Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bapppeda Provinsi Gorontalo. 2 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bapppeda Provinsi Gorontalo. 2 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO."— Transcript presentasi:

1 Bapppeda Provinsi Gorontalo

2 2 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

3 3 PASAL 2 (Ayat 1) KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMPUS (Ayat 2) KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKSANAKAN OLEH DINAS PROVINSI SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PP NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN Dasar Hukum

4 4 PASAL 3 (Ayat 1) TUGAS PEMBANTUAN DILAKSANAKAN OLEH PEMDA DAN DESA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA PEMPUS (Ayat 4) PEMERINTAH DAERAH MEMBERITAHUKAN ADANYA TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DPRD DAN PEMERINTAH DESA MEMBERITAHUKANNYA KEPADA BADAN PERWAKILAN DESA. PASAL 7 (Ayat 4) GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN YANG TERPISAH

5 5 DASAR PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI & KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS NOMOR :KEP 102/MK 2/ 2002 DAN KEP 292/ MPPN/09/2002 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 523/KMK.03/2000 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DANA, PERTANGGUNG JAWABAN & PALAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR : 050/BAPPPEDA- PP/580/III/2004.

6 6 Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU 17/2004 K U A Bapppeda Provinsi Gorontalo

7 7 MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain PEMDA DPRD Rencana Stratejik Daerah Kebijakan Pemerintah Pusat Arah & Kebijakan Umum APBD 1 Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Pokok-pokok Pikiran DPRD Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kesepakatan

8 8 0,07 0,91 1,36 1,48 1,71 2,60 1124% 51% 10% 15% 52% Jumlah dalam (Miliar) Prosentase Peningkatan Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2005)

9 9 APBN 2005 Dana APBN PaguRealisasi% DAU766.197.000766.196.992100 DAK Non DR 56.500.00056.500.000100 DIPA809.745.122687.329.73184,9 SKO BPHTB 7.043.5156.367.090 90,4 * SKO PBB 15.064.31015.064.311100 SKO PPh 6.373.1986.373.198100 SKO Dana AdHoc 52.431.00052.431.000100 Jumlah1.713.354.1451.590.262.32292,8 Ribuan Rupiah * Dana BPHTB Kab. Boalemo tidak dicairkan Rp 676.425.000,-

10 10 APBN 2005 - 2006 Per 2 Januari 2006 : Per 24 Maret 2006 : No.Alokasi20052006Kenaikan 1 Perimbangan : - DAU - DAK - Lainnya 903.609,0766.197,056.500,080.912,01.541.547,01.406.387,0135.160,0-637.938,0640.190,078.660,070,6%83,6%139% 2 Dekon dan TP 809.745,1967.766,0158.020,919,5% Total1.713.354,12.509.313,0795.958,946,5% No.Alokasi20052006Kenaikan1Perimbangan903.609,01.541.547,0637.938,0 70,6 % 2 Dekon dan TP 809.745,11.061.942,4252.197,3 31,2 % Total1.713.354,12.603.489,4890.135,3 52,0 % Jutaan Rupiah

11 11 APBN 2005 – 2006 Pelaksanaan Kewenangan Kewenangan20052006Kenaikan DS903.609.0231.541.547.00071% KD315.764.579379.900.68720% DK209.789.584255.950.23022% TP284.190.959337.129.85019% Luncuran-88.961.596 Jumlah1.713.354.1452.603.489.36352% Ribuan Rupiah Ket. : - DS : Dana Perimbangan (DAK + DAU) - KD : Vertikal - DK : Dekon - TP : Tugas Perbantuan

12 12 APBN 2005 – 2006 Alokasi Dana Perimbangan Ribuan Rupiah Ket : * Data Alokasi baru ada pada Pertengahan Tahun Anggaran

13 13 APBN 2006 (Dekon dan TP) Per Jenis Belanja * Jenis Belanja Jumlah (Ribuan Rupiah) Pegawai219.641.629 Barang198.100.240 Modal560.587.719 Bantuan Sosial 187.113.275 Lain-Lain31.659.500 Total 1. 197.102.363 * Termasuk DIPA-L, SKPA, dan DAK

14 14 DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2001 - 2006 DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2001 - 2006 TAHUNTAHUNPAGUPAGU TREND KENAIKAN 20012002200320042005200620012002200320042005200673.383.608.184272.682.748.346434.270.949.801437.939.173.136805.284.702.961969.534.894.00073.383.608.184272.682.748.346434.270.949.801437.939.173.136805.284.702.961969.534.894.000_ 271,59 % 59,26 % 0,84 % 83,88 % 20,40 % _ 271,59 % 59,26 % 0,84 % 83,88 % 20,40 % Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

15 15 REKAPITULASI DANA APBN TA. 2006 PROVINSI GORONTALO NODANA APBNJUMLAH 1. 2. 3. 4. Dana Alokasi Umum (DAU) DAK DIPA DIPA LANJUTAN 1.406.387.000.000,- 135.160.000.000,- 969.534.894.000,- 88.961.596.000,- JUMLAH 2.603.489.363.000 Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

16 16 ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KAB/KOTA (DATA SEMENTARA) NODANA APBNJUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KOTA GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN POHUWATO KABUPATEN BONE BOLANGO 22.304.722.000,- 16.563.043.000,- 6.333.011.000,- 4.783.040.000,- 2.522.885.000,- JUMLAH 52.506.701.000,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

17 17 ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KAB/KOTA NODANA APBNJUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN BONE BOLANGO KABUPATEN POHUWATO KOTA GORONTALO 73.356.310.000,- 37.956.935.000,- 34.057.782.000,- 27.267.785.000,- 26.991.897.000,- JUMLAH 199.630.709.000,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

18 18 1.PENDIDIKANRp.30.810.000.000 2.KESEHATANRp.30.750.000.000 3.JALANRp.33.140.000.000 4.AIR BERSIHRp.6.880.000.000 5.IRIGASI Rp.6.370.000.000 6.KELAUTAN & PERIKANAN Rp.6.660.000.000 7.PERTANIAN Rp.13.010.000.000 8.LINGKUNGAN HIDUPRp.1.540.000.000 9.PRASPAMRp.6.000.000.000 TOTAL Rp. 135.160.000.000

19 19NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET1.2.3.4.5. KAB. GORONTALO KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO KAB. POHUWATO KOTA GORONTALO TOTAL32.073.625.00030.919..000.00029.210.000.00025.760.000.00017.740.000.000135.160.000.000

20 20 DALAM MILYAR RUPIAH

21 21NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET1. KOTA GORONTALO - BIDANG PENDIDIKAN - BIDANG KESEHATAN - BIDANG JALAN - BIDANG AIR BERSIH - BIDANG KELAUTAN PERIKANAN - BIDANG PERTANIAN - BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 17.740.000.0005.180.000.0004.180.000.0004.280.000.000990.000.0001.330.000.0001.480.000.000300.000.000

22 22NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET2. KABUPATEN GORONTALO - BIDANG PENDIDIKAN - BIDANG KESEHATAN - BIDANG JALAN - BIDANG IRIGASI - BIDANG AIR BERSIH - BIDANG KELAUTAN PERIKANAN - BIDANG PERTANIAN - BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 31.830.000.0007.270.000.0006.810.000.0008.530.000.0001.370.000.0001.810.000.0002.340.000.0003.390.000.000310.000.000

23 23NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET3. KABUPATEN BOALEMO - BIDANG PENDIDIKAN - BIDANG KESEHATAN - BIDANG JALAN - BIDANG IRIGASI - BIDANG AIR BERSIH - BIDANG KELAUTAN PERIKANAN - BIDANG PERTANIAN - BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 30.720.000.0005.890.000.0009.100.000.0008.030.000.0001.360.000.0001.330.000.0001.990.000.0002.710.000.000310.000.000

24 24NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET4. KABUPATEN POHUWATO - BIDANG PENDIDIKAN - BIDANG KESEHATAN - BIDANG JALAN - BIDANG IRIGASI - BIDANG AIR BERSIH - BIDANG PERTANIAN - BIDANG PRASPAM - BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.660.000.0005.850.000.0005.030.000.0006.500.000.0001.180.000.0001.270.000.0002.520.000.0003.000.000.000310.000.000

25 25NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET5. KABUPATEN BONE BOLANGO - BIDANG PENDIDIKAN - BIDANG KESEHATAN - BIDANG JALAN - BIDANG IRIGASI - BIDANG AIR BERSIH - BIDANG PERIKANAN & KELAUTAN - BIDANG PERTANIAN - BIDANG PRASPAM - BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 29.210.000.0006.620.000.0005.630.000.0005.800.000.0002.460.000.0001.480.000.0001.000.000.0002.910.000.0003.000.000.000310.000.000

26 26

27 27 Dasar Hukum 1.UU 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA Pasal 28 (1)Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2).Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bapppeda Provinsi Gorontalo

28 28 Pasal 29 1.Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2.Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Pasal 32 1.Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pasal 33 1. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Bapppeda Provinsi Gorontalo

29 29 Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU 17/2004 K U A Bapppeda Provinsi Gorontalo

30 30 MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain PEMDA DPRD Rencana Stratejik Daerah Kebijakan Pemerintah Pusat Arah & Kebijakan Umum APBD 1 Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Pokok-pokok Pikiran DPRD Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kesepakatan

31 31 MEKANISME PENYUSUNAN RKPD 2007

32 32 Jaring Asmara DPRD Prov. Jaring Asmara DPRD Kab./Kota

33 33 Agenda Perencanaan Pembangunan 2007 Yang telah dan sedang dilaksnakan NoKegiatan Waktu Pelaksanaan Tindaklanjut 1 Musrenbangdes / Kel Januari – Februari Penyusunan prioritas pembangunan Desa/Kel 2 Musrenbang Kecamatan Februari Penyusunan prioritas pembangunan Kecamatan 3 Forum SKPD Kab./Kota Minggu III Februari – Minggu I Maret Penyusunan Renja SKPD Kab./Kota 4 Musrenbangda Kab./Kota Minggu II – III Maret Penyusunan RKPD Kab./Kota 5 Forum SKPD Provinsi 3-4 April Penyusunan Renja SKPD 6Rakorpus 22 Maret Penyusunan Renja KL 7 Musrenbang Regional 31 Maret – 1 April Usulan Kebersamaan Regional Sulawesi 8 Musrenbada Prov. 6-7 April Penyusunan RKPD Prov. 9Musrenbangnas 17 – 20 April Penyusunan RKP Pusat

34 34

35 35 Kondisi 2004 Target 2007 - 2011 1.Pertumbuhan Ekonomi 6,97 % 2.PDRB/kapita/ tahun Rp. 3,8 juta 3.Inflasi 8,64 % 4.HDI 65.39 5.Tingkat Kemiskinan 28,89 % 6.Investasi 3,5 Triliun * 1.Pertumbuhan Ekonomi 7,1 % - 7,3 % 2.PDRB/kapita/tahun Rp. 5,1 juta (asumsi 19,2%/thn) 3.Inflasi 8- 10% 4.HDI 70.0 5.Tingkat Kemiskinan < 20 % 6.Investasi 6,1 Triliun (Asumsi 15 %/Tahun) Agenda I Menciptakan Pemerintahan bersih, transparan dan profesional, penegakan sistem demokrasi serta keamanan & ketertiban V I S I DAN M I S I Agenda II Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Agenda III Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri Agenda Pembangunan 2005 - 2007 Program Utama Pembangunan 2007 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Fokus Pembangunan 1. Pengembangan SDM 2.Penanggulangan Kemiskinan 3.Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Peternakan & Kehutanan 3. Industri Pengolahan Kecil & Menengah 4.Pariwisata dan SDA 5.Infrastruktur

36 36 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM 2004-2009 Mewujudkan Indonesia aman dan damai Menciptakan Pemerintahan yang bersih Mewujudkan Indonesia adil dan demokratis 2005 2006 2007 2008 2009

37 37 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH RPJM 2004-2009 Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparant penegakan sistem demokrasi serta keamanan dan ketertiban Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri 2005 2006 2007 2008 2009

38 38 Bapppeda Provinsi Gorontalo NasionalDaerah 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kesempatan kerja, Investasi dan ekspor Investasi dan ekspor 3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan kehutanan dan perdesaan 4. Peningkatan aksesibilitas & kualitas pendidikan dan kesehatan pendidikan dan kesehatan 5. Penegakan hukum & HAM, pemberantasan korupsi, & reformasi pemberantasan korupsi, & reformasi birokrasi birokrasi 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik ketertiban serta penyelesaian konflik 7. Migitasi dan penanggulangan bencana bencana 8. Pembangunan infrastruktur 9. Pengurangan kesenjangan antar wilayah wilayah 1. Pengembangan SDM daerah 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan peternakan dan kehutanan 4. Pengembangan industri kecil, menengah dan pengolahan menengah dan pengolahan 5. Pengembangan pariwisata dan pengelolaan SDA pengelolaan SDA 6. Peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi daerah penunjang ekonomi daerah

39 39 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN EKONOMI GORONTALO ISU-ISU STRATEGIS Pemerataan Mutu dan Relevansi Efisiensi Alokasi Sumber Dana Manajemen &Capacity Building Partisipasi Masyarakat PEMBANGUNAN SDM Konsepsi Strategi Upaya LANDASAN PEMIKIRAN Pembukaan UUD 45 VISI TAP No.VII/MPR/2001 LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan) Nasional Otonomi Daerah/Persaingan Daerah Internasional Globalisasi ANALISA SITUASI DAN TREND ISU-ISU STRATEGIS Pemerataan Daya Saing Komoditas Pengembangan Wilayah Pendapatan masyarakat Kesempatan Kerja Infrastruktur PEMBANGUNAN EKONOMI Konsepsi Strategi Upaya / program/Kegiatan LANDASAN PEMIKIRAN/ HUKUM -Pembukaan & Batang Tubuh UUD 45 - RPJPN - RPJPD - Perda No 4 - RPJMN - RPJMD tahun 2004 Nasional Perbankan Nasional Kebijakan Investasi Pem. Pusat Internasional Globalisasi Liberalisasi ISO, Standar Internasional Minat Investor Potensi Daerah PEREKONIMAN MASA DEPAN Pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan hasil pemb. Meningkatnya peran investor dan pelaku ekonomi lainnya Kemiskinan Komoditas Unggulan Demografi/Geografi MASALAH Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh aktifitas konsumtif dibanding kegiatan investasi dan ekspor Kurangnya Minat Investasi (PMA/PMDN) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi Kualitas SDM belum optimal Tuntutan Masyarakat Kemandirian daerah Gejolak ekonoomi dunia Gejolak ekonomi nasional Peran Perbankan

40 40 MATRIKS PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007 ( BERDASARKAN RANCANGAN AWAL RKP NASIONAL 2007 ) No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) A Agenda Menciptakan Indonesia yang aman dan damai 1 Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat 241.007,2 2 Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur 163.247,7 3 Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas 19.724.740,5 4 Pencegahan dan penanggulangan separatisme 1.423.904,5 5 Pencegahan dan penanggulangan terorisme 1.131.072 6 Peningkatan kemampuan pertahanan 30.615.829,6 7 Pemantapan politik LN dan Peningkatan kerjasama internasional 1.663.505,8

41 41 No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) B Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis 1 Pembenahan sistem dan politik hukum 5.271.451,8 2 Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk 931.594,6 3 Penghormatan, Pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM 1.257.671,9 4 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak 106.190 5 Revitalisasi proses desentralisasi & Otda 499.095,6 6 Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawah 26.872.222 7 Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 1.516.686,4

42 42 No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) C Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1 Pennggulangan Kemiskinan 49.527.265,1 2 Peningkatan investasi dan eksport non migas 1.442.001,1 3 Peningkatan daya saing industri manufaktur 921.962,6 4 Revitalisasi Pertanian, perikanan dan kehutanan 10.245.558,1 5 Pemberdayaan KUMK dan Menengah 1.365.090,9 6 Peningkatan pengelolaan BUMN 151.654,1 7 Peningkatan kemampuan IPTEK 1.985.727,8 8 Perbaikan iklim ketenagakerjaan 1.139.929,5 9 Pemantapan stabilitas ekonomi makro 4.382.837,3 10 Pembangunan perdesaan 5.859.351,8 11 Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah 71.326.065,4 12 Pening. akses masy. terhdp layanan pendidikan yg lbh berkualitas 46.358.385,5 13 Pening. akses masy. terhdp layanan kesehatan yg lbh berkualitas 11.802.303 14 Peningkatan perlindungan dan Kesos 2.202.956,7 15 Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga 866.747,6 16 Peningkatan kualitas kehidupan beragama 3.049.322,1 17 Perbaikan pengelolaan SDA dan Pelestarian lingkungan hidup 4.152.238,8 18 Percepatan pembangunan infrastruktur 33.088.382,4

43 43 ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM ALOKASI BELANJA DAERAH TAHUN 2007 DIISI HALAMAN 15-17 Kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, dengan tujuan : 1.Mengurangi kesenjangan fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah 2.Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional 3.Meningkatkan kualitas pelayanan daerah 4.Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali PAD. 5.Mendukung program pembangunan nasional, melalui sinkronisasi pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan nasional.

44 44 Dalam rangka mendukung berbagai tujuan kebijakan di bidang belanja daerah tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat, antara lain : 1.Penyempurnaan proses penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil ke daerah 2.Peningkatan akurasi data dasar perhitungan DAU. 3.Pengalokasian DAK ditujukan untuk melanjutkan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang menjadi prioritas (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) 4.Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

45 45 Alokasi Belanja ke Daerah Tahun 2007 1. Dana Bagi Hasil Berdasarkan persentase penerimaan yang dihasilkan sesuai UU 32/2004 2. Dana Bagi hasil Rasio dana DAU sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri netto 3. Dana Alokasi Khusus Diupayakan meningkat dari tahun 2006, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara 4. Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua

46 46


Download ppt "Bapppeda Provinsi Gorontalo. 2 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google