Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Alokasi DAU Muhtarmahmud Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Alokasi DAU Muhtarmahmud Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Alokasi DAU Muhtarmahmud Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen

2 Kebijakan Aloka DAU

3 Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

4 Grafik DAU 2005 s.d ,77T164,78T 145,66T 179,5T186,41T192,41T

5 Tergantung dari pendapatan dlm APBN Tergantung dari Kebijakan penghitungan PDN Neto Mengedepankan prinsip pemerataan Mempertimbangkan kemampuan keuangan antardaerah Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Melaksanakan kebijakan Alokasi Dasar Memperhitungkan Penambahan Daerah Otonom Baru Melaksanakan kebijakan peentuan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah

6 Grafik APBN, PDN, PDN Netto dan DAU Dalam Trilyun Rupiah

7 Prinsip Pemerataan DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan : kebutuhan daerahkebutuhan daerah kemampuan keuangan daerahkemampuan keuangan daerah

8 Pembobotan komponen Kebutuhan Fiskal Penetapan porsi komponen Kapasitas Fiskal

9 ALAT/ UKURAN Williamson Indeks (0,0000 s/d 1,0000) Indikatornya  semakin kecil angkanya (dibawah satu) menunjukkan tingkat pemerataan yang lebih baik

10 Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah Melihat kemampuan APBD: Dari Aspek Belanja : membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerah (tercermin melalui TBD/Total Belanja Daerah)Dari Aspek Belanja : membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerah (tercermin melalui TBD/Total Belanja Daerah) Dari Aspek Pendapatan : tecermin dalam PAD, DBH Pajak, DBH SDADari Aspek Pendapatan : tecermin dalam PAD, DBH Pajak, DBH SDA

11 DAK DBH DAU Trilogi Dana Perimbangan

12 Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal  Sebagai salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersifat block grant, untuk mendanai kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah  Sebagai upaya menciptakan keseimbangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Daerah

13 Penambahan Daerah Otonom Baru

14 1/41/4 1/4 1/4 1/41/4 1/4 1/8 1/8 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 Peningkatan dari 1/8 ke 1/5 atau 125 ke 200 SIMULASI PEMBAGIAN DAU DAERAH PEMEKARAN DARI PERHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL MENJADI SECARA MANDIRI 12 Penurunan dari 1/4 ke 1/5 atau 250 ke

15 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 SIMULASI PEMBAGIAN DAU PROPORSI TURUN AGAR NOMINAL NAIK  PAGU DAU NASIONAL HARUS NAIK 1/5 = Rp 200 1/5 = Rp 250

16 Daerah2009 (Proporsional)2010 (Mandiri) Kab Bulungan (Induk)DAU Rp  Penduduk ----  Wilayah ----  PNSD DAU Rp  PNSD  Penduduk  Wilayah  IPM  IKK  PDRB  PAD  DBH Pajak  DBH SDA Kab Tana Tidung (Baru)DAU Rp  Penduduk  Wilayah  PNSD DAU Rp  PNSD  Penduduk  Wilayah  IPM  IKK  PDRB  PAD  DBH Pajak  DBH SDA VARIABEL PERHITUNGAN DAU  PROPORSIONAL DAN MANDIRI

17 Penambahan Daerah Otonom Baru Tahun 2010 Provinsi 1Kota Tangerang SelatanKab. TangerangBanten 2Kab TambrauwKab. SorongPapua Barat 3Kab Pulau MorotaiKab.Halmahera UtaraMaluku Utara 4Kab Intan JayaKab. PaniaiPapua 5Kab DeiyaiKab. PaniaiPapua 6Kab Sabu RaijuaKab. KupangNTT 7Kab PringsewuKab. TanggamusLampung 8Kota Gunung SitoliKab. NiasSumut 9Kab Nias UtaraKab. NiasSumut 10Kab Tulang Bawang BaratKab. Tulang BawangLampung 11Kab Nias BaratKab. NiasSumut 12Kab MesujiKab. Tulang BawangLampung 13Kab MaybratKab. SorongPapua Barat 14Kab MerantiKab. BengkalisRiau Daerah Otonom Baru Daerah Induk

18 DAU untuk DOB Mandiri dibandingkan dengan kenaikan DAU Nasional 2008 s/d 2010 Dalam Trilyun Rp Untuk semua daerah Untuk 26 daerah baru

19 19 Alokasi DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai dengan formula Celah Fiskal setelah undang-undang pembentukannya disahkan dan data tersedia. (Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP No. 55 Tahun 2005) Apabila kondisi di atas belum terpenuhi, perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan men-split dari daerah induknya. (Pasal 46 ayat (3) dan (4) PP No. 55 Tahun 2005) Perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan perhitungan proporsional dengan daerah induk berdasar variabel:  Jumlah Penduduk;  Luas Wilayah; dan  Jumlah/Belanja Gaji PNSD Perhitungan DAU Daerah Pemekaran

20 KETENTUAN DAU DAERAH PEMEKARAN DALAM RUU APBN 2010 Perhitungan dan pembagian Dana Perimbangan untuk 14 daeorah otonom baru tahun dialokasikan dengan ketentuan sbb:Perhitungan dan pembagian Dana Perimbangan untuk 14 daeorah otonom baru tahun dialokasikan dengan ketentuan sbb:  DAU secara administratif perhitungannya masih digabung dengan daerah induk;  Dst Ttg DAK  Dst Ttg DBH Ketentuan lebih lanjut mengenai dana perimbangan bagi DOB diatur lebih lanjut dengan PMKKetentuan lebih lanjut mengenai dana perimbangan bagi DOB diatur lebih lanjut dengan PMK

21 Pembagian DAU untuk masing-masing daerah dengan Formula tertentu ditetapkan dengan undang- undang Data Dasar sebagai komponen Formula DAU disediakan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang di bidang statistik Kebijakan atas Formula DAU adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat bersama DPR yang dimuat dalam UU APBN Perhitungan alokasi per daerah diaudit oleh BPK Penetapan alokasi DAU per daerah dengan Perpres dan dipublikasikan

22 22 43,5%39,0%39,0% 50,0% PROPORSI ALOKASI DASAR TERHADAP DAU (dalam triliun Rupiah) 49.96% 73% 83% 69% 45.25% 45% 45%

23 DAU Tahun Proporsi DAU Nasional yang disepakati untuk Alokasi Dasar Rata-rata proporsi gaji PNSD per daerah yang dihitung sebagai Alokasi dasar ,6%100,0% ,0%88,65% %/45%76,34% %/45,25%79,89% untuk mengoptimalkan fungsi equalisasi DAU

24 10% BAGIAN PROVINSI 90% BAGIAN KAB / KOTA

25 25 ALOKASI DASAR CELAH FISKAL BELANJA PEGAWAI PNSD INDEKS PENDUDUK INDEKS LUAS WILAYAH INDEKS KK INDEKS PM INDEKS PDRB PER KAPITA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL PAJAK DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita) wilayah darat 100%, laut prov 30%, laut kab/kota 35% AD Secara Nasional ditetapkan 48% (Prov) dan 45,25% (Kab/Kota) atau setara 79,89% rata-rata Bel Pegawai PNSD PROV PROV PROV KEBUTUHAN FISKAL KAPASITAS FISKAL

26 Daerah Penerima DAU 2010 DAUProvKab/KotaJumlah% Naik Turun Nol Jumlah

27 Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya Alamat : Jl Ir. Sutami No 36 A Kentingan Surakarta HP/ , ,


Download ppt "Kebijakan Alokasi DAU Muhtarmahmud Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google