Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Aba Subagja, S.Sos., M.AP. KEPALA BIDANG STANDARDISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2015 KEBIJAKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Aba Subagja, S.Sos., M.AP. KEPALA BIDANG STANDARDISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2015 KEBIJAKAN."— Transcript presentasi:

1 Aba Subagja, S.Sos., M.AP. KEPALA BIDANG STANDARDISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2015 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIER PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2 PERMASALAHAN SDM APARATUR

3 3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI 1.REVOLUSI MENTAL means changing our mindset and thus our habits; from taking service into giving service; from sitting back into proactive; and from boss into servant 2.STOP PEMBOROSAN in unnecessary government activities by promoting “Gerakan Penghematan Nasional” 3.MORATORIUM on govt. organization & new Civil Servants recruitment

4 4 1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun Peraturan Pelaksanaannya 1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun Peraturan Pelaksanaannya Sebelum diundangkannya RPP UU ASN Yang Sedang Disiapkan : 1.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS 2.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PPPK 3.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin 4.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penggajian dan Tunjangan 5.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 6.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Korps Pegawai ASN Yang Sedang Disiapkan : 1.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS 2.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PPPK 3.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin 4.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penggajian dan Tunjangan 5.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 6.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Korps Pegawai ASN 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5 Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur Birokrasi. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka Penyederhanaan Perizinan Usaha. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Penataan Jumlah dan distribusi PNS. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 5 Profesionalisasi PNS.

6 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PROGRAM RENCANA AKSI Profesiona lisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu 6 Identifikasi jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Identifikasi output jabatan fungsional Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional

7 Aparatur Sipil Negara (ASN) profesi bagi : 1.Pegawai Negeri Sipil 2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja profesi bagi : 1.Pegawai Negeri Sipil 2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1.Jabatan Pimpinan Tinggi 2.Jabatan Administrasi 3.Jabatan Fungsional 1.Jabatan Pimpinan Tinggi 2.Jabatan Administrasi 3.Jabatan Fungsional Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula

8 KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN Guru ,35 % Medis ,73 % Paramedis ,94 % JF Lainya ,08 % JF Umum ,79 % J Struktural ,12 % TOTAL , % HONORER: = = TOTAL HONORER: (27% PNS NASIONAL)

9 PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN Sumber data: BKN, 2013

10 Catatan: *) Berdasarkan UU ASN, apabila 80 JF Ahli dan Terampil dipisahkan maka total JF dapat mencapai 242 JF 164 Penguatan dan Pengembangan Jabatan Fungsional (JF) Jml Jabatan Fungsional JF PENERA 142

11 TRANSFORMASI BIROKRASI & RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

12 SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN PASAL 51 “MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DISELENGGARAKAN BERDASARKAN SISTEM MERIT” Makna sistem merit dalam UU No. 5/2014  Penempatan pegawai dalam jabatan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi  Pengembangan karier didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja  Penggajian, reward, punishment didasarkan pada kinerja PASAL 51 “MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DISELENGGARAKAN BERDASARKAN SISTEM MERIT” Makna sistem merit dalam UU No. 5/2014  Penempatan pegawai dalam jabatan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi  Pengembangan karier didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja  Penggajian, reward, punishment didasarkan pada kinerja

13 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama JABATAN ASN PASAL

14 Kompetensi manajerial Kompetensi teknis Kompetensi sosial kultural  KHUSUS BAGI PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JABATAN MANAJERIAL  DIUKUR DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN STRUKTURAL ATAU MANAJEMEN, DAN PENGALAMAN KEPEMIMPINAN JENIS KOMPETENSI PEGAWAI ASN  BAGI SELURUH PEGAWAI ASN  DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS  BAGI SELURUH PEGAWAI ASN  DIUKUR DARI PENGALAMAN BEKERJA DENGAN MASYARAKAT MAJEMUK DALAM HAL AGAMA, SUKU, DAN BUDAYA SEHINGGA MEMILIKI WAWASAN KEBANGSAAN PASAL 69 AYAT (3)

15 USULAN PERSENTASI KOMPETENSI JABATAN KOMPETENSI MANAJERIALTEKNISSOSIAL KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI 60%???20%??? JABATAN FUNGSIONAL 10%???70%???20%??? JABATAN ADMINISTRASI ADMINISTRATOR 40%??? 20%??? PENGAWAS30%???50%???20%??? PELAKSANA5%???75%???20%???

16  Setiap instansi menyusun standar kompetensi jabatan yang ada di linkungannya, khususnya jabatan-jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok organisasinya  Setiap instansi melakukan analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi jabatan dan kompetensi pegawai dan kesenjangan antara standar kinerja dengan kinerja pegawai untuk menyusun profil kompetensi dan kinerja pegawai yang ada di lingkungannya  Merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensi instansi dalam 5 tahun yang dirinci setiap tahun dan tertuang dalam rencana kerja anggaran yang kemudian di-entry ke dalam sistem informasi ASN  Secara nasional, LAN melakukan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi disesuaikan dengan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional  Setiap instansi menyusun standar kompetensi jabatan yang ada di linkungannya, khususnya jabatan-jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok organisasinya  Setiap instansi melakukan analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi jabatan dan kompetensi pegawai dan kesenjangan antara standar kinerja dengan kinerja pegawai untuk menyusun profil kompetensi dan kinerja pegawai yang ada di lingkungannya  Merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensi instansi dalam 5 tahun yang dirinci setiap tahun dan tertuang dalam rencana kerja anggaran yang kemudian di-entry ke dalam sistem informasi ASN  Secara nasional, LAN melakukan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi disesuaikan dengan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional KONSEP PENGATURAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI -1

17 PENGEMBANGAN KOMPETENSI DILAKUKAN MELALUI 2. Seminar 3. Kursus 5. Praktik Kerja di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 4. Penataran 1. Pendidikan dan Latihan 6. Pertukaran PNS dan Swasta INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI PASAL 70

18  Setiap PNS wajib diberikan paling kurang 12 hari kerja untuk pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) tahun  Setiap instansi menyediaan anggaran minimal 2,5 % dari anggarannya masing-masing untuk pengembangan kompetensi pegawainya.  Setiap tahun masing-masing instansi melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kompetensi dan efektivitas hasil pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap kinerja organisasi  Setiap PNS wajib diberikan paling kurang 12 hari kerja untuk pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) tahun  Setiap instansi menyediaan anggaran minimal 2,5 % dari anggarannya masing-masing untuk pengembangan kompetensi pegawainya.  Setiap tahun masing-masing instansi melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kompetensi dan efektivitas hasil pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap kinerja organisasi KONSEP PENGATURAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI-2

19  LAN melakukan pemantauan sistem informasi ASN secara berkala dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktik kerja di instansi lain di pusat atau di daerah, pertukaran kerja dengan swasta.  BKN mengelola data hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kompetensi termasuk pelaksanaan praktik kerja di instansi lain di pusat atau di daerah, pertukaran kerja dengan swasta  Menpan secara berkala mereviu dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi.  LAN melakukan pemantauan sistem informasi ASN secara berkala dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktik kerja di instansi lain di pusat atau di daerah, pertukaran kerja dengan swasta.  BKN mengelola data hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kompetensi termasuk pelaksanaan praktik kerja di instansi lain di pusat atau di daerah, pertukaran kerja dengan swasta  Menpan secara berkala mereviu dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi. KONSEP PENGATURAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI-3

20 RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI HARUS DIKAITKAN DENGAN HASIL PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI  PEMBERIAN TUGAS BELAJAR (DEGREE MAUPUN NON DEGREE) HARUSLAH DIBERIKAN SEBAGAI SALAH SATU REWARD BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ORGANISASI  PEMBERIAN TUGAS BELAJAR HARUS PULA TERENCANA DAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI  PEMBERIAN TUGAS BELAJAR (DEGREE MAUPUN NON DEGREE) HARUSLAH DIBERIKAN SEBAGAI SALAH SATU REWARD BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ORGANISASI  PEMBERIAN TUGAS BELAJAR HARUS PULA TERENCANA DAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI KHUSUS BAGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI TUGAS BELAJAR

21 PENGEMBANGAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI BERCIRIKAN, ANTARA LAIN 1.Berorientasi Pada Out-Put/Out-Come 2. Proses Pembelajaran Bersifat Modular 3. Bertumpu Pada Kemampuan Peserta 4. Penilaian Sepanjang Proses Pelatihan 5. Kelulusan Kompeten atau Belum Kompeten

22 DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI 1.TERLATIH 2.MEMBERI JASA UNTUK UMUM 3.BERSERTIFIKAT 4.ANGGOTA ORGANISASI PROFESI 1.TERLATIH 2.MEMBERI JASA UNTUK UMUM 3.BERSERTIFIKAT 4.ANGGOTA ORGANISASI PROFESI 22 PROFESI SERTIFIKASIKOMPETENSI MENGEMBANGKANKOMPETENSI MEMASTIKAN DAN MEMELIHARAKOMPETENSI SKKNI PROFESIO NALISME KINERJA

23 PENGEMBANGAN KARIER PNS 1.Kualifikasi 2.Kompetensi 3.Penilaian kinerja, dan; 4.Kebutuhan Instansi Pemerintah 1.Integritas dan; 2.Moralitas BERDASARKAN MEMPERTIMBANGKAN PASAL 69 AYAT (1) DAN (2)

24 Integritas Diukur dari: kejujuran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Diukur dari: kejujuran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan PASAL 69 AYAT (4) DAN AYAT (5)

25 Pola Karier Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. PASAL 71

26 MUTASI IP / ID Ditetapkan PPK IP ID Ditetapkan Ka. BKN PROV KAB/ KOTA KAB/ KOTA Ditetapkan Gubernur setelah Pertimbangan Ka.BKN Ditetapkan Gubernur setelah Pertimbangan Ka.BKN PROV KAB/KOTA Ditetapkan Mendagri Setelah Pertimbangan Ka. BKN Ditetapkan Mendagri Setelah Pertimbangan Ka. BKN PROV KAB/KOTA IP Ditetapkan Ka. BKN PASAL 73  Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada anggaran instansi dimana PNS itu berasal.

27 PROMOSI Dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. PENILAI KINERJA PYB Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. PASAL 72

28 STANDAR KOMPETENSI JABATAN PROFIL PNS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS KINERJA PNS KOMPETENSI PNS SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA KONSEP SISTEM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL POLA KARIER PENGEMBANGAN KARIER MUTASI PROMOSI LOWONGAN POSISI TIM PENILAI KINERJA INSTANSI PENGANG- KATAN PERTAMA SEBAGAI PNS

29 KONSEP POLA KARIER PIMPINAN TINGGI 1.Utama 2.Madya 3.Pratama ADMINISTRASI 1.Administrator 2.Pengawas 3.Pelaksana FUNGSIONAL AHLI 1.Utama 2.Madya 3.Muda 4.Pertama TERAMPIL 1.Penyelia 2.Mahir 3.Terampil 4.Pemula BY POSITION (BAB IX) BY CAREER PANGKAT (KELAS JABATAN)JABATAN ? ? BY CAREER

30

31 KONSEP PENGEMBANGAN KARIER (DALAM UU ASN)-1  Tidak ada kenaikan pangkat reguler (kenaikan pangkat didasarkan pada penilaian terhadap prestasi kerja)  Penyusunan rencana pengembangan karier dilakukan setiap 5 tahun dengan memperhatikan profil PNS (kompetensi dan kinerja) dan kebutuhan organisasi  Pengembangan karier dapat dilakukan secara horisontal (mutasi jabatan setara), vertikal (promosi) dan diagonal (administrasi-fungsional; fungsional-administrasi) dengan memperhatikan pola karier (yang didasarkan pada rumpun tugas, rumpun keilmuan, keahlian/keterampilan)  Tidak ada kenaikan pangkat reguler (kenaikan pangkat didasarkan pada penilaian terhadap prestasi kerja)  Penyusunan rencana pengembangan karier dilakukan setiap 5 tahun dengan memperhatikan profil PNS (kompetensi dan kinerja) dan kebutuhan organisasi  Pengembangan karier dapat dilakukan secara horisontal (mutasi jabatan setara), vertikal (promosi) dan diagonal (administrasi-fungsional; fungsional-administrasi) dengan memperhatikan pola karier (yang didasarkan pada rumpun tugas, rumpun keilmuan, keahlian/keterampilan)

32  Pengembangan karier vertikal (promosi) dapat diberikan apabila:  setelah 4 tahun apabila memiliki nilai kinerja minimal “baik” selama 4 tahun berturut-turut  setelah 3 tahun apabila minimal dalam 3 tahun terdapat sekali nilai “Amat baik” dan 2 kali nilai “Baik”  setelah 2 tahun apabila memiliki penilaian “Amat Baik” berturut-turut dalam 2 tahun.  Pengembangan karier (mutasi dan promosi) tidak hanya dilakukan dalam lingkup 1 (satu) instansi namun dapat lintas instansi sesuai kebutuhan.  Pengisian Jabatan harus memenuhi syarat jabatan sebagai telah ditetapkan oleh PPK.  Pengembangan karier vertikal (promosi) dapat diberikan apabila:  setelah 4 tahun apabila memiliki nilai kinerja minimal “baik” selama 4 tahun berturut-turut  setelah 3 tahun apabila minimal dalam 3 tahun terdapat sekali nilai “Amat baik” dan 2 kali nilai “Baik”  setelah 2 tahun apabila memiliki penilaian “Amat Baik” berturut-turut dalam 2 tahun.  Pengembangan karier (mutasi dan promosi) tidak hanya dilakukan dalam lingkup 1 (satu) instansi namun dapat lintas instansi sesuai kebutuhan.  Pengisian Jabatan harus memenuhi syarat jabatan sebagai telah ditetapkan oleh PPK. KONSEP PENGEMBANGAN KARIER (DALAM UU ASN)-2

33  Pengisian jabatan yang lowong di seluruh instansi didasarkan pada informasi lowongan jabatan yang diterbitkan secara periodik oleh BKN dalam sistem informasi ASN  MenpanRB secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan karier secara nasional sebagai bahan penyesuaian kebijakan terkait pengembangan karier.  PPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan karier setiap 2 tahun dan dampaknya terhadap kinerja pegawai maupun organisasi  KASN menjamin pelaksanaan pengembangan karier dilakukan berdasarkan sistem merit  Pengisian jabatan yang lowong di seluruh instansi didasarkan pada informasi lowongan jabatan yang diterbitkan secara periodik oleh BKN dalam sistem informasi ASN  MenpanRB secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan karier secara nasional sebagai bahan penyesuaian kebijakan terkait pengembangan karier.  PPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan karier setiap 2 tahun dan dampaknya terhadap kinerja pegawai maupun organisasi  KASN menjamin pelaksanaan pengembangan karier dilakukan berdasarkan sistem merit KONSEP PENGEMBANGAN KARIER (DALAM UU ASN)-3

34 DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan :  Presiden dan Wakil Presiden;  Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD;  Gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota Pegawai ASN dari PNS yang diangkat  Ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK;  Menteri dan jabatan setingkat menteri;  Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS

35 KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI a.Diduduki maksimal 5 (lima) tahun. b.dilarang diganti selama 2 (dua) tahun c.harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan. d.Bila tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. e. Bila tidak menunjukan perbaikan, harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Hasilnya bisa dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

36 Gaji, Tunjangan dan BUP Jabatan Fungsional ASN Gaji yang adil dan layak TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN KEMAHALAN BATAS USIA PENSIUN 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. PP 21/2014 PEMULA, TERAMPIL, MAHIR AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA (BUP: 58) PENYELIA, MADYA, UTAMA (BUP: 60)

37 TERIMA KASIH


Download ppt "Aba Subagja, S.Sos., M.AP. KEPALA BIDANG STANDARDISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2015 KEBIJAKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google