SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI

Presentasi berjudul: "SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI"— Transcript presentasi:

1 SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SUBSTANSI BAHAN PEGANGAN LO PROVINSI Disampaikan oleh: Direktur Pengembangan Wilayah

2 Materi Paparan Agenda Tahapan Musrenbang Analisis Provinsi
Contoh Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta Revitalisasi Musrenbang Nasional 2015

3 I. AGENDA TAHAPAN MUSRENBANG NASIONAL

4 AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(1)
MEKANISME DAN KELUARAN Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda ( 26 Maret 2015, Bappenas) Penyampaian draft Rancangan Awal RKP 2016 Indikasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan Tahun 2016 Penyampaian kerangka makro ekonomi dan kebijakan fiskal Tahun 2016 Forum diskusi Bappeda Provinsi se-Indonesia terkait dengan pola pendekatan dimensi pembangunan, kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 dan kebijakan Dana Dekonsentrasi Bappenas. Pendalaman Dimensi Pembangunan (26 – 30 Maret 2015) Pembahasan Pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) lintas sektor Output : sinkronisasi antar sektor dalam mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita). Pembahasan per dimensi : Deputi penanggung jawab dimensi Ratek/Rakernis dengan K/L(Maret 2015) Memastikan bahwa hasil ratek/rakernis sesuai dengan sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) sebagai dasar untuk pembahasan pra musrenbangnas Menyampaikan arahan mengenai tema dalam pelaksanaan sasaran dimensi pembangunan (Nawa cita) di RKP 2016 dalam Ratek/Rakernis

5 AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(2)
MEKANISME DAN KELUARAN Musrenbangprov ( 2 Maret April 2015) Dukungan APBD dalam mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita); Usulan kegiatan oleh pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Kegiatan berdasarkan sasaran jangka menengah dengan mengacu pada sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) yang akan menjadi prioritas pembahasan dalam Pramusrenbangnas. Sinkronisasi kegiatan K/L dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Kesepakatan usulan kegiatan dan kerangka pembiayaan dalam mendukung sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Forum Konsultasi Publik (6 April 2015) Memberikan masukan terhadap rancangan awal RKP 2016. Rakor Khusus Papua dan Papua Barat (14 April 2015) Sinkronisasi kegiatan K/L, kegiatan Dana Otonomi Khusus, kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan APBD dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga.

6 AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(3)
MEKANISME DAN KELUARAN Rakorbangpus II (15 April 2015) Penyampaian Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif Tahun 2016 Trilateral Meeting (15 – 24 April 2015) Skema : Trilateral Desks (Bappenas, K/L, Keuangan) Penajaman dan pengakomodasian hasil Musrenbangnas 2015 dalam inisiatif baru Rancangan Akhir Renja K/L 2016; dan Rancangan Akhir RKP 2016. Pra Musrenbangnas ( April 2015) Penutupan Pra Musrenbangnas (28 April 2015) Skema : Kelompok musyawarah berdasarkan sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Hasil kesepakatan program/kegiatan, lokasi, target, dan anggaran untuk mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) antara pemerintah provinsi dan K/L yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan; Musrenbangnas (29 April 2015) Laporan Menteri PPN mengenai kesepakatan program, kegiatan strategis dan pendanaan pusat dan daerah kepada Presiden RI; Arahan Presiden dan Wakil Presiden RI; dan Paparan 4 Menteri Koordinator.

7 Peran Liaison Officer (LO) dan Staf Penghubung Provinsi
Keterangan Liaison Officer (LO) Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mengkoordinasikan usulan kegiatan strategis daerah yang mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mensinergikan perencanaan di pusat dan daerah terkait program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita); Sebagai pendamping bagi provinsi yang menjadi tanggung jawabnya selama pelaksanaan rangkaian Musrenbangnas 2015. Staf Penghubung Membantu LO dalam melaksanakan perannya baik dari sisi subtantif, teknis, maupun administrasi

8 Tugas Liaison Officer (LO) Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda
Tahap Tugas Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda (26 Maret 2015) Mengikuti kegiatan pembekalan sebagai LO (Senin, 23 Maret 2015); Mengawal perumusan kegiatan-kegiatan strategis provinsi; Memberikan arahan dalam penjabaran sasaran prioritas Dimensi Pembangunan (Nawa Cita) ke dalam usulan kegiatan sektor-sektor; Memantau kesiapan materi dan tim Bappeda Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada kegiatan Rakorbangpus dan Forum Konsultasi Bappeda; Memantau kesiapan indikasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan tahun 2016 yang sudah diuraikan per provinsi; Membangun komunikasi sepanjang waktu diantara Rakorbangpus dan tahap sebelum Pra-Musrenbangnas untuk memastikan kesesuaian kegiatan strategis provinsi yang diusulkan provinsi dengan yang dirumuskan Bappenas.

9 Tugas Liaison Officer (LO)
Tahap Tugas Pelaksanaan Musrenbangprov (2 Maret - 13 April 2015) Menjaring isu-isu strategis provinsi yang akan dibahas dalam Musrenbangnas tahun 2015 sesuai dengan Potret Analisis per daerah (Analisis Provinsi 2014 dan Pembangunan Daerah Dalam Angka 2014); Mencermati masalah, potensi dan isu-isu yang berkembang saat ini di setiap provinsi berdasarkan data sekunder maupun primer, dan mendiskusikan dengan Bappeda Provinsi untuk dikerucutkan sebagai usulan Prioritas Pembangunan Wilayah untuk mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); Mengikuti keseluruhan pelaksanaan Musrenbangprov dan memberikan arahan dan penjelasan mengenai pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); Menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbangprov yang penyusunannya dibantu oleh Staf Penghubung Provinsi.

10 Tugas Liaison Officer (LO)
Tahap Tugas Pra Musrenbangnas (16-24 April 2015) Memantau kesiapan materi dan kesediaan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada forum Pra Musrenbangnas; Sebagai penanggungjawab provinsi dalam trilateral desk Pra-musrenbangnas; Memantau penyusunan rekapitulasi hasil kesepakatan per Provinsi. Musrenbangnas (29 April 2015) Memantau kesiapan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Musrenbangnas 2015; Menyusun laporan ringkas terkait kesiapan pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita).

11 II. ANALISIS PROVINSI

12 I. ANALISIS PROVINSI (1) Bahan Pegangan LO Provinsi terdiri dari:
Buku Seri Analisa Pembangunan Daerah (softfile) Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka (softfile) Buku Seri Analisa Pembangunan Daerah, merupakan analisa pembangunan 34 provinsi yang menyajikan hasil analisis perkembangan darah yang utama: Perkembangan indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Kinerja pembangunan kota/kabupaten dalam bentuk analisa kuadran untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM; pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran; serta kesenjangan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam setiap provinsi. Penyebab permasalahan pembangunan yang dilihat dari 5 faktor utama, yaitu: tingkat ketergantungan pada sektor primer; sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; kualitas lapangan kerja; kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; kualitas sumber daya manusia; mobilitas tabungan masyarakat; serta kualitas belanja daerah. Prospek pembangunan provinsi pada tahun 2015. Slide - 12

13 I. ANALISIS PROVINSI (2) Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA), menyajikan data dan informasi tentang perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2008/2009 sampai dengan 2013/2014 untuk 7 pulau besar, yang meliputi delapan pokok bahasan yaitu: Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial Ekonomi, Perekonomian Daerah, Pertanian, Keuangan Daerah, Infrastruktur Wilayah, dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Seluruh Data dan Informasi sebagian besar diperoleh dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Slide - 13

14 II. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL II. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB per Kapita Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

15 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI D. I
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014 Sumber: BPS, 2015 5,2 Slide - 15 Slide - 15 Slide - 15

16 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PDRB NASIONAL
Sumber: BPS, 2015 Slide - 16

17 PDRB PER KAPITA PROV. D.I.YOGYAKARTA
TERHADAP NASIONAL Pencapaian PDRB per kapita D.I Yogyakarta dari 2006 s.d 2012 selalu berada dibawah PDB per kapita Nasional Slide - 17

18 PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN (Agustus 2014) Sumber: BPS, 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka D.I Yogyakarta 2014 jauh berada di bawah Nasional Slide - 18

19 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI DI YOGYAKARTA TERHADAP NASIONAL
TPT DI Yogyakarta TPT Nasional Slide - 19

20 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. D. I
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. D.I. YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN (September 2014) Sumber: BPS, 2015 Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta 2014 masih berada di atas rata-rata Nasional Slide - 20

21 KEMISKINAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TERHADAP NASIONAL Sumber: BPS, 2015 Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta dari 2004 s.d 2014 selalu berada di atas tingkat kemiskinan Nasional Slide - 21

22 INDEKS RASIO GINI PROVINSI DI YOGYAKARTA TERHADAP PROVINSI LAIN
Slide - 22

23 INDEKS RASIO GINI PROVINSI DI YOGYAKARTA
TERHADAP NASIONAL Sumber: BPS, 2015 Slide - 23

24 INDEKS KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
(Indeks Williamson) Sumber: BPS DIY Kesenjangan antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun Slide - 24

25 PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA
D.I YOGYAKARTA TAHUN (Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas) Kab/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kulon Progo 6.955 7.872 8.481 9.121 9.910 10.671 11.770 Bantul 7.343 8.372 9.060 9.957 10.960 12.115 13.565 Gunung Kidul 7.214 8.146 8.865 9.808 10.694 11.629 12.981 Sleman 9.635 10.852 11.635 12.451 13.635 14.977 16.921 Kota Yogyakarta 21.947 25.095 27.220 30.304 33.190 36.363 40.473 DIY 9.798 11.193 12.084 13.195 14.850 16.227 17.981 Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa Kesenjangan antardaerah di D.I Yogyakarta dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kota Yogyakarta hampir 4 kali lipat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kulon Progo . Slide - 25

26 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI D.I YOGYAKARTA
No. Lapangan Usaha Distribusi Persentase (%) 2000 2013 1. Pertanian 16,07 14.23 2. Pertambangan 0,71 0,70 3. Industri Pengolahan 13,48 14,36 4. Listrik, Gas, Air Minum 0,91 1,31 5. Konstruksi 9,89 10,78 6. Perdagangan, Hotel, Restauran 20,84 19,79 7. Angkutan, Telekomunikasi 10,98 8,83 8. Keuangan 9,87 9,96 9. Jasa-jasa 17,25 20,05 Kontribusi 100,00 Sumber: BPS Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (20%) dan jasa-jasa (20%) Sementara itu sektor pertanian peranannya menurun dari 16% menjadi 14% Sedangkan sektor industri pengolahan dari 13,48% menjadi 14,36%. Slide - 26

27 PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014
No. Lapangan Pekerjaan 2010 (orang) 2014 (Feb) Perubahan Orang % 1 Pertanian 25,4 2 Pertambangan 17.237 4.002 0,2 3 Industri Pengolahan 14,9 3.861 4 Listrik, Gas, Air 242 1.750 0,1 1.508 5 Bangunan 91.864 96.255 4,8 4.391 6 Perdagangan, Hotel, Restoran 26,6 84.398 7 Angkutan & Telekomunikasi 86.417 75.244 3,8 8 Keuangan 4.238 67.048 3,4 62.810 9 Jasa-Jasa 20,7 74.080 Total 100,0 86.468 Sumber: BPS Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (25,4%), perdagangan, hotel dan restoran (26,6%), dan jasa (20%). Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertambangan dan pertanian mengalami penurunan terbanyak masing-masing 77 % dan 20%. Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 15% dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja relatif stagnan. Slide - 27

28 MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan
ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN No. Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan 2008 2014 (Feb) % 2014 Perubahan 1 ≤ SD 29,6 2 SMTP 17,5 3 SMTA Umum 36,3 5 Diploma I/II/III/Akademi 95.459 85.893 4,2 6 Universitas 12,3 Total 100,0 33.162 Sumber: BPS Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SMTA (36,3%) Slide - 28

29 RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013
Wilayah Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp) Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp) Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Rasio PMTB terhadap Simpanan DI Yogyakarta 36.592 25.056 0,68 0,54 Jawa Bali 0,84 0,42 Nasional 0,92 0,47 Sumber: BPS Potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di DI Yogyakarta adalah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif. Slide - 29

30 KOMPOSISI APBD PROVINSI YOGYAKARTA
AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Hampir 76% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (59%) dan belanja barang jasa (17%). Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 12%. Slide - 30

31 RANGKUMAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah. Pencapaian PDRB per kapita D.I Yogyakarta dari 2006 s.d 2012 selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional. Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta 2014 masih berada di atas rata-rata Nasional. Kesenjangan antar golongan maupun antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Rasio Gini dan Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (25,4%), perdagangan, hotel dan restoran (26,6%), dan jasa (20%). Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 15% dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja relatif stagnan. Pebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di DI Yogyakarta adalah bersifat konsumtif. Pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 12%. Slide - 31

32 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
PROVINSI YOGYAKARTA Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi). Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan. Slide - 32

33 REKOMENDASI DAN SARAN Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna. Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha. Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik. Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha. Slide - 33

34 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, Slide - 34

35 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN IPM, 2008-2012
Slide - 35

36 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENGURANGAN PENGANGGURAN, Slide - 36

37 III. REVITALISASI MUSRENBANGNAS 2015

38 JADWAL PENYUSUNAN BAHAN PRA MUSRENBANG MELALUI APLIKASI E-MUSRENBANG
Sudah sesuai dengan jadwal penyusunan RKP 2016 secara keseluruhan Tanggal Uraian Penanggung Jawab 16 Februari Prototype e-Musrenbang Tim e-Musrenbang 25 Februari Presentasi Draft e-Musrenbang 3 Maret Sosialisasi dan Pelatihan e-Musrenbang ke Bappeda Provinsi dan Sekretariat Musrenbang 2015 9 – 22 Maret Pengisian Data e-Musrenbang dalam Musrenbangprov (online) dan Bappeda Provinsi/Kab/Kota 23 – 25 Maret Finalisasi Data e-Musrenbang hasil input provinsi (online) Bappeda Provinsi 26 – 29 Maret Finalisasi Data e-Musrenbang hasil input oleh pendamping provinsi (LO) dan penghubung provinsi 30 Maret Sosialisasi dan Pelatihan konfirmasi input Provinsi kepada KL dan Biro Perencanaan K/L Terkait 31 Maret – 3 April Input konfirmasi hasil input Provinsi kepada KL 4 – 5 April Pengecekan Hasil konfirmasi KL untuk bahan Pra Musrenbangnas 6 April Pelatihan Notulis

39 REVITALISASI MUSRENBANGNAS
RUANG LINGKUP REVITALISASI MUSRENBANGNAS REVITALISASI MUSRENBANGNAS Penetapan Isu Strategis Nasional untuk memfokuskan Arah Pembangunan Penetapan dan Penyelarasan Indikator, Program, Kegiatan dan Target per Isu Strategis Pengembangan e-Musrenbang utk kemudahan Penginputan, Pembahasan dan Pelaporan Perubahan Mekanisme Pembahasan & Penyepakatan Usulan Prog, Kegiatan Pembangunan Penambahan Durasi Waktu Pembahasan Perluasan Sarana, Media dan Event Pembahasan Perluasan dan Perubahan Scope Tugas dan Komposisi “Liaison Officer” ( LO ) Pengaturan dan Pengendalian Waktu, Cakupan dan Mekanisme Musrenbang di Daerah dan Forum2 Lainnya Revitalisasi Dalam Aspek Regulasi/Peraturan Revitalisasi Dalam Aspek SDM (Pendamping Daerah) Revitalisasi Dalam Aspek Teknis Pelaksanaan Forum-Forum Musyawarah Revitalisasi Dalam Aspek Sarana (Sistem Informasi, Network, dsb) Revitalisasi Dalam Aspek Substansi Materi Usulan Pembangunan TUJUAN DAN SINKRONISASI MUSRENBANGDA SUBSTANSI POKOK FORMAT PELAKSANAAN POLA KOMUNIKASI PROSES PELAKSANAAN Slide - 39

40 MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (1)
MENKO KEMENTERIAN DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI PROVINSI BAPPENAS K/L Kemenko Indikator Outcome Program K/L Kegiatan K/L Indikator Output Target Output Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi Kemen PU Kemenko Perekonomian 9,89 juta Hektar tahun 2019 Kementan Kemendagri

41 MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (2)
Peta MENKO Kesepakatan Kegiatan, Indikasi Anggaran, dan Lokasi KEMENTERIAN DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI PROVINSI Dapat Dilakukan tergantung dengan ketersediaan data peta tematik dan Operator Terknis Desk BAPPENAS K/L Kemenko Indikator Outcome Program K/L Kegiatan K/L Indikator Output Target Output Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi Kemen PU Kemenko Perekonomian 9,89 juta Hektar tahun 2019 Pembangunan Jalan Penghubung daerah produksi pertanian Kementan Kemendagri

42 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan Usulan Pemda)

43 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan Usulan Pemda)

44 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan Usulan Pemda)

45 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan K/L)

46 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan K/L)

47 PENGEMBANGAN APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2016 (Pemetaan K/L)

48 TERIMA KASIH