Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan"— Transcript presentasi:

1 Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BADAN PPSDM Kesehatan TA 2013 DIPAPARKAN OLEH : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Jakarta, April 2012

2 ARAH KEBIJAKAN KEMENKES
Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Arah kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2012 difokuskan pada: Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care; Perbaikan status gizi masyarakat, dengan salah satu fokusnya adalah penanganan anak balita Stunting; Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan; Pengembangan sumber daya manusia kesehatan; Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan; Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

3 PROGRAM YANG HARUS DILAKSANAKAN BERSAMA LINTAS SEKTOR
1. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) 2. Kluster 4 : Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Air Bersih untuk Rakyat, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan 3. Penanggulangan Daerah Pasca Bencana 4. Pengentasan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Gender 6. Pelayanan Kesehatan Pemuda dan Olah Raga Selain itu, terdapat 6 (enam) program Kementerian Kesehatan yang dalam pelaksanaannya harus bekerjasama dengan lintas sektor. Ke-enam program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) 2. Kluster 4 : Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Air Bersih untuk Rakyat, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan 3. Penanggulangan Daerah Pasca Bencana (Merapi, Mentawai dan Wasior) 4. Pengentasan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Gender 6. Pelayanan Kesehatan Pemuda dan Olah Raga

4 TUGAS POKOK & FUNGSI (Permenkes No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010)
Melaksanakan pengembangan pemberdayaan SDM Kes Penyusunan Kebijakan teknis Pelaksanaan administrasi Pemantauan & Evapor Penyusunan Rencana & program Pelaksanaan RENGUN SDMK, DIKLAT APARATUR, DIKLAT NAKES, STANDARDISASI, SERTIFIKASI & PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDMK, SERTA SETBAN PPSDMK

5 UPAYA POKOK SUB SISTEM SDM KESEHATAN
Pusrengun SDM Kes Perencanaan Pendayagunaan Pembinaan & Pengawasan Pengadaan Pustanserdik SDM Kes Pusdiklat Aparatur Pusdiklat Nakes Pustanserdik SDM Kes Pusdiklat Aparatur Pusdiklat Nakes Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Perencanaan nakes : 1. Data nakes terkini dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu syarat dalam perencanaan dan pengembangan nakes 2. Data dan informasi nakes yang terkumpul dengan baik memungkinkan untuk dapat di akses kembali dengan mudah sesuai dengan keperluannya 3. Peran provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan nakes yang terintegrasi Pengadaan SDM kesehatan : 1. Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi 2. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes 3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi 4. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan 5. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional Pendayagunaan nakes : Cara pendayagunaan nakes : Temporer : penugasan khusus tenaga kesehatan Semi permanen : pengangkatan dr/drg/bidan PTT (pusat dan daerah); data sering (slater hospital) Prioritas : DTPK (melalaui penugasan khusus) Pengembangan : pola karir Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan : 1. Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi 2. Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi 3. Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan 4. Pendirian MTKI/MTKP Pusrengun SDM Kes

6 ISU STRATEGIS PPSDM KESEHATAN
Pendayagunaan SDM kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan SDM kesehatan yang berkualitas masih kurang, utamanya di daerah DTPK. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi SDM kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan SDM kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai yang diharapkan sebagai acuan pelaksanaan unsur lainnya dari pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan jenis SDM kesehatan. Pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai harapan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Terbatasnya sumber daya pendukung dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan.

7 ISU STRATEGIS PPSDM KES
Jumlah dan jenis SDM kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Mutu SDM kesehatan belum memadai Distribusi SDM kesehatan belum merata Perencanaan SDM Kes Pengadaan SDM Kes Pembinaan dan Pengawasan Pendayagu-naan SDM Kes Pusrengun SDM Kes Pustanserdik Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur Perencanaan nakes : 1. Data nakes terkini dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu syarat dalam perencanaan dan pengembangan nakes 2. Data dan informasi nakes yang terkumpul dengan baik memungkinkan untuk dapat di akses kembali dengan mudah sesuai dengan keperluannya 3. Peran provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan nakes yang terintegrasi Pengadaan SDM kesehatan : 1. Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi 2. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes 3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi 4. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan 5. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional Pendayagunaan nakes : Cara pendayagunaan nakes : Temporer : penugasan khusus tenaga kesehatan Semi permanen : pengangkatan dr/drg/bidan PTT (pusat dan daerah); data sering (slater hospital) Prioritas : DTPK (melalaui penugasan khusus) Pengembangan : pola karir Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan : 1. Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi 2. Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi 3. Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan 4. Pendirian MTKI/MTKP

8 ANGGARAN BADAN PPSDM DITUJUKAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN KUALITAS SDM KESEHATAN
Peningkatan kualitas program dalam menunjang komitmen global (Millenium Development Goals/MDGs) dan prioritas nasional Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM Kesehatan dalam bentuk tubel PPDS/PPDGS, tubel bagi aparat Kemenkes termasuk UPT (D IV, S1, S2 dan S3) dan aparat Pemerintah Prov Kab/Kota khusus aparat Pemerintah Kota prioritas bagi tubel D III, D IV, S1 yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan RS, secara terbatas S2 bagi aparat kesehatan RS Kab/kota Internsip dokter

9 Lanjutan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, penjenjangan dan manajemen kesehatan, antara lain Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) untuk bidan dan dokter, pelatihan dokter dengan tambahan kewenangan Peningkatan jenis dan kualitas sarana prasarana pendidikan (Poltekkes) dan pelatihan (BPPK/Bapelkes) Tridarma perguruan tinggi Sertifikasi dosen Manajemen PPSDM Kesehatan

10 Implementasi Rencana Aksi Upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B)
Perencanaan nakes : 1. Data nakes terkini dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu syarat dalam perencanaan dan pengembangan nakes 2. Data dan informasi nakes yang terkumpul dengan baik memungkinkan untuk dapat di akses kembali dengan mudah sesuai dengan keperluannya 3. Peran provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan nakes yang terintegrasi Pengadaan SDM kesehatan : 1. Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi 2. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes 3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi 4. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan 5. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional Pendayagunaan nakes : Cara pendayagunaan nakes : Temporer : penugasan khusus tenaga kesehatan Semi permanen : pengangkatan dr/drg/bidan PTT (pusat dan daerah); data sering (slater hospital) Prioritas : DTPK (melalaui penugasan khusus) Pengembangan : pola karir Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan : 1. Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi 2. Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi 3. Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan 4. Pendirian MTKI/MTKP

11 Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Perencanaan nakes : 1. Data nakes terkini dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu syarat dalam perencanaan dan pengembangan nakes 2. Data dan informasi nakes yang terkumpul dengan baik memungkinkan untuk dapat di akses kembali dengan mudah sesuai dengan keperluannya 3. Peran provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan nakes yang terintegrasi Pengadaan SDM kesehatan : 1. Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi 2. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes 3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi 4. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan 5. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional Pendayagunaan nakes : Cara pendayagunaan nakes : Temporer : penugasan khusus tenaga kesehatan Semi permanen : pengangkatan dr/drg/bidan PTT (pusat dan daerah); data sering (slater hospital) Prioritas : DTPK (melalaui penugasan khusus) Pengembangan : pola karir Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan : 1. Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi 2. Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi 3. Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan 4. Pendirian MTKI/MTKP

12 Pengadaan Tenaga Kesehatan
Rencana P4B Pendirian Prodi Kebidanan dan Keperawatan di Semua Ibukota Kabupaten / Kota Perencanaan nakes : 1. Data nakes terkini dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu syarat dalam perencanaan dan pengembangan nakes 2. Data dan informasi nakes yang terkumpul dengan baik memungkinkan untuk dapat di akses kembali dengan mudah sesuai dengan keperluannya 3. Peran provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan nakes yang terintegrasi Pengadaan SDM kesehatan : 1. Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi 2. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes 3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi 4. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan 5. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional Pendayagunaan nakes : Cara pendayagunaan nakes : Temporer : penugasan khusus tenaga kesehatan Semi permanen : pengangkatan dr/drg/bidan PTT (pusat dan daerah); data sering (slater hospital) Prioritas : DTPK (melalaui penugasan khusus) Pengembangan : pola karir Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan : 1. Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi 2. Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi 3. Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan 4. Pendirian MTKI/MTKP

13 KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA 2013

14 PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA (1)
Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2012 (1) Kebijakan Belanja K/L Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) agar lebih difokuskan pada kinerja utama unit; Melakukan efisiensi belanja, termasuk belanja barang operasional ; Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak. Apabila rencana pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan, maka harus menggunakan spesifikasi dan standar baru yang wajar dan efisien yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;

15 PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA (2)
Perlu ditempuh langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan: Mengedepankan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), menciptakan kesempatan kerja (Pro Job), mengentaskan kemiskinan (Pro Poor), dan Pembangunan Ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan (Pro Environment); Mengurangi pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif: membatasi belanja barang (biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, workshop, seminar, dan kegiatan yang sejenis); menekan biaya kegiatan pendukung pencapaian sasaran suatu program (biaya manajemen, monitoring, sosialisasi, safeguarding); Memperluas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, Pelaksanaan Kontrak Kinerja, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, serta Pemberian Remunerasi yang layak.

16 PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA (4)
Menerapkan Reward dan Punishment dalam Pengalokasian Anggaran.: memberikan tambahan alokasi anggaran bagi unit/satker yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan biaya yang lebih hemat, untuk pencapaian sasaran program yang lebih besar; dan memotong anggaran bagi unit/satker dan atau daerah yang tidak mampu mencapai sasaran yang sudah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dipertangungjawabkan. Mempercepat Penyerapan Anggaran Belanja dan langkah-langkah strategis lainnya untuk meningkatkan daya serap belanja unit/satker Mempercepat implementasi secara total Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah: Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran dengan output kegiatan dan outcome program.

17 Kebijakan Belanja Pegawai
Peningkatan alokasi belanja pegawai pada RAPBN tahun 2013, merupakan dampak dari: Kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok (rata-rata 10%) Pemberian Gaji dan Pensiun bulan ke 13 Kenaikan uang makan PNS (Rp  Rp25.000) Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk mendukung reformasi birokrasi Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsip zero growth (termasuk honorarium) Menampung anggaran untuk pembayaran kurang bayar tunjangan profesi guru Perkembangan THP PNS, THP PNS terdiri dari : Gaji Pokok, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum, dan Uang Makan.

18 Kebijakan Belanja Barang
Penurunan alokasi belanja barang terkait dengan upaya pemerintah untuk : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan belanja barang K/L, khususnya biaya perjalanan dinas; Menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset; Meningkatkan Capacity Building pegawai serta persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.

19 Kebijakan Belanja Modal:
Peningkatan belanja modal pada RAPBN 2012, dilakukan dalam rangka mengakomodasi keperluan untuk: Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; Upaya debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah); Mendukung pendanaan kegiatan multiyears; Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

20 Kebijakan Belanja Bantuan Sosial
Meningkatkan program-program perlindungan sosial melalui : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama; Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa Miskin; Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); serta Program Keluarga Harapan (PKH). Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri), a.l. PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus. Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun.

21 Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (1)
Rapat Paripurna DPR Pengesahan UU APBN 2013 bulan Oktober 2012, SE Menkeu tentang Alokasi Anggaran K/L Tahun 2013 diharapkan dapat ditandatangani dan disampaikan kepada K/L bukan November 2012. Penyampaian RKAKL ke DJA dilaksanakan mulai awal November Persetujuan DPR atas RKAKL disampaikan secara tertulis oleh K/L paling lambat pertengahan November 2012. Penelaahan RKAKL tahun 2013 diharapkan dapat diselesaikan selambatnya pertengahan November 2012 agar Keppres Rincian Alokkasi Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) Tahun 2013 dapat ditetapkan sebelum tanggal 30 November 2012 dan DIPA dapat dicetak dan disdistribusikan sebelum tanggal 15 Desember 2012.

22 Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2012 (2)
Alokasi Pengadaan CPNS TA 2013 memperhatikan SKB 3 Menteri (MENPAN & RB, dan MENDAGRI dan MENKEU) tentang Penundaan sementara (moratorium) penetapan tambahan formasi untuk Penerimaan CPNS mulai 1 November 2012 s.d. 31 Desember 2013 Penghitungan kembali kenaikan uang makan PNS tahun 2013 secara berjenjang sesuai SBU Tahun 2013; Pembatasan pembangunan gedung negara tahun 2012 berpedoman kepada Surat Menteri Keuangan nomor S-208/MK.02/2011 tentang langkah-langkah optimasi dan efisiensi anggaran pembangunan gedung kantor tahun 2011; Perubahan PHLN tahun 2013 akan diakomodir dalam APBN-P tahun 2013; Penggunaan standardisasi output tahun 2013 untuk kemudahan monev: Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Output cadangan

23 Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (3)
9. PERUBAHAN AKUN a. Akun baru (526xxx) belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat yang sebelumnya merupakan barang persediaan yang dialokasikan dengan menggunakan akun belanja barang non operasional lainnya b. Redfinisi Akun Belanja Bantuan Sosial Penyesuaian klasifikasi Bantuan Sosial sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 10 dan PMK 101 /MK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran 3 digit Akun 571xxx SEMULA MENJADI 571 BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL BANSOS UTK REHAB SOSIAL 572 BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN BANSOS UTK JAMINAN SOSIAL 573 BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA BANSOS UTK PEMBERDAYAAN SOSIAL 574 BANSOS UTK PERLINDUNGAN SOSIAL 575 BANSOS UTK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 576 BANSOS UTK PENANGGULANGAN BENCANA

24 Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (4)
10. Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Memberi kewenangan kepada KPA untuk melakukan proses lelang sebelum diterbitkannya dokumen anggaran/DIPA (Perpres 54 tahun 2010); Memberi kewenangan kepada K/L untuk melakukan kontrak tahun jamak dengan kondisi tertentu (Perpres 53 tahun 2010); Menyederhanakan pelaksanaan tender melalui e-procurement dan membentuk Unit Layanan Pengadaan (Perpres 54 tahun 2010); Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran tidak terkait dengan waktu pelaksanaan anggaran (Perpres 53/2010); Pengadaan Kendaraan dinas dapat dilakukan dengan penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya

25 Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (5)
PENGUATAN PENGANGGARAN DALAM RAIH WTP KEMENKES TAHUN 2013 Susun perencanaan berdasar bukti (evidence based) Lakukan penelaahan RKA KL terkait dengan kesimbangunan dengan RPJMN, renstra, RKP dan Renja KL Gunakan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat Siapkan kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung perencanaan (TOR, RAB, data pendukung lainnya sesusi dengan kebutuhan) KOMITMEN PARA ESELON II KEMENKES Tidak ada anggaran yang diblokir/bintang tahun 2013 Minimalisir revisi anggaran

26 Kementerian Kesehatan RI
TERIMAKASIH


Download ppt "Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google