Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi"— Transcript presentasi:

1 Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Sejarah unit 2 Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

2 A. Faktor-Faktor Munculnya Reformasi
Krisis Ekonomi & Moneter Krisis Sosial & Politik Gerakan anti pemerintah Konsep kebijakan reformasi Penolakan Soeharto di Pemilu 1997 Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Situasi Politik semakin memanas Soeharto mundur dari jabatannya Reformasi

3 a. Faktor Ekonomi 1 Krisis ekonomi & moneter yang berkepanjangan sulit diatasi karena besarnya hutang luar negeri Indonesia 2 Timbul kecemburuan sosial akibat tajamnya kesenjangan ekonomi 3 Pelaksanaan pembangunan sosial dan ekonomi menguntungkan kelas menengah keatas sehingga timbul watak kapitalisme

4 4 Pelaksanaan pembangunan nasional tidak merata sehingga menimbulkan
kekecewaan 4 5 Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Orde Baru cenderung terpusat dan tidak adil 6 Sumber-sumber keuangan negara terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri sehingga utang semakin besar. 7 Pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan tidak berjalan efektif karena kurang pengawasan pemerintah

5 b. Faktor Politik 1 Sistem pemerintahan yang dijalankan bersifat sentralistik dan cenderung otoriter 2 Kekuasaan legislatif dan yudikatif terlalu dibatasi oleh eksekutif sehingga lembaga negara kurang berfungsi optimal 3 TNI ditempatkan sebagai alat pemerintah sehingga tokoh militer mendominasi jabatan penting dalam pemerintah

6 Kebebasan Pers dan mimbar terlalu dibatasi dengan ketat melalui departemen penerangan dan Undang Undang Pers yang kaku dan diskriminatif 4 5 Golkar terlalu dilindungi dan diarahkan sebagai alat kekuasaan sehingga banyak jabatan yang diduduki tokoh Golkar 6 Timbul pertentangan antarelite politik karena memperebutkan jabatan dan kedudukan dalam pemerintah 7 Terjadinya peristiwa Trisakti dan Semanggi yang menimbulkan jatuh korban di pihak mahasiswa, menyulut terjadinya kerusuhan sosial.

7 c. Faktor Sosial 1.Menajamnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin menimbulkan kecemburuan sosial dan gerakan sosial 2. Meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto 3. Timbulnya gerakan mahasiswa yang didukung oleh elite politik menuntut turunnya Soeharto dan pembubaran golkar 4. Situasi ibukota yang kacau balau mendorong tokoh masyarakat mendatangi istana dan menyuruh soeharto meletakkan jabatannya

8 B. Perkembangan Pemerintahan pada Masa Reformasi

9 a. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

10 Presiden Habibie diangkat pada 21 Mei 1998
Tugas : mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.

11 Prosesi Pelantikan B.J Habibie menjadi Presiden

12 4. Mengatasi masalah Dwifungsi ABRI
Kebijakan -kebijakan 1. Kebebasan menyampaikan pendapat 2. Reformasi dalam bidang politik 4. Mengatasi masalah Dwifungsi ABRI 3. Mengadakan sidang istimewa tanggal November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan 5. Mengadakan reformasi di bidang hukum

13 Kebebasan Berpendapat
Siapapun boleh menyampaikan pendapat. Khusus demontrasi, setiap organisasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demontrasi tersebut. Ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ketika menghadapi pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda. Ini dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum jelas. Untuk menjamin kepastian hukum,DPR merampungkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

14 Reformasi dalam bidang Politik
Mengadakan Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil pada tanggal 7 Juni Diikuti oleh 48 partai politik. Membebaskan tahanan politik Mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.

15 Mengadakan Sidang Istimewa
Sidang Istimewa dilaksanakan pada November 1998, hasilnya 12 ketetapan: Tap No. VII/MPR/1998. Perubahan dan tambahan atas Tap I/ MPR/1983 tentang perubahan tata tertib MPR. Tap No.VII/MPR/1998.pencabutan Tap IV/MPR/1983 tentang referendum. TAP NO.IX/MPR/1998.pencabutan Tap II/ MPR/1998 tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN)

16 TAP NO.X/MPR/1998. pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. TAP NO.XI/MPR/1998. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi,dan nepotisme. TAP NO.XII/MPR/1998. pencabutan Tap V/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepeda presiden/ mandatarasi MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembagunan nasional sebagai pengalaman pancasila.

17 TAP NO. XIII/MPR/1998. pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden republik indonesia.
TAP NO. XIV/MPR/1998. perubahan dan tambahan atas Tap III/MPR/1998.tentang pemilu. TAP NO. XV/MPR/1998. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan republik indonesia.

18 TAP NO.XVI/MPR/1998. politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
TAP NO. XVII/MPR/1998. hak asasi manusia. TAP NO. XVIII/MPR/1998. pencabutan Tap II/MPR/1978. pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (EKAPRASETYA PANCA KARSA) dan penetapan pancasila sebagai dasar negara.

19 Mengatasi Masalah dwifungsi ABRI
Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 hanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

20 Mengadakan reformasi di bidang Hukum
Target reformasi di bidang hukum: Substansi hukum Aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa Instansi peradilan yang independen.

21 Lepasnya Timor Timur Tragedi Semanggi I Masalah Tragedi Semanggi II

22 Lepasnya Timor Timur Rakyat Timor Timur yang Pro Kemerdekaan semakin gencar menuntut pelaksanaan referendum. B.J. Habibie memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, yaitu Otonomi Luas dan menolak Otonomi Luas. Jajak pendapat dilaksanakan pada 31 Agustus 1999

23 PBB membentuk UNAMET (United Nations Assistance Mission East Timor) yang bertugas sebagai panitia pelaksana jajak pendapat di Timor Timur. Hasil jajak pendapat diumumkan pada 4 September 1999, hasilnya pihak pro-kemerdekaan sebagai pemenang. Masyarakat pro-Integrasi mengungsi ke Atambua dan Kupang. Pada 28 Oktober 1999, secara resmi Indonesia menyerahkan Timor Timur kepada PBB.

24 Pengungsian saat peristiwa Timor Timur

25

26 Tragedi Semanggi I & II Diadakan sidang Istimewa tanggal November 1998 guna mempersiapkan jalan bagi liberalisasi politik. Tanggal 13 November 1998 mahasiswa berkeinginan untuk menduduki kembali gedung DPR/MPR RI. Mereka terhalang oleh pengamanan yang ketat aparat keamanan sehingga terjadi bentrok fisik.

27 Kejadian tersebut berlangsung di jembatan Semanggi sehingga disebut Tragedi Semanggi
Tragedi Semanggi I terjadi pada November 1998, menyebabkan tewasnya 17 warga sipil Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999, menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta & 217 korban luka luka.

28 Peristiwa Tragedi Semanggi

29 b. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

30 Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999. Pasangan Gus Dur dan Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada 28 Oktober 1999 Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dihapus dalam kabinet ini

31 Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya.
Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya. Kebijakan Ingin memenfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur

32 Kasus Buloggate Referendum Aceh
Kasus Bruneigate Masalah

33 Kasus Buloggate Kasus Buloggate melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan. Sapuan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan terbuksi bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog sebesar 35 milyar rupiah. Keterlibatan Presiden Gus Dur baru terungkap secara terbatas, yaitu adanya pertemuan antara Presiden dan Sapuan di Istana. Dalam pertemuan itu, Presiden menanyakan dana nonbudgeter Bulog dan kemungkinan pengunaannya. Sapuan mengatakan, dana nonbudgeter itu ada, tetapi penggunaannya harus melalui keppres (keputusan presiden).

34 Kasus Bruneigate Brunei gate adalah kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor. Keterlibatan Presiden Wahid hanya memberi pertimbangan kepada Ario Wowor tentang pendistribusian dana. Saat itu memang Ario melaporkan kepada Presiden tentang dana yang diperolehnya dari Brunei. Ketika itu Gus Dur meenyarankan dana tersebut untuk dibagikan kembali ke LSM yang membutuhkan. Selain itu kedutaan Besar Brunei di Indonesia telah menyatakan dana Rp 2 juta dolar adalah uang pribadi Sultan, dan bukan uang negara. Kejakgung saat itu sudah menyimpulkan tak ada keterlibatan Presiden Gus Dur. Walaupun tidak terbukti melalui pengadilan, skandal ini mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap presiden semakin turun. Serta perekonomian yang tidak berkembang meskipun mempunyai ahli ekonomi yang handal. Karena Gus Dur sibuk pergi ke luar negeri.

35

36 C. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri

37 Tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003.

38 Meluruskan otonomi daerah
Menjaga keutuhan NKRI Membangun tatanan politik baru Kebijakan Melanjutkan Amandemen UUD 1945 Meluruskan otonomi daerah

39 Masalah Tidak ada upaya pemberantasan korupsi
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Terorisme (Pemboman) Tidak ada upaya pemberantasan korupsi Masalah

40 Bom di Bursa Efek Jakarta
Pulau Sipadan

41 C. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

42 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden pertama yang pemilihannya dilakukan secara
langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke- 6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Bersama Jusuf Kalla membentuk kabinet yang melaksanakan sistem desentralisasi kepada sektor 440 otoritas pemerintahan lokal di Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya melalui otonomi daerah.

43 Kebijakan Anggaran Pendidikan ditingkatkan menjadi 20%
1 Anggaran Pendidikan ditingkatkan menjadi 20% Konversi minyak tanah ke gas Pemberantasan korupsi melalui KPK 2 Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB Memudahkan Investor asing untuk berinvestasi di Indonesia 3 Buy back saham BUMN Pelayanan UKM(Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil Subsidi BBM

44 Penanganan becana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat.
Pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memprihatinkan. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi MASALAH Penanganan becana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat. Masalah korupsi, mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia Masalah politik dan keamanan cukup stabil, namun belum menghasilkan sistem demokrasi yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan.

45

46 C. Perubahan yang Terjadi pada Era Reformasi

47 Pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Otonomi Daerah.
Dilaksanakannya Otonomi Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem desentralisasi dan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Lembaga-lembaga tinggi negara, seperti presiden, BPK, MA, MK, DPR, DPD, dan MPR ditempatkan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang telah diamandemen. Pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Otonomi Daerah. Pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota difungsikan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus dan mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing.

48 Keadaan Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia
Tingkat Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987 sampai 1997 dapat menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, aktivitas bank sangat sederhana, hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhya menciptakan gangguan ekonomi.

49 Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 mengakibatkan manaikkan rupiah, menaikkan suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Indonesia dan IMF mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi ang dinilai merusak, antara lain Program Mobilan Nasional (Mobnas) dan monopoli yang melibatkan anggota keluarga presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil, sampai pada akhirna presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.

50 Pada Agustus 1998 Indonesia dan IMF menetujui program pinjaman dana dibawah presiden BJ. Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut. Akibatnya, ketergantungan Indonesia terhadap IMF semakin kuat yang menimbulkan kritik dan kecaman dari ahli ekonomi dan elite politik. Kritik dan kecaman tersebut mendorong pemerintahan presiden SBY berupa melepaskan diri dari ketergatungan pada IMF.

51 Peran Elite Politik dan Sipil
Jurang pemisah yang besar antara golongan elite dengan kebanyakan warga Indonesia dilihat dari pandangan yang berlainan dari kedua pihak tentang reformasi. Reformasi bagi golongan elite berarti memperoleh akses dan hak istimewa yang sebelumnya hana diberikan kepada kelompok yang paling dekat dengan penguasa, yaitu tentara. Pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan suatu langkah pembangunan negara, yaitu membentuk masyarakat sipil yang kukuh untuk membantu menjamin stabilitas. Masyarakat sipil harus dapat melibatkan diri dalam kompromi politik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat, suatu hal yang akan mengurangi kemampuan mereka untuk bersatu menentang pemerintahan yang tidak demokratis.

52 Masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam menuntut transparasi, melacak korupsi, dan menjembatani jurang antara rakyat dan pemerintahan. Pengembangan kemahiran merupakan suatu cara untuk membentuk masyarakat sipil. Pelatihan terutama untuk kaum wanita dan kaum muda, dapat membantu membentuk masyarakat sipil yang mampu melaksanakan perubahan sosial. Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang jauh lebih serius dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang mengalami dampak krisis moneter yang sama pada Dan masalah ekonomi yang besar masih berada ditingkat pusat dan dapat mendatangkan pengaruh buruk terhadap daerah terpencil. Tantangan ekonomi yang utama adalah perlunya upaya menstabilkan nilai rupiah dan meningkatkannya agar kembali ke nilai pada 1997.

53 Masalah lain adalah kekurangan dana sehigga menghalangi kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara efektif tanpa korupsi pada periode transisi ini. Penyelesaian masalah ini tidak akan ditemukan dengan membebankan pada pembayar pajak. Namun, keberhasilan agen pajak di Indonesia dalam meningkatkan jumlah orang yang terdaftar untuk pajak merupakan suatu tanda yang menggembirakan. Banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai pentingnya penanaman modal asing secara langsung. Beberapa analis yakin bahwa penanaman modal asing hanya menymbangkan 3-6 % investasi total, dan hanya mempekerjakan sebagian kecil tenaga buruh. Banyak pengamat yag mengkritik prestasi IMF dalam urusan ekoomi indonesia, dengan menyatakan bahwa IMF kurang realistis dalam permintaannya

54 Pemerintah Indonesia juga harus mencoba memperbaiki hubungannya dengan IMF, dengan memenuhi permintaannya sedapat mungkin sambil menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dampak buruk terhadap rakyat Indonesia. Menurut banyak ahli, ketegangan yang timbul dari pembauran masyarakat melalui transmigrasi dan migrasi disebabkan oleh ketegangan ekonomi dan bukannya pergeseran etnis atau agama. Perkembangan LSM merupakan bagian penting dalam pembentukan masyarakat sipil dan pencegahan serta pengendalian ketegangan politik dan sosial di Indonesia. LSM di Indonesia sebegitu pluralistis dan beraneka ragam, sama seperti masyarakat Indonesia. LSM bergiat di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan keamanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

55 Kelompok Bandung Lautan Api
Nama Kelompok: Lintang Vertika Sari Marthina Denise Alfons Silfiya Amaliyana Saefas Tia Septiany Savitry kinop Kelas XII IPA 1 lah


Download ppt "Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google