Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba HP : 081 652 6502 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jatim Website:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba HP : 081 652 6502 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jatim Website:"— Transcript presentasi:

1 Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba HP : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jatim Website: PERSIAPAN PENGADAAN DOKUMEN KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN

2 PENYEDIA B/J SWAKELOLA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA melalui by - toto kusnindar HP: Pasal 3 Perpres 54/2010 & 70/2012 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Pakta Integritas, kapan? RUP

3 (2) Barang : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana ; (3a) Jasa Lainnya : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Sederhana; Psl 41 Jasa Konsultansi a.Seleksi Umum, b.Seleksi Sederhana; d. Penunjukan Langsung ; f. Kontes. d. Penunjukan Langsung ; c. Penunjukan Langsung; e. Sayembara c.Penunjukan Langsung ; e. Sayembara. Pasal 35 Metode Pemilihan e. Pengadaan Langsung d. Pengadaan Langsung (3) Pek. Konstruksi a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; Pasal 39 (1) huruf a Yg dimaksud dgn kebutuhan operasional adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan

4 4 4 Pelelangan Umum yg bersifat Kompleks Pelelangan Terbatas utk Penyedia Barang & Pek.Konstruksi Pemilihan Penyedia Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya yg menggunakan metode Penunjukan Langsung bukan keadaan darurat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Pelelangan Umum yg bersifat tidak kompleks Pelelangan Sederhana utk Penyedia Barang/Jasa lainnya dan Pemilihan Langsung utk Penyedia Pek. Konstruksi Penunjukan Langsung untuk keadaan darurat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan METODE PENILAIAN KUALIFIKASI Pengadaan Langsung Pek.Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha, psl 56(4) Pengadaan Langsung Penyedia Barang dan Jasa Lainnya. psl 56(4a) PRA KUALIFIKASIPASCA KUALIFIKASI

5 lump sum harga satuan gabungan lump sum dan harga satuan terima jadi (turnkey) Persentase pengadaan tunggal; pengadaan bersama. tahun tunggal tahun jamak pekerjaan tunggal pekerjaan terintegrasi 5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sumber pendanaan pembebanan thn anggaran Ver.70_2012 Kontrak Payung ( Framework Contract ) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak. Pasal 50 cara pembayaran jenis pekerjaan

6 Pasal 51 (1) Kontrak Lumpsum, antara lain: 1. pengadaan kendaraan bermotor; 2. pengadaan patung; 3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas 4. pembuatan aplikasi komputer.

7 a. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi: feasibility study (FS), design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. PERMEN PU NO:14/PRT/M/2013

8 b. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi: supervisi/pengawasan pek.fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. PERMEN PU NO:14/PRT/M/2013

9 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jaminan Penawaran Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan/ Sertif.Garansi Jaminan Uang Muka Jaminan Sanggahan Banding Pasal 67 9 Pasal 70 Pasal 88 Pasal 71 Pasal 68 Pasal 82 Pasal 72

10 BAB III PK B. PELAKSANAAN 1.Pelelangan Umum Secara Pasca- kualifikasi Metode Satu Sampul dgn Evaluasi Sistem Gugur (hlmn 334) …….. (4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dpt menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis ygdinilai; (hlmn 381)

11 1053 JL 1)Metode Evaluasi Sistem Gugur b) Evaluasi Teknis (3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, dilakukan dgn memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dgn kriteria yg ditetapkan dlm Dok.. (c) Evaluasi Harga

12 1053 2) Metode Evaluasi Sistem Nilai a)Evaluasi Administrasi b) Evaluasi Teknis dan Harga (1) Dilakukan terhadap penawaran yg dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dgn memberikan penilaian (skor) terhadap unsur- unsur teknis dan harga penawaran sesuai dgn yg ditetapkan dlm Dok..

13 harga satuan penawaran yg nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yg tercantum dlm HPS, dilakukan klarifikasi.  harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dgn Daftar Kuantitas dan Harga (BQ).  Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yg berlaku sesuai dgn harga satuan dalam HPS. HARGA SATUAN TIMPANG

14 Pasal 86 (P70), Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia B/J menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan SPPBJ. Jika terlambat..? Pasal 70 (P70) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk : a. nilai penawaran terkoreksi antara 80% s.d.100% dari nilai total HPS (wajar), adalah 5% x nilai Kontrak; b. nilai penawaran terkoreksi <80% dari nilai total HPS (tidak wajar), adalah 5% x nilai HPS.

15 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dgn pascakualifikasi (70/2012) by - toto kusnindar HP: No Uraian Kegiatan/ tahapan HARI KERJA KE Keterangan Pengumuman lelang pasca Q Minim 7 hari kerja 2 Pendaftarn & pngambiln dok Dimulai sejak tgl pngumumn s.d 1 hr sbelum batas akhir pmasukan dok. 3 Penjelasan (Aanwijzing) Paling cepat 3 hr sejak tanggal pengumuman Pemasukn dok penawaran Mulai 1 hr stelah pnjelasn, min 2 hr stelah pnjelasn/ stelah pnerbitn BAP/Add 5 Pembukaan dok penawaran 6 Evaluasi dok. penawaran Tidak diatur, sesuai kompleksitas pek 7 Penilaian & pembuktian Q Tidak diatur

16 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dgn pascakualifikasi ( 70/2012) lanjutan… No Uraian Kegiatan/ tahapan HARI KERJA ke Keterangan Penetapan pemenang/ULP Tidak diatur 9 Pengumuman pemenang Tidak diatur 10 Masa sanggah Dlm waktu 5hr kerja setelah pengumuman 11 Penunjukan (SPPBJ)/ PPKm Paling lambt 6hr kerja setelah pengumuman (2hr kerja stelah jwbn smua sanggahn) Tandatangan kontrak <14 Paling lambat 14 hr kerja sejak SPPBJ 13 SPMK <14 Paling lambat 14 hr kal. sejak ttd kontrak by - toto kusnindar HP: Psl 60, dg 61 berbeda

17 Bukti Perjanjian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 jt Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp.200 juta Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 jt Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp.200 juta Pengadaan Jasa Konsultansi >Rp.50 juta Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya >Rp200 juta Pengadaan Jasa Konsultansi >Rp.50 juta Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya >Rp200 juta Bukti pembelian/ pembayaran, s.d Rp.10 juta Kwitansi, s.d Rp.50 juta Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian Tanda Bukti Perjanjian Pasal 55

18 (a) Memesan atau mendatangi langsung ke penyedia (b) Melakukan transaksi; (c) Menerima barang; (d) Melakukan pembayaran; (e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi; (f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; 1. PPK ke PP dan PP dpt memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung yg harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi 2) PP meneliti dan mempertanggungjawabkan proses PL 3) PP menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada PPK. Yang bisa di negosiasi, hrs dg SPK. PENGADAAN LANGSUNG

19 KONTRAK KRITIS a. dlm periode I (rencana fisik pelaks. 0%- 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaks. terlambat lebih besar 10% dari rencana; b. dlm periode II (rencana fisik pelaks. 70%-100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaks. terlambat lebih besar 5% dari rencana.

20 c. rencana fisik pelaks. 70%-100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaks. terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. KONTRAK KRITIS

21 dlm hal keterlambatan tsb huruf c. diatas, setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dgn mengesampingkan pasal 1266 Kitab UU Hukum Perdata. PENANGANAN KONTRAK KRITIS

22 Pasal 87 - (P70) (1) dlm hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan, dgn gambar dan/atau spek.teknis, PPK bersama Penyedia B/J dapat melakukan perubahan Kontrak: a. menambah atau mengurangi volume pek. yg tercantum dlm Kontrak;

23 Pasal 87 - (P70) b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spek. teknis pek. sesuai dgn kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.

24 (1a) Perubahan Kontrak berlaku untuk pek.yg menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pek. yg menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

25 (2) ketentuan Pekerjaan tambah: a. tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dlm perjanjian/ Kontrak awal; dan b. tersedia anggaran untuk pek.tambah.

26 Pasal 87 - (P70) (3) Penyedia B/J dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dgn melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pek.utama kepada Penyedia B/J spesialis.

27 Pasal 87 - (P70) (4) Pelanggaran atas ketentuan tsb, dikenakan sanksi berupa denda yg bentuk dan besarnya sesuai dgn ketentuan diatur dlm Dok.Kontrak.

28 Pasal 87 - (P70) (5) Perubahan Kontrak yg disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi dimaksud ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.

29 Pasal 95 (8) Penyedia B/J menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over). Provision Hand Over (P-1/PHO)…..STT-I Final Hand Over (P-2/FHO)…………STT-II

30 Pasal 95 (9) Penyedia B/J yg tidak menanda- tangani Berita Acara Serah Terima Akhir, dimasukkan dlm Daftar Hitam. Proses DH: Perka LKPP no ==00==


Download ppt "Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba HP : 081 652 6502 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jatim Website:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google