Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN Oleh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 17 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 SISTEMATIKA Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan RPJMD
Kondisi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 Sebagai Tahun Dasar (Baseline) Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Jawa Barat Tahun Kerangka Pendanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun Target Pembangunan Jawa Barat Tahun Kebijakan pengelolaan pembangunan : model hibrida yaitu memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan. Arahan Fokus Pembangunan Jawa Barat Tahun

3 1. Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan RPJMD

4 PENGERTIAN RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode Lima Tahun. RPJMD berisi : Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD dan Program Lintas SKPD serta Program Lintas Kewilayahan, Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif. Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010 2 2

5 DASAR HUKUM TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 3 2

6 DASAR HUKUM SUBSTANSI RPJMD
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur No…. Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Transisi Tahun 2014 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 4 3

7 SKEMA PROSES PENYUSUNAN RPJMD 2013-2018
10 – 11 September 2013 5 4

8 DENGAN PROVINSI BERBATASAN
RPJMD DKI JAKARTA SANDINGAN RPJMD JABAR DENGAN PROVINSI BERBATASAN JAWA BARAT (RPJMN ) ISU STRATEGIS Pengembangan Sistem Transportasi Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembangunan Budaya Multi-Kultur Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan Menurunnya daya dukung lingkungan Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat RPJMD JAWA BARAT ISU STRATEGIS Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Pengangguran dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU) Ketahanan Pangan Keamanan dan ketertiban daerah APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 ,59 7,30 6,0 – 7,0 RPJMD BANTEN ISU STRATEGIS Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, Pelayanan kesehatan masyarakat, Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, Penanganan bencana alam, Pengendalian lingkungan hidup, Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, Pengendalian kependudukan, Pemberdayaan ekonomi, Apresiasi budaya daerah Pemerintahan otonom RPJMD JAWA TENGAH ISU STRATEGIS Pengurangan Kemiskinan; Pengurangan Pengangguran; Pembangunan Infratstuktur; Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah 8 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 17.380,16 5,2 - 5,8 8,5 - 9,5 2018 22.337,85 6,4 – 7,0 4,0 - 5,0 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2012 3.902,08 5,83 7,39 2017 7.820,22 6,00 – 6,50 4,50 – 5,50 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 13.819,25 5,80 7,39 2018 21.430,95 6,20 – 6,70 4,50 – 5,50

9 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
TERHADAP PROGRAM NASIONAL RPJMN 2010 – 2014 RPJMD JAWA BARAT INPRES NOMOR 3 TAHUN (4 P) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; Prioritas 5, Ketahanan Pangan; Prioritas 6, Infrastruktur; Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Prioritas 8, Energi; Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian; Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11) CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10 ,P12, P14) CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11) Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 Pro Environment : CG 6 RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) 9

10 JAWA BARAT GREEN PROVINCE
7 KARAKTER : SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : JUJUR DAN KONSISTEN TANGGUH DAN DISIPLIN KEPELOPORAN DAN KETELADANAN RAMAH DAN BIJAKSANA KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDAWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOROJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Laut Jawa Pel.Cirebon Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Cirebon Raya Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB Pel. Cilamaya Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Bandara Int. Jabar Kertajati Metropolitan Cirebon Raya Tol Kanci-Pejagan BIJB BIJB PROVINSI JAWA TENGAH Pel. Tarumajaya Tol Cikampek-Palimanan Tol CISUMDAWU Metropolitan Bodebek Karpur DKI JAKARTA Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bandung Raya Waduk Jatigede Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Tol Ciranjang-Padalarang Tol SOROJA Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciawi-Sukabumi TPI Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA PKW RANCABUAYA PROVINSI BANTEN Jalan Lintas Selatan Jabar TPI Pelabuhan Ratu Bandara Citarate ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE 10

11 MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH
PENATAAN DAN PERSIAPAN PRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG Tahapan Pembangunan Jangka Panjang TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN : Tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kemiskinan tinggi dan pendidikan yang masih relatif rendah Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dimulai Tahun 2010 ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015 Meningkatan kemampuan IPTEK yang mengacu pada nilai-nilai luhur, terobosan inovasi dan berpandangan maju ke masa depan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur serta kesehatan masyarakat Kebebasan dan stabilitas politik , good governance, modernisasi layanan birokrasi dan penaganan kejahatan internasional Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pembangunan 11 7

12 2. Kondisi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 Sebagai Tahun Dasar (Baseline)

13 Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk 2012 Indonesia : Jiwa Jabar : Jiwa Penduduk Miskin : 9,89 % PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp Juta (adhb) Inflasi (2012) : 3,86 % LPE (2012) : 6,21 % IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012) : 96,97 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD : 119,31 % (2012/2013) APK SMP : 94,55 % (2012/2013) APK SMA : 67,78 % (2012/2013) APK PT : 15,19 % (2012/2013) Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Garut Jabar 14 5

14 STUKTUR PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT HASIL FINAL SP2010
Sumber : BPS Prov. Jabar ; olahan 7,04% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 60 tahun ke atas Kelompok Usia Tua 63,69% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 15 s.d 59 tahun Kelompok Usia Produktif 29,26% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 0 s.d 14 tahun Kelompok Usia Muda BALITA (0-5Tahun) di Jawa Barat sebesar 9,58% 15 4

15 ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2012
Kluster 1 Tidak ada prioritas IP (AMH), IK Komponen 1 (AMH, IK) Kota Banjar IP (RLS), IDB IP (RLS) Kab. Ciamis Kluster 2 Kluster 3 Komponen 2 (RLS, IDB) 16 BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan Timur BKPP IV Bandung Raya

16 3. Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat
Tahun 19

17 “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 : “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” MAJU berarti : Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial SEJAHTERA berarti : Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif. UNTUK SEMUA berarti : Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat 21

18 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 22

19 4. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan
Jawa Barat Tahun 23

20 Isu Strategis 2013-2018 24 Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Pengangguran dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU) Ketahanan Pangan Keamanan dan ketertiban daerah 24

21 Janji Gubernur PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 18 25

22 Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
10 Common Goals 1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU 4 EKONOMI PERTANIAN 5 EKONOMI NON PERTANIAN 6 PENGELOLAAN HIDUP DAN KEBENCANAAN 7 PENGELOLAAN SENI, BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN 8 KETAHANAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN 9 KEMISKINAN, PMKS DAN KEAMANAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Common Goals RPJMD TAHUN 27

23 KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan system hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan CG 10 Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan kinerja aparatur serta Birokrasi dengan penerapan IPTEK Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian 28

24 TEMATIK KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2013 - 2018
WKPP II (wilayah purwakarta) Pengembangan industri manufaktur, Pengembangan industri keramik dan gerabah Pengembangan industri perberasan dan makanan , budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR WKPP III (wilayah cirebon) Pengembangan agribisnis mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan Pelestarian Keraton, wisata sejarah, wisata pilgrimage (ziarah) dan ekowisata Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya WKPP I (wilayah BOGOR ) Pengembangan sentra ternak sapi potong. Pusat budidaya ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global Pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan pengembangan varietas unggul. Pengembangan agrowisata koridor Bogor, Puncak, Cianjur serta wisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Palabuhanratu Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Palabuhanratu dan metropolitan BODEBEK KARPUR WKPP IV (wilayah priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor Pengembangan klaster unggas, dan budidaya ikan air tawar, serta ternak sapi perah, domba Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya. 24 29

25 30 POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD 2018 2017 2016
Tahapan Pembangunan Jangka Menengah TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN 2017 TAHAP PEMANTAPAN 2016 TAHAP DIVERSIFIKASI 2015 TAHAP PENGEMBANGAN MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2014 TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia 30 7

26 5. Kerangka Pendanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018
31

27 KEBIJAKAN PENDANAAN 2013-2018 32 PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
Memantapkan Kelembagaan; Intensifikasi dan ekstensifikasi; Koordinasi Pusat-Daerah; Meningkatkan Deviden BUMD; Meningkatkan kepercayaan masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; Meningkatkan pengelolaan asset daerah. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD , MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment) Program implementasi janji Gubernur 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; Common Goals : Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan; Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; Fungsi kesehatan, secara bertahap 10%; Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10%; Kegiatan multiyears (tahun jamak); Dukungan PON XIX Tahun 2016 Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. DAK, DBHCHT, BOS Pusat. PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal dan penyediaan dana bergulir 32

28 PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
Total Pendapatan Daerah PAD Murni Dana Perimbangan Pendapatan Lain-lain Yang Sah 35 43

29 Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”
Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 38

30 Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”
1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 40

31 Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 42

32 Misi 4 : “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
Yang Berkelanjutan” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 44

33 Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 46

34 6. Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018
48

35 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN
TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata : 0,745% per tahun) Tahun Target Penurunan 1% per tahun 9,80 Jumlah Penduduk (2012) : Jiwa Capaian Jabar 2009 : 11,96% Target Jabar (RPJMN) : 4,15% – 4,12% Tahun 2014 atau 1,56% per tahun 2018 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN 49

36 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 1. Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,19 73,75 – 74,25 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50 75,50 – 76,00 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00 2. Indek Pendidikan 80,21 82,75 84,65 85,50 86,00 88,00 89,00 3. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 4. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun 8,15 8,20 - 8,25 8,25 - 8,30 8,30 - 8,50 8,50 - 8,75 8,75 - 9,10 9,10 - 9,50 5. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota 9,00 – 10,73 9,25 – 11,00 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50 10,25 – 11,75 10,75 – 12,00 11,50 – 12,50 6. APK Sekolah Menengah 67,78 72,68 80,48 87,48 92,80 94,10 95,50 7. APK Pendidikan Tinggi 15,19 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 50

37 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; 8. Indek Kesehatan Poin 71,00 72,60 75,60 76,53 77,00 78,00 79,00 9. AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 68,60 68, ,9 ,2 ,25 70,5 - 71 70, ,5 Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 10. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah N/A 5 10 20 25 30 40 11. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas Orang Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga 12. IndeksPemberdayaa n Gender (IDG) 68,08 69,7 70 72,02 73 73,5 75 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 51

38 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 1. Skor Pola Pangan Harapan poin 70,2 72 74 76 78 80 82 2. Pencetakan Sawah Baru Ha 200 400 5.000. 25.000 50.000 80.000 Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pertanian 3. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 108,93 109 – 110 110 – 111 111– 112 4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah 89 130 205 305 415 540 690 Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 63,78 63, ,00 64, ,00 65, ,00 66, ,00 67, ,00 68, ,00 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 52

39 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6. PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 21,25 21, ,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 7. PDRB Per Kapita (ADHK) 8. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 7,0 – 7,5 7,5 – 8,0 8 – 8,5 9. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rupiah 52,68 76,72 85,55 95,81 107,79 121,80 138,85 10. Nilai Investasi PMDN 165,20 142,58 159,69 179,65 203,00 231,42 11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 175,2 190 200 210 220 230 250 12. Nilai Investasi/PMTB adhb 175,20 154, ,2 174, ,2 198, ,6 226, ,4 267, ,2 315, ,3 13. Inflasi 3,86 8,5 - 9,5 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 53

40 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 14. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta Orang N/A 5.750 6.250 7.250 7.750 15. Indek Daya beli Poin 60,93 64,17 64,00 64,45 65,00 65,50 66,00 16. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional 17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,21 5,2 - 5,8 5,9 - 6,5 6,2 - 6,8 6,3 - 6,9 6,4 – 7,0 18. IndeksGini 0,41 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37 0,37 – 0,36 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 54

41 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval Skala 3 4 2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854 3. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7 4. Indikator Daya Saing Provinsi Rangkin g 6 6 – 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK 5. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala N/A 3,5 5 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 46 50 60 70 75 80 85 Indeks Persepsi Korupsi 5,11 5,5 6,5 7 7,5 8 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 55

42 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur 7. Indeks Kebahagiaan Poin N/A 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum 8. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 54 57 60 63 65 68 70 9. Indeks Demokrasi 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 56

43 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 1. Jumlah Penduduk Jiwa 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen N/A 36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK) Persen per Tahun 1,79 3 - 2 4 - 3 5 - 4 6 - 5 7 - 6 4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 10,66 24,44 38,22 52,00 65,78 5. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 64,52 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 57

44 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6. Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 73,55 73-75 75-77 77-78 78-79 79-81 81-83 7. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 63,53 63-64 64-65 65-67 67-69 69-70 70-71 8. Cakupan Pelayanan Air Minum 51,76 54-58 58-63 63-70 70-73 73-74 74-76 9. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik 63,21 63-63,5 63,5-64 67-68 68-69 Sasaran 3 : Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur 10. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 9,6 9,6-10,4 10,4-10,8 10,8-11,2 11,2-11,7 11,7-12,3 12,3-13 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 58

45 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 8,80 - 7,80 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 9,08 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00 3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang 334,255 479,255 527,181 579,899 637,888 701,677 4. Jumlah Pekerja Anak 574,301 562,815 551,558 540,527 529,717 519,122 508,740 Sasaran 2 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu 5. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional N/A 1 2 3 4 5 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 59

46 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 3 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata 6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) Ribu Orang N/A 700 810 950 1.100 1.300 1.500 7. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah 3 5 7 9 11 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama 8. Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Poin 4 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 60

47 Target RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bandung
No. Indikator Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 2012 2016 2018 1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 76,86 77,89 78,50 2. Rata – rata Lama Sekolah (RLS) 10,62 10,31 12,00 3. Angka Melek Huruf (AMH) 99,72 99,80 99,90 4. Angka Harapan Hidup (AHH) 69,85 70,83 72,00 5. Daya Beli (Purchasing Power Parity) 644,48 649,75 651,50 6. Kemiskinan 4,55 3,50 3,00 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 9,00 6,00 8. Tingkat Pengangguran Terbuka 9,20 8,61 8,08 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

48 Skenario dan Tahapan Pencapaian Kawasan Lindung Jawa Barat (2010-2018)
2013 2018 KL dalam KH 8,43% 12% 12,4% KL diluar KH 26,72% 27% 32,6% Total 35,20% 39% 45% Luas (Ha) 1,304,128 LUAS JABAR Ha 61

49 Beberapa Kondisi yang diharapkan dari
Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Kemajuan dalam bidang kesejahteraan, daya saing dan lingkungan, dengan penciri : Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp ,- - Rp ,-per tahun dibandingkan dengan tahun baseline (2012) mencapai Rp ,-; IPM mencapai 76,5 – 77,0 poin dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota rendah dibandingkan dengan tahun baseline mencapai 73,19 poin; Daya saing Provinsi meningkat menjadi posisi 2 besar di Indonesia; dan Kawasan lindung mencapai 45% untuk mendukung perwujudan Jawa Barat Green Province yang saat ini sudah mencapai 35,20%. Kemajuan di bidang perekonomian, dengan penciri : Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,4 – 7,0% dan didominasi oleh pertumbuhan sektor industri dan pertanian yang memanfaatkan bahan baku lokal; Pasar domestik yang kuat dan mampu bersaing dengan pasar global; Perekonomian desa tumbuh dengan baik sehingga mampu mengurangi laju urbanisasi; Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia. 62

50 Beberapa Kondisi yang diharapkan dari
Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Kemajuan di bidang sosial budaya, dengan penciri : Rata-rata lama sekolah 9 tahun di Jawa Barat dengan fokus di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi, sehingga diharapkan Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten mencapai tahun dan perkotaan mencapai tahun, saat ini RLS Jawa Barat sebesar 8,15 tahun ; Kemiskinan mencapai 5,0 - 4,1% dengan disparitas kemiskinan desa kota yang semakin kecil. Daerah yang memiliki keluarga miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor; Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 - 6,0% dibandingkan dengan tahun baseline sebesar 9,08%. Kemajuan di bidang infrastruktur, dengan penciri : Memiliki pelabuhan udara dan laut berskala internasional; Transportasi massal multimoda yang terintegrasi terutama di wilayah metropolitan; Diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kemajuan di bidang pemerintahan, dengan penciri : Pelayanan publik yang efektif dan efisien; Tatakelola pemerintahan yang bermutu dan akuntabel dengan didukung penerapan IPTEK; Aparatur pemerintahan yang profesional; Keterbukaan informasi publik yang lebih luas; Birokrasi berkarakter modern dan meng-global. 63

51 7. Kebijakan pengelolaan pembangunan : model hibrida yaitu memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan 64

52 PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN : MODEL Hybrid yaitu MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS daerah otonom dan MeTROPOLITAN Jakarta Prov. Jawa Tengah PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT Pangandaran Rancabuaya Surade Palabuhanratu 4 2 5 3 6 Aerocity Kertajati 7 1 Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA Metro Bodebekkarpur Metro Cirebon Raya PKNp Pangan-daran Metro Bandung Raya PKNp Pelabuhan Ratu KEI JAWA PELABUHAN LAUT CIREBON Sentul Cariu Sk.makmur KEI JAWA Di Jawa Barat terdapat 3 Metropolitan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Bodebek, dan Metropolitan Cirebon. Ketiga metropolitan tersebut termasuk kedalam Koridor Ekonomi Indonesia berdasarkan MP3EI. Selain itu terdapat juga Pusat Kegiatan Nasional Provinsi di Pangandaran dan Pelabuhan Ratu sebagai growth center. Untuk rencana jalan tol terdapat 7 ruas jalan tol eksisting dan rencana yang menghubungkan 3 metropolitan. Terdapat rencana pengembangan bandara internasional Kertajati di Majalengka yang berjarak 177 km dari Jakarta melalui Jalan Tol Cikampek-Palimanan dan 60 km dari Bandung melalui jalan tol Cisumdawu. Untuk mendukung rencana tersebut, akan dikembangkan pula kawasan industri di sekitar jalan tol Cikampek-Palimanan dan aerocity yang akan dikembangkan sekitar bandara Kertajati. PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU Tegalbuleud NO JALAN TOL 1 Cikampek-Palimanan (116 km) 2 Bogor Ring Road (11 km) 3 Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 4 Ciawi-Sukabumi (54 km) 5 Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 6 Depok-Antasari (21,7 km) 7 Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) Cidaun Growth Center Kelapagenep Jalan Tol Eksisting Jalan SNR 65 Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Alternatif Puncak

53 TIGA METROPOLITAN DI PROVINSI JAWA BARAT
METROPOLITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN BANDUNG RAYA Growth Center Palabuhan Ratu METROPOLITAN CIREBON RAYA Growth Center Pangandaran Koridor Ekonomi Indonesia MP3EI JAWA Koridor Ekonomi Indonesia MP3EI JAWA 72

54 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN METROPOLITAN
“Mewujudkan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri; Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern; Metropolitan Cirebon Raya sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah” “Mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya sebagai Penghela Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan, Modernitas, dan Keberlanjutan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat” “Mengakselerasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur-Infrastruktur Strategis yang menghubungkan dan berada di Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat” 73

55 METROPOLITAN BANDUNG RAYA 2025
Kriteria Metropolitan : Jumlah Penduduk (median ) Aktivitas Ekonomi (aglomerasi ekonomi) Kawasan Terbangun (urban >25 %; suburban 15-24%) 5 kabupaten/ kota 71 kecamatan 12,8 juta penduduk total area Ha Terdiri atas: 30 kecamatan di Kota Bandung; penduduk 3 kecamatan di Kota Cimahi; penduduk 23 kecamatan di Kabupaten Bandung; penduduk 11 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat; penduduk 4 kecamatan di Kabupaten Sumedang; penduduk Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010 76 23

56 8. Arahan Fokus Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018
80

57 FOKUS KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 1. PENDIDIKAN Jabar bebas putus jenjang sekolah, Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun Pendidikan Menengah Universal 12 tahun Membangun RKB/tahun negeri/swasta, asrama pesantren/kobong, rehabilitasi ruang kelas; Beasiswa Governor List; Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru; Bantuan kesejahteraan guru, sukwan, honorer, guru madrasah diniyah/penyuluh agama; Bantuan pembangunan kampus, sarana dan prasarana; Bantuan Penyediaan sarana transportasi sekolah. Pendidikan non formal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas, Pendidikan berkebutuhan khusus, Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, 80 Pelayanan Pencegahan dan Pertolongan Korban Trafficking, Pemberdayaan perempuan.

58 81 2. KESEHATAN 3. INFRASTRUKTUR
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan, Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, Pembiayaan kesehatan masyarakat. 3. INFRASTRUKTUR Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya, Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan, Infrastruktur jalan dan perhubungan : Kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota diatas 75%, Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis : Kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%, Kawasan Industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan. 81

59 82 4. EKONOMI PERTANIAN 5. EKONOMI NON PERTANIAN
Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional, Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani, Jawa Barat bebas rawan pangan, Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan. Industrialisasi perikanan Pansela dan Pantura, 5. EKONOMI NON PERTANIAN Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta pengurangan kemiskinan, Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi, Pengembangan skema pembiayaan alternatif dan kelembagaan untuk pengembangan usaha/investasi, Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, agroindustri, dan industri manufaktur, Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif 82

60 83 6. LINGKUNGAN HIDUP 7. SENI DAN BUDAYA 8. KETAHANAN KELUARGA
Penanganan bencana longsor dan banjir, Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%, Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional. 7. SENI DAN BUDAYA Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, Pengembangan destinasi wisata 8. KETAHANAN KELUARGA Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis sosial Pemberdayaan ekonomi keluarga Pemberdayaan perempuan 83

61 KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google