Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 Pertemuan 3 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 Pertemuan 3 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN."— Transcript presentasi:

1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 Pertemuan 3 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  Kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000  Programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan. Keprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sektor publik dijadikan satu-satunya alasan bagi peluncuran program pengembangan standar akuntansi  Pemerintah menetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) :  KMK Nomor 308/KMK.012/2002  KMK Nomor 379/KMK.012/2004  Keppres RI Nomor 84 Tahun 2004  Keppres RI Nomor 2 Tahun

3 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  Terdiri dari:  Komite konsultatif SAP Bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah mengenai SAP  Komite Kerja SAP Bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah mengenai SAP  Berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis 3

4 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  Proses penyiapan SAP  Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar  Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP yang berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya  Riset terbatas oleh kelompok kerja  Penulisan draf SAP oleh Kelompok kerja  Pembahasan draf oleh Komite kerja (termasuk diskusi dengan BPK) yang mengutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar 4

5 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  Proses penyiapan SAP  Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan (diskusi antara Komite kerja dengan Komite konsultatif)  Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft) dengan mengirimkannya kepada para stakeholders  Dengar pendapat terbatas/limited hearing (dengan mengundang pihak2 dari kalangan akademisi, praktisi dan pemerhati akuntansi pemerintahan) dan dengar pendapat publik/public hearings (dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP)  Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap Draf Publikasian  Finalisasi standar 5

6 PP 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): No 01 Penyajian Laporan Keuangan No 02 Laporan Realisasi Anggaran No 03 Laporan Arus Kas No 04 Catatan atas Laporan Keuangan No 05 Akuntansi Persediaan No 06 Akuntansi Investasi No 07 Akuntansi Aset Tetap No 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan No 09 Akuntansi Kewajiban No 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa dan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 6

7 PP 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP yang diterbitkan oleh KSAP Buletin Teknis adalah nformasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul No 01 Penyusunan neraca awal pemerintah pusat No 02 Penyusunan neraca awal pemerintah daerah No 03 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi No 04 Penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah No 05 Akuntansi Penyusutan No 06 Akuntansi Piutang No 07 Akuntansi Dana Bergulir 7

8 Tujuan Kerangka Konseptual 8 Sebagai acuan bagi :  Penyusun standar  Penyusun laporan keuangan  Pemeriksa  Para pengguna laporan

9 Posisi Kerangka Konseptual 9  Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi  Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP  Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual

10 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 10  Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan Adanya pengaruh proses politik Hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah  Ciri keuangan pemerintah Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

11 Anggaran 11  Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.  Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.  Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.  Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.  Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai

12 Pengguna Laporan Keuangan 12  Masyarakat;  Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;  Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan  Pemerintah.

13 Entitas Pelaporan 13 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:  Pemerintah pusat;  Pemerintah daerah;  Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

14 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah 14  Akuntabilitas  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan  Manajemen  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah  Transparansi  memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders  Keseimbangan Antargenerasi  memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

15 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah 15 Secara umum  menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.  peranan prediktif dan prospektif

16 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah 16 Secara spesifik  Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.  Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.  Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

17 Komponen Laporan Keuangan 17  Laporan Realisasi Anggaran : ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.  Neraca : posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu  Laporan Arus Kas : menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.  Catatan atas Laporan Keuangan : keterangan-keterangan yang harus disajikan dalam laporan keuangan agar para pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan informasi yang lengkap.

18 Asumsi Dasar 18  Asumsi kemandirian entitas  setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.  Asumsi kesinambungan entitas  Entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.  Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.  Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)  entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.  Agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

19 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 19  Relevan;  Andal;  Dapat dibandingkan; dan  Dapat dipahami

20 Relevan 20  Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).  Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.  Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  Tepat waktu  Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.  Lengkap  Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

21 Keandalan 21 Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:  Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.  Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.  Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

22 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 22  Basis akuntansi;  Prinsip nilai historis;  Prinsip realisasi;  Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;  Prinsip periodisitas;  Prinsip konsistensi;  Prinsip pengungkapan lengkap; dan  Prinsip penyajian wajar.

23 Prinsip Akuntansi – Basis Akuntansi 23  BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;  BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;  Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. “Cash towards Accrual”

24 Prinsip Akuntansi – Prinsip Nilai Historis 24  Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.  Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.  Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

25 Prinsip Akuntansi – Prinsip Realisasi 25  Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.  Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.

26 Prinsip Akuntansi – Substance over form 26 Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

27 Prinsip Akuntansi – Periodisitas 27 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan

28 Prinsip Akuntansi – Konsistensi 28  Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).  Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.  Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

29 Prinsip Akuntansi – Pengungkapan lengkap 29  Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.  Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

30 Prinsip Akuntansi – Penyajian wajar 30 Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

31 Kendala informasi yang relevan dan andal 31  Materialitas  Pertimbangan biaya dan manfaat  Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

32 Pengakuan  Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;  Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul;  Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan;  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 32

33 Diskusi -1  Jelaskan salah satu perbedaan kerangka konseptual SAP dengan SAK  Menurut Anda apakah seorang penyusun laporan keuangan harus mengerti dan memahami standar akuntansi keuangan ?  Menurut Anda mengapa standar akuntansi keuangan harus ada ? 33

34 Diskusi -2  Kantor pajak diajukan sebagai terbanding oleh PT. Intan atas hasil pemeriksaan dan keberatan PPh badan PT Intan tahun Sampai periode yang berakhir 31/12/2008, proses banding di pengadilan pajak belum selesai. Berdasarkan hasil diskusi dengan konsultan pajak PT Intan, kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam pengadilan dan harus membayar denda sebesar 10 milyar sesuai hasil pemeriksaan dan keberatan yang dikeluarkan oleh kantor pajak. 34


Download ppt "KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 Pertemuan 3 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google