Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya 6.Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi 7.Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan 8.Menurunnya daya dukung lingkungan 9.Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global 10.Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014) ISU STRATEGIS 1.Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. 2.Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 3.Pengangguran dan ketenagakerjaan. 4.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis 6.Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. 7.Kualitas demokrasi 8.Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana 9.Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 10.Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal 11.Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat 12.Penanggulangan penduduk miskin. 13.Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) 14.Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 15.Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU) 16.Ketahanan Pangan 17.Keamanan dan ketertiban daerah ISU STRATEGIS 1.Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. 2.Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 3.Pengangguran dan ketenagakerjaan. 4.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis 6.Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. 7.Kualitas demokrasi 8.Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana 9.Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 10.Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal 11.Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat 12.Penanggulangan penduduk miskin. 13.Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) 14.Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 15.Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU) 16.Ketahanan Pangan 17.Keamanan dan ketertiban daerah APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 201317.380,16 5,2 - 5,88,5 - 9,5 201822.337,85 6,4 – 7,04,0 - 5,0 RPJMD JAWA BARAT 2013 - 2018 SANDINGAN RPJMD JABAR DENGAN PROVINSI BERBATASAN SANDINGAN RPJMD JABAR DENGAN PROVINSI BERBATASAN 8

9 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 TERHADAP PROGRAM NASIONAL 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; RPJMD JAWA BARAT 2013-2018 RPJMD JAWA BARAT 2013-2018 1.CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10,P12, P14) 10.CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11) 1.CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10,P12, P14) 10.CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11) RPJMN 2010 – 2014 1.Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 2.Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 4.Pro Environment : CG 6 1.Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 2.Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 4.Pro Environment : CG 6 INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 (4 P) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) RPJMN 2010-2014 TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs RPJMN 2010-2014 TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs 9

10 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMD AWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOR OJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Bandung Raya Palabuhanrat u Pangandara n BIJB 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede Bandara Int. Jabar Kertajati Jalan Lintas Selatan Jabar Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Pel. Cilamaya DKI JAKARTA Pel. Tarumajaya Tol SOR OJA Metropolitan Bandung Raya Tol CISUMDA WU Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Metropolitan Cirebon Raya PKW RANCABUAYA PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu BIJB Tol Cikampek- Palimanan Bandara Citarate Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Metropolitan Cirebon Raya PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bodebek Karpur PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA BIJB Laut Jawa 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 10

11 PENATAAN DAN PERSIAPAN PRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2013-2018 2008-2013 2005-2008 2018-2023 2023-2025 TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018 : 1.Tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kemiskinan tinggi dan pendidikan yang masih relatif rendah 2.Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata 3.ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dimulai Tahun 2010 4.ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015 5.Meningkatan kemampuan IPTEK yang mengacu pada nilai-nilai luhur, terobosan inovasi dan berpandangan maju ke masa depan 6.Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur serta kesehatan masyarakat 7.Kebebasan dan stabilitas politik, good governance, modernisasi layanan birokrasi dan penaganan kejahatan internasional 8.Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 9.Memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pembangunan TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018 : 1.Tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kemiskinan tinggi dan pendidikan yang masih relatif rendah 2.Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata 3.ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dimulai Tahun 2010 4.ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015 5.Meningkatan kemampuan IPTEK yang mengacu pada nilai-nilai luhur, terobosan inovasi dan berpandangan maju ke masa depan 6.Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur serta kesehatan masyarakat 7.Kebebasan dan stabilitas politik, good governance, modernisasi layanan birokrasi dan penaganan kejahatan internasional 8.Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 9.Memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pembangunan 7 1

12 12 2. Kondisi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 Sebagai Tahun Dasar (Baseline) 1212

13 Kabupaten/Kota : 27 Luas : 3.709.528,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : 5.316 Penduduk 2012 Indonesia : 244.215.984 Jiwa Jabar : 44.548.431 Jiwa Penduduk Miskin : 9,89 % PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) Inflasi (2012): 3,86 % LPE (2012) : 6,21 % IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012): 96,97 % AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup APK SD: 119,31 % (2012/2013) APK SMP: 94,55 % (2012/2013) APK SMA: 67,78 % (2012/2013) APK PT: 15,19 % (2012/2013) PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) Inflasi (2012): 3,86 % LPE (2012) : 6,21 % IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012): 96,97 % AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup APK SD: 119,31 % (2012/2013) APK SMP: 94,55 % (2012/2013) APK SMA: 67,78 % (2012/2013) APK PT: 15,19 % (2012/2013) 44,3 Juta Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor 12.761.297 BKPP Wilayah II Purwakarta 9.814.207 BKPP Wilayah III Cirebon 6.354.983 BKPP Wilayah IV Garut 15.617.944 Jabar 44.548.431 5 1414

14 Kelompok Usia Tua Kelompok Usia Produktif Kelompok Usia Muda 7,04% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 60 tahun ke atas 63,69% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 15 s.d 59 tahun 29,26% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 0 s.d 14 tahun STUKTUR PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT HASIL FINAL SP2010 Sumber : BPS Prov. Jabar ; olahan Pusdalisbang@2011 STUKTUR PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT HASIL FINAL SP2010 Sumber : BPS Prov. Jabar ; olahan Pusdalisbang@2011 BALITA (0-5Tahun) di Jawa Barat sebesar 9,58% 4 1515

15 Komponen 2 (RLS, IDB) IP (AMH), IK IP (RLS), IDB BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan TimurBKPP IV Bandung Raya ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2012 Kluster 2 Komponen 1 (AMH, IK) Kab. Ciamis Kota Banjar Kluster 1 Kluster 3 Tidak ada prioritas IP (RLS) 1616

16 3. Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 1919

17 VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 : “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 : “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” MAJU berarti : 1.Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri 2.Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian 3.Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien. 4.Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal. 5.Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial MAJU berarti : 1.Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri 2.Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian 3.Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien. 4.Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal. 5.Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial SEJAHTERA berarti : 1.Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha. 2.Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat 3.Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa. 4.Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif. SEJAHTERA berarti : 1.Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha. 2.Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat 3.Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa. 4.Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif. UNTUK SEMUA berarti : 1.Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat 2.Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat 3.Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia 4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat UNTUK SEMUA berarti : 1.Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat 2.Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat 3.Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia 4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat 2121

18 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 2

19 4. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 2323

20 Isu Strategis 2013-2018 1.Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. 2.Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 3.Pengangguran dan ketenagakerjaan. 4.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis 6.Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. 7.Kualitas demokrasi 8.Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana 9.Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 10.Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal 11.Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat 12.Penanggulangan penduduk miskin. 13.Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) 14.Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 15.Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU) 16.Ketahanan Pangan 17.Keamanan dan ketertiban daerah 20 2424

21 Janji Gubernur 2013-2018 1.PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU 2.BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU 3.REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU 4.MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT 5.ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN 6.REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN 7.PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA 8.PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA 18 Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2013-2018 2525

22 Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018 2727

23 KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan 1.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2.Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3.Penanganan bencana longsor dan banjir 1.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2.Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3.Penanganan bencana longsor dan banjir CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan 1.Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan system hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan 1.Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan system hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan CG 10 Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan kinerja aparatur serta Birokrasi dengan penerapan IPTEK 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan 28

24 TEMATIK KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2013 - 2018 2929

25 2014 2015 2016 2017 2018 TAHAP AWAL TAHAP PENGEMBANGAN TAHAP DIVERSIFIKASI TAHAP PEMANTAPAN TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2013-2018 2008-2013 2005-2008 2018-2023 2023-2025 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahapan Pembangunan Jangka Menengah POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD 7 30

26 5. Kerangka Pendanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 3131

27 1.Memantapkan Kelembagaan; 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi; 3.Koordinasi Pusat-Daerah; 4.Meningkatkan Deviden BUMD; 5.Meningkatkan kepercayaan masyarakat; 6.Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; 7.Meningkatkan pengelolaan asset daerah. 1.Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 2013-2018, MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment) 2.Program implementasi janji Gubernur 3.26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; 4.Common Goals : Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan; 5.Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 6.Fungsi kesehatan, secara bertahap 10%; 7.Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 8.Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10%; 9.Kegiatan multiyears (tahun jamak); 10.Dukungan PON XIX Tahun 2016 11.Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. 12.DAK, DBHCHT, BOS Pusat. A.Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan 1.Penyertaan modal dan penyediaan dana bergulir 3232

28 28 PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018 PAD Murni Pendapatan Lain-lain Yang Sah 43 3535 Total Pendapatan Daerah Dana Perimbangan

29 Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing” Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 3838

30 Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 40

31 Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 4242

32 Misi 4 : “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 44

33 Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 4646

34 34 6. Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 48

35 TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2018 Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : 43.021.826 Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata 2007-2012 : 0,745% per tahun) Tahun 2013-2018 Target Penurunan 1% per tahun 9,80 Jumlah Penduduk (2012) : 44.548.431 Jiwa Capaian Jabar 2009 : 11,96% Target Jabar (RPJMN) : 4,15% – 4,12% Tahun 2014 atau 1,56% per tahun 2018 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN 49

36 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 1. Indeks Pembangunan Manusia Poin73,1973,75 – 74,2574,25 – 74,7574,75 – 75,5075,50 – 76,0076,00 – 77,0077,00 – 78,00 2.Indek Pendidikan Poin 80,2182,7584,6585,5086,0088,0089,00 3.3.Angka Melek HurufPersen96,9797,00 – 97,5097,50 – 98,0098,00 – 98,5098,50 – 99,0099,00 – 99,50 4.4. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun8,158,20 - 8,258,25 - 8,308,30 - 8,508,50 - 8,758,75 - 9,109,10 - 9,50 5.5. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tahun 9,00 – 10,73 9,25 – 11,009,50 – 11,259,75 – 11,5010,25 – 11,7510,75 – 12,0011,50 – 12,50 6.6. APK Sekolah Menengah Persen67,7872,6880,4887,4892,8094,1095,50 7.7.APK Pendidikan Tinggi Persen15,1916 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 2222 - 25 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 1 5050

37 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; 8.Indek Kesehatan Poin 71,0072,6075,6076,5377,0078,0079,00 9.9. AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun68,6068,70 - 68,969 - 69,270 - 70,2570,5 - 7170,75 - 71,571 - 72 Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 10. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI BuahN/A51020253040 11. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas OrangN/A11.400.00012.540.00013.794.00015.173.40016.690.74018.359.814 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga 12.IndeksPemberdayaa n Gender (IDG) Poin68,0869,77072,027373,575 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 1 5151

38 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 1 : Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 1. Skor Pola Pangan Harapan poin70,2727476788082 2. Pencetakan Sawah Baru Ha2004005.000.25.00050.00080.000100.000 Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pertanian 3. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin108,93109 – 110110 – 111111– 112112 - 113113 - 114114 - 116 4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah89130205305415540690 Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen63,7863,80 - 64,0064,00 - 65,0065,00 - 66,0066,00 - 67,0067,00 - 68,0068,00 - 69,00 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 2 5252

39 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 6. PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 21,2521,25 - 21,5021,50 – 22,0022,00 – 24,0024,00 – 26,0026,00 – 28,0028,00 – 30,00 7. PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 21,2521,25 - 21,5021,50 – 22,0022,00 – 24,0024,00 – 26,0026,00 – 28,0028,00 – 30,00 8. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen5,485,5 – 6,06,0 – 6,56,5 - 7,07,0 – 7,57,5 – 8,08 – 8,5 9. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rupiah 52,6876,7285,5595,81107,79121,80138,85 10.Nilai Investasi PMDN Trilyun Rupiah 165,20127.872142,58159,69179,65203,00231,42 11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Trilyun Rupiah 175,2190200210220230250 12. Nilai Investasi/PMTB adhb Trilyun Rupiah 175,20154,18 - 174,2174,2 - 194,2198,6 - 208,6226,4 - 246,4267,2 - 287,2315,3 - 335,3 13.InflasiPersen3,868,5 - 9,56,0 - 7,06,3 - 7,34,5 - 5,54,0 - 5,0 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 2 5353

40 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 14.14. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta Orang N/A5.7506.2507.2507.750 15.Indek Daya beli Poin 60,9364,1764,0064,4565,0065,5066,00 16. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 637.670644.041645.000650.000655.000660.000665.000 Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional 17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,215,2 - 5,85,9 - 6,56,2 - 6,86,3 - 6,9 6,4 – 7,0 18.IndeksGiniPoin0,410,4 - 0,390,38 – 0,370,37 – 0,360,36 – 0,350,35 – 0,340,34 – 0,33 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 2 5454

41 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval Skala 1 - 4 3334444 2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin35,48139,02942,93147,22451,94657,1462.854 3. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,9911,012,113,314,616,117,7 4. Indikator Daya Saing Provinsi Rangkin g 66 – 55 - 44 - 33 - 22 - 1 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK 5. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala 1 - 7 N/A 33,5456 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin46506070758085 3.Indeks Persepsi Korupsi Poin5,115,566,577,58 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 3 5

42 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur 7.Indeks KebahagiaanPoinN/A55 – 5757 – 5959 – 6161 – 6363 – 65 Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum 8. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen54576063656870 9.Indeks DemokrasiPoinN/A66,20 – 66,5066,50 – 67,0067,00 – 67,5067,50 – 68,0068,50 – 69,00 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 3 5656

43 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 1.Jumlah PendudukJiwa 44.548.43 1 45.284.20946.035.92746.800.12347.577.00548.366.78449.169.672 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah PersenN/A36-3737-3838-3939-4141-4343-45 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK) Persen per Tahun 1,793 - 24 - 35 - 46 - 57 - 6 4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi PersenN/A 10,6624,4438,2252,0065,78 5.Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Persen64,5264 - 6666 - 7171 - 7676 - 8181 - 8686 - 90 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 4 5757

44 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 6. Rasio Elektrifikasi Rumah Persen73,5573-7575-7777-7878-7979-8181-83 7. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Persen63,5363-6464-6565-6767-6969-7070-71 8. Cakupan Pelayanan Air Minum Persen51,7654-5858-6363-7070-7373-7474-76 9. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Persen63,2163-63,563,5-6464-6565-6767-6868-69 Sasaran 3 : Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur 10.Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Persen9,69,6-10,410,4-10,810,8-11,211,2-11,711,7-12,312,3-13 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 4 58

45 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 1 : Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.Angka KemiskinanPersen9,528,80 - 7,807,80 - 6,806,80 - 5,905,90– 5,005,00 - 4,10 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen9,089,00 - 8,508,50 - 8,008,00 - 7,507,50 – 7,007,00 - 6,506,50 – 6,00 3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang334,255479,255527,181579,899637,888701,677771.845 4.Jumlah Pekerja AnakOrang574,301562,815551,558540,527529,717519,122508,740 Sasaran 2 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu 5.Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional OrangN/A123345 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 5 59

46 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 201320142015201620172018 Sasaran 3 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata 6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) Ribu Orang N/A7008109501.1001.3001.500 7. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah33357911 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama 8.Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama PoinN/A334455 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 5 6060

47 Target RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bandung No.Indikator Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 201220162018 1.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 76,8677,8978,50 2.2. Rata – rata Lama Sekolah (RLS) 10,6210,3112,00 3.3.Angka Melek Huruf (AMH)99,7299,8099,90 4.Angka Harapan Hidup (AHH) 69,8570,8372,00 5. Daya Beli (Purchasing Power Parity) 644,48649,75651,50 6.Kemiskinan 4,553,503,00 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 9,006,00 8. Tingkat Pengangguran Terbuka 9,208,618,08 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

48 Skenario dan Tahapan Pencapaian Kawasan Lindung Jawa Barat (2010-2018) Skenario dan Tahapan Pencapaian Kawasan Lindung Jawa Barat (2010-2018) Kawasan201020132018 KL dalam KH8,43%12%12,4% KL diluar KH26,72%27%32,6% Total35,20%39%45% Luas (Ha)1,304,1281.470.6711.669.287 LUAS JABAR3.709.528 Ha 6161

49 Kemajuan dalam bidang kesejahteraan, daya saing dan lingkungan, dengan penciri : 1)Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp 28.000.000,- - Rp.30.000.000,-per tahun dibandingkan dengan tahun baseline (2012) mencapai Rp. 21.250.000,-; 2)IPM mencapai 76,5 – 77,0 poin dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota rendah dibandingkan dengan tahun baseline mencapai 73,19 poin; 3)Daya saing Provinsi meningkat menjadi posisi 2 besar di Indonesia; dan 4)Kawasan lindung mencapai 45% untuk mendukung perwujudan Jawa Barat Green Province yang saat ini sudah mencapai 35,20%. Beberapa Kondisi yang diharapkan dari Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Beberapa Kondisi yang diharapkan dari Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Kemajuan di bidang perekonomian, dengan penciri : 1)Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,4 – 7,0% dan didominasi oleh pertumbuhan sektor industri dan pertanian yang memanfaatkan bahan baku lokal; 2)Pasar domestik yang kuat dan mampu bersaing dengan pasar global; 3)Perekonomian desa tumbuh dengan baik sehingga mampu mengurangi laju urbanisasi; 4)Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia. 6262

50 Kemajuan di bidang sosial budaya, dengan penciri : 1)Rata-rata lama sekolah 9 tahun di Jawa Barat dengan fokus di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi, sehingga diharapkan Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten mencapai 9 - 10 tahun dan perkotaan mencapai 10 - 12 tahun, saat ini RLS Jawa Barat sebesar 8,15 tahun ; 2)Kemiskinan mencapai 5,0 - 4,1% dengan disparitas kemiskinan desa kota yang semakin kecil. Daerah yang memiliki keluarga miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor; 3)Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 - 6,0% dibandingkan dengan tahun baseline sebesar 9,08%. Beberapa Kondisi yang diharapkan dari Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Beberapa Kondisi yang diharapkan dari Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Kemajuan di bidang infrastruktur, dengan penciri : 1)Memiliki pelabuhan udara dan laut berskala internasional; 2)Transportasi massal multimoda yang terintegrasi terutama di wilayah metropolitan; 3)Diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kemajuan di bidang pemerintahan, dengan penciri : 1)Pelayanan publik yang efektif dan efisien; 2)Tatakelola pemerintahan yang bermutu dan akuntabel dengan didukung penerapan IPTEK; 3) Aparatur pemerintahan yang profesional; 4)Keterbukaan informasi publik yang lebih luas; 5)Birokrasi berkarakter modern dan meng-global. 6363

51 7. 7. Kebijakan pengelolaan pembangunan 2013-2018 : model hibrida yaitu memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan 6464

52 Jakarta Prov. Jawa Tengah PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT Pangandaran Rancabuaya Surade Palabuhanratu 4 2 5 3 6 Aerocity Kertajati 7 1 Metro Bodebekkarpur Metro Cirebon Raya PKNp Pangan- daran Metro Bandung Raya PKNp Pelabuhan Ratu KEI JAWA NOJALAN TOL 1Cikampek-Palimanan (116 km) 2Bogor Ring Road (11 km) 3Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 4Ciawi-Sukabumi (54 km) 5Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 6Depok-Antasari (21,7 km) 7Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) Jalan Tol Eksisting Rencana Jalan Tol 1.Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat. 2.Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 2013-2018 : YAITU MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 2013-2018 : MODEL HYBRID YAITU MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA PELABUHAN LAUT CIREBON PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU KEI JAWA Cidaun Tegalbuleud Kelapagenep Cariu Sk.makmur Sentul Jalan SNR Rencana Jalan Alternatif Puncak 11 6565 Growth Center

53 TIGA METROPOLITAN DI PROVINSI JAWA BARAT METROPOLITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN BANDUNG RAYA Growth Center Palabuhan Ratu METROPOLITAN CIREBON RAYA Growth Center Pangandaran Koridor Ekonomi Indonesia MP3EI JAWA 19 7272

54 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN METROPOLITAN “Mewujudkan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri; Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern; Metropolitan Cirebon Raya sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah” “Mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya sebagai Penghela Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan, Modernitas, dan Keberlanjutan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat” “Mengakselerasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur-Infrastruktur Strategis yang menghubungkan dan berada di Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat” 20 7373

55 Terdiri atas: 30 kecamatan di Kota Bandung; 4.358.579 penduduk 3 kecamatan di Kota Cimahi; 958.363 penduduk 23 kecamatan di Kabupaten Bandung; 4.641.300 penduduk 11 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat; 2.277.184 penduduk 4 kecamatan di Kabupaten Sumedang; 537.573 penduduk Kriteria Metropolitan : 1.Jumlah Penduduk (median 75.038) 2.Aktivitas Ekonomi (aglomerasi ekonomi) 3.Kawasan Terbangun (urban >25 %; suburban 15-24%) METROPOLITAN BANDUNG RAYA 2025  5 kabupaten/ kota  71 kecamatan  12,8 juta penduduk  total area 196.821 Ha wjpmdm@yahoo.com Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010 23 7676

56 56 8. Arahan Fokus Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 80

57 FOKUS KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018 1)Jabar bebas putus jenjang sekolah, Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun Pendidikan Menengah Universal 12 tahun Membangun 5.000 RKB/tahun negeri/swasta, asrama pesantren/kobong, rehabilitasi ruang kelas; Beasiswa Governor List; Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru; Bantuan kesejahteraan guru, sukwan, honorer, guru madrasah diniyah/penyuluh agama; Bantuan pembangunan kampus, sarana dan prasarana; Bantuan Penyediaan sarana transportasi sekolah. 1)Jabar bebas putus jenjang sekolah, Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun Pendidikan Menengah Universal 12 tahun Membangun 5.000 RKB/tahun negeri/swasta, asrama pesantren/kobong, rehabilitasi ruang kelas; Beasiswa Governor List; Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru; Bantuan kesejahteraan guru, sukwan, honorer, guru madrasah diniyah/penyuluh agama; Bantuan pembangunan kampus, sarana dan prasarana; Bantuan Penyediaan sarana transportasi sekolah. 2)Pendidikan non formal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas, 3)Pendidikan berkebutuhan khusus, 4)Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, Pelayanan Pencegahan dan Pertolongan Korban Trafficking, Pemberdayaan perempuan. 1. PENDIDIKAN 14 80

58 1)Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan, 2)Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, 4)Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, 3)Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa 5)Pembiayaan kesehatan masyarakat. 2. KESEHATAN 1)Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya, 2)Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan, 3. INFRASTRUKTUR 3)Infrastruktur jalan dan perhubungan : Kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota diatas 75%, 5)Kawasan Industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan. 4)Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis : Kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%, 15 81

59 1)Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional, 2)Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani, 3)Jawa Barat bebas rawan pangan, 4)Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan. Industrialisasi perikanan Pansela dan Pantura, 4. EKONOMI PERTANIAN 1)Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta pengurangan kemiskinan, 2)Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi, 3)Pengembangan skema pembiayaan alternatif dan kelembagaan untuk pengembangan usaha/investasi, 5)Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif 4)Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, agroindustri, dan industri manufaktur, 5. EKONOMI NON PERTANIAN 16 82

60 1)Penanganan bencana longsor dan banjir, 2)Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%, 3)Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional. 6. LINGKUNGAN HIDUP 1)Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, 2)Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, 3)Pengembangan destinasi wisata 7. SENI DAN BUDAYA 8. KETAHANAN KELUARGA 1)Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis sosial 2)Pemberdayaan ekonomi keluarga 3)Pemberdayaan perempuan 17 83

61 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE RKPD Jabar -ONLINE


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 Oleh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google