Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN Oleh : Mulyadi Jakarta, 03 Agustus 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN Oleh : Mulyadi Jakarta, 03 Agustus 2010."— Transcript presentasi:

1 KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN Oleh : Mulyadi Jakarta, 03 Agustus 2010

2 2 Section Materi Sistem Keuangan di Indonesia Pengertian Hukum Perbankan Kelembagaan Perbankan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan dan Jaminan (Aspek hukum yang harus dikuasai dalam analisis kredit, Aspek Hukum dalam Perjanjian Kredit dan Bentuk-bentuk Pengikatan Jaminan)

3 3 Sistem Keuangan Indonesia : Berbasis Pasar atau Bank ? Sistem keuangan yg efisien adalah sistem yg mampu menyalurkan sumber dana kepada unit usaha yg paling produktif. Untuk tujuan tersebut sistem keuangan harus mampu berfungsi sbg: 1.Sistem pembayaran; 2.Mekanisme yg mampu mengumpulkan sumber dana; 3.Mengelola ketidakpastian dan melakukan kontrol terhadap risiko; 4.Mekanisme penyediaan informasi untuk keputusan alokasi sumber daya; 5.Mekanisme untuk mengatasi akibat informasi yg tidak berimbang. Sistem Keuangan di Indonesia

4 4 Dasar Hukum: Dasar hukum : UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun Perbankan adalah: Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya. Prinsip perbankan : kehati-hatian (prudential banking). Fungsi : penghimpun & penyalur dana masyarakat sbg penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pengertian Hukum Perbankan

5 5 Bank Indonesia: Tugas Pokok Bank Indonesia: 1.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2.Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3.Mengatur dan mengawasi bank. Ada wacana pengawasan bank BI atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ? Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat daam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kelembagaan Perbankan (1)

6 6 Bank Konvensional: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kelembagaan Perbankan (2)

7 7 SUBYEK HUKUM (CALON DEBITUR) BADAN HUKUM: PT KOPERASI BUMN BUMD NON BADAN HUKUM: CV FIRMA PERSEKUTUAN PERDATA NASABAH DEBITUR BADANPERORANGAN ORANG PERORANGAN PERUSAHAAN DAGANG

8 Badan Usaha BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM BADAN HUKUM BADAN HUKUM PUBLIK Badan yang didirikan oleh negara dengan peraturan perundang-undangan yang kegiatannya melaksanakan kegiatan publik dan mem- punyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat publik, contoh : Instansi Pemerintah BADAN HUKUM PERDATA Badan yang didirikan oleh orang perorangan atau suatu badan BADAN HUKUM PERDATA YANG MENJALANKAN USAHA BADAN HUKUM PERDATA YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA misal : Yayasan, Perkumpulan (misal :IDI, IAI, PWI) Firma, CV

9 KYC PRINCIPLES PETUGAS BANK Wajib sbb : Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi Mengetahui profil nasabah Apabila Tidak dipenuhi : Rekening kemungkinan dipergunakan sebagai sarana pencucian uang Bank tidak menerapkan prinsip menengenal nasabah (Know Your Customer Principles)

10 SIMPANAN & KREDIT SIMPANAN :  GIRO  DEPOSITO  SERTIFIKAT DEPOSITO  TABUNGAN KREDIT :  KREDIT PRODUKTIF  KREDIT KONSUMTIF

11 11 PERSYARATAN KREDIT STATUS JAMINAN LETAK/KONDISI JAMINAN LEGALITAS JAMINAN Jaminan harus dicek, untuk diperoleh keyakinan bahwa Jaminan tidak dalam sengketa. Risiko : Apabila tdk dilakukan, Bank tidak dapat mengetahui secara pasti status jaminan tsb Harus dilakukan Plotting untuk memastikan lokasi Jaminan Risiko : Apabila tdk dilakukan, Bank tidak dapat mengetahui secara pasti kondisi jaminan tsb

12 12 PERIZINAN LETAK/LOKASI USAHA LEGALITAS USAHA Dokumen Perizinan sedapat mungkin dilakukan verifikasi kebenarannya kepada instansi penerbit. Risiko : Apabila tdk dilakukan, ada kemungkinan dokumen dipalsukan. Harus dilakukan OTS untuk memastikan kebenaran, kelayakan usaha yang akan dibiayai. Risiko : Apabila tdk dilakukan, ada kemungkinan usaha debitur tidak layak, fiktif.

13 13 PERJANJIAN KREDIT SYARAT SAHNYA PERJANJIAN Syarat Sahnya Perjanjian [1320 KUH Pdt] Sepakat Cakap Hal tertentu Causa Halal Dapat Dibatalkan (Voidable) Batal Demi Hukum (Null & void)

14 14 PERJANJIAN KREDIT MEMUAT:  BAGIAN KOMPARISI  BAGIAN ISI PK: - Maksimum Kredit - Syarat Pencairan Kredit (Predisbursement) - Tujuan Kredit - Jangka Waktu - Suku Bunga Kredit dan denda Tunggakan - Jaminan Kredit - Pengelolaan Rekening - Pembatasan Penerima Kredit - Covenant-covenant - Event of default  BAGIAN PENUTUP MATERI PK

15 15 PENGIKATAN JAMINAN MACAM JAMINAN Perorangan Kebendaan Jaminan Borgtocht: PG & CG HT, Hipotik, Jaminan Fidusia, Gadai, Jaminan Resi Gudang, Cessie dengan hak retrocessi, PPJPK & PPHPGR

16 16 PENGIKATAN JAMINAN JENIS BENDA & PENGIKATANNYA B E N D A TIDAK BERGERAK BERGERAK TANAH BUKAN TANAH BERTUBUH TDK BERTUBUH TERDAFTAR TIDAK TERDAFTAR 1.HAK MILIK 2.HAK GUNA BANGUNAN 3.HAK GUNA USAHA 4.HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA 5.HM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (STRATA TITLE) 1.GIRIK 2.PETOK 3.LETTER CI KAPAL LAUT > 20 M3 SURAT BERHARGA SAHAM OBLIGASI DRAFT / WESEL SIMPANAN TERDAFTAR TIDAK TERDAFTAR 1.KAPAL TERBANG 2.HELIKOPTER 3.KAPAL LAUT < 20 M3 1.PERSEDIAAN 2.MESIN-MESIN 3.BATU PERMATA 4.LOGAM MULIA (belahlah) HIPOTIK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN MOTOR RODA DUA, EMPAT/ LEBIH JAMINAN FIDUSIA HAK TANGGUNGAN SKMHT (KREDIT PROGRAM) 1.PPJPK (BNI) 2.SKMHT HIPOTIK KAPAL GADAI HIPOTIK JAMINAN FIDUSIA 1.JAMINAN FIDUSIA 2.GADAI JAMINAN FIDUSIA

17 17 PERKEMBANGAN FIDUSIA Berdasarkan surat Departemen Hukum Dan HAM RI, Ditjen Administrasi Hukum Umum kepada Kanwil Departemen Hukum Dan HAM DKI Jakarta No.C.HT tgl. 24 Pebruari 2006 disebutkan bahwa : - Obyek Jaminan Fidusia bersifat Hak Kebendaan. - Termin proyek, sewa, kontrak atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. - Polis Asuransi tidak dapat dijadikan Obyek Jaminan Fidusia karena Asuransi/Polis Asuransi merupakan hak perorangan, yaitu hak yang melekat pada orang yang memilikinya tetapi tidak dapat dialihkan.”

18 18 PERKEMBANGAN FIDUSIA Perkembangan terakhir, berdasarkan surat Departemen Hukum Dan HAM RI, Ditjen Administrasi Hukum Umum kepada seluruh Kanwil Departemen Hukum Dan HAM No. C2 HT tgl. 9 Juni 2006 disebutkan bahwa : - Klaim asuransi dapat dijadikan Obyek Jaminan Fidusia karena telah terjadi evenemen (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda yang diaruransikan, sehingga penanggung terikat untuk mengganti kerugian kepada tertanggung. - Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan polis asuransi, melainkan bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.

19 19 MEKANISME CESSIE PENERIMA KREDIT BANK SI BERHUTANG PERJANJIAN KREDIT CESSIE Hutang piutang

20 20 HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG DEBITURPENGELOLA GUDANG 1. SIMPAN BARANG 3. RESI GUDANG PUSAT REGISTRASI RESI GUDANG 2. PENDAFTARAN (KODE PENGAMAN & DITATAUSAHAKAN BANK 6. HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG 5. VERIFIKASI 7. PEMBERITAHUAN 8. PENCATATAN DLM BUKU DAFTAR PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG 9. KONFIRMASI PEMBERITAHUAN 9. KONFIRMASI PEMBERITAHUAN 4. SERAHKAN RESI GUDANG 5. VERIFIKASI 7. PEMBERITAHUAN

21 21 HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG Definisi : Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang utk pelunasan utang yang memberikan kedudukan utk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain Dasar hukum hak jaminan atas resi gudang : UU No.9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang PP No.36 tahun 2007 tentang sistem resi gudang

22 22 RESI GUDANG Resi Gudang Yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (yang berada di bawah Menteri Perdagangan)

23 23 JENIS RESI GUDANG Jenis Resi Gudang : 1. Resi Gudang Atas Nama Adalah resi gudang yang mencantumkan nama Pihak yang berhak menerima penyerahan barang pengalihannya harus dengan akta otentik 2. Resi Gudang Atas Perintah Adalah resi gudang yg mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang pengalihannya dg endosemen dan penyerahan Resi Gudangnya

24 24 BENTUK RESI GUDANG Bentuk Resi Gudang : 1. Resi Gudang dengan Warkat Adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah 2. Resi gudang tanpa Warkat (scripless) Adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis dan bukti kepemilikan yang sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis

25 RAHASIA BANK Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 butir 28 UU Perbankan)

26 Pengecualian Rahasia Bank Rahasia Bank dikecualikan terhadap: 1.Kepentingan perpajakan. 2.Kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN. 3.Kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 4.Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya. 5.Dalam rangka tukar menukar informasi antara Bank. 6.Berdasarkan permintaan atau persetujuan tertulis dari Nasabah Penyimpan. 7.Berdasarkan surat kuasa dari nasabah penyimpan. 8.Berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. 9.Kepentingan penyidikan oleh KPK.

27 Rahasia Bank Terkait Penyelesaian Utang Pajak Dalam rangka penagihan paksa dengan Surat Paksa :  Kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di Bank berupa deposito, tabungan, giro atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat disita dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.  Pejabat Ditjend Pajak dalam rangka penyitaan berwenang mengajukan permintaan pemblokiran kepada Bank disertai dengan : Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.  Bank wajib memblokir, dan membuat Berita Acara Pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat Ditjend Pajak dan Nasabah.  Setelah pemblokiran langkah selanjutnya adalah penyitaan dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

28 Rahasia Bank Rahasia bank dapat disimpangi dalam hal terkait perkara :  Tindak pidana Terorisme  Tindak Pidana Money Laundering  Tindak Pidana Korupsi/KPK

29 PERSETUJUAN NASABAH Bank Wajib memberikan data simpanan, bila ada:  Permintaan/persetujuan/Kuasa Nasabah Penyimpan yang dibuat SECARA TERTULIS.  Permintaan AHLI WARIS yang SAH.

30 Tugas KPK Bid Lidik, Dik dan Tut (Pasal 12 UU KPK) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berwenang: 1.Melakukan penyadapan; 2.Memerintahkan untuk melarang seseorang pergi ke luar negeri; 3.Meminta data keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa kepada bank; 4.Memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain; 5.Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perizinan Tersangka atau terdakwa.

31 Terima kasih AtasPerhatiannya


Download ppt "KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN Oleh : Mulyadi Jakarta, 03 Agustus 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google