Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan."— Transcript presentasi:

1 MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan.

2 Tujuan Pembelajaran Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan
Memahami proses-proses dalam penetapan kebijakan menggunakan tombol Knobs. Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan

3 Daftar Isi Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk kebijakan

4 MATERI UTAMA Klik link di bawah ini untuk download materi:
Atau masukkan alamat ini ke internet:

5 Bacaan Lebih Lanjut ______. (2011). Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM ______. (2011). Mata Kuliah Analisis Kebijakan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

6 Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di sektor kesehatan
MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di sektor kesehatan  

7 Tujuan Pembelajaran Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem kesehatan Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan daerah Memahami mengenai proses reformasi sektor kesehatan

8 Daftar Isi Situasi Indonesia Saat ini
Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan Variasi sistem kesehatan daerah Reformasi sektor kesehatan

9 Outlook 2011-2015 Dalam konteks ideologi pemerintah
Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia Outlook Dalam konteks ideologi pemerintah Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM

10 Isi Pengantar Konsep Reformasi sektor Kesehatan
Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya? Ideologi di balik reformasi pelayanan kesehatan Outlook kebijakan

11 Pengantar Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.

12 Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam:
(1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan; (2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya; (3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan (4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.

13 Apa itu “Health System Reform”? (Reformasi Sistem Kesehatan)
Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan Apa itu “Health System Reform”? (Reformasi Sistem Kesehatan) Upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem kesehatan guna meningkatkan kinerja

14 Melakukan Health Reform, tidak mudah
Konsekuensi-nya sulit di prediksi Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain. Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi

15 Pendekatan Reform yang Purposive
Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes Nilai-nilai etik yang melandasi reform Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah) Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs) Bagaimana implementasinya

16 Pengembangan Kebijakan
Siklus Health Reform ETIK Evaluasi POLITIK Definisi Masalah Pelaksanaan Diagnosa Keputusan Politik Pengembangan Kebijakan

17 Sasaran Kinerja untuk Reform
Status Kesehatan Perlindungan Resiko Kepuasan Publik Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait dengan ketiga sasaran tersebut Penting secara etik dan moral Menjadi pusat perhatian politis dan populer

18 Tombol Pengendali (Control Knobs) yang dapat dipakai untuk mempengaruhi hasil
Apa itu Tombol Pengendali? Perangkat sektor kesehatan Perangkat ini bisa diubah/dimodifikasi melalui kebijakan publik. Mengubah setelan pada tombol akan berpengaruh pada kinerja sektor kesehatan

19 “Tombol Pengendali Kebijakan”: Apakah ada ideologinya?
TUJUAN TOMBOL PENGENDALI Status Kesehatan Pembiayaan Pembayaran Pengorganisasian Regulasi Promosi Access Quality Efficiency Kepuasan Publik Cost Perlindungan Resiko

20 Bacaan Lebih Lanjut Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM

21

22 Reformasi di RS dan ideologi
MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Reformasi di RS dan ideologi 

23 Tujuan Pembelajaran Memahami perubahan yang tterjadi di RS
Memahami reformasi di sektor RS Memahami ideologi di balik reformasi RS

24 Sektor RS dan Ideologi di Indonesia

25 Apa arti ideologi? Ideologi siapa?
1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture. 2. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system. Ideologi siapa? Ideologi masyarakat Ideologi pemerintah Bagaimana interaksi keduanya

26 Memahami ideologi di sektor RS
Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making Pengumpulan data Data dipahami Data dimaknai oleh analis Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat diperdebatkan.

27 Ideologi masyarakat Sejarah menyatakan bahwa ideologi masyarakat dibentuk oleh pemerintah Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun

28 Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS
Sejarah RS di Indonesia Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009 RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan) RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT)

29 Sejarah RS di Indonesia
Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit. Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat. 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak

30 Situasi segmentasi pasar RS saat ini
Teknologi Tinggi Teknologi menengah Teknologi Sederhana Masyarakat Sosial Ekonomi Tinggi RS Luar negeri RS Luar Negeri RS Swasta Masyarakat Sosial Ekonomi Menengah RS Pendidikan RS Swasta (tertentu, sedikit) RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan Masyarakat Sosial Ekonomi Rendah RS Swasta (terutama rs nirlaba)

31 RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,

32 RS di Indonesia: Dari yang paling mewah, sampai yang paling sederhana
Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah Sebagian besar berada di daerah yang sulit

33

34

35

36

37 Dinamika RS 1998 - 2008 RS Pemerintah: termasuk RS BUMN dan Militer.
RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan.

38 Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta: 1998 - 2008

39 Perkembangan Jumlah TT RS

40 Lokasi RS di Indonesia

41 RS berbentuk PT Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun 2008. Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun 2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit.

42 Perkembangan RS Swasta berbentuk PT

43 Lokasi RS Swasta berbentuk PT

44 RS Yayasan dan Perkumpulan
Dari berkembang pesat dari 434 menjadi 538 Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak perkembangan Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25) Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah. Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah unit-cost Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang besar dan “beban historis”. Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak. Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for-profit

45 Perkembangan RS Swasta Yayasan

46 Lokasi RS berbentuk Yayasan/Perkumpulan

47 Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008
RS Swasta berkembang dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas RS Yayasan melambat perkembangannya RS Pemerintah meningkat jumlah TTnya. Ada kemungkinan pengaruh Jamkesmas. RS militer, BUMN cenderung statis Pemaknaan: Peran mekanisme pasar menguat. RS-RS swasta cenderung ke PT Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat Dinamika RS berada dalam suasana pasar namun ada intervensi pemerintah, walaupun sedikit.

48 Penafsiran Ideologi yang berjalan adalah berbasis mekanisme pasar, bukan etatisme. Apakah sebuah neoliberalisme? Catatan: Neoliberalism describes a market-driven[1] approach to economic and social policy based on neoclassical theories of economics that stresses the efficiency of private enterprise, liberalized trade and relatively open markets, and therefore seeks to maximize the role of the private sector in determining the political and economic priorities of the state.

49 Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit
-Apakah menyerahkan ke pasar murni? -Apakah menjadi semacam etatisme? Apakah menyerupai ideologi sosial liberal di Amerika Serikat?

50 Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS: Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah Bagi Masyarakat pengguna Bagi Rumahsakit: Masyarakat miskin tidak dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu RS Pemerintah dapat tidak berjalan dengan baik. RS Swasta Yayasan dapat terbebani misi sosial kemanusiaan jika tanpa dukungan pemerintah RS Swasta PT menjadi tanpa support/proteksi untuk bersaing dengan RS luar negeri.

51 Analisis intervensi dengan Model Circular Flow dalam kehidupan

52 Intervensi Pemerintah dalam pasar RS saat ini
Subsidi bagi rumahtangga Rumah Sakit Subsidi bagi RS

53 Subsidi Untuk masyarakat Untuk Rumahsakit
Pelayanan digratiskan bagi masyarakat miskin Setelah Krisis di tahun 1997 Jaring Pengaman Sosial Askeskin Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat dan Daerah Subsidi Gaji Subsidi biaya operasional Subsidi biaya modal ...

54 Catatan penting Dengan adanya kebijakan JPS BK sampai Jamkesmas/Jamkesda: isu subsidi silang di RS hilang. Pasien VIP tidak membiayai pasien miskin. Jamkesmas/Jamkesda dapat dipergunakan di RS Swasta Kesempatan bagi RS swasta

55 Apa akibat intervensi pemerintah untuk sektor RS?
Pasien meningkat karena program Jamkesmas Jumlah dokter masih relatif kurang, terutama di daerah yang “miskin”. Terjadi antrean untuk dilayani dokter (waktu tunggu) Mengakibatkan: Masalah mutu pelayanan. Ketidak adilan geografis.

56 Penafsiran: Sejak adanya Social Safety Net dan sekarang ada Jamkesmas/Jamkesda: Pemerintah mempunyai ideologi liberal sosial Dalam konteks AS: Obama mempraktekkan social liberalism dengan meningkatkan spending pemerintah untuk kesehatan Ditentang oleh kelompok konservatif dengan pertanyaan klasik: Apakah pemerintah mampu? Siapa yang akan membayar program sosial pemerintah?

57 Intervensi lebih lanjut
Rumah Sakit Subsidi bagi RS Menambah jumlah dokter spesialis/sub tertentu Insentif Pajak Pajak Dr Progressif Pengurangan Bea Masuk

58 Bagaimana ideologi intervensi pemerintah lebih lanjut untuk sektor RS?
Apakah welfare-state-Social Liberal, etatisme, ataukah neoliberalisme? Bagaimana peran pemerintah untuk swasta for profit dan non-profit? Apakah untuk yang for-profit perlu untuk proteksionisme industri? Apakah yang untuk non-profit perlu melakukan kebijakan yang liberal sosial?

59 terimakasih

60 Bacaan Lebih Lanjut Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM


Download ppt "MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google