Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PENGARUH URBANISASI DAN PENINGKATAN KEBUTUHAN LAHAN assalamu’alaikum wr. wb Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PENGARUH URBANISASI DAN PENINGKATAN KEBUTUHAN LAHAN assalamu’alaikum wr. wb Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN."— Transcript presentasi:

1 KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PENGARUH URBANISASI DAN PENINGKATAN KEBUTUHAN LAHAN assalamu’alaikum wr. wb Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PENDAHULUAN 2 URBANISASI & PERTUMBUHAN KOTA PERMUKIMAN KUMUH & SEGALA PERMASALAHANNYA PENGGUSURAN AKSESIBILITAS TERHADAP LAHAN PERSAINGAN / KOMPETISI

3 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik URBANISASI 3 DIASUMSIKAN PADA TAHUN 2025, SETENGAH PENDUDUK ASIA AKAN TINGGAL DI PERKOTAAN

4 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 4 RENDAHNYA KUALITAS HIDUP DI DAERAH ASAL DAN KERAWANAN BENCANA. KESEMPATAN KERJA DI KOTA, KEMUDAHAN PELAYANAN FASUM DAN STRUKTUR SOSIAL YG FLEKSIBEL RENTANNYA PROFESI DI BIDANG AGRIKULTUR, PELUANG KERJA (DIVERSIFIKASI PROFESI) DI PERKOTAAN. LUASNYA INFORMASI MENGENAI PELUANG-PELUANG DI PERKOTAAN MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA

5 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 5 MIGRAN dgn KAPASITAS RENDAH PENUMPUKAN KEMISKINAN DAYA DUKUNG KOTA SPASIAL, SEKTORAL, EKONOMI SPASIAL, SEKTORAL, EKONOMI PERMASALAHAN LINGKUNGAN, SOSIAL, KRIMINALITAS ??? PERMASALAHAN LINGKUNGAN, SOSIAL, KRIMINALITAS ??? KEKUMUHAN

6 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 6 PENGHASILAN SEDIKIT & TIDAK STABIL, TIDAK ADANYA KEPEMILIKAN ASET YG PRODUKTIF TIDAK ADA AKSESIBILITAS KE PERUMAHAN YG AMAN DAN TERJAMIN KEPEMILIKANNYA. TIDAK ADA AKSESIBILITAS KE PELAYANAN PUBLIK & INFRASTRUKTUR. TIDAK ADA AKSESIBILITAS KE JEJARING PENGAMANAN SOSIAL. TIDAK MEMILIKI KEKUASAAN, KESEMPATAN BERPARTISIPASI DAN TIDAK MENDAPAT RASA HORMAT. PENGHASILAN SEDIKIT & TIDAK STABIL, TIDAK ADANYA KEPEMILIKAN ASET YG PRODUKTIF TIDAK ADA AKSESIBILITAS KE PERUMAHAN YG AMAN DAN TERJAMIN KEPEMILIKANNYA. TIDAK ADA AKSESIBILITAS KE PELAYANAN PUBLIK & INFRASTRUKTUR. TIDAK ADA AKSESIBILITAS KE JEJARING PENGAMANAN SOSIAL. TIDAK MEMILIKI KEKUASAAN, KESEMPATAN BERPARTISIPASI DAN TIDAK MENDAPAT RASA HORMAT.

7 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 7 SUMBER : UN-ESCAP dan UN-HABITAT (2009)

8 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik TANTANGAN KAUM MISKIN 8 PERTUMBUHAN KOTA MENGAKIBATKAN KETERBATASAN LAHAN YG TINGGI KAUM MISKIN UMUMNYA MENYEWA KAUM MISKIN UMUMNYA MENYEWA LEGALITAS HAK PAKAI “PREMANISME” PROPERTI DAN LAYANAN PUBLIK KELAYAKAN HUNIAN MENGHEMAT PENGELUARAN KETERBATASAN AKSES

9 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik TERBATASNYA AKSESIBILITAS KE PERMUKIMAN FORMAL PENYUMBANG TENAGA KERJA KASAR KERAWANAN PROFESI AGRARIS DI DESA BEBERAPA FAKTA 9 KAUM MISKIN MEMILIKI ALASAN KUAT UNTUK BERMIGRASI KOTA MEMBUTUHKAN KAUM MISKIN UNTUK BERKEMBANG PERMUKIMAN KUMUH MERUPAKAN SATU SATUNYA PILIHAN

10 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PENGGUSURAN dan KEMISKINAN 10

11 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 11 PENGGUSURAN CENDERUNG MEMINDAHKAN WARGA (RELOKASI) KE KAWASAN LAIN YG PELAYANAN SOSIALNYA MINIM DAN JAUH DARI TEMPAT BEKERJA MENAMBAH BEBAN BIAYA MENCIPTAKAN TRAUMA, ALIENASI DAN KONFLIK (KRIMINALITAS, DLL) MENGGANGGU KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK. MERUSAK DAN MENGHANCURKAN SISTEM SOSIAL YG TELAH TERBENTUK DI KOMUNITAS LAMA. MENGGANGGU KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK.

12 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik ALASAN PENGGUSURAN 12

13 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PENGGUSURAN menurut BEBERAPA KONSENSUS 13 PASAL 25 dari DEKLARASI UNIVERSAL mengenai HAM The INTERNATIONAL COVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (CESCR) The HABITAT AGENDA (Istanbul, 1996) setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan atas dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan Negara tidak boleh melakukan penggusuran paksa dan memastikan bahwa hukum telah ditegakkan bagi agennya atau pihak ketiga yang telah melaksanakan penggusuran paksa. Penggusuran tidak boleh mengakibatkan tunawisma atau individu yang rentan terhadap pelanggaran HAM realisasi penuh dan segera akan hak atas perumahan yang layak, sebagaimana tercantum dalam kebijakan internasional. Dalam konteks ini, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal dan melindungi serta meningkatkan permukiman dan lingkungan.

14 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik ALTERNATIF TERHADAP PENGGUSURAN 14 1) PERBAIKAN HUKUM DAN PERBAIKAN PERMUKIMAN SETEMPAT MENINGKATKAN AKSESIBILITAS WARGA MISKIN PADA HUNIAN DAN TARAF HIDUP YG LEBIH BAIK DI ASIA HANYA TERDAPAT 20% PERMUKIMAN KUMUH YG HARUS DIPERBAIKI (ACHR) INDONESIA : KIP (KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM) INDONESIA : KIP (KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM)

15 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 15 KOMUNITAS BANYU URIP (SURABAYA) TAHUN 1950 ARUS URBANISASI BANYAK MEMBAWA WARGA MISKIN KE KOTA SURABAYA, MENEMPATI LAHAN-LAHAN KOSONG TERMASUK PEMAKAMAN. TAHUN 1960 PEMAKAMAN TERSEBUT MENJADI PERMUKIMAN KUMUH (3.000 RUMAH, WARGA) TAHUN 1967 PEMERINTAH KOTA SURABAYA MEMUTUSKAN UNTUK RELOKASI MAKAM TAHUN 1979 PEMERINTAH KOTA SURABAYA MENJALANKAN PROGRAM KIP ATAS KAMPUNG TERSEBUT SAAT INI WARGA BANYU URIP TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH, PELAYANAN AIR DAN LISTRIK RESMI

16 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 16 2) BERBAGI PENGGUNAAN LAHAN WARGA PEMILIK TANAH PEMILIK TANAH PEMERINTAH, LSM MEDIASI KESEPAKATAN, WIN-WIN SOLUTION KESEPAKATAN, WIN-WIN SOLUTION

17 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 17 3) PEMUKIMAN KEMBALI (RELOCATION) DIPERLUKAN APABILAPERMUKIMAN KUMUH BERADA DI : KAWASAN YG BERBAHAYA (DEKAT REL KERETA API, RAWAN LONGSOR, dsb). TERKAIT PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR YG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT (PERLU MELIBATKAN WARGA DLM PERENCANAANNYA) DIPERLUKAN APABILAPERMUKIMAN KUMUH BERADA DI : KAWASAN YG BERBAHAYA (DEKAT REL KERETA API, RAWAN LONGSOR, dsb). TERKAIT PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR YG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT (PERLU MELIBATKAN WARGA DLM PERENCANAANNYA) PERLU PENDAMPINGAN & MEDIASI KAJIAN RELOKASI TIDAK BERDASARKAN ATAS SAMPLING !!!!

18 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik LAHAN SEBAGAI MODAL PERBAIKAN KUALITAS HIDUP WARGA 18 BERHUNI LAHAN BEKERJA BERKOMUNITAS TUJUAN UTAMA PINDAH KE KOTA PENGGUSURAN PENGHANCURAN KEHIDUPAN WARGA MISKIN ?? DIPERKIRAKAN 30% - 50% WARGA KOTA TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN LAHAN YG RESMI !!!

19 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 19 DIPERKIRAKAN 30% - 50% WARGA KOTA TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN LAHAN YG RESMI !!! “KEPEMILIKAN” INDIVIDUAL “KEPEMILIKAN” KOMUNAL JAMINAN KEPEMILIKAN (HAK PEMANFAATAN) SERTIFIKAT FORMAL PERJANJIAN (KONTRAK / SEWA) PENGAKUAN MEMBERIKAN RASA AMAN (PERSEPSI) KURANGI KONFLIK BERHUNI BEKERJA (SEKTOR INFORMAL) FUNGSI

20 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 10 STRATEGI UNTUK MEMUNGKINKAN AKSESIBILITAS TANAH BAGI KAUM MISKIN 20 PERENCANAAN YANG EFEKTIF BERKEPADATAN TINGGI BANGUNAN BERTINGKAT (RUSUN) LAY OUT YG EFISIEN MEMBANGUN JALAN UTK PEJALAN KAKI, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR BERKEPADATAN TINGGI BANGUNAN BERTINGKAT (RUSUN) LAY OUT YG EFISIEN MEMBANGUN JALAN UTK PEJALAN KAKI, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR INFORMASI PERTANAHAN YG LEBIH BAIK TRANSPARANSI INFO PERTANAHAN AKAN MENGHINDARKAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN. MENJAMIN KEADILAN DLM PELAYANAN PUBLIK. MENGHINDARI PASAR TANAH INFORMAL. MEMPERMUDAH KEGIATAN PENGENDALIAN DAN MENGHINDARI PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH. TRANSPARANSI INFO PERTANAHAN AKAN MENGHINDARKAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN. MENJAMIN KEADILAN DLM PELAYANAN PUBLIK. MENGHINDARI PASAR TANAH INFORMAL. MEMPERMUDAH KEGIATAN PENGENDALIAN DAN MENGHINDARI PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH.

21 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 21 SISTEM PERPAJAKAN YANAH YG LEBIH BAIK PAJAK KEUNTUNGAN PAJAK LAHAN TIDUR PAJAK GUNA LAHAN PAJAK KEUNTUNGAN PAJAK LAHAN TIDUR PAJAK GUNA LAHAN MENGHAMBAT SPEKULASI BERBAGI LAHAN PIHAK SWASTA MEMBERI KESEMPATAN BAGI WARGA UNTUK MEMANFAATKAN LAHAN PADA BAGIAN YG PALING TIDAK KOMERSIAL NEGOSIASI, PERJANJIAN BUTUH MEDIATOR WIN-WIN SOLUTION : SWASTA, PENGHUNI ILEGAL, PEMERINTAH WIN-WIN SOLUTION : SWASTA, PENGHUNI ILEGAL, PEMERINTAH

22 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 22 KONSOLIDASI LAHAN 1)PENGUMPULAN LAHAN OLEH PEMERINTAH (POOLING) 2)KONSOLIDASI LAHAN DI PEMRUKIMAN KUMUH 3)MELIBATKAN PERMUKIMAN SEKITAR 1)PENGUMPULAN LAHAN OLEH PEMERINTAH (POOLING) 2)KONSOLIDASI LAHAN DI PEMRUKIMAN KUMUH 3)MELIBATKAN PERMUKIMAN SEKITAR SEBELUM SESUDAH KAMPUNG KUMUH CHALERMCHAI NIMITMAI, BANGKOK, THAILAND

23 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 23 SKEMA SUBSIDI SILANG KEBIJAKAN DIMANA INVESTOR DIWAJIBKAN UNTUK MENYISIHKAN SEBAGIAN PROYEK PERUMAHAN BAGI WARGA BERPENGHASILAN RENDAH MALAYSIA (1982) MENSYARATKAN PENGEMBANG UTK MENYISIHKAN 30% PROYEK PEMBANGUNAN SEBAGAI KEWAJIBAN SOSIAL FILIPINA (PERATURAN PERUMAHAN BERIMBANG) PENGEMBANG HARUS MENGALOKASIKAN 20% LAHAN UTK PERUMAHAN WARGA BEREKONOMI LEMAH. DIKELOLA OLEH LSM DAN DIBANGUN SEEFISIEN MUNGKIN SEHINGGA HARGA BISA JAUH LEBIH MURAH. PENGEMBANG HARUS MENGALOKASIKAN 20% LAHAN UTK PERUMAHAN WARGA BEREKONOMI LEMAH. DIKELOLA OLEH LSM DAN DIBANGUN SEEFISIEN MUNGKIN SEHINGGA HARGA BISA JAUH LEBIH MURAH.

24 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 24 MENGATUR PERMUKIMAN KUMUH YG TELAH ADA MEMEBERI PENGAKUAN, HAK GUNA, SEWA JANGKA PANJANG ATAU KEPEMILIKAN. NEGOSIASI DAN MEDIASI. MEMEBERI PENGAKUAN, HAK GUNA, SEWA JANGKA PANJANG ATAU KEPEMILIKAN. NEGOSIASI DAN MEDIASI. INDONESIA (KALI CODE-YOGYA) DIPELOPORI (ALM) ROMO MANGUN WIJAYA. ADVOCACY PLANNING. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN >>>> CITRA KAWASAN MENDAPAT PENGHARGAAN AGA KHAN AWARD. DIPELOPORI (ALM) ROMO MANGUN WIJAYA. ADVOCACY PLANNING. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN >>>> CITRA KAWASAN MENDAPAT PENGHARGAAN AGA KHAN AWARD.

25 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 25 MEMPERGUNAKAN LAHAN PUBLIK UNTUK PERUMAHAN THAILAND PROGRAM “BAAN MANKONG” PEMANFAATAN LAHAN PUBLIK BAGI PERUMAHAN WARGA EKONOMI LEMAH DI 226 KOTA (MULAI TAHUN 2007), MEMBERI MANFAAT BAGI RUMAH TANGGA (LEBIH DARI SETENGAHNYA BERADA PADA LAHAN PUBLIK). PROGRAM “BAAN MANKONG” PEMANFAATAN LAHAN PUBLIK BAGI PERUMAHAN WARGA EKONOMI LEMAH DI 226 KOTA (MULAI TAHUN 2007), MEMBERI MANFAAT BAGI RUMAH TANGGA (LEBIH DARI SETENGAHNYA BERADA PADA LAHAN PUBLIK). BELAJAR DARI PENGEMBANG LAHAN INFORMAL MENDUKUNG INISIATIF KOMUNITAS BOTTOM UP PARTISIPASI DAN MENGHARGAI ASPIRASI KOMUNITAS BOTTOM UP PARTISIPASI DAN MENGHARGAI ASPIRASI KOMUNITAS

26 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik DAFTAR PUSTAKA 26 UN-ESCAP dan UN-HABITAT PERUMAHAN BAGI KAUM MISKIN DI KOTA – KOTA DI ASIA : URBANISASI UN-ESCAP dan UN-HABITAT PERUMAHAN BAGI KAUM MISKIN DI KOTA – KOTA DI ASIA : LAHAN UN-ESCAP dan UN-HABITAT PERUMAHAN BAGI KAUM MISKIN DI KOTA – KOTA DI ASIA : MASALAH PENGGUSURAN UN-ESCAP dan UN-HABITAT PERUMAHAN BAGI KAUM MISKIN DI KOTA – KOTA DI ASIA : PERUMAHAN UNTUK MBR wassalamu’alaikum wr. wb


Download ppt "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PENGARUH URBANISASI DAN PENINGKATAN KEBUTUHAN LAHAN assalamu’alaikum wr. wb Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google