Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ada lima tingkat/cara mencintai Indonesia: 1.Tingkat I/Tingkat Dasar: Caranya adalah mengatakan dengan lisan bahwa ‘Saya mencintai Indonesia’. 2.Tingkat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ada lima tingkat/cara mencintai Indonesia: 1.Tingkat I/Tingkat Dasar: Caranya adalah mengatakan dengan lisan bahwa ‘Saya mencintai Indonesia’. 2.Tingkat."— Transcript presentasi:

1 Ada lima tingkat/cara mencintai Indonesia: 1.Tingkat I/Tingkat Dasar: Caranya adalah mengatakan dengan lisan bahwa ‘Saya mencintai Indonesia’. 2.Tingkat II/Tingakat Pemula: Caranya adalah mengetahui segalanya yang pokok tentang negara Indonesia 3.Tingkat III/Tingkat Menengah Caranya adalah dengan menggunakan simbol-simbol kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari 4. Tingkat IV/Tingkat Tinggi Caranya adalah menggunakan ritual-ritual seperti Ucapara Kemerdekaan 5. Tingakat V/Tingkat Maestro Caranya adalah dengan tindakan sehari dan undang-undang Bab III BAGAIMANA MENCINTAI INDONESIA? powered by

2 1. Tingkat I/Tingkat Dasar: Caranya adalah mengatakan dengan lisan bahwa ‘Kita mencintai Indonesia’

3 Tingkat yang paling awal menyatakan cinta tanah air Indonesia adalah dengan mengungkapkan dengan kata-kata/secara lisan Contoh: - Saya mincintai tanah air Indonesia - Saya cinta negara Indonesia - Saya lahir di Indonesia, Saya besar di Indonesia, Saya akan membangun Indonesia - Saya akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan seluruh jiwa raga - Saya akan berjuang untuk Indonesia - Hidup mati saya untuk Indonesia

4 2.Tingkat II/Tingakat Pemula: Caranya adalah mengetahui segalanya tentang Indonesia, minimal tentang hal pokok

5 Hal-hal yang perlu diketahui: 1. Identitas negara Indonesia 2. Nama seluruh propinsi dan ibukotanya 3. Jumlah propinsi di tiap pulau 4. Potensi Negara/sumber daya alam

6 MENGENAL IDENTITAS NEGARA INDONESIA NOIdentitasKeterangan 1Nama NegaraRepublik Indonesia 2Hari Merdeka17 Agustus Bentuk NegaraNegara Kesaruan 4Pemerintahan NegaraDemokrasi Pancasila 5Kepala NegaraPresiden 6Kepala PemerintahanPresiden 7BenderaMerah Putih 8Bahasa PersatuanBahasa Indonesia 9Lagu KebangsaanIndonesia Raya 10Dasar NegaraPancasila 11Undang-Undang DasarUUD 1945 (sudah di amandemen) 12Lambang NegaraGaruda Pancasila/Burung Garuda 13Lembaga TertinggiMPR 14Jumlah Propinsi32 Propinsi (tahun 2010) 15Mata UangRupiah 16Luas Negara km persegi (ke 16 di dunia) 17Waktu3 Zona waktu (WIB, WITA, WIT) 18 Nama Pahlawan Nasional 19Ibu KotaJakarta 20Pulau-Pulau Besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua 21Presiden/Wakil Presiden PertamaSoekarno-Hatta 22 Bekas JajahanBelanda-Jepang

7 Jumlah Propinsi (8) Saat Indonesia Merdeka (1945) Sumatera (1 Propinsi)Propinsi 1Sumatera Jawa (4 Propinsi)Propinsi 1Jawa Barat 2Jawa Tengah 3Sunda Kecil/Jakarta 4Jawa Timur Maluku (1 Propinsi)Propinsi 1Kalimantan Sulawesi (1 propinsi)Propinsi 1Sulawesi Kalimantan (1 propinsi)Propinsi 1Kalimantan Ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

8 34 PROPINSI DI INDONESIA (2010 ) Sumatera (10 Propinsi) Nama PropinsiIbu KotaThn Berdiri 1Nangroh Aceh Darussalam Banda Aceh 2Sumatera UtaraMedan 3Sumatera BaratPadang 4RiauPekan Baru 5Riau KepulauanBatam 6Jambi 7Sumatera SelatanPalembang 8Bangka BelitungPangkal Pinang 9Bengkulu 10LampungBandar Lampung Jawa (6 Propinsi) Nama PropinsiIbu KotaThn Berdiri 1BantenSerang17 Oktober DKI JakartaJakarta 3Jawa BaratBandung 4Jawa TengahSemarang 5DI YogyakartaYogyakarta 6Jawa TimurSurabaya

9 Bali 1 Propinsi Nama PropinsiIbu KotaThn Berdiri 1BaliDenpasar Nusa Tenggara (2 Propinsi)Nama PropinsiIbu KotaThn Berdiri 1Nusa Tenggara BaratMataram14 Agustus Nusa Tenggara TimurKupang14 Agustus 1958 Kalimantan (4 Propinsi) Nama PropinsiIbu KotaThn Berdiri 1Kalimantan BaratPontianak 2Kalimantan TengahPalangkaraya 3Kalimantan SelatanBanjarmasin 4Kalimantan TimurSamarinda

10 Sulawesi (6 propinsi)Nama Propinsi Ibu KotaThn Berdiri 1Sulawesi SelatanUjung Pandang13 Desember Sulawesi TengahPalu 3Sulawesi UtaraManado13 Desember Gorontalo 22 Desember Sulawesi BaratMamuju 6Sulawesi TenggaraKendari Maluku (2 Propinsi)Nama Propinsi Ibu KotaThn Berdiri 1MalukuAmbon1 Juli Maluku UtaraSoffi4 Oktober 1999 Papua (3 Propinsi)Nama Propinsi Ibu KotaThn Berdiri 1Papua BaratManokwari4 Oktober Papua TengahTimika4 Oktober Papua TimurJaya Pura10 September 1969

11 4.Potensi Negara/sumber daya alam Negara Indonesia kaya akan suber daya alam, minyak, gas, batu baru, emas, hutan, perikanan, perkebunan

12 3.Tingkat III/Tingkat Menengah Caranya adalah dengan menggunakan simbol-simbol kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Yang dimaksud simbol-simbol adalah segala atribut yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara

13 Contoh Simbol-simbol Kebangsaan Indonesia NOSIMBOL-SIMBOL 1Bendera 2Lambang Negara 3Foto Pahlawan Nasional 4Peradapan dan Budaya Bangsa 5Mata Uang 6Ibu Kota 7Kepala Negara 8Peta Wilayah Nusantara 9Lagu Kebangsaan 10Foto Presiden dan Wakil Presiden

14 Atribut seperti: Bendera, Lambang Negara, Frame Dasar Negara, Foto Presiden dan Wakil Presiden, Peta Indonesia, Frame Ibukota Propinisi dan Ibukotanya, Pin/Brush Bendera dan Lambang Negara, Foto Pahlawan Nasional, Buku Mencintai Indonesia,Peta/Atlas Nusantara

15 TINDAKAN MENGGUNAKAN SIMBOL-SIMBOL KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

16 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 1 Wajib memasang/menegakkan bendera merah putih sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

17 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 2 Wajib memasang/memajang lambang negara (burung garuda) sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

18 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 3 Wajib memasang/memajang Frame Dasat Negara yaitu Pancasila yang disertai lambang negara (burung garuda) beserta 5 silanya sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

19 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 4 Wajib memajang foto presiden dan wakil presiden periode berjalan sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

20 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 5 Wajib memajang Peta Nusantara sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

21 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 6 Wajib memajang frame seluruh propinsi beserta ibukotanya di tiap kantor dan kelas sepanjang tahun di instansi pemerintah dan swasta bagi karyawan swasta berwarga Indonesia (walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Contoh frame sebagai berikut. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

22 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 7 Wajib memakai pin/brus bendera merah putih dan lambang negara burung garuda di saku baju bagi seruruh instansi pemerintah dan swasta, bagi tiap pelajar dari SD, SMP, SMA, PT. (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri) Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

23 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 8 Wajib memasang/memajang foto pahlawan nasional sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

24 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 9 Wajib wajib menyediakan buku panduan ‘Mencintai Indonesia’ sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

25 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 10 Wajib wajib menyediakan Peta/atlas Nusantara sepanjang tahun dalam kantor dan lobi gedung di instansi pemerintah, perusahaan swasta dan di setiap rumah warga negara Indonesia, (bagi karyawan di perusahaan swasta yang berwarga negara Indonesia walaupun bekerja di perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri). Warga negara Indonesia bukanlah PNS saja. belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM, perusahaan swasta Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

26 4.Tingkat IV/Tingkat Tinggi Caranya adalah menggunakan ritual-ritual seperti Ucapara Kemerdekaan ritual-ritual itu berupa: Upacara Bendera Tiap Senin, Mengibarkan Bendera Merah Putih 1 Minggu sebelum dan Sesudah Hari Kemerdekaan, Upacara pada Hari- hari Penting, Upacara ‘Senin untuk Indonesia Raya’, Upacara tiap hari ‘5 Menit untuk Indonesia Raya’

27 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 1 Wajib melakukan upacara pengibaran bendera putih tiap hari Senin di setiap kantor Instansi Pemerintah dan tiap Bulan bagi Swasta dari Pusat sampai ke daerah-daerah. Bagi seluruh karyawan swasta di perusahaannya masing- masing. (selama ini upacara- upacara hanya dilakukan lingkungan PNS, padahal warga negara Indonesia bukan cuma PNS) belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda sudah belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdasudah LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

28 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 2 Wajib melakukan upacara pengibaran bendera seminggu sebelum dan sesudah hari kemerdekaan Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah bagi Instansi Pemerintah, Swasta dan tiap rumah. Bagi seluruh karyawan swasta di perusahaannya masing-masing. (selama ini upacara- upacara hanya dilakukan lingkungan PNS, padahal warga negara Indonesia bukan cuma PNS) belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perda belum LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

29 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 3 Wajib melaksanakan upacara bendera pada hari- hari penting (kebangkitan nasional, hari pahlawan, hari kesaktian pancasila) bagi Instansi Pemerintah dan Swasta. Bagi karyawan swasta di perusahaannya masing-masing. Selama ini upacara-upacara hanya dilakukan lingkungan PNS, padahal warga negara Indonesia bukan cuma PNS. belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

30 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 4 Wajib melaksanakan Upacara ‘Senin untuk Indonesia Raya’ bagi seluruh karyawan swasta di perusahaannya masing- masing baik yang berada di dalam negeri maupun yang yang berada di luar negeri. Selama ini upacara-upacara hanya dilakukan lingkungan PNS, padahal warga negara Indonesia bukan cuma PNS belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

31 NO Pengunaan Simbol Bendera Payung Hukum/ Undang- undang Penaggung Jawab Wujud Undang- Undang Pelaksanaan 5 Wajib melaksanakan Upacara tiap hari ‘5 Menit unuk Indonesiadi Raya’ bagi Instansi pemerintah dan bagi seluruh karyawan swasta di perusahaannya masing- masing baik yang berada di dalam negeri maupun yang yang berada di luar negeri. Selama ini upacara- upacara hanya dilakukan lingkungan PNS, padahal warga negara Indonesia bukan cuma PNS belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab DPR, DPRD, DPRD TK I, DPRD TK II Undang- undang, Perda belum belum ada, Jadi pr bagi penanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Inpres, Perdabelum LSM Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum Masyarakat Usulan ke DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota belum

32 5.Tingkat V/Tingkat Maestro Caranya adalah dengan tindakan sehari dan undang-undang CINTA INDONESI DENGAN TINDAKAN ADALAH DENGAN BELA NEGARA DAN MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NASIONALISME. DI INDONESIA BELUM ADA UNDANG-UNDANG NASIONALISME

33 Siapa saja yang harus mencintai Indonesia? noketeranganaktivitas 1 Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota, Camat, WR dan RT mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) pada jajarannya yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi membuat kebijakan publik, membuat peraturan yang membangun Indonesia dalam bentuk perpu, inpres, perda dan sebagainya 2DPR, DPRD I, DPRD II mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi membuat kebijakan publik, membuat peraturan yang membangun Indonesia dalam bentuk apapun

34 noketeranganaktivitas 3 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadiran Negeri mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi mengeksekusi pelanggaran undang-undang sesuai dengan ketentuan 4 Instansi Pemerintah (semua Mentri Koordinasi, Departemen, Mentri Negera) mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi membuat kebijakan publik, membuat peraturan yang membangun Indonesia dalam bentuk apa saja

35 noketeranganaktivitas 5Instansi Swasta mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi membuat kebijakan publik/membuat peraturan yang memberikan kontribusi membangun Indonesia 6LSM mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi membuat kebijakan internal lembaga, membuat peraturan yang membangun Indonesia dalam bentuk apa saja

36 noketeranganaktivitas 7 Media Massa (cetak, radio, Elektronik) mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) yang tertulis dalam peraturan/undang-undang, bukan sekedar tradisi membuat kebijakan internal perusahaan, membuat peraturan yang membangun Indonesia dalam bentuk apa saja 8 Kepala rumah tangga/Ibu rumah tangga mewajibkan pelaksanaan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) dalam keluarga mengajak Orang lain melakukan Cara Mencintai Indonesia secara konsisten 9Individu melakukan Cara Mencintai Indonesia (no. 1-4) secara konsisten mengajak Orang lain melakukan Cara Mencintai Indonesia secara konsisten


Download ppt "Ada lima tingkat/cara mencintai Indonesia: 1.Tingkat I/Tingkat Dasar: Caranya adalah mengatakan dengan lisan bahwa ‘Saya mencintai Indonesia’. 2.Tingkat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google