Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN."— Transcript presentasi:

1

2 l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP) HK PDANA D.A FORMIL(MENGATUR PROSEDUR /CARA BAGAIMANA MEMPROSES THD ORANG YG MELANGGAR HK.PID.MATERIL(HAPID) SUMBER,U.U.NO.8/81 TTG KUHAP DANDILUAR KUHAP HK. PELAKSANAAN PIDANA (HK.PENITENSIER)MENGATUR TERPIDANA DI LAPAS. SUMBER U.U.NO.9/1995.TTG LAPAS

3 ll. HUBUNGAN ANTARA HK PIDANA HAPID BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANAKAN HK.PID.MATERIL,APBL TERJADI PELANGGARAN HK.PID.MATERIL HK.AC.PID.BARU BERPROSES/BERJALAN APBL HK PIDANA MATERIL DILANGGAR TIDAK SELAMANYA HAPID BARU BERJALAN/BERPROSES APBL HK.PID.MATERIL DILANGGAR

4 III. Pengertian hukum acara pidana Syarifuddin pettanasse :peraturan yang mengatur bgmna cara / prosedur menuntut di pengadilan thd tersangka yg tlh melakukan tindak pidana. Penyelidikan /penyidikan----- penuntutan----- pemeriksaan pengadilan----- putusan eksekusi penempatan di lapas. De Bos Kemper dan simon :hk ac.pidana :sejumlah asas dan peraturan undang-undang yg engatur bilamana u.u.hk pid dilanggar neg menggunakan haknya u/ memidana

5 IV. Tujuan dan fungsi hukm acara pidana 1 mencari dan mendapatkan kebenaran materil>

6 V,i KUHAP DAN HAM KUHAP MENGANDUNG ASAS: 1. UNIVERSIL--- PENGAKUAN HAK ASASI ANUSIA. 2. LEGALITAS DARI TINDAKAN NEGARA/APARAT NEG. 3. MENJAMIN PERADILAN YG BEBAS. 4. KONSEPSI NEGARA HK,BKN KEKUASAAN. 5. MENGHORMATI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA. 6. TERLEPAS DR SISTEM HK YG DIANUT O/ NEG.LAIN VII. ASAS-ASAS BARU DLM KUHAP YG TDK ADA DLM HIR 1. HAK-HAK TSK DAN TDK.PSL 50 S/D.68 KUHAP 2. BANTUAN HK PD SEMUA TKT PEMERIKSAAN 3. DSR HK PENANGKAPAN / PENAHANAN DAN PEMBATA SAN JANGKA WAKTU. 4. GANTI RUGI DAN REHABILITASI. 5. PENGGABUNGAN G-R. DLM PERKARA PIDANA 6. UPAYA HK. 7. KONEKSITAS. 8. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

7 9.PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUK. 10. UPAYA PAKSA PERINTAH TERTULIS.11. PERADILAN DILAKUKAN CEPAT,SEDRHANA DAB BIAYA RINGAN. 12.PEM PERK.DG HADIRNYA TERDAKWA -VIII..PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA. 1. PENEGAKAN HK (LAW ENFORCEMENT). 2. MEKANISME BEKERJANA APARAT PENGAK Hk (lidikan dan sidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan). 3. Tujuan- pencegahan dan penanggulangan kejhatan,jangka pendek, resosialisasi, menengah pengendalian,panjang kesejahteraan sosial 4. Bekerja dlm satu kesatuan sistem,hrs saling berhubungan secara fung sional. 5. Sistem : suatu keseluruhan terangkai yg terdiri atas undur-unsur yg saling berhubungan secara fungsional

8 IX. MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA 1. MODEL INQUISATOIR,DI EROPAH ABAD KE 13S.D.PERTENGA HAN ABAD KE 19.PEM ATAS INISIATI PENYIDIK,RAHASIA,TSK TDK DPT BERKOMUNIKASI KPD SIAPAPUN,TUJUAN PEMERIK SAAN U/ MEMPEROLEH PENGAKUAN DR TSK.PU TDK MEM.PE RAN YG BERARTI, PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP. TIDAK ADA KEMUNGKINAN TDK DIDAMPI NGI PEMBELA—GAMBARAN KEKEJAMAN HUKUM (ACARA) PID YG BERLAKU PD WKT ITU. 2. THE MIXED TYPE. TIMBUlNYA GERAKAN REVOLUSI P’CIS,MENG GANTIKAN MODEL INQUISATOIR DG NAMA THE MODERN CONTINENTAL CRIMINAL PROCEDURE DIPRAKARSAI KAUM CENDIKIAWAN EROPAH. 3.MODEL INI DLM RANGKA PROSES PRADILAN PIDANA ADL : - PEM PENDAHULUAN,menggunakan model inquistoir,pemeriksaan di lakukan oleh the public prosecutor(JPU) investigating judge yg tidak me mihak - tsk dan penasehat hknya memperoleh hak yg tdk terbatas u/ meneliti ber kas perkara.

9 -- Tahap pemeriksaan di Pengadilan, diterapkan sistem accusatoir, dimulai dg menyampaikan berkas perkara kpd public proscutor yg harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan 4.. Control Model dan Due process Model ( Amerika Serikat )commomn law syis tem dikembangkan oleh Herbert L.Packer –THE LIMIT OF CRIMINAL SAN CTION— 5. Landasan pemikiran CCM DAN DPM,.adversary model intinya : -- prosedur peradilan –disputes-,combative proceeding antara tdk dan p.u. -- judge as umpire, yg tdk ambil bgn dlm pertempuran,mengasi aturan tdk dilanggar. -- rules are very strictly –aturan aturan diperlakuakn secara ketat. -- sensational –cross of examination. -- fiction of an always truth. 6. CCM—penyelenggaraan peradilan pidan – menindas perilaku criminal diutamakan public order dan efisiensi presumption of guilt. DPM– Perlindungan hak-hak individul dan pembatasan kekuasaan.sifat otoriter dlm rangka mencapai maksimum efisiensi, presumption of innocence

10 7. Family model The third model of the criminal process John Griffiths - Sebagai reaksi model CCM dan DPM,(to exile function of punishment) - landasan filosifinya ; tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan (irrecoconcilable disharmonyof interest) diganti : mutually suppotive and state of love. Cinta kasih dlm keluarga,sanksi bukian untuk mengasingkan, tapi capacity for self control.—Belanda– kurang ditonjolkan pidana perampasan kemerdekaan.Pidana ati dihapus (1870) 8. Model Terpadu ( Integrated model.) - kerterpaduan penegakan hk antar sub sistem penyelenggaraan peradpid - Hiroshi Ishikawa, direktur UNAFEI (United Nation of Asia Far East Institute of Crime Prevention and Treatment,Yoshio Noda,Jepang menge mukan karakteristi pentelenggaraan perapid model terpadusbb; sistem pendidikan dr penegak kh, penegak hk yg profesional, yg dituju precise justice,dan partisipasi masyrakat yg tinggi

11 9. INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN INTEGRATED MODEL CLEARENCE RATE YG TINGGI. CONVICTION RATE (KEBERHASILAN DLM PENYELESAIAN PERKARA. RATE OF SUSPENSION OF PROSECUTION (TINGKAT PENUNDAAN PENUNTUTAN) SPEEDY DISPOTION.( PENYELESAIAN PERKARA YG CEPAT.delay of justice is denied of justice SENTENSING (PEMIDANAAN). INDONESIAN- ADA ARAH KEMODEL TERPADU –ADM- HUB PENYIDIK POLRI DG PPNS HUB P.U HAKIM ANTARA PENGDILAN DAN JAKSA DISATU PIHAKDAN LAPAS DILAIN PIHAK

12 X. SEPINTAS PERKEMBANHAN HAPID DI INDONESIA THE PAST HAS MUCH TELL US ABOUT THE PRESENT. SEJARAH HUKUM (ACARA ) PIDANA SECARA KRONOLOGIS SBB: 1. SBLM KEDATANGAN BELANDA-HK ADAT. 2. SESUDAH KEDATANGAN BLD.—HK TERTULIS– KELAZIMAN –KELAZI MAN TIDAK MRP HK, KECUALI DITUNJUK DLM U.U Bld baru saja melepaskan diri dr penjajahan p,cis VOC tlh mengatur organisasi peradilan pribumpedalaman.diteruskanoleh Daendels dan Raffles untuk menyelami hk adat usaha ini ditangguhkan akibat Scholten van Oud-Haarlem PRESIDEN Hooggerechtschof 1837 bersama Van VLOTEN dan Mr.P.Mijer bersedia mempersiapkan per u.u.an baru di hin- dia Bld.Scholten sakit,1938 kembali ke Bld,1839, di Bld di btk kembali panitia oleh van de B OSCH yi. : Mr. Scholten,Mr. Schneither dan bekas residen JFW van Nes.Hsl karyanya rancangan perat tata peradilan,ranc KUHPer dan KUHD

13 THN 1845, PANITIA TSB BUBAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI. DI HINDIAN BLD RANCANAGAN PERATURAN TATA PERDILAN DIOLAH LAGI OLEH J. VAN DER VINNE,MR HOEGEVEEN,MR.HULTMAN DAN MR. VISSCHER Mr hl. Wichers diangkat oleh Raja sbg Presiden Hooggerechtschof di.H.B untuk mempelajari rancangan peraturan diatas 6.AGUSTUS 1847 WICHERS tlh dpt menyampaikan hsl karyanay kepada GubernurJendral.ia mengalami kesulitan dlm penyusunan rancasngan mengenai acara perdata,sdngkan mengenai penuntutan perkara pidana diambil dr reglement ttg tuntutan pidana pd Raad van JusTisiTgl 5 april 1848 setelah melalui usulan dsbg dan perubahan disana sini,rancangan diterima 0leh gubernur jenderal Rochussen dan diumumkan dg publikasi tgl 5 april 1848 Stbl: no 16 dengan sebutan INLADSCH REGLEMENT (IR) DISAHKAN DAN DIKUATKAN DENGAN FIRMAN RAJA TGL 29 SEPTEMBER 1849 NO.93 STBL 1849 NO 63 IR SEBAGAI PERCOBAAN DAN BERLAKU U/ JAWA DAN MADURA SAJA,DAN APABILA HASILNYA MEMUASKAN DIBERLAKUKAN JUAGA DAERAH LAIN.SEMNTARA ITU U/ DAERAH LAIN DIBERLAKUKAN ATURAN ATURAN TERSENDIRI BRUPA ORDONANSI –ORDONANSI. ORDONANSI TSB DIJADIKAN SATU DG NAMA RECHTSREGLEMENT BUITENGESTEN STBL 1927 NO. 227 BERLAKU 1JULI 1927 IR DIBARUI BERGANTI NAMA HIR (HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT STBL NO.44 3 HKUM ACARA SETELAH KEDATANGAN JEPANG.PSL 6 U.U.NO. 14 /1942 DIDAKAN PERATURAN PERALIHA N UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HK DG PERUBAHAN NAMA NAMA PENGADILAN 4 HAPID PD MASAK KEMERDEKAAN –ATURAN PERALIHAN DAN U.U.NO.1 (drt) TH 1951 UNIFIKASI SSNAN KEKUASAAN DAN ACARA SEMUA PN DAN PT DI INDONESIA YG MERUPAKAN PELAKSAAN DR PS 102 UUDS. MENGENAI HAPID,PSL 6 U.U.DRT TSB : ACARA PIDANA SIPILU/ SEGALA PN DAN P.U PT SBERAPA MUNGKIN HIR DIAMBIL SEBAGAI PEDOMAN HIR SEPANJANG MENYANGKUT ACARA PIDANA DICABUT DG U.U.NO 8/ 81 TTG KUHAP

14 XI. TAHAP – TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA. 1.. TAHAP PEMERIKSAN PENDAHULUAN PROSES PENYELIDIKAN, ,PENYIDIKAN ,PRAPENUNTUTAN 2. TAHAP PEMERIKSAAN DIPENGADILAN - PELIMPAHAN PERKARA OLEH P.U KE PENGADILAN -PEMBERITAHUAN HARI SIDANG OLEH P.U.(PEMANGGILAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA. -PEMBUKAAN SIDANG OLEH MAJELIS HAKIM9(IDENTITAS TERDAKWA) -PEMBACAAN SUDAK-P.U. SELESAI.APAKAH TERDAKWA MENERTI. -EKSEPSI –TERDAKWA,PENASIHAT HUKUM.TANGGAPAN P.U. THD EKSEPSI -PENDAPAT MAJELIS THD EKSEPSI P.H—PUTUSAN SELA -PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI/AHLI SURAT, PETUNJUK, TERDAKWA. -PENUNTUTAN,PEMBELAAN, REPLIK, DUPLIK(I,II,DST) VONNIS, EKSEKUSI N

15 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANT P.P DAN P.P.N PEM.PEND SAKSI UMUMNYA TIDAK DISUMPAH BERSIFAT INQUISATOIR DIPERLUNAK P.H PASSIF/MENDENGAN PEMBICARAAN PEM. PENGADILAN BERSIFAT ACCUSATOIR SAKSI UMUMNYA DISUMPAH P.H. AKTIF/ TURUT BERBICARA SAMA-SAMA MENCARI KEBENARAN MATERIL

16 PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYELIDIKAN –PENGERTIAN,PETUGAS DAN TUJUAN (PS 1 BU TIR 5 KUHAP,MENCARI PERISTIWA DIDUGA SBG T.P.TSK BLM DIKET.KEPOLISIAN.KEWENANGAN PSL 5 KUHAP-MENERIMA LAPORAN,MENCARI KET.DAN BRG BUKTI MENYURUH BERHENTI SESEORANG YG DICURIGAI,DAN MENGADA TINDAKAN LAIN MENURUT HK BERTANG— GUNG JAWAB.APA TINDAKAN LAIN TNDAKAN LAIN : TINDAKAN PENYELIDAK U/ KEPENTINGAN PENYLIDIKAN DG SYARAT- TDK BRTENTANGAN DG HK SELARAS DG KEWAJIBAN HK PATUT DAN MASUK AKAL ATAS PERTIMBANHAN LAYAK BERDASARKAN KEADAAN MEMAKSA MENGHORMATI HAM.ATAS PERINTAH PENYIDIK DPT MELAKU KAN : PENANGKAPAN LARANGANMENINGGALKAN TEMPAT, PENGGE LEDAHAN DAN PENYITAAN, MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT,ME NGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG,MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN SESEORG KPD PENYIDIK, MEMBUAT DAN MENYAM PAIKAN HSL PENYELIDIKAN KPD PENYIDIK

17 PENYIDIKAN – PENGERTIAN PETUGAS DAN TUJUAN(PASAL 1 BUTIR 2 KUHAP—MENEMUKAN PERISTIWA,MEMBUAT TERANG PERISTIWA DAN TSK DIKETAHUI PENYIDIKAN DIMULAI SESUDAH TERJADI TP U/KET.TTG: --T.P. APA YG DILAKUKAN,KAPAN DILAKUKAN, DI MANA DI LAKUKAN, DG APA DILAKUKAN,BGMN T.P.ITU DILAKUKAN MENGAPA T.P. ITU DILAKUKAN,SIAPA PELAKUNYA PETUGAS PASAL 6 KUHAP: POLISI PPNS DG PANGKAT TTT DLM P.P NO DILUAR KUHAP JAKSA U/ T.P TERTENTU? ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN Z.E.E.KEWENANGAN PSL 7 KUHAP.PENYIDIK PEMBANTU.KEW NYA = PENYIDIK,KECUALI PENAHANAN WAJIB DIBERIKAN LIMPAHAN KEW DARI PENYIDIK.JURIDIKSI W.W. PENYIDIK PSL 9 KUHAP

18 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERSANGKAAN DAN PENGETAHUAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK SUMBER :KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN/ONTDEKING OP HETER DAAD DILUAR TERTANGKAP TANGAN /BUITEN ONTDEKKING OP HETERDAAD TERTANGKAP TANGAN :TERTANGKAP PD WKT MELAKUKAN,(PASAL 1 BUTI 19 KUHAP, STIAP ORANG BERHAK MENANGKAP (PASAL 111AYAT1 KUHAP DILUAR TERTANGKAP TANGAN: LAPORAN, PENGADUAN, PENGETAHUAN SENDIRI OLEH PENTELIDIK/PENYIDIK PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN PSL 1 BUTIR 24 DAN 25 KUHAP LAPORAN :SETIAP ORANG,PEMBERITAHUAN,STIAP SAATTTIDAK DPT DICABUT PENGADUAN : ORANG TTT PEMBERITAHUAN DAN PERMITAAN SPY DI TUNTUT ADA BTS WKT DAN BISA DICABUT SIAPA YANG BERHAK MELAPOR ATAU MENGADU APA SANSKSINYA.HAK TAU KE WAJIBAN LIHAT PASAL 164 DAN 165 KUHP,108KUHAP 112 KUHAP DAN 216 KUHP

19 UPAYA PAKSA: UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN TSK.DAN TDK HAK. ALAT PEMAKSA TSB : PENANGKAPAN PENAHAAN,PENGELEDAHAN,PEMASUKAN RUMAH PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT PENANGKAPAN: TERTANGKAP TANGAN DILUAR TERTANG KAP TANGAN :PENGERTIAN( PSL 1KUHAP) DAN DSR HK (PSL 17,BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP18,TEMBUSAN DI SAMPAIKAN KPD KELUARGA TERTANGKAP TANGA TDK PERLU SRT PERINTAH DAN19KUHAP PALING LAMA 1 HARI) PENAHANAN: PENGERTIAN,:SUBJEK, DASAR HK, TUJUAN JANGKA WKT: PENEMPATAN TSK/TDKW TEMPAT TTT(RUTAN, RUMAH, KOTA)PENYIDIK P.U HAKIM PASAL 20,21 24 S.D 29KUHAP,UNTUK KE PENTINGAN PEMERIKSAAN YGBELUM SELESAI

20 SUBJEK YG BERW MENAHAN DAN JK.WKT PENYIDIK : 20 HARI PU 40 = 60 HARI PENUM :20 HARI KPN 30 =50 HARI HAKIM P.N. :30 HARI KPN 60 =90HARI =200 HARI HAKIM PT : 30HARI KPT 60 HARI =90 HARI HAKIM MA. : 50 HARI KMA 60 HARI=110 HARI +200 HARI PENGECUALIAN JANGKA WKT TSB DIATAS PASAL 29 KUHAP TSK /TDK MENDERITA GANGGUAN FISIK DAN MENTAL YG BERAT DIANCAM PIDANA 9 TH ATAU LEBIH PERPANJANGAN HARI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ---KPN PEMERIKSAN PN KPT BANDING M.A KASASI KMA

21 TSK/TDKW DiKELUARKAN DR TAHANAN DEMI HK APBL JK WKT MAKSIMUM DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TLH HABIS. DASAR PENANGKAPAN DAN PENAHANAN. --ADANYA DUGAAN KERAS BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP. ---ANCAMAN PIDANA 5 TH KEATAS ATAU TP TTT (21(4) a, b KUHAP) ---OBJEKTIF---KTTTAN HK. ---ADA KEHAWATIRAN BHW TSK/TDK MELARIKAN DIRI, MERUSAK /MENGHILANGKAN BRG BUKTI ATAU ME NGULANGI T.P.(21(1) KUHAP )SUBJEKTIF—KPNTINGAN JENIS PENAHANAN (RUTAN,KOTA, DAN RUMAH –22 KUHAP.DPT DALIHAKAN. DITANGGUHKAN DG JAMINAN PSL 31KUHAP

22 PENGGELEDAHAN—BADAN --- RUMAH, PENGERTIAN,SUBJEK YG BERWENANG, TUJUAN,DSRHK (33 S.D.37 KUHAP) TINDAKAN PENYIDIK U/ MENGADAKAN PEMERIKSAAN BDN /PAKAIAN TSK U/ MENCARI BENDA YG DUDUGA KERAS ADA PADANYA– DISITA- B.B. HAM- MY HOME IS MY CASTLE- PRINSIP. BUAT BERITA ACARA DITTD TA NGANI PENYDIK DAN TSK.TSK TDK MAU DICATAT (126 KUHAP) IZIN KPN,KECUALI TDK MEMUNGKINKAN PENYITAAN : pengertian, dsr hk,subjek tujuan, bedakan perampasan Pengertian : tindakan penyidik, mengambil alih PENGUSAANbenda bergerak tdk bergerak bewujud, tdk berwujud,untuk kepentingan pembuktian dlm Penyidikan.dsr hkm psl 38 s.d.46 KUHAP BENDA YG DPT DISITA- BENDA YG DIPEROLEH/HSL T.P,U/MELAKUKAN,U/ MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN,KHUSUS DIBUA T MELAKUKAN T.P. Y G MEMPUNYAI HUB.LANGSUNG DG TP YG DILAKUKAN.DIBUAT BERITA ACARA PENYITAAN DITANDA TA NGANI PENYIDIK TSK KEPALA DESA, DUA ORANG SAKSI. TDK DITANDATANGANI DI CATAT DLM BERITA ACARA (PSL 129 KUHAP)

23 PEMERIKSAAN SURAT DASAR HUKUM 47.S.D.49 KUHAP SURAT PALSU---MINTAK MINTAK KETARANGAN AHLI (132 KUHAP) PEMERIKSA TERSANGKA PENY.WAJIB MEMBERITAHUKAN HAK TSK DIDAMPINGI PENGACARA(114 KUHAP).PERKARA YG WAJIB DIDAMPI NGI PENGACARA DIANCAM 15 TH S.D. MATI,TSK TDK MAMPU DIANCAM 5 TH S.D. KURANG 15 TH ASAS CONTANTE JUSTITIE TSK DITAHAN 1 HARI STL PERINTAH PENAHANAN TSK MULAI DIPERIKSA( 122 KUHAP)

24 PENASIHAT HK P.H. DPT MENGIKUTI JALNNYA PEMERIKSAN (115 KUHAP).MENDAMPINGI TSK DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN ADL PRINSIP NEG HK U/KEPENTINGAN PEMBELAAN(70 KUHAP TSK DAN SAKSI DLM MEBERIKAN KETERANGAN KPD PENYIDIK TANPA TEKANAN (117 KUHAP)PELANGGARAN DIANCAM PIDANA 4 THN PENJARA (422KUHP) BAP DIBUBUHI TANDA TANGAN TSK TDK MEMBUBUHI DICATAT DG MENYEBUT ALASAN (118 KUHAP) TSK YG DITAHAN DPT MENGAJUKAN KEBERATAN.PENYIDIK MENOLAK/MENERIMA (123 KUHAP)

25 PEMERIKSAAN SAKSI KETERANGAN YG DIBERIKAN U/ KEPENT.PENYIDIKAN,PENUNTUTAN, PERADILAN TTG SUATU PERKARA,DIDENGAR,DILIHAT DIALAMI SEN DIRI KEWAJIBAN UNTUK MENJADI SAKSI.MENOLAK TANPA ALASAN DIAN- CAM PIDANA PASAL 216,224, DAN 522 KUHP.SAKSI TDK DISUMPAH KE- CUALI MENDESAKKETERANGAN DI DIBACAKAN NILAINYA =SAKSI YG DISUMPAH DI PENGADILAN (162 KUHAP) SAKSI DIPERIKSA SECARA TERSENDIRI DAN DPT DIPERTEMUKAN SA— TU SAMA LAIN (CONFRONTATIE)( 116 (2) KUHAP) PRAPERADILAN KEWENANGAN P.N U/MENERIMA,MEMERIKSA,DAN MEMUTUS TTG : -SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN PENAHANAN PENGHENTIAN PE NYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN -G.R. DAN /REHABILITAS BG ORG YG PERKARANYA DIHENTIKAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTANDIAJUKAN SEBLUMPOKOK PERKARA DIPERIKSA DIPENGADILAN. POKOK PERKARA DIPERIKSAPERMOHONAN PRAPERADILAN BLM DIPERIKSA,PERMOHONAN GUGUR(77,78,79,80 KUHAP)

26 AKIBAT TIDAK SAHNYA : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAU AKAIBAT SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN,PENUNTUTAN DIAJUKAN OLEH TDKW/PIHAK KE 3 YG BERKEPENTINGAN (81,95)KUHAP. TSK, TDKW, TERPIDANA BERHAK MENUNTUT G-R. KARENA : DI TANGKAP,DITAHAN,DITUNTUT, DIADILI,ATAU DIKENAKAN TI DAKAN LAIN(MIS.MENYITA) TANPA ALASAN U.U.KELIRU MENGENAI ORANGNYA, ATAU HK YG DITERAPKAN G-R. DAN REHABILITASI DIAJUKAN AKIBAT :PENANGKAPAN, PENAHANAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HK ATAU, TDK BERDASAR U.U.TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENU RUT HK,ATAU DITERUSKAN MESKIPUN YG DITANGKAP/DITA- NGKAP TELAH MEMBERI KETERANGAN BHW IA TDK BERSALA TINDAKAN LAIN DILAKUKAN SECARA TDK SAH MENURUT HK YQANG MENIMBULKAN KERUGIAN.PERKARA DIPUTUS BEBAS YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TETAP DR P.N

27 PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN 3 HARI STL PERMOHONAN PRAPERADILAN DIAJUKAN HARUS SUDAH DITENTUKAN HARI SIDANG DILAKUKAN SECARA CEPAT DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SUDAH PUTUS. PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR APBL PERMOHONAN ITU BLM SELESAI DIPERIKSA SDG PRKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA. PUTUSAN PRAPERADILAN PD TINGKAT PENYIDIKAN; TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN U/MEMOHON PERAPERADILAN PD TINGKAT PENUN TUTAN. PUTASAN PRAPERADILAN TDK DPT DIMINTAKAN BANDING KECUALI PUTUSAN TDK SAHNYA :PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTU TAN,U/ITU DPT DIMNTAKAN PUTS-AN AKHIR KE P.T.(83(1,3)KUHAP

28 PEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI MEMPUNYAI KEDUDUKAN KHUSUS PASAL 120 KUHAP DIMINTAI PENDAPAT SEHUBUNGAN DG KEAHLIANNYA MENGENAI SUATU T.P. PSL 222KUHP ANCAMAN THD ORANG YG MENGHALANGI PEMERIKSAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA : 1. DARI PENYIDIK -PSL 8 (3) JO.110 KUHAP 2. DARI PENYIDIK PEMBANTU DLLM HAL ACARA SINGKAT. PENYERAHAN BERKAS : PENYIDIK KE P.U. TAHAP PERTAMA-PENYEAHAN BERKAS. TAHAP KEDUA PENYERAHAN TERSANGKA DAN BRNG BUKTI.

29 KAPAN PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAI—PRAPENUNTUTAN. DLM WKT 7HARI ADA PEMBERITAHUAN DR P.U KE PENYIDIK BHW PENYIDIKAN SELESAI -WAJIB PSL 138 (I) KUHAP. DLM WKT 14 HARI P.U TDK MENGEMBALIKAN HSL PENYIDIK AN. ATAU ADA PEMBERITAHUAN HAL ITU DR P.U.KE PENYIDIK (PSL 110 (4) KUHAP). PENGEMBALIAN BERKAS YG KURANG LENGKAP HRS SEGERA DAN DISERTAI PETUNJUK 110(2) KUHAP. P18.PENYIDIK WAJIB MELAKUKAN PENYIDIKAN TAMBAHAN 110(3). DLM WAKTU 14 HARI PENYIDIK HARUS MENGEMBALIKAN KPD P.U 138(2)KUHA YG HARUS DIBERIKAN P.U.KE PENYIDIK PD KESEMPATAN PER TAMA (14 JO.110(3,4). 1. SYARAT FORMIL TTG KELENGKAPAN BERKAS PERKARA --BA. DIBUAT OLEH BEJABAT YG BERWENANG ATAS SUMPAH JBTN --B.A. DIBUAT DAN DITANDATANGANI SEMUA PIHAK YG TERLIBAT DLM SETIAP TNDAKAN PENYDIK/P.PEMBANTU(PS 75(1) H.1S.D.K)

30 2. ADANYA LAP. DAN, PENGADUAN (103 KUHAP).3.1ZIN PENGGELE DAHAN DR KTUA P.N. DAN PERINTAH TRTULIS DR PENYIDIK. (PS 33 (1,2) )KUHAP 4. BA. PENGGELEDAHAN (34 (1,2) )KUHAP 5. BA LAP. PENGGELEDAHAN (34(1,2) )KUHAP. 6. BA. JLNNYA DAN HASIL PENGGELEDAHAN RUMAH (126(1,2,3,) )KUHAP. 7. BA. PENYI TAAN 129 (1,2,) KUHAP. 8. BA. PEMBUNGKUSAN BENDA SITAAN DAN LAIN-LAIN TINDAKAN YG HRS MEMENUHI KETTTAN U.U 130 (1,2)KUHAP KESIMPULAN : PRAPENUNTUTAN P S. 138 (1) KUHAP. MENILAI SYARAT FORMIL DAN MATERIL.DARI P.U THD BERKAS YG DISERAHKAN PENYIDIK/PE.PEMBANTU.PENYIDIKAN SELESAI : P. 21 DARI JAKSA

31 P.21 PENYERAHAN T.J TERSANGKA DAN BRG BUKTI KPD PU 8(3) B ) PU BERPENDAPAT.DITUNTUT,TDK DITUNTUT----ALASAN TDK TERDAPAT CUKUP BUKTI. DEEPONER ( OPORTUNITAS) DITUNTUT (LEGALITAS) BUAT SUDAK PS.14 JO `140 KUHAP. P.U MELIMPAHKAN KE PN- PERMINTAAN MENGADILI PERKARA TSB. 143 (1)KUHAP

32 SUDAK PENGERTIAN –AKTE,IDENTITAS T,TEMPAT DAN WKT TP DILAKUKAN URAIAN CERMAT,JELAS,LENGKAP, TP YG DILAKUKAN –FORMIL PSL 143 (2) a KUHAP,MATERIL PSL 143 (2)b.jo (3) KUHAP. BGMN MENGURAIKAN SECARA CERMAT JELAS DAN LENGKAP MENGENAI T.P YG DIDAKWAKAN –KUHAP TDK MENJELAS KAN.

33 FUNGSI SUDAK (P.U.) SEBAGI DSR MELAKUKAN PENUNTUTAN. DSR PEMBUKTIAN DAN PEMBAHASAN DLM TUNTUTAN. DSR UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM FUNGSI SUDAK UNTUK TERDAKWA. LANDASAN DLM PEMBELAAN. DSR MENYIAPKAN BUKTI –BUKTI HARUS DIKETAHUI SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI SEBELUM SIDANG. FUNGSI SUDAK U/ HAKIM. DSR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN PUTUSAN

34 PERUBAHAN SURAT DAKWAAN 144 KUHAP SEBELUM PENGADILAN MENETAPKAN HARI SIDANG SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SBLM HARI SIDANG DIMULAI. HANYA SATU KALI. HAL-HAL APA SAJA YG BOLEH DAN TIDAK BO LEH DIRUBAH—KUHAP TIDAK MENJELASKAN ADA DLM PSL 282 HIR—JURISPRUDENSI. DIBERIKAN KPD TSK.P.H. DAN PENYIDIK 144(3) KUHAP.

35 TINDAKAN PENUNTUTAN :PENGERTIAN(PSL 1 BUTIR BUTIR 7. KUHAP)==MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE P.N. YG— BERWENANG MENURUT KUHAP DG PERMINTAAN SPY DI— PERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM DI SIDANG PENGADILAN. PERSIAPAN PENUNTUTAN OLEH P.U 1. MENENTUKAN APAKAH BERKAS MEMENUHI SYARAT U/ DILIMPAHKAN KE PENGADILAN. 139 KUHAP 2.MENENTUKAN HAL ACARA :BIASA 103 KUHAP,SINGKAT 203 KUHAP,CEPAT 204 KUHAP,PENYIDIK ATAS KUAS PU 3.PENGGABUNGAN BEBERAPA BERKAS,141 KUHAP 4.PERKARA DI SPLIT,142 KUHAP.5. MELELANG B.B. 45 (1) 6.PERINGATAN,LARANGAN HUB. TSK DG P.H. 70 KUHAP. 7.MENDENGARKAN ISI PEMBICARAAN ANT. TSK DG P.H PSL 71 KUHAP. 8. MEMBUAT SUDAK,14 JO;140 JO MELIMPAHKAN PERKARA KE PN + SUDAK,TURUNAN DISAMPAIKAN KPD TSK/P.H, PENYIDIK. 143Jo MERUBAH SUDAK 144 KUHAP

36 PEMBUATAN SUDAK.143 KUHAP SYARAT FORMIL—IDENTITAS TDK SYARAT MATERILTMPAT DAN WKT T.P.URAIAN CERMAT,JELAS, LENGKAP T.P. YG DIDAKWAKAN SYARAT MATERIL TDK TERPENUHI SUDAK BATAL DEMI HK—PEMBA TALAN.

37 TUJUAN PENCANTUMAN – SYARAT FORMIL. NAMA LENGKAP-MENGINDIVIDUALI SIR ORG YG DIAJUAKN SBG TDK (ERROR IN PERSONA) KEBANGSAAN PSL 51,h.b KUHAP u/me Persiapkan pembelaan juru bhs,psl 53 (1) Jo psl 177 (1) KUHAP.berbicara dg perwakilan negaranya psl 57 (2)kuhap AGAMA –pelaksanaaan sumpah psl 142jo 160 Ayat 3 kuhap PEKERJAAN –dlm hal tdkw melakukan tp dlm Jabatan hrs diuraikan dlm sudak

38 TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT MATERIL PASAL 143 AYAT 2 HURUF b KUHAP. URAIAN TTG TP. YG DIDAKWAKAN CERMAT,JELAS,DAN LENGKAP..APABILA TDK TERPENU HI SUDAK BATAL DEMI HUKUM MERUMUSKAN TP. SECARA CERMAT JELAS DAN ENGKAP ADL SULIT SIFATNYA KASUISTIS MENURUT HEMAT SAYA APBL DLM SUDAK TLH DIRU MUSKAN T,P. YG DIDAKWAKAN ITU DG CARA MENGU RAIKAN PERPADUAN UNSUR-UNSUR T.P DG PERBUAT- AN MATERIL DAN TDKW TIDAK DIRUGIKAN DAN IA ME NGERTI, MAKA PERUMUSAN YG DMKN ITU SDH CUKUP CERMAT, JELAS, DAN LENGKAP

39 PERUMUSAN WKT DAN TEMPAT T.P DILAKUAKN WAKTU- ERAT KAITANNYA DG PSL 1AYAT 1DAN 2KUHP. USIA PELAKU,APAKAH PD WAKTU MELAKUKAN T.P SUDAH DEWASA /BLM.KADALUARSA (VERYARING) PSL 78 S,D,82KUHP. PERSYARATAN YG DITENTUKAN DLM SUATU T.P, MIS;PENCURIAN DI WKT MALAM 363 KUHP. RECIDIVE PSL 486 S.D. 488 KUHP.

40 TEMPAT : KOMPETENSI TELATIF DR PENGADILAN,84 S.D. 86 KUHAP. KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 2S.D.KUHP. SYARAT KEJAHATAN HRS DILAKUKAN DI TEMPAT TERTENTU MISL TEMPAT UMUM 160NDAN 170 KUHP. SEHUB DG PASAL 137 KUHAP.P.U MENUNTUT DI WIL. HK NYA SEHUBUNGAN DG TEORI-TEORI LOCUS DELICTI YAITU : AJARAN MENGENAI TEMPAT DIMANA TP DILAKUKAN. DE LEER VAN DE LICHAMELIJKE DAAD—TEMPAT DIMANA SIPELAKU TLH MELAKUKAN SENDIRI PERBUATAN TSB. HET INSTRUMENT—DIMANA ALAT TSB TLH ME NIMBULKAN AKIBAT. HET GEVOLG—AKIBAT DR SUATU PERBUATAN ITU TIMBUL. DE MEERVOUDING PLAATS – SEMUA TEMPAT YG DISEBUT DI ATAS

41 CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT KELIRU MERUMUSKAN,SUDA BATAL DEMI HUKUM /SUDAK TIDAK DPT DITERIMA BAHKAN MUNGKIN TDKW DIBEBASKAN KARENA ADANYA ALIBI YG DIKEMUKAKAN WAKTU DAN TEMPAT JUGA HARUS DIRUMUSKAN SECARA CERMAT,JE LAS DAN LENGKAP.

42 CONTOH CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT DLM SUDAK YG DIANGGAP C,L.J DLM PRAK TEK Bahwa ia terdakwa pd hari senin tgl 14 desember thn 1954 ataun setidak tidak Tidaknya pada suatu hari lain di tahun 1954 bertempat di jalan ogan no 3023 rt 39 rw 12 buki t besar kecamatan ilir barat I PLG atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yg masih termasuk \wilayah hkum pengadilan negeri plg perbuatan tsb di Lakukan dg cara sbb : semula----- dst Perbuatan tsb diatur dan diancam pasal 59 hu Ruf c u.u. no. 5 ty 1997 ttg psikotropika

43 Jenis-jenis pembuatan sudak. Tunggal—satu perbuatan- Alternatif---satu perb,tapi jpu ragu. Subsider—satu perb.banyak tp didakwakan secara berlapis. Komulasi—banyak perbuatan Campuran—kombinasi dr bebrapa sudak

44 Penggabungan bbrp t.p dlm satu sudak 141 KUHAP DG SYARAT DLM WKT YG SAMA /HAMPIR BERSAMAAN P.U. MENERI- MA BBRP BERKAS PERKARA DLM HAL: 1. BBRP T.P. DILAKUKAN SESEORG YG SAMA DAN KEPE TINGAN PEM. TDK MENJADI HALANGAN PENGGABU NGANNYA. 2. BBRP T.P. YG BERSANGKUT PAUT SATU SAMA LAIN YG TIDAK BERSANGKUAT PAUT DG YG LAIN,TAPI SATU YG LAIN ITU ADA HUB.NYA. 4. GAGASAN PENGGABUNGAN DLM RANGKA ASAS PER DILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.

45 TINDAK PIDANA DIANGGAP MEMPUNYAI SANGKUT PAUT DG YANG LAIN,APBL T.P. TSB. DILAKUKAN : A. lebih dr seseorang bekerja sama dan dilakukan pd- saat bersamaan. –perampokan bbrp org di satu rmh B. lebih dr seseorang pd saat dan tempat yg berbeda, tapi merupakan pelaksaanaan dr permufakatan ja- hat seblmnya.—perampokan dilakukan bkn disatu rumah, bbrp rumah dan pd wkt yg berlainan atas dsr permufakatan terlebih dahulu. C. oleh seorang atau lebih dg maksud mendapatkan a- lat yg akan digunakan u/ mel. T.p lain,/menghindar kan diri dr pemidanaan krn t.p. lain---apabila para perampok, sblm melakukan perampokan merampas senjata dr agen polisi, yg selanjutnya digunakan u/ merampok.

46 PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENYAMPINGAN, DAN PENUTUPAN PERKARA OLEH P.U. 1. PASAL 14 HURUF h. KUHAP—MENUTUP PER- KARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM. 2. PASAL 140 (2) HURUF a KUHAP, PENGHENTI- AN PENUNTUTAN. 3. PASAl 46 ayat (1) huruf c. MENGESAMPINGKAN PERKARA U/ KEPENTINGAN UMUM.ps 35 u.u ttg Kejaksaan. PERTANYAAN. APA YG DIMAKSUD DG KETENTUAN DIATAS? KUHAP TDK MEMBERIKAN PENJELASAN---GUNAKAN METODE PENAFSIRAN.EKSTENTIV,SISTEMATIK,OTENTIK,LOGIS GUNAKAN PENAPSIRAN OTENTIK DAN LOGIS.

47 Menutup perkara demi hk./kepentingan hk.pasal 14 huruf h dan 140 ayat (2) hurf a KUHAP. ADA YG BERPENDAPAT SDL : suatu perbutan untuk tdk melanjut Kan perkara ke PN krn : 1.adanya dasar dasar yg meniadakan pida Na (strafuitsluitnggronden ) 2. Tdk adanya unsur melawan hkm. 3. P Laku tdk dpt dipertanggungjawabkan(ontoerekeningsvatbaarheid. Pendapat diatas keliru krn semua itu (1, 2, 3,) karena hakim sajalah Yg berwenang memutuskannya. Menutup perkara apbl terdapat : VERVOLGINGSUITLUITINGSGRONDEN :MISAL :DLM psal 61 dan 62 KUHP. PS. 72 KUHP. PS; 82 KUHP

48 PENGHENTIAN PENUNTU TAN 140 (2) h.a KUHAP 1 PENAFSIRAN OTENTIK ;penuntutan psl 1 butir Setelad dilakukan tindakan spt tsb diatas jaksa p.u menghentikan penuntutan dg al asan tidak cukup bukti,bukan t.p.

49 MENGENYAMPINGKAN PERKARA PASAL 46 AYAT (1) huruf c. KUHAP jo.35 u.u.no.16 th 2004 ttg kejaksaan 1 ASAS OPORTUNITAS >< LEGALITAS 2.PERKARA TIDAK DITUNTUT KE.P.N DEMI KEPENTINGAN UMUM 3. Sebelum perkara di periksa o/ p.n. 4. Perkara cukup bukti.(lht wirjono Prodjodikoro) Franken : W.W. MENGENYAMPINGKAN PERKARA.a tidak menuntut/melanjutkan penuntutan, b.membatasi penuntutan.

50 Acara pemeriksaan di P.N. dalam KUHAP 1. Acara pemeriksaan biasa 152 s.d singkat/sumir. 203 s.d cepat.rol. 205 s.d.216 A. rol t.p ringan tipiring 206 s.d 210. B. rol pemeriksaan perk.pelanggaran L.L.J 211 s.d Acara pemeriksaan praperadilan

51 Kewenangan pengadilan utk mengadili.kompetensi A. kompetensi absolut pemberian kekuasaan mengadili msng-msng peradilan (ada brp) B. kopetensi relatif. Psl. 84, KUHAP kewenangan pengadilan untuk mengadili Untuk mengadili adl katagori kekuasaan kehakima. (lihat u.u. pokok kekuasaan kehaki Man. Dulu ps. 1 u.u.no. 14 thn 1970.sekarang? Kewenangan P.T (87 KUHAPA Kewenangan MA. (88 KUHAP)

52 PRA PRADILAN 1. LEMBAGA BARU DLM KUHAP 2. W.W. PN. U/ MEMRIKSA DAN MEMUTS TTG a. sah tdknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan /penuntutn b. ganti rugi dan rehabilitasi (ps.77) 3. Acara pemeriksaan singkat. 7 hari stl diteri manya permohonan sdh putus 4. Tdk dpt dilakukan upaya hk. Banding/kasasi kecuali yg ditentukan dlm ps. 83 ayat 2 KUHAP

53 Ganti rugi rehabilitasi dan penggabungan gutan g.r. Ganti rugi melalui jalur pasal 77 KUHAP Ganti rugi melalui jalur pasal 95 KUHAP Kemungkinana penggabungan perkara/gu Gatan ganti rugi pasal 89 KUHAP G.r. dan rehabilitasi mrp : jaminan perlindu- ngan hak asasi tsk, tdkw dan terpidana yg dikenakan penangkapan/penahanan tdk sah Pasal 9 international Covenant on Civil and polical Right : anyone who has been the victim of unlawful Arrest or detention shall have an anforcable right to conpensation

54 Gannti rugi di jepang diatur dlm psl 3 u.u. Jepang Criminal Indemnity dan psl 90 Wetboek van Strafvordering. Prosedur pengajuan g.r. ex psl 77 dan 95 KUHAP datur lebih lanjut dlm psl 7 s.d.11 p.p no 27/83 ttg pelaksanaan KUHAP.jo Ke putusan Menteri Keuangan no. 983/KMK. 01 /1983 tgl 31 des ttg tata carapembayaran g.r

55 Rehabilitasi pasal 1 butir 23 KUHAP jo. Psl.97 KUHAP 1. SESEORANG U/ MENDAPAT PEMULIHAN HAKNYA DLM KEMAM PUAN KEDUDUKAN DAN HARKAT SE RTA MARTABATNYA YG DIBERIKAN PD TINGKAT PENYDIKAN, PENUN TAN ATAU PERADILAN KRN DITANGKAP, DITAHAN, DITUNTUT ATAU- PUN DIADILI TANPA ALASAN U.U. 2. REHABILITASI DICANTUMKAN SEKALIGUS DLM PUTUSAN PENGADILAN

56 KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA/ GUGATAN GANTI KERUGIAN 1. G.R BERSIFAT PERDATA DIBERIKAN PD PRO DUR PERDATA. 2. G.R BERSIFAT PERDATA DI BERIKAN PD PRO SEDUR PIDANA (98 KUHAP). 3. G.R. SIFAT PERDATA TETAPI TERJALIN DG SI FAT PIDANA –PROSEDUR PIDANA. 4. G.R BERSIFAT PERDATA –PROSEDUR PIDANA TP. PEMBAYARANNYA T-J NEGARA. 5. G.R BERSIFAT NETRAL PROSEDUR KHUSUS

57 PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROSES PEMERIKSAAN DI P.N DAN SIKAP MASING- MASING PIHAK YBS. 1. TERDAKWA. Een subjective beoordeling van een subjective-positie pandangan dan kedudukan thd perkara subjektif 2. PEMBELA. Een objective beoordeling van een subjective postie. memandang perkara secara objektif dlm kedudukan subjektif. 3. JAKSA P.U- Een subjective beoordeling van een objective positie. memandang perkara subjektif dlm kedudukan objektif. 4. HAKIM.– Een objective beoordeling van een objective positie. pandangan dan kedudukan dlm perkara objektif.

58 TINDAKAN KETUA P.N STL MENERIMA SRT PELIMPAHAN PERKARA DR P.U. (147 KUHAP) 1. Mempelajari berkas apakah perkara tsbmrp wew. pengadilan ybs– dlm hub.nya dg pasal 84 KUHAP. 2. Berdasarkan psl 84 KUHAP. Ketua P.N. dpt menetapkan : a. P.N. berw. Mengadili. Ketua menunjuk hakim yg akan menyi dangkan perkara ybs. Dan memerintahkan P.U. u/ memang gil tdkw dan saksi-saksi u/ hadir pd hari sidang yg sudah di tetapkan (ps. 152 ayat 1 dan 2 KUHAP). b. P.N. tdk berw. Mengadili ketua PN. Membuat penetapan ttg itu (148 ayat 1) dg alasan. c. turunan penetapan disampaikan kpd tdkw/ advokatnya dan kpd penyidik. 148 AYAT 3 d. P.U.dpt menerima / keberatan. Keberatan ajukan perlawanan/requi sitoir verzet (ps.149 ayat 1 sub.a KUHAP.

59 CARA P.U MENGAJUKAN PERLAWANAN THD PENETAPAN KETUA P.N 149 KUHAP 1. PERLAWANAN DISAMPAIKAN KPD K.P.N MEL PANIT. 2. DLM WKT 7 HARI PERLAWANAN DITERUSKAAN PANIT RA KE P.T. 3. P.T. DLM WKT 14 HARI DPT MENGUATKAN /MENOLAK. 4. DLM HAL MENGUATKAN PERLAWANAN P.U,DG. SRT PENETAPAN MEMERINTAHKAN KPD P.N YBS MENY DANGKAN PERKARA TSB. 5. DITOLAK, PT MENGIRIMKAN BERKAS PERKARA TSB. – KPD P.N YG DIANGGAP BERW. SPT TERCANTUM DLM SURAT KETETAPAN.

60 WEWENANG MENGADILI TERJADI: PASAL 150 KUHAP 1. DUA PENGADILAN ATAU LEBIH menyatakan dirinya berw. Mengadili perkara yg sama. 2.dua pengadilan /lebih menyatakan dirinya tdk berw. mengadili perkara yg sama. YG BERW. MEMUTUS SENGKETA W.W.MENGA- DILI. 1.P.T.ant dua P.N /lebih dlm daerah hukumnya. 2.M.A. Ant. Pengadilian dr satu lingk.peradilan dg pe ngadililan dr lingkungan yg lain.-ant.dua PN yg ber- kedudukan dlm daerah hk.P.T. yg lain. Ant dua PT atau lebih

61 P.N. berwenang mengadili 1. KPN menunjuk hakim yg akan memerik- sa perkara tsb.Hakim yg ditunjukmenetap kan hari sidang memerintahkan P.U.me hadapkan tdkw dan saksi-saksi pd hari si- dang(152 KUHAP). 2. Hakim ketua majelis membuka sidang dg pernyataan “sidang terbuka u/umum,pengecua lian perkara kesusilaan dan anak- anak(tertutup)

62 3. TERDAKWA WAJIB HADIR DLM PERSIDANGAN DLM KEADAAN BEBAS. 4. JIKA TDK HADIR,SDNG DIUNDUR DAN DIPANGGIL SE KALI LAGI. 5. PEMANGGILAN KE 2 TDK HADIR TANPA ALASAN DPT DIHADIRKAN SECARA PAKSA (154 KUHAP) KEWAJIBAN : HAKIM, P.U,PANITERA MENGUNDURKAN DIRI DLM MENANGANI PERKARA (PS.157 KUHAP) APBL: _ terikat hub. Keluarga sedarah/semendah derajat ke 3 --hub. Suami isteri walaupun sdh bercerai dg salah seorang hakim anggota,p.u,atau panitera. --tdkw dan advokat mempunyai kepentingan langsung/tdklangsung dengan perkara tsb. (ps.157, 220 KUHAP)

63 Pembukaan sidang 1. Pihak 2 lengkap : majelis, pu.tdkw/adv, pan-pengg. 2. Hakim ketua majeis membuka sidang dg pernyataan sidang dibuka u/umum(tertu- tup) tdk dinyatakan melanggar hk acara putusan bisa batal. 3. Ketua menanyakan kesehatan &identitas terdakawa secara lengkap-TUJUAN- org yg di- hapkan p.u. dipersidangan = ytdpt dlm sudak. 4. Pembacaan sudak-p.u-pengertian tdkw,hak kebera tan /saggahan /eksepsi tdkw thdp SUDAK.

64 Hak tdkw : keberatan sanggahan /eksepsi sudak p.u 1. Dasar hukum : pasal 156 KUHAP. 2. Pengertian : keberatan yg diajukan tdkw thd kew.pengadilan (ps.84 KUHAP).a/ di tujukan thd sudak—batal demi hk (143 kuhap) atau tdk dpt diterima (ps.76,77,78 KUHPidana) lht psl tsb. 3.tidak menyinggung pokok perkara :misal pembuktian bhw tdkw bukan pelakunya.

65 Macam/jenis eksepsi 1. Exeptio obscuri libelli –penyusunan su dak tidak cermat, tidak jelas dan tdk leng kap – kabur-sudak dinyatakan batal demi hukum (143 ayat 2 KUHAP). 2. Exeptio litispedentia-kew. Mengadili absolut-. Relatif. 3. Exeptio peremtoir –sudak tdk dpt diterima mis; perkara ybs daluarsa(ps.78 KUHP) niet onvanke lijk verklaard-.nebis in idem.(ex rei Judicatae) 4. Ex. Error in persona –yg dihadapkan bukan tdwk.

66 Dlm praktek eksepsi yg sering diajukan adalah : exeptio obscuri libeli Apabila eksepsi ditujukan kepada hal-hal lain selain yg ditentukan dalam pasal 156 KUHAP, biasanya pengadilan akan menolak eksepsi tersebut.-latihan membuat eksepsi thd sudak(slide sebelumnya). Apabila eksepsi ditolak (dg penetapan )sdng dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sesuai dg tataurutan pemeriksaan di p.n dan dihubungkan alat-alat bukti dlm pasal 184 KUHAP

67 Alat-alat bukti 184 KUHAP 1. KETERANGAN SAKSI 2. KETERANGAN AHLI. 3. SURAT. 4. PETUNJUK. 5. KETERANGAN TERDAKWA.

68 1. KETERANGAN SAKSI.185 JO 1 BUTIR 27 KUHAP -siapa yg boleh menjadi saksi –setiap orang wajib menjadi saksi. -pengecualian : boleh mengundurkan diri ba ik secara absolut anak-dibawah umur 15 th. orang sakit jiwa (ps.171 kuhap) relatif-yang mempunyai hub. Kelurga dg tdkw –sedarah semendah (perkawinan) (168 kuhap).karena pekerjaan jabatan wajib menyimpan rahasia mis : notaris, dokter (170 kuhap).

69 Cara pemeriksaan saksi dan pertanyaan yg diajukan oleh hakim,p.u dan advokat 1. pemeriksaan dilakukan satu persatu.terlebih dahulu saksi korban.(160 kuhap) 2. Hakim bertanya secara langsung, p.u dan advokat melalui perantara hakim.(164 kuhap) 3. Pertanyaan ada hubungan dg perkara 4. Setiap keterangannya konfrontir dg tdkw. 5. Saksi tidk boleh memberi ketrangan palsu bisa dituntut pidana (PS.174 ayat 1,2 kuhap) jo. Ps.242 KUHPidana

70 Nilai / kekuatan pembuktian keterangan saksi 1. Syarat formil – seblm/ssdah memberi ke- terangan wajib disumpah (160 kuhap.) 2. Syarat materil- apa yg saksi terangkan di- muka sidang adalah mengenai : yg dilihat diketahui dan di alami sendiri (testimoni um de audito =cerita orang lain)pasal 1bu tir 27 jo.185 kuhap

71 Pemeriksaan ahli 1. Setiap orang yg dimintak pendapatnya se bagai ahli wajib memberi keterangan de- mi keadilan.(179 ayat 1 kuhap). 2. Ahli : ahli kedoktrana kehakiman,dokter dan ahli lainnya : notaris, psikolog,krimi nolog, dll, 3. Disumpah atau berjanji memberikan kete rangan susuai dg keahliannya. 4. Keterangan ahli dinyatakan dlm persidangan.

72 Barang bukti 1.Barang yg dipergunakan oleh tdkw u/me- lakukan suatu tindak pidana.pistol. 2. Barang sebagai hasil t.p- uang penjualan barang curian. 3. Barang tsb. Disita oleh penyidik sbg B.B dlm sidang pengadilan. 4. Brg bukti tsb diperlihatkan kpd tdkw/saksi- saksi 5. B.B tsb disimpan di RUPBASAN.

73 Tuntutan pidana / requisitoir TUNTUTAN KEWENANGAN JPU. 1. Kew. Tsb dilakukan apbl menurut hakim pemeriksaan thd saksi (AD CHARGE,A CHARGE). 2.P.U menguraikan segala fakta-fakta teru- ungkap dipersidangan. 3.atas dasar point 2,apakah dakwaannya terbukti/ti dak. 4. Atas dasar poin 3 P.U. mengajukan tuntutan pid

74 Pembelaan /pleeidoi 1. Hak tdkw u/ mengajukan pembelaan thd tuntutan J.P.U.Bisa sependapat,bisa tdk. 2. Fakta-fakta yg terungkap dipersidangan. 3. Sanggahan pleeidoi =replik j.p.u. 4. Sanggahan replik j.p.u.=duplik tdkw. 5. Sidang ditutup musyawarah hakim u/me bacakan putusan –sidang diundur-.

75 Musyawarah hakim u/ menjatuhkan putusan 182 kuhap --Musyawarah hakim didasarkan : 1.surat dakwaan. 2.segala sesuatu yang terbukti dlm sidang. --Cara pengambilan putusan –musyawarah mufakat (182 ayat 6 kuhap). --musyawarah tidak tercapai : 1. Putusan diambil suara terbanyak. 2. Suara terbanyak tdk dpt diperoleh putusan di-pilih adl pendapat hakim yg paling mengun- tungka terdakwa

76 Perihal pembuktian A.pengertian pembuktian. pembuktian menempati titik sentral dlm hukum acara pidana yg bertujuan u/ menca Ri kebenaran materil. Jadi bukan u/ mencari kesalahan seseorang. VAN BEMMELEN : Usaha u/ memperoleh kepastian yg layak dg jln memeriksa dan pe nalaran dr hakim

77 Pembuktian terdiri dari 1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yg dpt diterima oleh pancaindra. 2. Memberikan keterangan ttg peristiwa- peristiwa yg telah diterima tsb. 3. Memnggunakan pikiran logis. 4. Yg dibuktikan adl kejadian kongkrit. 5. Hakim dpt menggambarkan kejadian yg sebenarnya meskipun ia tdk melihat kejadian.

78 Koneksitas. Pasal 89 s.d. 94 kuhap.dilakukan dlm hal: 1.adanya lingkungan peradilan umum &mil. 2.t.p. yg dilakukan bersama-sama oleh mrk yg msng-msng tunduk pd peradilan umum dan militer. 3. Pendapat jagung menentukan jika terjadi perbedaan pendapat ttg di pengadilan ma- na terdakwa diadili. 4. Titik kerugian (91 ayat 1,2 )

79 B. TEORI TTG PEMBUKTIAN A. sistem keyakinan belakap—terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka.dsr putusan semata-mata perasaan hakim dan tidak terikat pd aturan hukum. Hakim tdk di Wajibkan mengemukakan alasan hk yg mendasari putusan.hasil penentuan mistik dpt dipakai dsr putusan hakim. Peradilan juri dulu di indonesia pd pengdilan distrik dan kabupaten

80 b. Sistem menurut undang – undang yg positif (positef- wettelijk) Alat bukti yg dipakai berdasarkan u.u.terbuktinya suatu perkara melulu undang-undang sekalipun hakim tdk yakin akan kebenaran yg mendasari keputusannya..Contoh ada dua orang saksi tlh bersumpah mengatakan kesalahan tdkw meskipun hakim tdk yakin tdkw bersalah

81 c. Teori pembuktian menurut u.u.yg negatif Kuhap memakai sistem ini –pasal 183 kuhap. Pembuktian berdasarkan u.u. (184 kuhap) ditambah keyakinan hakim. 183 kuhap : hakim tdk boleh menjatuhkan pidana kpd ssorg kecuali dg skurangpkurangnya dua alat bukti yg sah ditambah keyakinannya. D. teori pembuktian bebas.

82 d. Sistem pembuktian bebas Hakim tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti Dalm u.u. yg mendasari putsannya.asalkarn berdasarkan logika.- conviction raissone 1.Alat pembuktian. 2. penguraian pyg dembuktian 3. Kekuatan pembuktan. 4.dasar pembuktian. 5.beban pembuktian Hal hal yg menyangkut pembuktian: Ad.1. Alat pembuktian.ke Jadian yg dibuktian masa yg lampauMenggambar Kan kembali ttg t.p.dr be- Kas yg ditinggalkan /ket.org

83 Ad. 2 penguraian pembuktian. Cara mempergunakan alat-alat bukti tsb. Sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tsb Dlm suatu perbuatan yg telah dilakukan o/ tdkw. Ad. 3. Kekuatan pembuktian.: pembuktian masing-masing alat bukti. Misal: sejauh mana bobot alat bukti tsb thd perb yg dilakukan oleh tdkw.hakim terikat pd alat- alat bukti spt yg tsb dlm ps. 184 kuhap.

84 Ad. 4 Dasar pembuktian. Isi dr alat bukti, mis : keterangan dr seorang saksi bhw ia tlh melihat seuatu,di sbt alat bu kti, ttp keadaan apa yg dilihatnya,dialami- nya,yg diterangkannya dlm kesaksiannya,di sebut dasar pembuktian.

85 Ad. 5 beban pembuktian 1. Siapa yg dibebani u/ membuktikan kesala han tdkw—j.pu. 2.asas presumtion of innocence.(dlm u.u.po kok kekuasaan kehakiman no. 5 th.2004). 3. Penjelmaan asas ini dlm ps. 66 kuhap.: TSK.DAN TDKW TDK DIBEBANI KEWAJIBAN PEMBUKTIAN. 4. Yg dibuktikan adalah unsur psl-psl yg didakwa kan oleh j.p.u dlm.sudak

86 Alat-alat bukti –184-kuhap 1. Keterangan saksi.ps.1.butir 27 jo ket. Yg didengan, dilihat, dialmi sendiri. - sebagai alat bukti-dinyatakan dlm sidang. -pendapat/rekaan saja bukan ket.saksi)tes- timonium de audito. -saksi harus disumpah 160ayat 3 -tdk disumpah sesuai dg ket saksi yng disumpah dpt digunakan sbg tambahan alat bukti.185(7) -ket. Seorang saksi saja tdk cukup untuk membukti- kesalan tdkw 185 ayat 2.(unus testis nullus testis.

87 Ttg u.t.n.t (een getuige is geen getuige.bld.) --Tidak berlaku jiga disertai alat bukti yg sah lainnya. ---I.p hk acara dan jurisprudensi-ket.seorang saksi dpt digunakan untuk membuktikan salah satu unsur t.p. yg didakwakan itu. CONTOH :A tdkw penggelapan uang rp.1000 Milik B. A. menyangkal.C memberi meberi ket. Di sidang bhw ia melihat A.membeli brg seha ga rr. 1000, dan tdk tau uang tsb titipan B. dlm hal Ini B. membuktikan salah satu unsur dan C juga hanya Memberi ket. Satu unsur. Ket.B dan C bersambung dan Berhubungan –bukti berantai (kettingsbewijst) lihat juga Pasal 185 ayat 4 kuhap

88 Penilaian hakim thd keterangan seorang saksi harus diperhatikan 185 ayat 6 kuhap Persesuaian antara ket saksi satu dg lainnya Alat bukti yg lainnya,alasan saksi dlm mem berikan ket ttt,cara hidup dan kesusilaan yg dpt mempengaruhi dpt tdknya ket itu diper caya.

89 2. Keterangan ahli 1. Pengertian pasal 1butir 28 kuhap. 2.-seoramg ahli ditanya Pendapat mengenai suatu soal ;apakah obat A. dpt menimbulkan abortus atau tdk. - seorang saksi ahliditanyapengetahuannya mengenai suatu perkara-menjadi saksi dan mengemukakan pendapatnya.mis : se org dokter memeriksa mayat.menjadi saksi krn menyaksikan brg bukti itu,menjadi ahli krn mengemukakan pendptnya ttg penyebab kematian korban.lihat juga ps.180 ayat 1.2.4

90 3. Surat –187 kuhap 3. Surat –187 kuhap 1. Berita acara. 2. Surat yg dibuat menurut ke tttan per u.u.- an dibuat oleh pejabat mengenai hal yg – termasuk dlm tatalaksana yg menjadi tan ggung jawabnya. 3. Surat keterangan dr seorang ahli yg me- muat pendapat berdasarkan keahlian. 4. Surat lain yg ada hub.nya dg isi dan alat pe- buktian lain

91 4. Petunjuk 188 kuhap 1. Bukan merupakan mrp alat pembuktian langsung. 2. Perbuatan,kejadian,atau keadaan yg kare- na persesuaiannya ant yyg satu dg yg lain, maupun dg t.p itu sendiri menandakan tlh terjadi t.p dan siapa pelakunya. 3. Diperoleh dari : ket saksi,surat ket tdkw

92 Keterangan tdkw 189 kuhap APA YG DINYATAKAN TDKW DI SIDANG TTG PERBUATAN YG DILA- KUKANNYA. TDKW DLM SIDANG TDK MAU MENJA WAB, DIAM.TDK DPT DITERIMA SBG BUKTI IA MENGAKUI KESALAHAN— NYA.KET.TDKW SAJA TDK CUKUP – MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA

93 PUTUSAN PENGADILAN 1. PUTS. YG BERSIFAT FORMIL.bukan putusan akhir.yaitu :berisi pernyataan tdk berwnya pengadilan u/memeriksa perkara pasal 148 kuhap.(onbevoegde verklaring). -dakwaan j.p.u batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing.ps. 156 jo.143 kuhap dakwaan j.p.u tdk dpt diterima(niet ontvanklij verklaard. 156 (1).kuhap.daluarsa.N.in idem. penundaan pem.perkara,ada perselisihan prejudi disiel (perselisihan kewenangan).

94 2.Jenis putusan yg bersifat materil. --putusan akhir(eind vonnis). A. putusan bebas (vrijspraak). Perbutan tdk ter-. Bukti.tdkw hrs keluar dr tahanan sementara seketi kaitu juga sesudah putusan diucapkan.191dan192 B. putusan lepas dr segala tntutan hukuma. (ontslag van alle rechts vervolging).ter- bukti tapi bukan t.p.-adanya dasar dasar yg meniadakan pidana-overmacht.nood weer (pasal 48,, 49 KUHPidana. c. putusan pemidanaan.

95 Akibat hk.tdkw bebas/lepas Tdkw segera dikeluarkan. Perintah hakim supaya brg bukti dikembalikan kpd yg berhak yg tercantum dalam putusan.kewajiban hakim memebritahukan hak hak tdkw berupa :menerima/menolak putusan, mempelajari putusan,penangguhan pelaksanan puts.,hak u/ banding, mencabut pernyataan menerima/ menolak putusan.

96 Vonnis yg berisi pemidanaan memuat hal-hal.197 kuhap Kepala putusan DEMI KEADILAN BERDA SARKAN KETUHANAN Y.M.E,identitas Tdkw,,dakwaan,pertimbangan fkt-fkt dipersi Dangan fakta yuridis,tuntutan pidana,pasal yg Dilanggar,hari dan tgl musyawarah,terpenuhi Nya unsur yg didakwakn biaya perkara,kete Rangan surat palsu,perintah tdkw ditahan,te Tap dlm tahanan/dibebaskan,hari dan tgl putusan.

97 UPAYA HUKUM 1. UPYA HUKUM BIASA:VERZET,BAN- DING,KASASI. 2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA :kasasi demi kepent. Hk.(cassatie in het belang van de wet) dan p.k(herziening)

98 Verzet (perlawanan)Pasal 214 kuhap 1.hak tdkw :thd puts diluar hadirnya tdkw.pe rampasan kemerdekaan. 2.tenggang wkt 7 hari stlh ptsn diberitahukan kepada tdkw. 3. Dg verzet thd verstek,gugur. 4. Tdkw tdk hadir lagi verstek kuat lagi.

99 Pemeriksaan tkt banding 1. 1.Dasar hukum pasal 67 dan kuhap Pemeriksaan ulang =pn-yudec facty- 3. memeriksa fakta kembali 4. 3 tenggang wkt 7 hari hak tdkw dan p.u.thd puts.pengadilan tk.pertama kecuali :bebas,lepas,dlm acara 6. Cepat.

100 Putusan P.T Menguatkan putusan P.N mengubah puts.P.N membatalkan dan memutus sendiri. 4. PEMERIKSAAN TK KASASI.(244 sam- 5. Pai258 kuhap) pembatalan dan bukan yudex facty tdk memeriksa pokok perkara-penerapan 8. 3.alasan : (lihat slide berikut)

101 Alasan 253 KUHAP. 1.APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HK. TDK DITERAPKAN/TDK SBGMN MESTINYA.2. CARA MENGADILI TDK DILAKSANAKAN SBG MANA MESTI NYA. 3.APAKAH BENAR PENGADILAN TDK MELAMPAUI BATAS KEWENANG AN.

102 CARA MENGAJUKAN KASASI 1.tdkw dan p.u thd puts-pemidanaan pelapas- An. 2.tenggang waktu 14 hari harus ada memori ygdiajukan 14 stl mengajukan permohonan kasasi. (syarat formil ) 3. Syarat materil pasal 253 kuhap (alasan mengajukan kasasi)

103 PUTUSAN M.A. 254 KUHAP 1. 1.MENOLAK PERMOHONAN KASASI 2. 2.MENGABULKAN 3. UPAYA HK. LUAR BIASA. 4. KASASI DEMI KEPT.HUKUM(259 KUHAP) 5. 1.Thd semua puts yg telah pasti. Bukan kasasi pihak Spy hk diterapkan secara benar Tdk ada pengaruh thd putusan pn.p.t

104 PENINJAUAN KEMBALI( KUHAP THD PUTUSAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TE- 2. TAP BERMULA DR KASUS SENGKON 4. KARTA TDK DPT DILAKUKAN THD PUTUSAN BEBAS/LEPAS TUNTUTAN 6. 4.HAK TERPIDANA/AHLI WARIS 7. 5.P.K HANYA DPT DILAKUKAN SATU KALI.

105 ALASAN-ALASAN P.K 1.KEADAAN BARU (NOVUM) 2.DSR TLH TERBUKTINYA BERTTG SATU DG YG LAINNYA. 3.PUTUSAN MEMPERLIHATKAN SUATU KEHILAFAN HAKIM. 4. PERB.TERBUKTI,TDK DIIKUTI OLEH SUATU PEMIDANAAN.

106 Pelaksanaan putusan p.n (eksekusi)o/jaksa 270 s/d276 1.thd puts tetap(inkracht van gewijsde) 2.apbl tenggang waktu banding lewat. 3. Tdkw dan p.u menerima puts. 4.banding dicabut kembali. 5.ada permohonan grasi disertai penangguan eksekusi

107 Pengasan dan pengamatan pelaksaan puts.p.n. 1. Kepastian apakah puts pengadilan dilaksa Nakan sebagai mana mestinya 2. Disetiap pengadilan ada hakim wasmat Yg ditunjuk oleh k.p.n selama dua th.


Download ppt "l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google