Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ketua Komtek Sosial dan Humaniora

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ketua Komtek Sosial dan Humaniora"— Transcript presentasi:

1 Ketua Komtek Sosial dan Humaniora
http: PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI WISATA LESTARI DI DAERAH Disampaikan oleh Lala M. Kolopaking. Ph.D Ketua Komtek Sosial dan Humaniora

2 ORGANISASI PENYAJIAN Prolog : Membangun Kawasan Perdesaan
Pariwisata Sebagai Sektor Lokomotif Penarik Sektor-sektor lain Mempercepat Desa Membangun Teknologi Penguatan Komunitas Ke Depan : Berbasis Bisnis Rakyat dan Sinergi Kegiatan dan Biaya Melacak Indikator Keberhasilan Pembangunan Epilog dan Implikasi

3 PROLOG (1) ANCAMAN DISINTEGRASI PENURUNAN KEMISKINAN BERCIRI DESA
Rasio Gini PENURUNAN KEMISKINAN BERCIRI DESA PENINGKATAN KETIMPANGAN DI DESA DAN KOTA PERBEDAAN KEMAJUAN INDONESIA BARAT DENGAN INDONESIA TIMUR

4 PROLOG (2) Pembangunan dominan dilakukan secara sektoral dan lemah melalui pendekatan satuan spatial (ruang) UU No.6 Tahun 2014 Desa menjadikan Desa sebagai Ruang Adminstrasi Pembangunan Monitoring Evaluasi Musyawarah Desa RPJMDes RK Tahunan APBDes Implemetasi Pembangunan Desa tidak terpisah dari Pengembangan Kawasan Perdesaan (Kerjasama Antar Desa), Jadi semangat UU Desa itu adalah kerjasama (Jiwa Gotong Royong) Bukan Persaingan

5 Landasan Hukum: Membangun Kawasan Perdesaan
Pasal 83 ayat (2) UU No. 6 tahun Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif Pasal 83 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 : ...perpaduan pembangunan antar desa... Mengutamakan Nilai Kerjasama bukan Persaingan---Penguatan Sosial---Posisi Tawar Masyarakat (Politik Lokal) Memperhatikan Skala Ekonomi--- berorientasi Ekonomi Lokal Mempertimbangkan Kesatuan Ekosistem---memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan

6 PENGEMBANGAN SOFT and HARD TECHNOLOGY
PENDEKATAN WILAYAH SEKTORAL KAWASAN PRODUKTIF LESTARI KEGIATAN MASYARAKAT TEKNOLOGI SISTEM PRODUKSI On, Off, Non Farm PASAR PRODUK Dalam Negeri, Ekspor

7 PELUANG PARIWISATA SEKTOR LOKOMOTIF
Daerah Tertinggal kaya dengan Keindahan Alam Keuntungan yang berlimpah dari perusahaan besar/padat modal Kondisi daerah sekitar pertambangan terus mengalami pemiskinan dan ketertinggalan MINERAL/ ENERGI LINGKUNGAN HIDUP Lemahnya pengelolaan sumberdaya pariwisata yang bertumpu pada komunitas; Pengelolaan pariwisata “dikelola” investor luar ; Ekonomi lokal tidak menjadi kekuatan ekonomi nasional PARIWISATA LAYAK JADI LOKOMOTIF

8 Kawasan Perdesaan Wisata (Kerjasama Antar Desa) Lestari
Menjadikan Pariwisata Lokomotif Pembangunan Desa dan Daerah ENERGI DAN MINERAL SEBAGAI POTENSI PENGGERAK PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SABUK PENGAMAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DAN KOMUNITAS SEBAGAI LOKOMOTIF Kawasan Perdesaan Wisata (Kerjasama Antar Desa) Lestari

9 TEKNOLOGI PENGUATAN KOMUNITAS
Kawasan Perdesaan Wisata Berkelanjutan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa Penguatan Kapasitas (Kesamaan pemahaman) Dialog Pemanfaatan Ruang (Tata Ruang Partsipatif) Potensi & Kebutuhan Pelayanan Infrastruktur , Hard Technology Pembiayaan PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN SOFT TECHNOLOGY

10 (1) MENGENAL RUANG : Perlu UPDATE Peta Kawasan

11 Peta Tata Ruang Terkini : Peranan Teknologi Drone

12

13

14 (2) Desa Membangun Kawasan Perdesaan
Monitoring Evaluasi Musyawarah Desa RPJMDes RK Tahunan APBDes Implemetasi Monitoring Evaluasi Musyawarah Desa RPJMDes RK Tahunan APBDes Implemetasi PER Bersama KEPALA DESA KAWASAN PERDESAAN RK Tahunan APBDes Implementasi Monitoring Evaluasi Musyawarah Desa RPJMDes RK Tahunan APBDes Implementasi Monitoring Evaluasi Musyawarah Desa RPJMDes RENSTRA PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

15 Diamanatkan Per-UU-an Membuat RPKP (PERLU DIWARNAI WISATA)
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN RPJMD RTRW RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) Pemerintah Pemerintah Daerah SK Bupati APBN APBD Dana lain yang tidak mengikat KOMUNITAS Peraturan Antar Kepala Desa KAWASAN-KAWASAN STRATEGIK SK Bupati Misal, Kawasan Perbatasan

16 Perlu Perhatian Pada Penyedian Infrastruktur
Rancangan Pengembangan Kawasan Perdesaan dapat menjadi Media Penyediaan Infrastruktur Tantangan Pembangunan infrastruktur baru Memetakan target pembangunan infrastruktur setiap daerah Membuat dan menguatkan sistem mendorong daerah yang mengabaikan kewajibannya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar Mendorong pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur Daerah Melakukan terobosan dalam sistem koordinasi, membuat koordinasi yang simpel dan terukur 3,5-4% dari PDB 7-8% dari PDB Sumber : Fauziah Zen, 2014

17 Perumusan Rencana Aksi Berbasis Masyarakat
KiTA Wakatobi KOMUNITAS INFORMASI WISATA KITA Sikka KiTA Raja Ampat KITA Seruyan

18 Promosi Tujuan Wisata WISATA ALAM WISATA BUDAYA WAKATOBI RAJA AMPAT
Pantai Wakatobi Pulau Wayag WISATA ALAM WISATA BUDAYA Pulau Hoga Festival Bahari Pulau Tomia Pulau Misool

19 WISATA PENDIDIKAN-RISET Patung Bunda Maria-Bukit Nilo
SIKKA SERUYAN Patung Kristus Raja Danau Sembuluh WISATA RELIGI BUDAYA WISATA PENDIDIKAN-RISET Patung Bunda Maria-Bukit Nilo Air Terjun Gereja Tua Sikka Pantai Sungai Bakau

20 KITA : MEDIA BERBAGI BASIS KOMUNITAS
KEGIATAN BERBASIS IT UNTUK KONEKTIVITAS KITA KITA : MEDIA BERBAGI BASIS KOMUNITAS

21 (3) MEMBANGUN JARINGAN KERJASAMA MULTI-PIHAK DAN MITRA DIALOG (PENDAMPINGAN)
Masyarakat/Komunitas PENDAMPING Pemerintah Swasta Perguruan Tinggi

22 Partisipasi Masyarakat
KE DEPAN : BERBASIS BISNIS RAKYAT Daya Dukung Lingkungan Investasi Partisipasi Masyarakat Bisnis Sumberdaya Alam Usaha Ekonomi Masyarakat Usahawan Produktif dan Berkarakter Pengetahuan Lokal

23 Skema pembiayaan khusus
Arah Bentuk BUMDes atau BUM AntarDes Penguatan Permodalan Hibah/ Bansos Saham Lebih dari 51% milik pemerintah desa Kredit murah Dana bergulir Penyerta-an modal Capacity building: pelatihan, pembinaan Infrastruktur Dana masyarakat desa Manajemen Aset Skema pembiayaan khusus Pemberdaya-an Pemberdayaan & pembentukan nilai tambah SDA desa Embrio Bisnis Start-up Bisnis UKM

24 Strategi Sinergi Pembiayaan
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Hybrid Financing BLUD Pasar Produk/Jasa Usaha Mikro Petani/ Pengrajin Kelompok Tani Pengrajin Koperasi Agro-Forest Industri/ Pasar Produk /Jasa Kredit Mikro Bantuan Teknis/ Pengembangan Masyarakat LKM Infrastruktur PT/NGO Kredit Linkage Penjaminan Capacity Building PKBL BUMN/CSR APBD/ APBN/APDes Dana Internasional B A N K BUMDES Kumpulan Dana Amanah Blending Financing

25 Perlu Mempertimbangkan Perkembangan Politik
Politik, Teknologi dan Partisipasi Post-Neo-Liberalism : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan serta Peraturan dan Kebijakan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan UU Desa Dipengaruhi oleh keputusan tentang Peraturan dan Pelaksanaan kebijakan Pemilu/Pilkada/Pilkades Sumber: Inspirasi dari pandangan Prof. Dr Samsudin Harris dan Pandangan Cordova, D., 2014 tentang participation, politics and technology : Agrarian Development in Post-Neoliberal Bolivia.

26 Melacak Indikator Pembangunan
Dengan Teknologi Didukung peningkatan mutu prasarana sosial, ekonomi dan komunikasi Didukung teknologi inklusif, biaya dan politik affirmatif—pro rakyat Kemiskinann dan Ketertinggalan Pembangunan Eksklusif BAGAIMANA KITA DAPAT MERENCANAKAN dan MENGUKUR ? 2011 2015 2021 2031 Waktu PERLU INDEKS PEMBANGUNAN SOSIAL (KESENJANGAN. POTENSI KONFLIK, DEMOKRASI, ETNISITAS, DLL) MELENGKAPI INDIKATOR EKONOMI DAN INDIKATOR BASIS PERORANGAN Sumber: Hasil Diskusi dengan Dr Linda

27 Pemerataan dalam Berbagai Aspek Pembangunan Ekonomi-Sosial
8 Jalur Pemerataan Evaluasi Program Beragam Indikator Peluang berusaha/Bekerja Konsumsi Penduduk/ Migrasi Pendidikan dan Kebudayan Kesehatan - Gizi Peruamhan/Ling-kungan Ketertiban dan Keamanan Politik/ Hukum Partisipasi dalam program (desa,kota) Input program dari pusat Input program di daerah dan di desa Peranserta rumahtangga Dampak (desa, kota) Output program dalam jumlah Pemerataan hasil Tingkat dan pemerataan pendapatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Golongan sasaran (desa, kota) Etnisitas, Lapisan Masyarakat,Agama Sumber: Modifikasi Sajogyo, 1981

28 EPILOG Gagasan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Pariwisata Berbasis Komunitas dan Desa sebagai Lokomotif perlu dikemas melalui Riset dan Teknologi yang Adaptif Manfaat ekonomi dan ekologi perlu diorganisasikan dengan mengembangkan bisnis yang dikuasai oleh masyarakat. Satu Peluang adalah Pengembangan BUMDes/BUM AntarDes sebagai social enterprise Perlu Pengembangan Indikator Pembangunan Berbasis Sosial Melengkapi Indikator Berbasis Individu, seperti Pendapatan per Kapita, IPM

29 IMPLIKASI : ALTERNATIF KELEMBAGAAN RISTEK
Jejaring Kerjasama Pembelajaran dan Pengembangan RISTEK Multipihak Nasional DEWAN RISET NASIONAL Kementrian/ Lembaga Stakeholders Provinsi Komuinitas Riset-Teknologi (A,B,G,C) Pengembangan Partisipatif Indikator dan Metodologi Pengembangan dan Penerapan Teknologi DEWAN RISET DAERAH SKPD/ SWASTA/BUMD Kabupaten DEWAN RISET DAERAH Komuinitas Riset-Teknologi (A,B,G,C) SKPD/ SWASTA/BUMDES Pembelajaran Partisipatif Fasilitasi Aksi Pengembangan Tapak Aksi Aksi Kerjasama NGO A/G SW Kerjasama Multipihak NGO A/G SW

30 Terima Kasih


Download ppt "Ketua Komtek Sosial dan Humaniora"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google