Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan oleh: Direktur Pengembangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan oleh: Direktur Pengembangan."— Transcript presentasi:

1 SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan oleh: Direktur Pengembangan Wilayah

2 Materi Paparan I.Agenda Tahapan Musrenbang II.Analisis Provinsi III.Contoh Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta IV.Revitalisasi Musrenbang Nasional 2015

3 I. AGENDA TAHAPAN MUSRENBANG NASIONAL

4 TAHAPANMEKANISME DAN KELUARAN Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda ( 26 Maret 2015, Bappenas) Penyampaian draft Rancangan Awal RKP 2016 Indikasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan Tahun 2016 Penyampaian kerangka makro ekonomi dan kebijakan fiskal Tahun 2016 Forum diskusi Bappeda Provinsi se-Indonesia terkait dengan pola pendekatan dimensi pembangunan, kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 dan kebijakan Dana Dekonsentrasi Bappenas. Pendalaman Dimensi Pembangunan (26 – 30 Maret 2015) Pembahasan Pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) lintas sektor Output : sinkronisasi antar sektor dalam mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita). Pembahasan per dimensi : Deputi penanggung jawab dimensi Ratek/Rakernis dengan K/L(Maret 2015) Memastikan bahwa hasil ratek/rakernis sesuai dengan sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) sebagai dasar untuk pembahasan pra musrenbangnas Menyampaikan arahan mengenai tema dalam pelaksanaan sasaran dimensi pembangunan (Nawa cita) di RKP 2016 dalam Ratek/Rakernis 4 AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(1)

5 TAHAPANMEKANISME DAN KELUARAN Musrenbangprov ( 2 Maret - 13 April 2015) Dukungan APBD dalam mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita); Usulan kegiatan oleh pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) –Kegiatan berdasarkan sasaran jangka menengah dengan mengacu pada sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) yang akan menjadi prioritas pembahasan dalam Pramusrenbangnas. Sinkronisasi kegiatan K/L dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Kesepakatan usulan kegiatan dan kerangka pembiayaan dalam mendukung sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Forum Konsultasi Publik (6 April 2015) Memberikan masukan terhadap rancangan awal RKP Rakor Khusus Papua dan Papua Barat (14 April 2015) Sinkronisasi kegiatan K/L, kegiatan Dana Otonomi Khusus, kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan APBD dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga. 5 AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(2)

6 TAHAPANMEKANISME DAN KELUARAN Rakorbangpus II (15 April 2015) Penyampaian Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif Tahun 2016 Trilateral Meeting (15 – 24 April 2015) Skema : Trilateral Desks (Bappenas, K/L, Keuangan) Penajaman dan pengakomodasian hasil Musrenbangnas 2015 dalam inisiatif baru Rancangan Akhir Renja K/L 2016; dan Rancangan Akhir RKP Pra Musrenbangnas ( April 2015) Penutupan Pra Musrenbangnas (28 April 2015) Skema : Kelompok musyawarah berdasarkan sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Hasil kesepakatan program/kegiatan, lokasi, target, dan anggaran untuk mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) antara pemerintah provinsi dan K/L yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan; Musrenbangnas (29 April 2015) Laporan Menteri PPN mengenai kesepakatan program, kegiatan strategis dan pendanaan pusat dan daerah kepada Presiden RI; Arahan Presiden dan Wakil Presiden RI; dan Paparan 4 Menteri Koordinator. 6 AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(3)

7 Peran Liaison Officer (LO) dan Staf Penghubung Provinsi PeranKeterangan Liaison Officer (LO) 1.Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mengkoordinasikan usulan kegiatan strategis daerah yang mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); 2.Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mensinergikan perencanaan di pusat dan daerah terkait program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita); 3.Sebagai pendamping bagi provinsi yang menjadi tanggung jawabnya selama pelaksanaan rangkaian Musrenbangnas Staf Penghubung Membantu LO dalam melaksanakan perannya baik dari sisi subtantif, teknis, maupun administrasi 7

8 Tugas Liaison Officer (LO) TahapTugas Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda (26 Maret 2015) 1.Mengikuti kegiatan pembekalan sebagai LO (Senin, 23 Maret 2015); 2.Mengawal perumusan kegiatan-kegiatan strategis provinsi; 3.Memberikan arahan dalam penjabaran sasaran prioritas Dimensi Pembangunan (Nawa Cita) ke dalam usulan kegiatan sektor-sektor; 4.Memantau kesiapan materi dan tim Bappeda Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada kegiatan Rakorbangpus dan Forum Konsultasi Bappeda; 5.Memantau kesiapan indikasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan tahun 2016 yang sudah diuraikan per provinsi; 6.Membangun komunikasi sepanjang waktu diantara Rakorbangpus dan tahap sebelum Pra-Musrenbangnas untuk memastikan kesesuaian kegiatan strategis provinsi yang diusulkan provinsi dengan yang dirumuskan Bappenas. 8

9 TahapTugas Pelaksanaan Musrenbangprov (2 Maret - 13 April 2015) 1.Menjaring isu-isu strategis provinsi yang akan dibahas dalam Musrenbangnas tahun 2015 sesuai dengan Potret Analisis per daerah (Analisis Provinsi 2014 dan Pembangunan Daerah Dalam Angka 2014); 2.Mencermati masalah, potensi dan isu-isu yang berkembang saat ini di setiap provinsi berdasarkan data sekunder maupun primer, dan mendiskusikan dengan Bappeda Provinsi untuk dikerucutkan sebagai usulan Prioritas Pembangunan Wilayah untuk mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); 3.Mengikuti keseluruhan pelaksanaan Musrenbangprov dan memberikan arahan dan penjelasan mengenai pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); 4.Menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbangprov yang penyusunannya dibantu oleh Staf Penghubung Provinsi. 9 Tugas Liaison Officer (LO)

10 TahapTugas Pra Musrenbangnas (16-24 April 2015) 1.Memantau kesiapan materi dan kesediaan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada forum Pra Musrenbangnas; 2.Sebagai penanggungjawab provinsi dalam trilateral desk Pra- musrenbangnas; 3.Memantau penyusunan rekapitulasi hasil kesepakatan per Provinsi. Musrenbangnas (29 April 2015) 1.Memantau kesiapan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Musrenbangnas 2015; 2.Menyusun laporan ringkas terkait kesiapan pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita). 10 Tugas Liaison Officer (LO)

11 II. ANALISIS PROVINSI

12 I. ANALISIS PROVINSI (1) Slide Bahan Pegangan LO Provinsi terdiri dari: i.Buku Seri Analisa Pembangunan Daerah (softfile) ii.Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka (softfile) 2.Buku Seri Analisa Pembangunan Daerah, merupakan analisa pembangunan 34 provinsi yang menyajikan hasil analisis perkembangan darah yang utama: I.Perkembangan indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. II.Kinerja pembangunan kota/kabupaten dalam bentuk analisa kuadran untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM; pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran; serta kesenjangan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam setiap provinsi. III.Penyebab permasalahan pembangunan yang dilihat dari 5 faktor utama, yaitu: tingkat ketergantungan pada sektor primer; sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; kualitas lapangan kerja; kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; kualitas sumber daya manusia; mobilitas tabungan masyarakat; serta kualitas belanja daerah. IV.Prospek pembangunan provinsi pada tahun 2015.

13 I. ANALISIS PROVINSI (2) Slide - 13 Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA), menyajikan data dan informasi tentang perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2008/2009 sampai dengan 2013/2014 untuk 7 pulau besar, yang meliputi delapan pokok bahasan yaitu: I.Kependudukan, II.Ketenagakerjaan, III.Sosial Ekonomi, IV.Perekonomian Daerah, V.Pertanian, VI.Keuangan Daerah, VII.Infrastruktur Wilayah, dan VIII.Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Seluruh Data dan Informasi sebagian besar diperoleh dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

14 II. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  Pertumbuhan PDRB  Pertumbuhan PDRB per Kapita  Tingkat Pengangguran Terbuka  Tingkat Kemiskinan  Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah  Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha  Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

15 Slide - 15 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014 Slide - 15 Sumber: BPS, ,2

16 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PDRB NASIONAL Sumber: BPS, 2015 Slide - 16

17 PDRB PER KAPITA PROV. D.I.YOGYAKARTA TERHADAP NASIONAL Slide - 17 Pencapaian PDRB per kapita D.I Yogyakarta dari 2006 s.d 2012 selalu berada dibawah PDB per kapita Nasional

18 Slide - 18 PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN (Agustus 2014) Sumber: BPS, 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka D.I Yogyakarta 2014 jauh berada di bawah Nasional

19 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI DI YOGYAKARTA TERHADAP NASIONAL Slide - 19 TPT DI YogyakartaTPT Nasional

20 Slide - 20 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. D.I. YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN (September 2014) Sumber: BPS, 2015 Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta 2014 masih berada di atas rata-rata Nasional

21 KEMISKINAN PROVINSI DI YOGYAKARTA TERHADAP NASIONAL Sumber: BPS, 2015 Slide - 21 Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta dari 2004 s.d 2014 selalu berada di atas tingkat kemiskinan Nasional

22 INDEKS RASIO GINI PROVINSI DI YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN Slide - 22

23 INDEKS RASIO GINI PROVINSI DI YOGYAKARTA TERHADAP NASIONAL Sumber: BPS, 2015 Slide - 23

24 Sumber: BPS DIY INDEKS KESENJANGAN ANTAR WILAYAH (Indeks Williamson) Kesenjangan antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun Slide - 24

25 Kab/Kota Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta DIY PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA D.I YOGYAKARTA TAHUN (Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas) Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa Kesenjangan antardaerah di D.I Yogyakarta dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kota Yogyakarta hampir 4 kali lipat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kulon Progo. Slide - 25

26 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI D.I YOGYAKARTA No.Lapangan Usaha Distribusi Persentase (%) Pertanian16, Pertambangan0,710,70 3.Industri Pengolahan13,4814,36 4.Listrik, Gas, Air Minum0,911,31 5.Konstruksi9,8910,78 6.Perdagangan, Hotel, Restauran20,8419,79 7.Angkutan, Telekomunikasi10,988,83 8.Keuangan9,879,96 9.Jasa-jasa17,2520,05 Kontribusi100,00  Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (20%) dan jasa-jasa (20%)  Sementara itu sektor pertanian peranannya menurun dari 16% menjadi 14%  Sedangkan sektor industri pengolahan dari 13,48% menjadi 14,36%. Sumber: BPS Slide - 26

27  Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (25,4%), perdagangan, hotel dan restoran (26,6%), dan jasa (20%).  Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertambangan dan pertanian mengalami penurunan terbanyak masing-masing 77 % dan 20%.  Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 15% dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja relatif stagnan. PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN No.Lapangan Pekerjaan 2010 (orang) 2014 (Feb) Perubahan (orang) Orang% 1Pertanian , Pertambangan , Industri Pengolahan , Listrik, Gas, Air , Bangunan , Perdagangan, Hotel, Restoran , Angkutan & Telekomunikasi , Keuangan , Jasa-Jasa , Total , Sumber: BPS Slide - 27

28 No. Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (Feb) % 2014Perubahan 1≤ SD , SMTP , SMTA Umum , Diploma I/II/III/Akademi , Universitas , Total , ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN  Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SMTA (36,3%) Sumber: BPS Slide - 28

29 Wilayah Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp) Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp) Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Rasio PMTB terhadap Simpanan DI Yogyakarta ,680,54 Jawa Bali ,840,42 Nasional ,920,47  Potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah.  Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di DI Yogyakarta adalah bersifat konsumtif.  Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.  Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif. RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013 Sumber: BPS Slide - 29

30  Hampir 76% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (59%) dan belanja barang jasa (17%).  Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 12%. Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu KOMPOSISI APBD PROVINSI YOGYAKARTA AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Slide - 30

31  Pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah.  Pencapaian PDRB per kapita D.I Yogyakarta dari 2006 s.d 2012 selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional.  Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta 2014 masih berada di atas rata-rata Nasional.  Kesenjangan antar golongan maupun antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Rasio Gini dan Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun.  Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (25,4%), perdagangan, hotel dan restoran (26,6%), dan jasa (20%).  Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 15% dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja relatif stagnan.  Pebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di DI Yogyakarta adalah bersifat konsumtif. Pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.  Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 12%. RANGKUMAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Slide - 31

32  Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan.  Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.  Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi).  Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.  Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI YOGYAKARTA Slide - 32

33 REKOMENDASI DAN SARAN  Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.  Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.  Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.  Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.  Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor.  Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.  Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik.  Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha. Slide - 33

34 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, Slide - 34

35 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN IPM, Slide - 35

36 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENGANGGURAN, Slide - 36

37 III. REVITALISASI MUSRENBANGNAS 2015

38 38 TanggalUraianPenanggung Jawab 16 FebruariPrototype e-MusrenbangTim e-Musrenbang 25 FebruariPresentasi Draft e-MusrenbangTim e-Musrenbang 3 MaretSosialisasi dan Pelatihan e-Musrenbang ke Bappeda Provinsi Tim e-Musrenbang dan Sekretariat Musrenbang – 22 MaretPengisian Data e-Musrenbang dalam Musrenbangprov (online) Tim e-Musrenbang dan Bappeda Provinsi/Kab/Kota 23 – 25 MaretFinalisasi Data e-Musrenbang hasil input provinsi (online) Bappeda Provinsi 26 – 29 MaretFinalisasi Data e-Musrenbang hasil input oleh pendamping provinsi (LO) dan penghubung provinsi Tim e-Musrenbang dan Sekretariat Musrenbang MaretSosialisasi dan Pelatihan konfirmasi input Provinsi kepada KL Tim e-Musrenbang dan Biro Perencanaan K/L Terkait 31 Maret – 3 AprilInput konfirmasi hasil input Provinsi kepada KL Tim e-Musrenbang 4 – 5 AprilPengecekan Hasil konfirmasi KL untuk bahan Pra Musrenbangnas Tim e-Musrenbang dan Sekretariat Musrenbang AprilPelatihan NotulisTim e-Musrenbang dan Sekretariat Musrenbang 2015 JADWAL PENYUSUNAN BAHAN PRA MUSRENBANG MELALUI APLIKASI E-MUSRENBANG Sudah sesuai dengan jadwal penyusunan RKP 2016 secara keseluruhan

39 REVITALISASI MUSRENBANGNAS Penetapan Isu Strategis Nasional untuk memfokuskan Arah Pembangunan Penetapan dan Penyelarasan Indikator, Program, Kegiatan dan Target per Isu Strategis Pengembangan e-Musrenbang utk kemudahan Penginputan, Pembahasan dan Pelaporan Perubahan Mekanisme Pembahasan & Penyepakatan Usulan Prog, Kegiatan Pembangunan Penambahan Durasi Waktu Pembahasan Perluasan Sarana, Media dan Event Pembahasan Perluasan dan Perubahan Scope Tugas dan Komposisi “Liaison Officer” ( LO ) Pengaturan dan Pengendalian Waktu, Cakupan dan Mekanisme Musrenbang di Daerah dan Forum2 Lainnya Revitalisasi Dalam Aspek Regulasi/Peraturan Revitalisasi Dalam Aspek SDM (Pendamping Daerah) Revitalisasi Dalam Aspek Teknis Pelaksanaan Forum-Forum Musyawarah Revitalisasi Dalam Aspek Sarana (Sistem Informasi, Network, dsb) Revitalisasi Dalam Aspek Substansi Materi Usulan Pembangunan RUANG LINGKUP REVITALISASI MUSRENBANGNAS Slide - 39 SUBSTANSI POKOK POLA KOMUNIKASI PROSES PELAKSANAAN FORMAT PELAKSANAAN TUJUAN DAN SINKRONISASI MUSRENBANGDA

40 K/LKemenkoIndikator Outcome Program K/LKegiatan K/LIndikator Output Target Output Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi Kemen PUKemenko Perekonom ian 9,89 juta Hektar tahun 2019 Kementan Kemendagri MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (1) DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI KEMENTERIAN PROVINSI MENKO BAPPENAS

41 K/LKemenkoIndikator Outcome Program K/LKegiatan K/LIndikator Output Target Output Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi Kemen PUKemenko Perekonom ian 9,89 juta Hektar tahun 2019 Pembangunan Jalan Penghubung daerah produksi pertanian Kementan Kemendagri MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (2) DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI KEMENTERIAN PROVINSI MENKO BAPPENAS Peta Kesepakatan Kegiatan, Indikasi Anggaran, dan Lokasi Dapat Dilakukan tergantung dengan ketersediaan data peta tematik dan Operator Terknis Desk

42 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan Usulan Pemda) 42

43 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan Usulan Pemda) 43

44 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan Usulan Pemda) 44

45 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan K/L) 45

46 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan K/L) 46

47 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan K/L) 47

48 TERIMA KASIH


Download ppt "SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan oleh: Direktur Pengembangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google