Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Agus Riyanto, SH, LL.M. Masa kejayaan nasional ▫ Masa kerajaan Sriwijaya ▫ Masa kerajaan Majapahit Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Agus Riyanto, SH, LL.M. Masa kejayaan nasional ▫ Masa kerajaan Sriwijaya ▫ Masa kerajaan Majapahit Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan."— Transcript presentasi:

1 Agus Riyanto, SH, LL.M

2 Masa kejayaan nasional ▫ Masa kerajaan Sriwijaya ▫ Masa kerajaan Majapahit Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan ▫ Perjuangan sebelum abad XX ▫ Kebangkitan Nasional 1908 ▫ Sumpah Pemuda 1928 ▫ Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ▫ Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 ▫ Proklamasi kemerdekaan dan maknanya ▫ Proses pengesahan Pancasila dasar negara dan UUD 1945 Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia ▫ Masa revolusi fisik ▫ Masa demokrasi liberal ▫ Masa orde lama ▫ Masa orde baru ▫ Masa era global

3  Berdiri Pada abad ke VII di bawah kekuasaan wangsa Syailendra di Sumatera.  Berbahasa Melayu Kuno, menggunakan huruf pallawa ( Pusat perkembangan bahasa sansekerta ) terkenal sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut.  Menguasai Selat Sunda (686), kemudian Selat Malaka (775).  Sistem perdagangan : pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya.  Sistem pemerintahan : terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan.  Didirikan universitas agama Budha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini dapat melanjutkan studi ke India.  Cita-cita : “marvuat vannua Criwijaya Shiddhayatra Subhiksa” (suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur).  Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara konkret.  Prasasti-prasasti di Talaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur.

4  Letak Sriwijaya yang strategis (di jalur lalu lintas hubungan dagang India dengan Cina)  Runtuhnya kerajaan Fuhan sebagai kerajaan maritim  Majunya pelayaran dan perdagangan India dan Cina  Memiliki armada laut yang kuat  Pengganti Balaputera Dewa tidak sekuat Balaputera Dewa dalam hal pemerintahan  Serangan Pamalayu dari Singosari ( 1275 M ) di bawah pemerintahan Kertanegara  Daerah-daerah dibawah pengaruh Sriwijaya berusaha melepaskan diri  Serangan Majapahit dalam usaha persatuan Nusantara di bawah panji Majapahit. Faktor Sriwijaya sebagai kerajaan besar : Faktor penyebab Sriwijaya mengalami kemunduran :

5 Nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila : 1.Sila pertama : terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha. 2.Sila kedua : terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. 3.Sila ketiga : sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara. 4.Sila keempat : Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi (Indonesia sekarang) Siam, dan Semenanjung Melayu. 5.Sila kelima : Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

6  Sebelum kerajaan Majapahit kerajaan Kalingga (abad ke-VII), Sanjaya (abad ke-VIII)  Refleksi puncak budaya adalah candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke-IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke-X).  Di Jawa Timur muncul pula kerajaan-kerajaan di Jawa Dharmawangsa (abad ke-X), dan Airlangga (abad ke-XI).  Nilai-nilai kemanusiaan : prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa.  Sila keempat : diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana.  Sila kelima : Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat.  Pada abad ke-XIII, berdiri kerajaan Singasari di Kediri, Jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit (1293).

7 Didirikan oleh Raden Wijaya ( menantu Kertanegara ) dari tahun 1293 – Putera Kertajasa, Kalagemet menggantikannya namun pemerintahannya selalu lemah dan banyak terjadi pemberontakan Pemberontakan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti dengan peristiwa Balander-nya yang hampir meruntuhkan Majapahit Kalagemet meninggal tahun 1328 ( dibunuh oleh Tanca – tabib kerajaan ) dan digantikan oleh adik tunggalnya, Tribuana Tuggadewi. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Tahun 1350 Tribuana meninggal dan digantikan oleh Hayam Wuruk hingga mencapai puncak kerajaan. Daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia sekarang ( menurut kakawin Nagara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca ) Majapahit melakukan Mitreka Setata ( persahabatan yang kekal sederajat ) dengan negara-negara di Asia tenggara Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaan ke luar Jawa dengan “ Sumpah Palapa ” Pada tahun 1279 terjadi peristiwa Bubat ( Perselisihan paham antara Hayam Wuruk yang ingin menikahai Diah Pitaloka dengan Gajah Mada yang menginginkan Diah Pitaloka harusnya dipersembahkan kepada Majapahit ) Pada tahun 1364 Gajah Mada meninggal dan digantikan oleh Mahapatih Hamengkubumi Pada tahun 1389 Hayam wuruk meninggal dan terjadi perebutan kekuasaan antara menantu Hayam Wuruk dengan puteri Hayam Wuruk dan disebut sebagai perang Paregreg Majapahit runtuh karena perang saudara dan perkembangan Islam di Demak

8 Sila pertama : terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negarakertagama (1365) yang terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” (walaupun berbeda-beda, namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda). Sila kedua : hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. mengadakan persahabatan dengan Negara-negara tetangga atas dasar Mitreka Satata. Sila ketiga : terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yang berisi cita- cita mempersatukan seluruh nusantara raya “Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan Negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan.” Sila keempat : sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. menurut prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat kerajaan, seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang dapat memberikan nasihat kepada raja. Sila kelima : berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa zaman Sriwijaya dan Majapahit adalah sebagai tombak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita- citanya.

9 Pada awal abad ke-16 para pelaut berkulit putih dari Eropa ( Portugis ) datang ke Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor :  Dorongan ekonomi : Meraup keuntungan dengan membeli rempah-rempah dari Maluku dengan harga rendah dan menjualnya di Eropa dengan harga tinggi  Melaksanakan misi menyebarkan agama Kristen  Orang Portugis yang berjiwa petualang dengan hidup yang dinamis  Kemajuan ilmu dan teknik pelayaran menyebabkan para pelaut bisa berlayar sampai ke perairan Indonesia

10  Portugis dipimpin oleh Vasco da Gama (1496)  Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia  Portugis menguasai Bandar Malaka tahun 1511  Portugis berdagang dengan sistem monopoli dan membuat peraturan yang merugikan pedagang di selat Malaka  Pada permulaan abad ke-XIX penjajahan Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang bernama VOC berganti dengan badan pemerintahan resmi Hindia Belanda.  Perlawanan secara fisik terjadi secara sendiri- sendiri di setiap daerah.  Tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis  Portugis dipimpin oleh Vasco da Gama (1496)  Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia  Portugis menguasai Bandar Malaka tahun 1511  Portugis berdagang dengan sistem monopoli dan membuat peraturan yang merugikan pedagang di selat Malaka  Pada permulaan abad ke-XIX penjajahan Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang bernama VOC berganti dengan badan pemerintahan resmi Hindia Belanda.  Perlawanan secara fisik terjadi secara sendiri- sendiri di setiap daerah.  Tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis

11 Perjuangan Rakyat Demak melawan Portugis Raden Patah menyadari bahaya setelah Maluku jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Tahun 1513 Pati Unus menyerang Malaka namun gagal karena persenjataan Demak tidak sebanding dengan Portugis Tahun Pati Unus memerintah Demak menggantikan ayahny (Raden Patah) Sikap permusuhan dari Demak merugikan Portugis Perlawanan Rakyat Aceh melawan Portugis Sultan Iskandar Muda ( ) berjuang mempertahankan kedaulatan Aceh dan mengusir kekuasaan Portugis dari semenanjung Malaka Tahun 1629 Armada Aceh menyerang Malaka yang dikuasai Portugis namun tidak berhasil Portugis tidak berhasil mengambil kedaulatan Aceh Perlawanan Rakyat Ternate melawan Portugis Sultan Hairun memimpin perjuangan Ternte dan membuat Portugis terdesak dan menawarkan perdamaian Sultan Hairun dikhianati dan dibunuh Portugis Sultan Baabullah menghantam Portugis dan akhirnya mengusir Portugis dari Ternate

12

13 Mengubah bentuk perlawanan yang bersifat peperangan menjadi bentuk perlawanan itu dengan membangkitkan ksadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah : mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi pendidikan dan sosial.  Organisasi pelopor pertama adalah Budi Utomo (20 Mei 1908 – Hari Kebangkitan Nasional) oleh dr. Wahidin Sudirohusodo.  Sarikat Dagang Islam (1909) yang berubah menjadi pergerakan politik menjadi Sarikat Islam (1911) di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto.  Indische Parti (1913) dengan pemimpin Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Namun karena terlalu radikal sehingga pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913).  Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh Soekarno dkk

14 1. Budi Utomo Pelopor : Dr. Wahidin Sudirohusodo Kongres pertama di yogya : Budi Utomo tidak ikut kegiatan politik, Kegiatan utamanya pada bidang pendidikan dan budaya, Ruang geraknya hanya di Jawa. 2. Sarikat Dagang Islam dan Sarikat Islam Didahului oleh SDI (1911) oleh Kyai Haji Samanhudi Tujuan SDI : memajukan perdagangan Indonesia dan anggotanya Perubahan nama menjadi SI pada kongres di Surabaya yang diketuai oleh HOS Tjokroaminoto Tujuan SI : memajukan perdagangan bangsa Indonesia, Kesejahteraan Rakyat, dan menganjurkan cara hidup menurut agama Islam Tahun 1930 berubah lagi menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia yang diketuai oleh H. Agus Salim 3. Indische Partij (1912) Oleh Tiga serangkai ( Suwardi Suryaningrat, Dr. Tjiptomangunkusumo, E.F.E Dowes Dekker. Tujuan : menghidupkan rasa kebangsaan di kalangan golongan tersebut untuk bersama- sama mempersiapkan pembentukan tanah air Indonesia merdeka.

15  28 Oktober 1928 Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto, dll mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia.  kemerdekaan tanah air dan bangsa. Diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak.  Sebagai realisasi perjuangan bangsa, pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo (1931) sebagai pengganti PNI yang dibubarkan.  Kemudian golongan Demokrat yang terdiri atas Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru, dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

16

17 7 Desember 1941 Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati Jawa Tengah tanggal 8 Maret Jepang mempropogandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dar cengkraman Belanda. “ Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia ” Perlawanan-perlawanan etrhadap Jepang, baik secara illegal maupun secara legal, seperti pemberontakan :  Perlawanan rakyat Aceh di Cot Plieng oleh Teungku Abdul Jalil.  Kyai H Zaenal di Sukamanah berhasil menyatukan rakyat agar menolak Saikeiri (penghormatan kepada kaisar Jepang)  Perlawanan Peta di Blitar karena tentara Peta tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat di daerahnya.

18 Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945  Sebagai tidak lanjut dari janji Jepang, tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik - Dokuritu Zyumbi Tyoosakai).  Ketua : Dr. K.R.T Rajiman Wedyodiningrat.  Tugas pokok BPUPKI : melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI I (29 Mei 1945 – 1 Juni 1945)  Masalah dasar negara :  Mr. Muh. Yamin (29 Mei): Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat.  Dr. Mr. Supomo (31 Mei) : Paham negara persatuan, Perhubungan negara dan agama, Sistem badan permusyawaratan, Sosialisme negara, Hubungan antar bangsa.  Ir. Soekarno (1juni) : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme / peri kemanusiaan, Mufakat / Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa.  Dasar negara haruslah mengandung asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka.  22 Juni 1945 : Piagam Jakarta  Yang kemudian dengan beberapa perubahan menjadi PANCASILA yang merupakan dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI II (10 Juli – 17 Juli 1945)  Rancangan undang-undang Dasar  Pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta  Hasil Panitia Perancang UUD : 1. Pernyataan Indonesia meedeka 2. Pembukaan UUD 3. UUD (batang tubuh)  Setelah itu BPUPKI dibubarkan tanggal 7 agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI (panittia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

19 PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN MAKNANYA  9 Agustus 1945 terbentuklah panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI-Dokuritu Zyunbi Inkai).  Ir. Soekarno menjadi ketua dan wakilnya Drs. Moh. Hatta  Tugas PPKI :  Mewakili selutuh bangsa Indonesia  Sebagai Pembentuk Negara  Menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara fundamental)  14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu. Inggris diserahi oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.  Persiapan kemerdekaanpun dilakukan. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia, bertanggal 17 Agustus Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan sebagai suatu perjuangan dari kekuatan sendiri. Proklamasi Kemerdekaan merupankan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan dirinya dari cengkraman penjajah selama berabad-abad. Makna Penting Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945  Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Titik Puncak Perjuangan Bangsa Indonesia  Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Sumber Lahirnya Republik Indonesia  Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan Norma Pertama dari Tata Hukum Indonesia  tata hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia.  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia, proklamasi proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma aturan hukum lain.  Proklamasi Kemerdekaan merupakan perwujudan formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia untuk menyatakan bahwa sejak saat itu Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri.

20

21 18 Agustus 1945 Menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945 Bagian Pembukaan dan Bagian Batang Tubuh UUD Hasil sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut 1.Mengesahkan Undang-Undang Dasar Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama 3.Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pisat sebagai Badan Musyawarah Darurat Hasil sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut 1.Mengesahkan Undang-Undang Dasar Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama 3.Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pisat sebagai Badan Musyawarah Darurat

22 Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia Masa Revolusi Fisik Aturan Peralihan UUD 1945 ( Naskah Asli ), yang menentukan sebagai berikut Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia. Pasal II Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar itu. Pasal III Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal IV Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat.

23 Masa Demokrasi Liberal Belanda berusaha menduduki wilayah Indonesia seperti dahulu Dengan cara membonceng tentara sekutu Beberapa daerah dimana Belanda mendudukinya diusahakan terbentuknya Negara-negara kecil, dan sejak itu negara Republik Indonesia berkembang menjadi 2 Pemerintahan, yaitu: 1.Pemerintahan Republik Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya serta keadulatannya 2.Pemerintah negara-negara kecil yang didirikan oleh atau paling tidak atas bantuan Belanda

24 Sikap dan usaha Belanda mendapat tantangan dan perlawanan sengit dari bangsa Indonesia Akhirnya Belanda tidak menjajah kembali dan mendirikan pemerintahan Berdasarkan kenyataan itu, maka diusahakan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat Dalam rangka maksud Belanda itu, maka dibentuk Komite Indonesia Serikat sebagai Usaha membentuk negara Republik Indonesia Serikat.

25 Persiapan juga telah terjadi di daerah-daerah. Sementara itu, pihak Belanda terus menerus melancarkan tekanan-tekanan secara diplomatis terhadap pemerintah Republik Indonesia Akan tetap, karena usaha-usaha tersebut masih belum juga dapat berhasil terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka tidak ada jalan lagi bagi pihak Belanda selain dengan jalan mengadakan tindakan kekerasan bersenjata berupa penyerbuan atau agresi atas wilaya Republik Indonesia Agresi 1: 21 Juli 1947 Agresi 2: 19 Desember 1958

26 Dengan tindakan ke2 agresi tersebut hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia dapat diduduki serta dikuasai oleh pihak Belanda. Mereka berharap segera dapat diadakan perdamaian, serta melemahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. namun sesungguhnya dipandang dari segi strategi maupun politis tindakan kedua agresi Belanda tersebut justru merugikan pihak Belanda sendiri, karena dengan adanya tindakan-tindakan agresi tersebut justru mempertinggi semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

27 Sehubungan dengan keadaan tersebut PBB perlu ikut campur tangan guna menyelesaikan pertikaian antara negara Republik Indonesia dengan Belanda Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus Didirikan negara Republik Indonesia Serikat 2.Pengakuan Keadaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. 3.Didirikan Uni antara negara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda 1.Didirikan negara Republik Indonesia Serikat 2.Pengakuan Keadaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. 3.Didirikan Uni antara negara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda Hasil yang dicapai dalam KMB : KMB

28

29 Kewibawaan negara RIS semakin berkurang untuk memerintah. Untuk menanggapi keadaan tersebut akhirnya disetujui oleh kedua Pemerintahan politik bahwa negara-negara bagian lebih cendering untuk bergabung kembali kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya tecapai kesepakatan melalui Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 yang berisi

30 Periode demokrasi liberal setelah tahun 1949, ditandai dengan kuatnya kedudukan parlemen dalam pemerintahan. Pada saat kabinet tidak menguasai mayoritas di dalamnya kabinet sering jatuh. Keberhasilan pemerintah pada masa demokrasi liberal dalam usaha ekonomi tidakklah begitu besar, walaupun peningkatan produksi cukup berkesan. Pada zaman demokrasi liberal negara sesungguhnya sangat lemah, karena berbagai sebab berkaitan dengan cara bagaimana kemerdekaan diperoleh, yaitu sifat yang sangat desantralistik dari perjuangan revolusioner melawan Belanda ( )

31 Pembangunan Ekonomi Pemerintah Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal yang ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masig dalam peninggalan zaman kolonialisasi Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air, termasuk perusahaan Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi pada masa penjajahan Belanda Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masig dalam peninggalan zaman kolonialisasi Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air, termasuk perusahaan Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi pada masa penjajahan Belanda Buruknya perekonomian pada masa itu juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi

32 Masa Orde Lama Pemilu tahun 1955 ternyata tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Bahkan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam. Atas dasar hal itu, maka presiden menyatakan bahwa negara dalam keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara. Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli Isinya adalah : 1.Membubarkan Konstituante 2.Menetapak berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat- singkatnya

33 Dengan dasar pemikiran supaya tidak terulang lagi peristiwa dimasa lampau, maka pada waktu itu Presiden Soekarno sebagai kepala eksekutif menerapkan demokrasi terpimpin. Namun, pelaksanaan demokrasi terpimpin itu dalam menyimak arti yang seberanya, justru bertentangan dengan Pancasila, yang berlaku adalah keinginan dan ambisi politik pemimpin sendiri. Ideologi Pancasila pada saat itu dirancang oleh PKI untuk diganti dengan Idologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. PKI berusaha untuk mencapkan kekuasaanya dengan membangun komunis internasional dengan RRC. Terbukti dengan dibukanya hubungan poros Jakarta- Peking. Sebagai puncak peristiwa adalah meletusnya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI)

34 Pembangunan Ekonomi Sistem politik dan ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah ekonomi terpimpin dirancang, semakin dekat dengan haluan/ pemikiran sosialis / komunis. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman ataupun penanaman modal asing Setelah peristiwa G-30-S/PKI, terjadi suatu perubahan politik yang drastis yang terus mengubah sistem ekonomi dari pemikiran sosialis ke semi-kapitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem yang dilandasi oleh prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan Pancasila. Akan tetap dalam praktek sehari-hari pengaruh kekuasaan cenderung kepada sosialis/ komunis, khususnya pada masa orde lama.

35 Masa Orde Baru Dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dalam orde lama, dimulailah pemerintahan baru yang dikenal dengan orde baru. Munculya orde baru diawali dengan tuntutan aksi- aksi dari seluruh masyarakat. Tuntutan mereka dikenal dengan nama Tritura. Isi tuntutan tersebut sebagai berikut: 1.Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 2.Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI. 3.Penurunan harga.

36 Orde baru bertolak belakang dengan orde lama dalam hal kebijakan ekonomi. Tetapi dalam sistem dan kebijakan politik cenderung otoriter dan monopolistik sebagai pelanjut dari rezim orde lama. Pemerintah orde baru menfsirkan sila-sila kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan yang mengarah kepada ancaman terhadap sila ketiga. Pemerintah orde lama melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka “Revolusi Indonesia Belum Selesai”. Pancasila direduksi peranannya menjadi ajimat keempat dari Panca Ajimat Revolusi.

37 Sidang umum MPR tahun 1979 menetapkan Tap.MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P-4) Pada tahun 1963, pemerintah mengajukan satu paket yang terdiri atas 5 undang- undang Politik tentang : 1.Susunan dan kedudukan anggota MPR/DPR 2.Pemilihan Umum 3.Kepartaian dan Golkar 4.Organisasi masyarakat, dan 5.Referendum. Kelima paket undang-undang itu disetujui oleh DPR dengan tujuan menjaga terpelihara kekuasaan dan menjaga kelanjutan pemangunan sebagai ideologi.

38 Perubahan kondisi yang mengglobal mempengaruhi sikap masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hali ini menimbulkan sifat individualistik sehingga terbentuk masyarakat marginal dan konglomerasi yang terpusat pada kelompok tertentu yang berdasarkan ekonomi kapitalis dengan dalih kebebasan. Pada kenyataanya, orde baru telah jauh menyimpang dari perjuangannya semula, yaitu sebagai berikut: 1.Orde baru, secara eksplisit tidak mengakui 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila 2.Butir-bitur P-4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban negara terhadap rakyatnya 3.Pengalaman Pancasila dengan membentuk citra Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat.

39 Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis, yang berarti kembali menjadi anggota PBB dan lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

40 Pembangunan orde baru dilakukan secara bertahap, khususnya di bidang ekonomi, pembangunan jangka panjang (25/30 tahun), jangka menengah 5 tahun dengan program rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Keberhasilan pembangunan ekonomi masa orde baru juga didukung oleh keberhasilan ekspor yang sangat besar dari minyak bumi, khususnya tahun 1973/1974, selain itu juga pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA). Jika dibandingakan dengan orde lama, cukup banyak terdapat perbedaan fundamental, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis ke ekonomi terbuka yang berorientasi kepada kapitalis.

41 Prakondisi yg menonjol dari perekonomian masa orde baru Stabilitas politik dan ekonomi. Sumber daya manusia yang lebih baik. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang wastern oriented. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Kemauan yang kuat (political will).

42 Persoalan yang paling mendasar dalam era orde baru adalah campur aduk institusi negara dan swasta. Lembaga kepresidenan merupakan faktor pokok dan mendasar yang paling rusak dan mempengaruhi lembaga negara di bawahnya, termasuk ke daerah-daerah.

43

44 Peranan yang dilakukan oleh Presiden pada masa orde baru adalah peran ganda sebagai institusi negara, yang menjadi regulator, tetapi tercampuri oleh pengaruh kepentingan swasta. Puncak gejolak ketidakpuasan publik adalah kasus Bapindo, yang mana telah terjadi distorsi alokasi kredit dan juga di bank-bank pemerintah lain yang dikenal sebutan bahwa bank-bank pemerintah disebut kasir konglomerat, karena mendapat perlakuan istimewa dari penguasa. Korporatisme diartikan sebagai sistem kenegaraan di mana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara tertutup satu sama lain.

45 Ciri-ciri umum korporatis (Prof.Didik J. Rachbini, 2002: ) Sumber-sumber ekonomi dinikmati oleh hanya segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. Kepentingan ekonomi dan kepentingan politik menyatu dalam format kolusi ekonomi. Kekuasaan menjadi media yang subur bagi redistributive combine di antara segelintir orang. Perburuan rente sangan subur dalam situasi politik dan ekonomi yang tertutup.

46 Negara dengan beban utang luar negeri yang berat akan mengalami kesulitan dan gagal mencapai tahun lepas landas melalui proses kemajuan ekonomi yang berkesinambungan.

47 Penyimpangan kehidupan bernegara era orde baru sampai kepada puncaknya dengan muncul krisis moneter yang berakibat jatuhnya Presiden Soehato yang telah berkuasa selama 32 tahun. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, maka MPR telah mengeluarkan ketetapannya, antara lain sebagai berikut: 1. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum. 2. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

48 3. Tap. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN. 4. Tap. MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 5. Tap. MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 6. Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. 7. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. MPR melalui ketetapan No.V/MPR/2000 telah mengeluarkan ketetapan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. MPR melalui ketetapan tersebut telah mengidentifikasi masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas.

49 1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. 2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. 3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. 4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu kesamaan hak warga negara dihadapan hukum. 5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompk pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pangangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.

50 6. Sistem ekonomi yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. 8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. 9. Pemerintah yang sentralis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia

51 10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang. 11. Pelaksanaan peran sosial dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya ABRI sebagai alat kekuasaan pada masa orde baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demikrasi. 12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

52 Pada masa era global ini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi seperti orde baru yang dikenal dengan nama rencana pembangunan lima tahun (repelita), melainkan dengan nama program pembangunan nasional (propenas). Propenas yang telah disusun oleh Bappenas, berlaku untuk tahun Propenas meliputi berbagai bidang, yaitu: Bidang Hukum Konsep awal program pembangunan nasional di bidang hukum meliputi: 1. Penataan sistem dan kelembagaan hukum dengan program pembangunan adalah : a) Program perencanaan dan pengembangan sistem hukum nasional. b) Program pembentukan dan penyusunan hukum. c) Program pembinaan kelembagaan hukum.

53 2. Penegakan hukum dengan programnya : a) Penegakan dan pelayanan hukum b) Pembinaan peradilan. 3. Peningkatan kualitas aparat penegak, sarana dan prasarana hukum dengan programnya : a) Peningkatan kualitas aparatur hukum b) Sarana dan prasarana hukum.  Program Pembangunan Ekonomi Dalam bidang ekonomi, program pembangunannya adalah sebagai berikut : 1. Sistem ekonomi kerakyatan, yang meliputi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan serta memberdayakan usaha kecil, menengah, dan koperasi. 2. Mempercapat proses pemulihan ekonomi, melalui program pengelolaan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan efektivitas pengelolaan utang luar negeri, penuntasan restrukturisasi perbankan dan lembaga keuangan, pengembangan ketenagakerjaan, dan lain-lain.

54

55 Periode transisi Habibie terlalu pendek untuk mengisahkan perjalanan ekonomi suatu negara. Yang terjadi adalah untuk mendesain ulang struktur ekonomi yang berbasis konglomerat menuju ekonomi kerakyatan. Pemerintah habibie hanya sampai pada upaya pembuatan perangkat undang-undang yang disiapkan dengan tergesa-gesa dan belum tentu dapat dilaksanakan oleh pemerintah selanjutnya. Pada era Abdurrahman Wahid, perbaikan institusi secara sistematis yidak terjadi, bahkan kesalahan- kesalahan baru terjadi kembali yang menambah lebih parah lagi keadaan. Periode transisi Habibie terlalu pendek untuk mengisahkan perjalanan ekonomi suatu negara. Yang terjadi adalah untuk mendesain ulang struktur ekonomi yang berbasis konglomerat menuju ekonomi kerakyatan. Pemerintah habibie hanya sampai pada upaya pembuatan perangkat undang-undang yang disiapkan dengan tergesa-gesa dan belum tentu dapat dilaksanakan oleh pemerintah selanjutnya. Pada era Abdurrahman Wahid, perbaikan institusi secara sistematis yidak terjadi, bahkan kesalahan- kesalahan baru terjadi kembali yang menambah lebih parah lagi keadaan.

56 Dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan negara, maka MPR mengeluarkan Tap. MPR No. VII/MPR/ tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang terdiri atas tiga visi, yaitu : 1. Visi Indonesia masa depan ialah cita-cita luhur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Visi lima tahunan dirumuskan dalam Garis-Garis besar Haluan Negara. 3. Visi antara masa depan dan lima tahunan disebut Visi Indonesia. Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang relegius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dan penyelenggaraan negara.

57 Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan peubahan saat ini dan masa depan, baik dalam maupun dari luar negeri, yaitu : 1. Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan bangsa 2. Sistem hukum yang adil 3. Sistem politik yang demokrasi 4. Sistem ekonomi yang adil dan produktif 5. Sistem sosial budaya yang beradab 6. Sistem sumber daya manusia yang bermutu 7. globalisasi

58 Rekomendasi MPR ST 2000 menyampaikan beberapa permasalahan untuk segera dituntaskan sebagai berikut : 1. Bidang politik dan keamanan 2. Bidang hukum dan HAM 3. Bidang ekonomi dan Keuangan 4. Bidang sosial budaya

59  Di Orde Baru segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tampak stabil, tetapi di balik semua itu terdapat kebobrokan baik dalam sistem pemerintahan maupun ketatanegaraan yang menganut paham demokrasi.  Selama masa ini rakyat Indonesia ditidurkan secara paksa. Segala aspirasi dan kritik terhadap pemerintah dibekukan dan anggota masyarakat yang menyuarakan suara hatinya akan dijerat oleh undang-undang subversi (UU no 11/PNPS/1963 Tentang pemberantasan kegiatan subversi) dan dicap sebagai pembangkang atau dituduh sebagai antek PKI.

60 Refomasi yang digerakan oleh para mahasiswa ini memiliki agenda pertama menurunkan Soeharto dan kroninya dari tampuk pemerintahan Puncak dari semua itu adalah pendudukan gedung MPR/DPR oleh para mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden selama hampir 32 tahun.

61 Agenda pertama yang dilaksanakan adalah melantik kabinet “Reformasi Pembangunan” pada tanggal 25 Mei 1998, disusul dengan mengusut kekayaan mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya. Agenda kedua adalah menegakkan hukum dan keadilan di segala sisi kehidupan bangsa yang didalamnya juga tersirat penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Agenda ketiga yang paling mendesak adalah menstabilkan dan menguatkan ekonomi rakyat.

62  Dan keempat yang sering dituntut oleh para mahasiswa adalah penghapusan dwi fungsi ABRI yang telah diselewengkan, di mana ABRI menjadi alat politik penguasa untuk menegakkan kekuasaannya.  Penegakan hukum dan keadilan pada masa Orde Baru tidak terlaksana dengan baik dan peradilan hanya menjadi ajang melegalisasikan keputusan agar keputusan tersebut tampak sah secara hukum.

63


Download ppt "Agus Riyanto, SH, LL.M. Masa kejayaan nasional ▫ Masa kerajaan Sriwijaya ▫ Masa kerajaan Majapahit Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google