Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh : Ir. H. Husain Achmad, MM Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SINERGITAS PERENCANAAN PROVINSI dengan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh : Ir. H. Husain Achmad, MM Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SINERGITAS PERENCANAAN PROVINSI dengan."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan oleh : Ir. H. Husain Achmad, MM Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SINERGITAS PERENCANAAN PROVINSI dengan KABUPATEN dan KOTA

2 SISTEMATIKA 1.Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan 2.Pokok-Pokok Rencana Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013 – Sinergi dengan Kabupaten dan Kota

3 1. DASAR HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 DASAR HUKUM TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN 1)Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2)Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3)Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4)Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5)Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 7)Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 1)Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2)Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3)Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4)Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5)Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 7)Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat

5 DASAR HUKUM SUBSTANSI PERENCANAAN 1)Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2)Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun )Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4)Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun )Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun )Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat )Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2)Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun )Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4)Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun )Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6)Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun )Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

6 PENDAHULUAN 1

7 Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : Penduduk 2012 Indonesia : Jiwa Jabar : Jiwa Penduduk Miskin : 9,89 % PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp Juta (adhb) Inflasi (2012) : 3,86 % LPE (2012) : 6,21 % IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012): 96,97 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD : 119,31 % (2012/2013) APK SMP : 94,55 % (2012/2013) APK SMA : 67,78 % (2012/2013) APK PT : 15,19 % (2012/2013) PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp Juta (adhb) Inflasi (2012) : 3,86 % LPE (2012) : 6,21 % IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012): 96,97 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD : 119,31 % (2012/2013) APK SMP : 94,55 % (2012/2013) APK SMA : 67,78 % (2012/2013) APK PT : 15,19 % (2012/2013) 44,3 Juta Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Garut Jabar

8  Daya saing Jabar kuat, menempati peringkat 6

9 Komponen 2 (RLS, IDB) IP (AMH), IK IP (RLS), IDB BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan TimurBKPP IV Bandung Raya ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2011 (DATA 2010) Kluster 2 Komponen 1 (AMH, IK) Kab. Ciamis Kota Banjar Kluster 1 Kluster 3 Tidak ada prioritas IP (RLS) Diolah oleh : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

10 Kab. Majalengka

11

12 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN;

13 Pokok-Pokok Rencana Pembangunan Jawa Barat Tahun

14 VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 : “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 : “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” MAJU berarti : 1.Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri 2.Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian 3.Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien. 4.Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal. 5.Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial MAJU berarti : 1.Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri 2.Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian 3.Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien. 4.Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal. 5.Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial SEJAHTERA berarti : 1.Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha. 2.Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat 3.Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa. 4.Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif. SEJAHTERA berarti : 1.Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha. 2.Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat 3.Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa. 4.Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif. UNTUK SEMUA berarti : 1.Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat 2.Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat 3.Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia 4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat UNTUK SEMUA berarti : 1.Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat 2.Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat 3.Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia 4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat

15 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 21

16 DELAPAN JANJI KAMPANYE GUBERNUR 1.PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. 2.BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU 3.REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU 4.MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT 5.ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN 6.REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN 7.PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA 8.PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA TAHUN

17 Common Goals RPJMD TAHUN

18 KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan 1.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2.Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3.Penanganan bencana longsor dan banjir 1.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2.Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3.Penanganan bencana longsor dan banjir CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan 1.Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan system hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan 1.Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan system hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan 24

19 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN (Permendagri No. 54 Tahun 2010) MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Baseline Tahun Baseline Indikator : 1.Indeks Pembangunan Manusia 2.Angka Melek Huruf 3.Angka Rata-rata Lama Sekolah 4.APK Sekolah Menengah 5.APK Pendidikan Tinggi 6.AHH (Angka Harapan Hidup) 7.Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI 8.Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas Sasaran MISI 1)Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 2)Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata; 3)Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK;

20 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN (Permendagri No. 54 Tahun 2010) MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Tahun Baseline Tahun Baseline Sasaran MISI 1.Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur; 2.Meningkatnya daya saing usaha pertanian; 3.Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; 4.Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan; 5.Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional. Indikator : 1.Nilai Tukar Petani (NTP) 2.Skor Pola Pangan Harapan 3.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4.Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha 5.Daya Beli Masyarakat 6.PDRB Per Kapita 7.Laju Pertumbuhan Ekspor 8.Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 9.Nilai Investasi/PMTB adhb 10.Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 11.Nilai Investasi/PMTB adhb 12.Inflasi 13.Laju Pertumbuhan Ekonomi 14.Indeks Gini

21 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN (Permendagri No. 54 Tahun 2010) MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Tahun Baseline Tahun Baseline Sasaran Misi 1.Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan; 2.Meningkatnya kualitas pemanfaatan IPTEK untuk efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan; 3.Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur; 4.Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum. Indikator : 1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah 2.Jumlah Penerbitan Perijinan 3.Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan 4.Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 5.Indeks Demokrasi 6.Indeks Keterbukaan Informasi Publik 7.Indeks Persepsi Korupsi 8.Pendapatan Asli Daerah 9.Indeks Kebahagiaan 10.Indeks Daya Saing Provinsi

22 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN (Permendagri No. 54 Tahun 2010) MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Tahun Baseline Tahun Baseline Sasaran Misi 1.Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana; 2.Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; 3.Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Indikator : 1.Jumlah Penduduk 2.Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 3.Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 4.Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 5.Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) 6.Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 7.Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 8.Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 9.Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 10.Cakupan Pelayanan Air Minum 11.Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

23 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN (Permendagri No. 54 Tahun 2010) MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Tahun Baseline Tahun Baseline Sasaran Misi 1.Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2.Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu; 3.Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata; 4.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama; 5.Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial Indikator : 1.Angka Kemiskinan 2.Tingkat Pengangguran Terbuka 3.Jumlah PMKS yang ditangani 4.Jumlah Pekerja Anak 5.Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 6.Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional 7.Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional 8.Indeks Pemberdayaan Gender

24 STRATEGI PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN

25 AKADEMISI KOMUNITAS OPD/Biro PROVINSI SATU PERENCANAAN JABAR : FORM ISIAN OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA140 RESES DPRD PROVINSI/DESA/AKADEMISI/DUNIA USAHA/KOMUNITAS10 UMUM SETWAN Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan Desa/Kelurahan PEMERINTAH Kab/Kota DUNIA USAHA Reses DPRD Provinsi rkpdjabaronline 2101

26 PKN Cirebon PKN Cekungan Bandung PKN BODEBEK KARPUR PKNp Pelabuhan Ratu PKNp Pangandaran Pusat Industri kreatif (Bandung) Pusat Beras Pandan Wangi (Cianjur) Pusat Benih Ikan Air Tawar (Sukabumi) Pusat Pengembangan Wisata (Bogor,dan Puncak) Pusat Perikanan Budidaya (Purwakarta,Subang) Pusat Agribisnis (Pantura) KEK Industri (Bekasi) Pusat Batik dan Rotan (Cirebon) Pusat Unggas (Ciamis) Pusat Industri Kreatif (Tasikmalaya) Pengembangan Taman Hutan Raya (Ciremai) PUSAT EKONOMI DAN INOVASI JAWA BARAT

27 PETA INDUSTRI UNGGULAN KAB./KOTA DI JAWA BARAT Kab.Bekasi : 1.Pakaian jadi 2.Boneka 3.Komponen Kota Bekasi : 1. Pakaian jadi. 2. Keraj.Kayu 3. Perhiasan Kab.Karawang : 1.Mesin & Komponen 2. Pakaian jadi. 3. Mak. Olahan Kota Depok : 1.Pakaian jadi. 2.Ind. Telematika 3.Mak. Olahan Kab.Bogor : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Ind. Tas 3. Alas Kaki 4. Mak. Olahan Kab.Sukabumi : 1. Batu Aji. 2. Keraj. Kayu. 3. Komponen & MEsin 4. Bola Sepak 5. Mak. Olahan Kota Bogor : 1. Pakaian jadi. 2. Bordir 3.Ind. Tas 4. Keramik 5. Mak. Olahan Kab. Cianjur : 1. Furniture kayu 2. Kerajinan logam 3. Komponen Logam 4. Sutera. 5. Mak. Olahan Kota Bandung : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Alas kaki. 3. Elektronika 4. Rajut 5. Ind. Telematika 6. Komponen 7. Mak. Olahan Kota Sukabumi : 1. Keraj. Kayu. 2. Mak. Olahan Kab.Subang : 1. Keraj.Kayu 2. Komponen Kab.Purwakarta: 1.Keramik 2.Mak. Olahan Kota Tasikmalaya : 1. Bordir. 2.Keraj.Pandan& Mendong 3. Kelom geulis 4. Batik 5. Mak. Olahan Kab.Tasikmalaya : 1. Bordir. 2. Keraj.Pandan & Mendong 3. Kelom Geulis. 4. Mak. Olahan Kab.Ciamis : 1. Ijuk. 2. Furniture Kayu Kelapa 3. Mak. Olahan 4. Batik Kab.Majalengka : 1. Bola Sepak 2. Bata,Genteng 3. Kerajinan Rotan 4. Batu Alam Kab.Majalengka : 1. Bola Sepak 2. Bata,Genteng 3. Kerajinan Rotan 4. Batu Alam Kab.Kuningan : 1. Kerjajinan Rotan 2. Minyak Atsiri. 3. Mak. Olahan Kab.Indramayu: 1.Batik 2.Kerajinan Rotan 3. Mak. Olahan Kab.Cirebon : 1. Furniture Rotan 2. Batik 3. Batu Alam 4. Mak. Olahan Kota Cirebon : 1. Furniture Rotan 2. Kaca Patri 3. Kerajinan Rotan Kota Cimahi : 1. Pakaian jadi 2. Ind. Telematika. 3. Mak. Olahan Kab. Garut : 1. Kulit & Produk Kulit 2. Batik. 3. Sutera. 4. Minyak Atsiri 5. Mak. Olahan Kab.Bandung : 1.Tekstil & Produk Tekstil 2.Alaskaki 3. Komponen. 4. Boneka 5. Mak. Olahan Kota Banjar : 1. Meubel Akar Kayu Kab.Sumedang : 1. Kerajinan Kayu 2. Furniture Kayu 3. Mak. Olahan

28 Jakarta Prov. Jawa Tengah PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT Pangandaran Rancabuaya Surade Palabuhanratu Aerocity Kertajati 7 1 Metro Bodebekkarpur Metro Cirebon Raya PKNp Pangan- daran Metro Bandung Raya PKNp Pelabuhan Ratu KEI JAWA NOJALAN TOL 1Cikampek-Palimanan (116 km) 2Bogor Ring Road (11 km) 3Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 4Ciawi-Sukabumi (54 km) 5Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 6Depok-Antasari (21,7 km) 7Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) Jalan Tol Eksisting Rencana Jalan Tol 1.Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat. 2.Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya STRATEGI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN : YAITU MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN : MODEL HYBRID YAITU MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA PELABUHAN LAUT CIREBON PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU KEI JAWA Cidaun Tegalbuleud Kelapagenep Cariu Sk.makmur Sentul Jalan SNR Rencana Jalan Alternatif Puncak

29 Sinergi dengan Kabupaten dan Kota 3

30 30 Menurut UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PUSAT PUSAT Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional Provinsi Provinsi Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dalam wilayah provinsi Kab/Kota Kab/Kota Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota) Sumber Kementrian Dalam Negeri URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN

31 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN TERHADAP PROGRAM NASIONAL 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; RPJMD JAWA BARAT RPJMD JAWA BARAT CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10,P12, P14) 10.CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11) 1.CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10,P12, P14) 10.CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11) RPJMN 2010 – Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 2.Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 4.Pro Environment : CG 6 1.Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 2.Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 4.Pro Environment : CG 6 INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 (4 P) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs 25

32 Catatan: Diacu : hal-hal yang dianggap mendasar harus identik Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD DIACU Pedoman Dijabarkan Pedoman DIPERHATIKAN Dijabarkan Pedoman Diacu DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

33 Rancangan Awal RPJMD oleh Bappeda Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Masukan Rancangan Renstra SKPD Musrenbang RPJMD Perumusan Rancangan Akhir RPJMD hasil Musrenbang RPJMD RPJMD Kab/Kota ditetapkan menjadi perda setelah berkonsultasi dengan Bappeda Provinsi Keterangan : Gubernur, Walikota/Bupati menyebarluaskan Perda tentang RPJMD Memperhatikan RPJM Nas/RPJM Prov (untuk Kabupaten/Kota), kondisi lingkungan strategis di daerah hasil evaluasi terhadap pelaksaaan RPJMD periode sebelumnya PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) RPJP Daerah Berpedoman

34 TEMATIK KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN

35 ISU STRATEGIS/USULAN KEWILAYAHAN BKPP WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI 1.Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi) untuk Solusi Kesejahteraan 2.Peningkatan Daya Beli 3.Rawan Pangan dan Pemanfaatan Lahan yang Kurang Produktif 4.Komoditi Unggulan 5.Pelabuhan Perikan 6.Bantuan Proses Ijin Usaha serta Modal Usaha bagi KUMKM melalui KCR 7.Investasi Lebih Kondusif 8.Pengendalian Lahan Sawah Berkelanjutan 9.Lumbung Padi Nasional dan Surplus 10 Jt Ton Beras Tahun Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 11.Penetapan Kawasan Destinasi Wisata Dunia dan Pencetakan Pemandu Wisata 12.Regenerasi dan Pencitraan Petani BIDANG EKONOMI 1.Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi) untuk Solusi Kesejahteraan 2.Peningkatan Daya Beli 3.Rawan Pangan dan Pemanfaatan Lahan yang Kurang Produktif 4.Komoditi Unggulan 5.Pelabuhan Perikan 6.Bantuan Proses Ijin Usaha serta Modal Usaha bagi KUMKM melalui KCR 7.Investasi Lebih Kondusif 8.Pengendalian Lahan Sawah Berkelanjutan 9.Lumbung Padi Nasional dan Surplus 10 Jt Ton Beras Tahun Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 11.Penetapan Kawasan Destinasi Wisata Dunia dan Pencetakan Pemandu Wisata 12.Regenerasi dan Pencitraan Petani BIDANG FISIK 1.Perbaikan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha; Jalan Menuju Sentra Pertanian, Wisata dan Industri Manufaktur. 2.Jalan Tol CISUMDAWU dan Tol CIKAPALI 3.BIJB dan Aerocity Kertajati 4.Transportasi Massal Perkotaan dan Reaktivasi Kereta Api 5.Bendungan Kuningan 6.Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan; Permukiman Vertikal 7.Persampahan, RUTILAHU dan Air Bersih 8.Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang Metropolitan Cirebon Raya 9.Pengembangan Kawasan Industri Hijau 10.Elektrifikasi Rumah Tangga 11.Valuasi dan Pengelelolaan Sumber Daya Alam 12.Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian 13.Jasa Lingkungan Pemanfaat Air Cimanuk 14.Pengendalian Banjir Cileuncang pada Pusat-Pusat Kota 15.Pencegahan dan Pengendalian Dampak Limbah Industri 16.GRLK Pesisir Pantai Utara 17.Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya BIDANG PEMERINTAHAN 1.Tata Kelola Pengembangan METROPOLITAN CIREBON RAYA 2.Manajemen Desa Pesisir Pantai Utara 3.Pengendalian Keamanan dan TANTRIBUM 4.Proporsi Bagi Hasil Pajak Ekspor 5.Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional. BIDANG SOSIAL BUDAYA : 1.Pelayanan Akses Pendidikan Gratis SD/MI- SLTA/MA, RKB Negeri/Swasta, Asrama/Kobong, Kesejahteraan Guru, Pendidikan Misi Khusus (SMP dan SMK IPM), Transportasi Anak Sekolah serta Pendidikan Inklusif 2.Beasiswa dan Bantuan Tugas Akhir untuk Mahasiswa dan Kerjasama Riset 3.Pelayanan Kesehatan antara Kota dan Kabupaten, Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di RS Kab/Kota dan Gedung UGD di Kecamatan 4.Penanganan Pengangguran serta Lapangan Kerja 5.Pemugaran Keraton, Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian Budaya Lokal 6.Penanganan terpadu untuk Balita dan Lansia 7.Penanganan Kemiskinan dan PMKS 8.Pembangunan Stadion Olahraga 9.Sarana untuk Gelar Karya dan Ekspresi Pemuda di Kab/Kota 10.Penanganan Dampak Sosial Pembambungan Waduk Jatigede 11.Rendahnya RLS dan Daya Beli 12.Perlindungan Tenaga Kerja dan Bantuan Hukum di Luar Negeri 13.Kesejahteraan Guru dan Tenaga Medis antar Provinsi 14.Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan SMK dan Politeknik Orientasi Industri dan Aerocity. 15.Penanganan Masyarakat Ex- Tenaga Kerja Industri 16.Pencegahan Penyakit Menular (Kusta, TBC, Hepatitis C dan HIV-AIDS) 17.Kelestarian Komunikasi Kultural antar Permukiman sepanjang Jalan TOL BIDANG SOSIAL BUDAYA : 1.Pelayanan Akses Pendidikan Gratis SD/MI- SLTA/MA, RKB Negeri/Swasta, Asrama/Kobong, Kesejahteraan Guru, Pendidikan Misi Khusus (SMP dan SMK IPM), Transportasi Anak Sekolah serta Pendidikan Inklusif 2.Beasiswa dan Bantuan Tugas Akhir untuk Mahasiswa dan Kerjasama Riset 3.Pelayanan Kesehatan antara Kota dan Kabupaten, Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di RS Kab/Kota dan Gedung UGD di Kecamatan 4.Penanganan Pengangguran serta Lapangan Kerja 5.Pemugaran Keraton, Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian Budaya Lokal 6.Penanganan terpadu untuk Balita dan Lansia 7.Penanganan Kemiskinan dan PMKS 8.Pembangunan Stadion Olahraga 9.Sarana untuk Gelar Karya dan Ekspresi Pemuda di Kab/Kota 10.Penanganan Dampak Sosial Pembambungan Waduk Jatigede 11.Rendahnya RLS dan Daya Beli 12.Perlindungan Tenaga Kerja dan Bantuan Hukum di Luar Negeri 13.Kesejahteraan Guru dan Tenaga Medis antar Provinsi 14.Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan SMK dan Politeknik Orientasi Industri dan Aerocity. 15.Penanganan Masyarakat Ex- Tenaga Kerja Industri 16.Pencegahan Penyakit Menular (Kusta, TBC, Hepatitis C dan HIV-AIDS) 17.Kelestarian Komunikasi Kultural antar Permukiman sepanjang Jalan TOL

36 PETA LOKASI MP3EI DI JAWA BARAT Berdasarkan Kategori Institusi Pelaksana Proyek PEMERINTAH BUMN SWASTA CAMPURAN 17 Projek 1 belum ada kejelasan (PM) 13 Projek 6 belum ada kejelasan (PM) 13 Projek 9 belum ada kejelasan (PM) 6 Projek 6 Projek Pembangunan PLTU Palabuhan Ratu 1050 MW (3 x 350 MW) Rp Miliyar Pembanguna n Jalan Tol Depok- Antasari 21,55 km Rp Milyar Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km Rp Milyar Pembangunan Blok PLTGU Muara Tawar Rp Milyar Pembangunan Jalan Tol Cimanggis- Cibitung 25,39 km; Rp Milyar Pembangunan Blok PLTU Indramayu Rp Milyar Pembangunan PLTG Sunyaragi 600 MW(Kota Cirebon) Rp Milyar Pembangunan Jalan Tol Bandung - Pasir Koja - Soreang, 10,57 km Rp Milyar Pembangunan transmisi di Jawa Barat sampai dengan 2015; terdapat 2337 KMS (di Jabar 1991 Kms) Rp Milyar Pengembangan PLTP Kamojang Unit 5, 1 x 30 MW (Kabupaten Bandung) Rp. 960 Milyar Pembangunan Waduk Santosa, Cibatarua, Cilaki, dan Cisangkuy (1.400 l/s). Rp. 163 Milyar Pembangunan Elektrifikasi CITAYAM-NAMBO 20 km track (reaktivasi dan revitalisasi) Rp. 304 Milyar Penyediaan SPAM REGIONAL JATIGEDE (6.000 l/s)-BOT Rp Milyar Pembangunan BANDARA KERTAJATI (Kabupaten Majalengka) Rp Milyar Pembanguna n Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Rp Miliyar Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x260 MW), Upper Cisokan di Jawa Barat (Kab. Bandung Barat dan Kab. Cianjur) Rp Miliyar Pembangunan Jalan Tol Trans Java (Segmen/Ruas Cikopo –Palimanan) Rp Milyar Pembangunan Jalan Tol Cileunyi­- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), 60,10 km. Rp Milyar Pembangunan tol Terusan Pasteur- Ujung Berung- Cileunyi. Rp Milyar Pembangunan Elektrifikasi CITAYAM-NAMBO 20 km track Rp. 304 Milyar Penyediaan SPAM Kota Bekasi Rp. 522 Milyar Pembangunan rel Manggarai-Bekasi double double track, Bekasi- Cikarang Eletrifikasi ; Rp Milyar Pembangunan CITARUM WATER MANAGEMENT PROGRAM Rp Milyar Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi dan Karawang (Kanal Tarum Barat l/s – BOT Rp Milyar Pembangunan 4 Pabrik Baru (3 di Kab. Karawang; 1 di Kab. Bekasi) untuk Industri Transportasi Darat Rp Milyar

37 Metropolitan Bodebek Karpur dengan sektor unggulan Industri manufaktur, perdagangan, dan jasa Metropolitan Cirebon Raya dengan sektor unggulan wisata dan industri kerajinan Pelabuhan Cilamaya dan Cirebon sebagai simpul distribusi Rencana Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka Kawasan industri, minyak dan gas Kawasan pertanian pangan berkelanjutan KONSEP PENGEMBANGAN JAWA BARAT WILAYAH UTARA Perda No.7 Tahun 2012

38 PELABUHAN LAUT CIREBON OPTIMASI BANDARA NUSAWIRU REAKTIVASI K.A. BANJAR-CIJULANG Rp ,- PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI Rp ,- PEMBANGUNAN TOL CISUMDAWU Rp ,- PEMBANGUNAN TOL SOROJA Rp ,- PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE Rp ,- RENCANA TOL CIKAPALI Rp ,- PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA Rp ,- OPTIMASI BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA Rp ,- TPA SARIMUKTI DAN LEUWIGAJAH Rp ,- PEMBANGUNAN TPA NAMBO Rp ,- TPA LEGOKNANGKA Rp ,- OPTIMASI JALUR LINTAS SELATAN Rp ,- PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU PEMBANGUNAN TOL CIRANJANG- PADALARANG Rp ,- 1. REAKTIVASI K.A. BANDUNG-JATINANGOR 2. MONORAIL KOTA BANDUNG RENCANA BANDARA CITARATE Rp ,- PEMBANGUNAN TOL CIAWI-SUKABUMI Rp ,- TRANSMISI LISTRIK JAWA-BALI OPTIMASI BANDARA CAKRABHUANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI JAWA BARAT PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI CIKARANG Rp ,- RENCANA TOL KOTA BANDUNG Rp ,- PEMBANGUNAN TOL CIKARANG-TJ.PRIOK Rp ,- Eksisting Pelaksanaan Pemb Masih Rencana PEMBANGUNAN WADUK SADAWARNA Rp ,- RENCANA PELABUHAN LAUT TARUMAJAYA JALUR JAKARTA-CIBADAK- CIKIDANG- PALABUHANRATU Rp ,- PENINGKATAN JALUR BANDUNG - PANGALENGAN - RANCABUAYA Rp ,- REAKTIVASI K.A. BANDUNG-SOREANG Rp ,- JALUR SNR PANGANDARAN -CIAMIS-CIKIJING- KUNINGAN-CIREBON JALUR ARTERI JABAR SELATAN Rancabuaya

39 T O L C I S U M D A W U Bandara Internasional Jawa Barat Seksi VI Ujungjaya – Dawuan Panjang:4 km Luas:8,34Ha Rancakalong Sumedang Cimalaka Legok Ujung Jaya Seksi IV Cimalaka - Legok Panjang: 7 km Luas: 75,77 Ha Seksi V Legok - Ujungjaya Panjang:16,35 km Luas:216,91Ha Seksi II Rancakalong – Sumedang Panjang: 17,5 km Luas:255,05 Ha Seksi III Sumedang – Cimalaka Panjang: 3,7 km Luas : 105,44 Ha Seksi 0 Akses Cileunyi Luas: 6 ha Seksi I Cileunyi – Rancakalong Panjang: 11,55 km Luas: 166,50 ha JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG - DAWUAN Data Teknis Konstruksi pada seksi I telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan akan dilanjutkan pada seksi II mulai awal INFORMASI TERKINI

40 BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI GAMBARAN UMUM BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT Luas: Ha Lokasi: Kecamatan Kertajati Kab. Majalengka Koordinat Geografis: ’ 27,89’’ LS ; ’ 27,44’’ BT Akses Ke bandara: Jalan Tol Cisumdawu dan Kereta Api Bdg-Rancaekek-tanjungsari- kertajati Jarak Bandung – Bandara: 110 Km Jarak Jakarta – Bandara: 300 Km Kapasitas Penumpang:27 Juta Orang per Tahun Kapasitas Kargo: Ton per Tahun Total Biaya:Rp. 8,299 Trilyun GAMBARAN UMUM BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT Luas: Ha Lokasi: Kecamatan Kertajati Kab. Majalengka Koordinat Geografis: ’ 27,89’’ LS ; ’ 27,44’’ BT Akses Ke bandara: Jalan Tol Cisumdawu dan Kereta Api Bdg-Rancaekek-tanjungsari- kertajati Jarak Bandung – Bandara: 110 Km Jarak Jakarta – Bandara: 300 Km Kapasitas Penumpang:27 Juta Orang per Tahun Kapasitas Kargo: Ton per Tahun Total Biaya:Rp. 8,299 Trilyun Konsep Kertajati Aerocity AIRPORT Kebutuhan lahan (1.800 ha) AEROCITY Kebutuhan lahan (3.200 ha) AIR PORT Kebutuhan lahan (1.800 ha) Ke Jakarta Ke Cirebon

41 Capaian IPM kab di wilayah ini yaitu Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kab Majalengka dan Kab Kuningan MASIH DIBAWAH capaian IPM Jabar. LPE kab/kota di wilayah ini DIBAWAH LPE Jabar. Persentase penduduk miskin di 5 kab/kota di wilayah ini MASIH DIATAS 10 %. Hanya TPT Kab Majalengka dan Kab Kuningan DIBAWAH TPT Jabar (< 10%). Kontribusi PDRB sebesar 13,71% terhadap nilai total PDRB 26 kab/kota di Jabar. 14,27% penduduk Jabar tahun 2012 berada di wilayah Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Kuningan dan Kota Cirebon. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH III CIREBON

42 BKPP I Wil. Bogor : 6 kab/kota BKPP II Wil. Purwakarta : 5 kab/kota BKPP III Wil. Cirebon : 5 kab/kota BKPP IV Wil. Priangan : 10 kab/kota

43 POSTUR PENDANAAN APBD & APBN KAB/KOTA BKPPW III CIREBON TAHUN ANGGARAN 2012 Dalam Juta Rp KAB/KOTA VOLUME APBD PAD (MURNI) APBN BANTUAN PROVINSI *) Bagi Hasil Provinsi Bantuan Keuangan KAB. CIREBON KOTA. CIEBON KAB. INDRAMAYU KAB. KUNINGAN KAB. MAJALENGKA Dana Bantuan Provinsi Khusus Kabupaten Majalengka Dana Bantuan Provinsi Khusus Kabupaten Majalengka

44 Kemajuan dalam bidang kesejahteraan, daya saing dan lingkungan, dengan penciri : 1)Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp ,- - Rp ,-per tahun dibandingkan dengan tahun baseline (2012) mencapai Rp ,-; 2)IPM mencapai 76,5 – 77,0 poin dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota rendah dibandingkan dengan tahun baseline mencapai 73,19 poin; 3)Daya saing Provinsi meningkat menjadi posisi 2 besar di Indonesia; dan 4)Kawasan lindung mencapai 45% untuk mendukung perwujudan Jawa Barat Green Province yang saat ini sudah mencapai 35,20%. Sosok Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Kemajuan di bidang perekonomian, dengan penciri : 1)Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,4 – 7,0% dan didominasi oleh pertumbuhan sektor industri dan pertanian yang memanfaatkan bahan baku lokal; 2)Pasar domestik yang kuat dan mampu bersaing dengan pasar global; 3)Perekonomian desa tumbuh dengan baik sehingga mampu mengurangi laju urbanisasi; 4)Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia.

45 Kemajuan di bidang sosial budaya, dengan penciri : 1)Rata-rata lama sekolah 9 tahun di Jawa Barat dengan fokus di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi, sehingga diharapkan Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten mencapai tahun dan perkotaan mencapai tahun, saat ini RLS Jawa Barat sebesar 8,15 tahun ; 2)Kemiskinan mencapai 5,0 - 4,1% dengan disparitas kemiskinan desa kota yang semakin kecil. Daerah yang memiliki keluarga miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor; 3)Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 - 6,0% dibandingkan dengan tahun baseline sebesar 9,08%. Sosok Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018 Kemajuan di bidang infrastruktur, dengan penciri : 1)Memiliki pelabuhan udara dan laut berskala internasional; 2)Transportasi massal multimoda yang terintegrasi terutama di wilayah metropolitan; 3)Diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kemajuan di bidang pemerintahan, dengan penciri : 1)Pelayanan publik yang efektif dan efisien; 2)Tatakelola pemerintahan yang bermutu dan akuntabel dengan didukung penerapan IPTEK; 3) Aparatur pemerintahan yang profesional; 4)Keterbukaan informasi publik yang lebih luas; 5)Birokrasi berkarakter modern dan meng-global.

46 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMD AWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOR OJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Bandung Raya Palabuhanrat u Pangandara n BIJB 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede Bandara Int. Jabar Kertajati Jalan Lintas Selatan Jabar Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Pel. Cilamaya DKI JAKARTA Pel. Tarumajaya Tol SOR OJA Metropolitan Bandung Raya Tol CISUMDA WU Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Metropolitan Cirebon Raya PKW RANCABUAYA PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu BIJB Tol Cikampek- Palimanan Bandara Citarate Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Metropolitan Cirebon Raya PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bodebek Karpur PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA BIJB Laut Jawa 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:

47 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022)  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE RKPD Jabar -ONLINE

48 PROVINSI JAWA BARAT SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (SK-Gub.Samsat Nomor : 611.1/Kep.269-AdmRek/2012) Jalan Braga No.137 Gedung Kertamukti Telp (022) Fax. (022) Bandung PROVINSI JAWA BARAT SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (SK-Gub.Samsat Nomor : 611.1/Kep.269-AdmRek/2012) Jalan Braga No.137 Gedung Kertamukti Telp (022) Fax. (022) Bandung PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

49 DESA CIPAKU: Elevasi Bawah (+160 s/d +220) Penduduk Genangan : 699 iwa Permendagri : 392 KK Tidak Terkait : 307 KK DESA PAKUALAM Elevasi Menengah (+225 s/d +240) Penduduk Genangan : 661 KK Permendagri : 416 KK Tidak Terkait : 245 KK DESA KARANGPAKUAN Elevasi Menengah (+225 s/d +240) Penduduk Genangan : 4 KK Permendagri :.4 KK DESA CIBOGO Elevasi Menengah (+225 s/d +240) Terkait Perpres: 837 KK Pddk.Eksisting Genangan : 777 KK DESA PAJAGAN: Elevasi Bawah (+160 s/d +220) Penduduk Genangan : Tidak ada DESA JATIBUNGUR: Elevasi Bawah (+160 s/d +220) Penduduk Genangan:. 546 KK Permendagri : 287 KK Tidak Terkait : 269 KK DESA CIJEUNGJING DESA PEJAGAN DESA CIPAKU DESA PAKUALAM DESA JEMAH DESA CIBOGO DESA SUKAREKSA DESA LEUWIHIDEUNG DESA CIRANGGEM DESA KARANGPAKUAN DESA WADO DESA PADAJAYA DESA JATIBUNGUR DESA PAWENANG DESA LEUWIHIDEUNG Elevasi Menengah(+225 s/d +240) Terkait Kepres:518 KK Eksisting Pddk Genangan : 564 KK DESA LEUWIHIDEUNG Elevasi Menengah(+225 s/d +240) Terkait Kepres:518 KK Eksisting Pddk Genangan : 564 KK DESA WADO Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5) Terkait Perpres: 889 KK Pddk Eksiting Genangan : 706 KK Keterangan: PERMENDAGRI NO. 15 TH 1975 KEPPRES NO 55 TH 1993 PERPRES NO 36 TH 2005 Sumber: 1. Hasil Verifikasi dan Validasi Data SAMSAT Jatigede 2. Data Desa (Kepres dan Perpres) DESA JEMAH: Elevasi Bawah (+160 s/d +220) Penduduk Genangan : 303 KK Permendagri : 112 KK Tidak Terkait : 191 KK DESA CIRANGGEM: Elevasi ATAS (+240 s/d +262,5) Penduduk Genangan : 180 iwa Permendagri : 52 KK Tidak Terkait : 128 KK DESA MEKARASIH: Elevasi Bawah (+160 s/d +220) Penduduk Genangan : 8 KK Permendagri : 4 KK Tidak Terkait : 4 KK DESA PADAJAYA: Elevasi Menengah (+225 s/d +240) Penduduk Genangan : KK Permendagri : 218 KK Tidak Terkait : 880 KK DESA PAWENANG Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5) Terkait Perpres: 43 KK Eksisting Pddk Genangan : 18 KK DESA CI:JEUNJING Elevasi Bawah (+160 s/d +220) DESA SUKAKERSA: Elevasi ATAS (+240 s/d +262,5) Penduduk Genangan :. 583 iwa Permendagri : 257 KK Tidak Terkait : 326 KK DESA CISURAT DESA CISURAT: Elevasi Atas (+ 240 s/d +262,5) Penduduk Genangan:. 609 KK Permendagri : 246 KK Tidak Terkait : 363 KK DESA SUKAMENAK Elevasi Menengah(+225 s/d +240) Terkait Kepres: 440 KK Eksisting Pddk Genangan : 476 KK DESA SUKAMENAK Elevasi Menengah(+225 s/d +240) Terkait Kepres: 440 KK Eksisting Pddk Genangan : 476 KK DESA SIRNASARI Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5) Terkait Kepres: 268 KK Eksisting Pddk Genangan : 156 KK DESA SUKARATU Elevasi Menengah (+225 s/d +240) Terkait Perpres: 149 KK Eksisting Pddk Genangan : 12 KK DESA SUKARATU DESA MEKARASIH DESA SIRNASARI PETA DAERAH GENANGAN (2.946 Ha Elevasi 262,5 dpl) DESA SUKAMENAK


Download ppt "Disampaikan oleh : Ir. H. Husain Achmad, MM Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SINERGITAS PERENCANAAN PROVINSI dengan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google