Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI DAN BINA HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI DAN BINA HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI DAN BINA HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013

2 KONSEPSI DASAR

3 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PHKA TAHUN Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung (1 dari 7 IKK) INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan DASAR ARAHAN INPRES 3/2010 Program pembangunan yang berkeadilan : Pro rakyat Keadilan untuk semua (justice for all) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals – MDGs) PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

4 …….Lanjutan Perlindungan pada KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial PP 28/2011 Pasal 24 Ayat (1) RUANG LINGKUP Yang dimaksud “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA

5 …Lanjutan Kawasan di luar hutan konservasi baik yg merupakan tanah hak maupun bukan hak, yg secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, :  potensi keanekaragaman hayatinya  merupakan penghubung dua atau lebih hutan konservasi/habitat/tipe ekosistem (koridor)  habitat spesies penting  penyangga hutan konservasi REVISI UU 5/1990 RUANG LINGKUP EKOSISTEM ALAMI YANG LETAKNYA DI LUAR KPA DAN KSA (HP, HL, APL)

6 (INPRES 3/2010) Tujuan : Terwujudnya fungsi konservasi ekosistem esensial, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan ekosistemnya serta pemanfaatan yang lestari Dilaporkan ke UKP4 pada Tahun Pertama (per triwulan) Dilaporkan ke Bappenas / IKU Kementerian PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

7 Konservasi Ekosistem Esensial Mandat INPRES No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan --- Kementerian Kehutanan selaku Penanggung jawab, UPT berperan sebagai fasilitator, Pemda berperan sebagai pelaku utama; 1.IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN VALIDASI DATA EKOSISTEM 2.SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN EE 3.PENYUSUNAN KESEPAKATAN PENGELOLAAN EE 4.PEMBENTUKAN FORUM KERJASAMA / KOLABORASI PENGELOLAAN 5.PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS/AKSI PENGELOLAAN 6.MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PENGELOLAAN EE KEGIATAN / INDIKATOR

8 Pengelolaan Ekosistem Esensial (INPRES 3/2010) Lokasi Pengelolaan Tahun 2013: 1. Sumatera Utara (mangrove, Desa Jaringhalus Kab Langkat) 2. Sumatera Barat (habitat Penyu, Desa Apar Kab Pariaman) 3. Jambi (hutan pantai, Pantai Cemara Kab Tanjungjabung Timur) 4. Sulawesi Tengah (habitat Maleo & Penyu, Desa Taima Kab Banggai) 5. Sulawesi Utara (habitat tsl, Kab Minahasa) 6. NTT (habitat Komodo, HL Pota Kec Sambirampas Kab Manggarai Timur) 7. Papua (lahan basah, Rawabaki Kab Asmat) TOTAL : 17 LOKASI (10 LOKASI ORISINAL INPRES 3/2010, 7 LOKASI TAMBAHAN)

9 Karts Maros - pangkep Satwa Liar Sulut Karts. Mangkalihat- Sangkulirang Lahan Basah Sentarum Mangrove Pantai Timur - Jatim Kepala Burung Papua Karts Jogyakarta Kawasan LB/Mangrove Jakarta Lahan Basah Jambi Lahan Basah Asmat Satwa Liar NTT Satwa Liar Sumut Lahan Basah Lampung Satwa Liar Sulteng Satwa Liar Sumbar EE Ciaims Peta Sebaran Lokasi Pelaksanaan

10 MODEL PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

11 No.KAWASAN EKOSISTEM ESENSIALPRODUK HUKUM SPESIFIK PRODUK HUKUM TERKAIT KELEMBAGAA N PROGRAM 1. Kawasan Lahan Basah Kab. Kapuas Hulu(TN DanauSentarum) SK Bupati Kapuas Hulu, No.244 Tahun 2011 tanggal 13 Juni Pemantapan kawasan berupa Tata Batas dan Penataan Zonasi - Perencanaan berupa Penyusunan RPTN – RKL, RENSTRA – RENJA Pembentukan Forum - Penataan kawasan konservasi berbasis resort - Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan - Pembinaan Populasi dan Habitat Satwa Terancam Punah Pengelolaan kawasan konservasi di areal HoB - Restorasi Ekosistem Esensial - Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Esensial - Penyelesaian konflik tumpang tindih penggunaan kawasan 2. Kawasan Karts Kab. Maros- Pangkep(TN Bantimurung– Bulusaraung) SK Gubernur Sulawesi Selatan,No.1489/V/2011 tanggal 4 Mei Pembentukan Konsorsium - Pemetaan Kawasan Karst Maros-Pangkep - Penyelarasan rencana aksi pengelolaan ekosistem Karst Maros-Pangkep, RP TN Bantimurung Bulusaraung, Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung, Zonasi Situs Prasejarah, dan RTRW Kab. Maros dan Pangkep - Monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi pengelolaan ekosistem sensial - Kerjasama nasional/internasional 3. Kawasan Karts Kab. Bantul, Kulon Progodan GN Kidul (BKSDA DI Yogyakarta) SK Forum Karst Lintas Propinsi dari Gubernur DIY No.5/KEP/2011 tanggal 11 Januari Konsep Action Plan Pengelolaan Kawasan Karst Provinsi DI Yogyakarta - Konsep Penanganan Masalah Penambangan di Kawasan Karst Gunungkidul - Penyusunan Peta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Kabupaten Gunungkidul dan Bantul (menindaklanjuti Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012) Pembentukan Forum - Penyusunan zonasi kawasan batuan karbonat (karst dan non karstity) - Penyusunan blueprint pengelolaan kawasan karst - Pengembangan geopark di Gunungkidul - Penyusunan RIPP (rencana Induk Pengembangan Pariwisata) di kawasan karst - Penyusunan SOP, Juklak, Juknis kepariwisataan di kawasan karst - Pengelolaan pertanian terpadu - Restorasi ekosistem karst Model Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

12 4. Kawasan habitat mangrove dan burung migran (BKSDA DKI Jakarta ; SM PulauRambut) SK Gubernur Provinsi DKI- Jakarta No.1954/2011 tanggal 28 Desember Pembentukan Forum - Pembinaan Habitat melalui Rehabilitasi/Restorasi Mangrove - Monitoring dan Rehabilitasi Terumbu Karang dan Padang Lamun - Pendidikan Konservasi - Inventarisasi Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati - Pengendalian Pencemaran Ekosistem melalui Aksi Bersih Sampah dan analisis kualitas perairan 5. Kawasan karts Sangkulirang(BKSDA Kalimantan Timur) SK Gubernur Kalimantan Timur, No.660/K.833/2011 tanggal 22 Desember 2011 Penandatanganan MOU antara Pemkab Berau dengan Pemkab Kutai Timur terkait pengelolaan bersama kawasan karst, difasilitasi oleh TNC- Indonesia Kaltim Pembentukan Forum - Program Pelibatan Pemangku Kepentingan - Program Penyempurnaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Karst - Program Tata Kelola Kawasan Ekosistem karst - Program Pengembangan Data Informasi dan Publikasi Kawasan Karst - Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berada di sekitar Kawasan Ekosistem Karst - Program Penghidupan Ekonomi dan Mata Pencaharian Desa di kawasan Karst - Program Pengembangan Pendanaan Berkelanjutan 6. Kawasan lahan basah pantai TN Alas Purwo s/d Baluran (BBKSDA Jawa Timur) SK Bupati Banyuwangi, No.188/1338/KEP/ /201 1 tanggal 12 Desember Perdes tentang Perlindungan Kawasan Mangrove Desa Wringinputih - Perdes dalam proses penyusunan Desa Kedungringin Pembentukan Forum - Aspek Lingkungan; - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; - Peraturan dan Penegakan Hukum; - Peningkatan Kapasitas SDM; - Peningkatan Infrastruktur; - Pengembangan Kelembagaan Pengelola Kawasan. 7. Kawasan ekosistem esensial di Kepala Burung Papua (BKSDA Papua Barat) SK Bupati Tumbraw, No.74/ 2011 tanggal 6 Desember Pembentukan Forum - Rapat Koordinasi Forum Kolaborasi Pengelolaan EE - Pembentukan Kader Konservasi SM. Jamursba Medi - Penetasan Semi Alami Penyu Belimbing ( Dermochelys coriacea ) - Identifikasi dan Evaluasi - Monitoring dan Relokasi Telur Penyu - Pelatihan Pendokumentasian Profil dan Pengukuran Suhu Pantai - Pembangunan Sarana dan Prasarana Penangkaran Penyu - Kebun Bibit Rakyat - Pengawasan kegiatan IUPHHK (PT. Multi) - Pengendalian predator, dan relokasi di puncak musim peneluran - Peningkatan Pendidikan Masyarakat sekitar

13 8. Kawasan ekosistem mangrove dan gambut di pantai Timur Riau (BKSDA Riau) SK Bupati Bengkalis, No.472/KPTS/XII/2012 tanggal 3 Desember Pembentukan Forum - Penyempurnaan kelembagaan - Revisi tata ruang - Pembuatan master plan kawasan ekosistem esensial - Pengawasan laut dan pemberdayaan masyarakat POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) - Pembinaan alat tangkap dan pengembangan sarana dan prasarana tangkap - Pengembangan usaha hasil tangkap dan pemasaran - Pengembangan budidaya perikanan air tawar - Pengembangan budidaya air laut/keramba laut - Pemberdayaan Masyarakat 9 Kawasan Lahan Basah di Ciamis (BKSDA JawaBarat ; CA/TWA Pangandaran) SK Forum Bupati No. 522/Kpts.419-Huk/2012 -Pembentukan Forum - Monitoring Pengelolaan Ekosistem Esensial - Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial - Fasilitasi Pengelolaan Penangkaran Penyu Semi Alamiah di Luar Kawasan (Pantai Batu Hiu) 10 Kawasan ekosistem lahan basah/ mangrove di Tulang Bawang Barat (BKSDA Lampung) SK Bupati Tulang Bawang Barat, No.B.180/III.07/HK/TBB/ Pembentukan Forum - Pemantapan Kawasan - Penguatan Kelembagaan - Pengawetan Keanekaragaman Hayati - Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam - Perlindungan dan Pengamanan Kawasan - Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat - Pendidikan dan Penelitian - Pengembangan Pengelolaan - Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan

14 KAREKTERISTIK  Lokasi kawasan ekosistem esensial berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota), karena berada di luar KPA dan KSA,  Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial umumnya berada dekat dengan pemukiman dan dinamika wilayah yang tinggi,  Keterlibatan dan keterkaitan banyak pihak baik instansi pemerintah dan pemanfaat kawasan,  Kawasan ekosistem esensial selalu mendapat tekanan yang tinggi. MODEL PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

15 Model Pengelolaan secara Kolaboratif merupakan model yang paling sesuai untk pengelolaan kawasan EE, karena : Melibatkan dan mengakomodasi seluruh kepentingan dari para pihak yang terkait Mengurangi potensi konflik dengan masyarakat Model Pengelolaan KEE

16 PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL FORUM KOLABORASI Pengelolaan Kawasan Pulau Rupat SK BUPATI BENGKALIS, No. 472/KPTS/XII /2012  Pembentukan Forum Kolaborasi dan Susunan Keanggotaan /Rincian Tugas  Pengembangan Pulau Rupat sebagai kawasan Ekosistem Esensial untuk pemanfaatan sebagai kawasan agrobisnisis, pariwisata, habitat burung migrant dan aktifitas lain untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.  Forum kolaborasi : lintas pemangku kepentingan  Tugas utama memberikan usulan dan arahan kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan ekosistem esensial Menyusun arahan program / rencana aksi FORUM PENGELOLAAN KARTS SK GUBERNUR YOGYAKARTA, No. 05/KEP/2011  Pembentukan Forum Karts dan Susunan Keanggotaan /Rincian Tugas  Sinergi Forum kolaborasi : lintas pemangku kepentingan  Tugas utama Kaijan pengelolaan karts Pertimbangan dan saran perumusan kebiajakan pengelolaan karts Menyusun arahan program / rencana aksi

17 Pengelolaan ekosistem esensial yang terencana dan terpadu oleh para pihak Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui konservasi kawasan ekosistem esensial dan pemanfaatannya secara lestari Meningkatnya peran Pemda dan para pihak (diluar Ditjen PHKA) dalam mendukung upaya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya CAPAIAN / OUTCOME YANG INGIN DICAPAI

18 TERIMA KASIH


Download ppt "PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI DAN BINA HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google