Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Lokakarya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan I 2014 Dr. dr. R. Muharam, SpOG(K)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Lokakarya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan I 2014 Dr. dr. R. Muharam, SpOG(K)"— Transcript presentasi:

1 Lokakarya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan I 2014 Dr. dr. R. Muharam, SpOG(K)

2 Falsafah Sila ke-5 Pancasila : Mengakui hak asasi warga atas kesehatan. UUD 45 Pasal 28H dan Pasal 34 Falsafah Sila ke-5 Pancasila : Mengakui hak asasi warga atas kesehatan. UUD 45 Pasal 28H dan Pasal 34 UU No.24 Th.2011 tentang BPJS : JKN diselenggarakan oleh BPJS akan dimulai 1 Jan 2014 Pelaksanaan JKN dituangkan dalam : PP No.101 Tahun 2012 : tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No.12 Tahun 2013 : tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN Pelaksanaan JKN dituangkan dalam : PP No.101 Tahun 2012 : tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No.12 Tahun 2013 : tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN UU No.40 Th.2004 tentang SJSN mengamanatkan JKN melalui suatu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)

3 MANFAAT JKN Pelayanan yang dijamin: 1. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tk I 2. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tk II, tk III (lanjutan) Pelayanan yang tidak dijamin: a.Pelayanan yg tidak sesuai prosedur b.Pelayanan yg dilakukan di faskes yg tidak bekerja sama c.Pelayanan yg sudah dijamin JKK d.Pelayanan yg dilakukan di luar negeri e.Pelayanan dg tujuan estetik f.Pelayanan dg tujuan untuk pengobatan infertilitas g.Pelayanan utk meratakan gigi (ortodonsi) h.Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i.Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri dan hobby yg membahayakan j.Pengobatan komplementer, alternatif, tradisional k.Alkon, komestik, makanan bayi, susu, perbekalan kesehatan rumah tangga l.Pelayanan akibat bencana, KLB

4 PT. Askes (Persero) ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” UU SJSN dan UU BPJS

5 Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) 20%50%75%100% 20%50%75%100% 10%30%50%70%100% `Perusahaan USAHA BESAR20%50%75%100% USAHA SEDANG20%50%75%100% USAHA KECIL10%30%50%70%100% USAHA MIKRO10%25%40%60%80%100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 60,07 Juta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan BSKBSK 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 86,4 juta PBI 5

6 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan PT. Askes (Persero)

7 Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan PBI (Jamkesmas) TNI/POLRI dan Pensiunan PNS & Pensiunan JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya

8 Tim CASEMIX RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Ketua Casemix wakil 1,2 Pokja Coding Pokja Clinical Pathway Pokja CostingPokja IT Sekretariat (1,2) DIRYANMED Supporting SK Tim Casemix. No. 622/YU.K/34/1/2014

9 Program kerja KesekretariatanRapat rutin seminggu 2 kali100% Rapat monev dg Tim Pengendali JKN dan Koadminkeu 100% Kesekretariatan100% Pengembangan SDM Tim Casemix Pengayaan konsep sistem casemix untuk Tim internal100% Penyiapan materi Casemix untuk RS lain100% Benchmarking ke RS Karyadi Semarang100% Pokja Coding Pengembangan SDM Koding Pengembangan kapasitas koder dan verifikator100% Pelatihan Koding (extramural) 100% Membuat buku pedoman koding di RSCM 100% Penyediaan Fasilitas ruang kerja yang representatif & Buku Pendukung koding 100% Pengembangan rekam medis berbasis elektronis Resume Medis Elektronis 100% Software Aplikasi Audit Koding 100%

10 Program kerja PROGRAMKEGIATANTARGET Pokja Clinical Pathway Pengumpulan Clinical Pathway 5 per departemen per 3 bulan100% Monev Implementasi Clinical Pathway100% Workshop Clinical Pathway100% Pencetakan dan penggandaan buku Clinical Pathway100% Standarisasi BMHP100% Pokja Costing Pengisian template costing tarif JKN standar NCC per tahun100% Perhitungan COT Clinical Pathway

11 Program kerja PROGRAMKEGIATANTARGET Pokja IT Pengembangan billing unit kerja100% Integrasi Aplikasi SEP BPJS dengan EHR Pendaftaran100% Integrasi Aplikasi INA-CBG 4 dengan SEP BPJS100% Pengembangan Aplikasi Monitoring Proses Klaim100% Modifikasi Sistem Pendaftaran: Penambahan PBI/Non PBI, Wajib entri No SEP100% Pengembangan Aplikasi Koneksi Pelayanan RSCM dengan ICD-9-CM100% Pelatihan Aplikasi Koneksi Pelayanan RSCM dengan ICD-9-CM100% Resume Medis Elektronis 100% Software Aplikasi Audit Koding 100%

12 Kesekretariatan Surat masuk – Billing melebihi coding awal (ICU, gedung A, luka bakar) – Persetujuan tindakan (PJT)

13 Bridging INA CBG’s 4.0, SIMRS & BPJS (SEP) SEP ?

14

15 Rekapitulasi Klaim JKN

16 Tarif Ekstrim INACBG (usulan RSCM)

17 Clinical Pathway 5 CP Baru 199 CP telah terkumpul Total 204 CP belum diresmikan

18 RANGKUMAN PAPARAN RS Perhitungan tarif INA CBGs secara umum  hampir semua selisih POSITIF Terjadi lonjakan pasien baik rawat jalan dan rawat inap  yang belum mengerti prosedur pelayanan JKN  akibat sistem rujukan belum optimal Sebagian besar menggunakan FORMULARIUM NASIONAL namun masih ada beberapa obat diluar FORNAS Severity level 1  masih cukup banyak di RS Vertikal DO = Upcoding + rekayasa RM  menimbulkan Fraud ? RS sesuai pelayanan unggulan masing2  diusulkan mempunyai spesial CMG tertentu Strategi RS yang bervariasi Pertemuan ARVI

19 EVALUASI PELAKSANAAN JKN EKSTERNAL Pihak BPJS Kesepakatan PKS Pelaksanaan SE Menteri belum terlaksana Bridging System : Belum ada informasi updating kepesertaan JKN-BPJS ke RS baik dari peserta JKN Non PBI, Peserta Umum maupun PBI Jamkesda Sistem Pembayaran Pihak Kemenkes Sistem IT Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan JKN INTERNAL Kompetensi dan jumlah Coder Kepedulian DPJP terhadap sistem coding-tarif INA CBGs Pembayaran Jasa Medik Pembayaran pasien mandiri yang mjd peserta pada pertengahan perawatan Penjaminan bagi pasien terlantar/gepeng/anak panti /yayasan /PTRM Pelayanan PPK I di RS bagi pegawai RS  agar tidak mengganggu dalam penyelenggaraan pelayanan di RS Pertemuan ARVI

20 Terima Kasih


Download ppt "Lokakarya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan I 2014 Dr. dr. R. Muharam, SpOG(K)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google