Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI."— Transcript presentasi:

1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan.

2 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Pembelajaran Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan Memahami proses-proses dalam penetapan kebijakan menggunakan tombol Knobs. Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan

3 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Daftar Isi Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk kebijakan 3

4 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MATERI UTAMA Klik link di bawah ini untuk download materi: Atau masukkan alamat ini ke internet:

5 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut ______. (2011). Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM ______. (2011). Mata Kuliah Analisis Kebijakan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

6 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di sektor kesehatan 6

7 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Pembelajaran Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem kesehatan Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan daerah Memahami mengenai proses reformasi sektor kesehatan 7

8 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Daftar Isi Situasi Indonesia Saat ini Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan Variasi sistem kesehatan daerah Reformasi sektor kesehatan 8

9 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia Outlook Dalam konteks ideologi pemerintah Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM 9

10 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Isi Pengantar 1.Konsep Reformasi sektor Kesehatan 2.Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya? 3.Ideologi di balik reformasi pelayanan kesehatan 4.Outlook kebijakan

11 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pengantar Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care. 11

12 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam: (1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan; (2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga- lembaga pelayanan kesehatan lainnya; (3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan (4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan. 12

13 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan Apa itu “Health System Reform”? (Reformasi Sistem Kesehatan) Upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem kesehatan guna meningkatkan kinerja 13

14 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Melakukan Health Reform, tidak mudah Konsekuensi-nya sulit di prediksi Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain. Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi 14

15 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI Pendekatan Reform yang Purposive Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes Nilai-nilai etik yang melandasi reform Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah) Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs) Bagaimana implementasinya

16 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI Definisi Masalah Keputusan Politik ETIK POLITIK Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Diagnosa Evaluasi Siklus Health Reform

17 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Sasaran Kinerja untuk Reform Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait dengan ketiga sasaran tersebut Penting secara etik dan moral Menjadi pusat perhatian politis dan populer Status Kesehatan Perlindungan Resiko Kepuasan Publik SASARAN 17

18 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tombol Pengendali (Control Knobs) yang dapat dipakai untuk mempengaruhi hasil Apa itu Tombol Pengendali? Perangkat sektor kesehatan Perangkat ini bisa diubah/dimodifikasi melalui kebijakan publik. Mengubah setelan pada tombol akan berpengaruh pada kinerja sektor kesehatan 18

19 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 “Tombol Pengendali Kebijakan”: Apakah ada ideologinya? Access Quality Efficiency Access Quality Efficiency Pembiayaan Pembayaran Pengorganisasian Regulasi Promosi Pembiayaan Pembayaran Pengorganisasian Regulasi Promosi Status Kesehatan Kepuasan Publik Perlindungan Resiko Cost TUJUAN TOMBOL PENGENDALI 19

20 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM 20

21 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

22 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MODUL 2 POKOK BAHASAN 4 Reformasi di RS dan ideologi 22

23 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Pembelajaran Memahami perubahan yang tterjadi di RS Memahami reformasi di sektor RS Memahami ideologi di balik reformasi RS 23

24 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Sektor RS dan Ideologi di Indonesia 24

25 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Apa arti ideologi? Ideologi siapa? Ideologi masyarakat Ideologi pemerintah Bagaimana interaksi keduanya 1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture. 2. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system. 25

26 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Memahami ideologi di sektor RS Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making Pengumpulan data Data dipahami Data dimaknai oleh analis Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat diperdebatkan. 26

27 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Ideologi masyarakat Sejarah menyatakan bahwa ideologi masyarakat dibentuk oleh pemerintah Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun 27

28 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS Sejarah RS di Indonesia Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009 RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan) RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT) 28

29 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Sejarah RS di Indonesia Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit. Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat. 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak 29

30 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Situasi segmentasi pasar RS saat ini Teknologi Tinggi Teknologi menengah Teknologi Sederhana Masyarakat Sosial Ekonomi Tinggi RS Luar negeriRS Luar Negeri RS Swasta RS Luar Negeri RS Swasta Masyarakat Sosial Ekonomi Menengah RS Luar Negeri RS Pendidikan RS Swasta (tertentu, sedikit) RS Luar Negeri RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan RS Swasta RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan RS Swasta Masyarakat Sosial Ekonomi Rendah RS PendidikanRS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan RS Swasta (terutama rs nirlaba) RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan RS Swasta (terutama rs nirlaba) 30

31 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia, 31

32 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 RS di Indonesia: Dari yang paling mewah, sampai yang paling sederhana Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah Sebagian besar berada di daerah yang sulit 32

33 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

34 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

35 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

36 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

37 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Dinamika RS RS Pemerintah: termasuk RS BUMN dan Militer. RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan. 37

38 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta:

39 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perkembangan Jumlah TT RS 39

40 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Lokasi RS di Indonesia 40

41 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 RS berbentuk PT Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun 2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit. 41

42 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perkembangan RS Swasta berbentuk PT 42

43 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Lokasi RS Swasta berbentuk PT 43

44 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 RS Yayasan dan Perkumpulan Dari berkembang pesat dari 434 menjadi 538 Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak perkembangan Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25) Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah. Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah unit-cost Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang besar dan “beban historis”. Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak. Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for- profit 44

45 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perkembangan RS Swasta Yayasan 45

46 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Lokasi RS berbentuk Yayasan/Perkumpulan 46

47 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Ringkasan dinamika RS RS Swasta berkembang dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas RS Yayasan melambat perkembangannya RS Pemerintah meningkat jumlah TTnya. Ada kemungkinan pengaruh Jamkesmas. RS militer, BUMN cenderung statis Pemaknaan: Peran mekanisme pasar menguat. RS-RS swasta cenderung ke PT Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat Dinamika RS berada dalam suasana pasar namun ada intervensi pemerintah, walaupun sedikit. 47

48 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Penafsiran Ideologi yang berjalan adalah berbasis mekanisme pasar, bukan etatisme. Apakah sebuah neoliberalisme? Catatan: Neoliberalism describes a market-driven [1] approach to economic and social policy based on neoclassical theories of economics that stresses the efficiency of private enterprise, liberalized trade and relatively open markets, and therefore seeks to maximize the role of the private sector in determining the political and economic priorities of the state. [1]neoclassical theories of economics liberalized trade 48

49 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit - Apakah menyerahkan ke pasar murni? -Apakah menjadi semacam etatisme? Apakah menyerupai ideologi sosial liberal di Amerika Serikat? 49

50 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS: Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah Bagi Masyarakat pengguna Masyarakat miskin tidak dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu Bagi Rumahsakit: -RS Pemerintah dapat tidak berjalan dengan baik. -RS Swasta Yayasan dapat terbebani misi sosial kemanusiaan jika tanpa dukungan pemerintah -RS Swasta PT menjadi tanpa support/proteksi untuk bersaing dengan RS luar negeri. 50

51 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Analisis intervensi dengan Model Circular Flow dalam kehidupan 51

52 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Intervensi Pemerintah dalam pasar RS saat ini Subsidi bagi rumahtangga Subsidi bagi RS Rumah Sakit 52

53 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Subsidi Untuk masyarakat Pelayanan digratiskan bagi masyarakat miskin Setelah Krisis di tahun 1997 Jaring Pengaman Sosial Askeskin Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat dan Daerah Untuk Rumahsakit Subsidi Gaji Subsidi biaya operasional Subsidi biaya modal... 53

54 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Catatan penting Dengan adanya kebijakan JPS BK sampai Jamkesmas/Jamkesda: isu subsidi silang di RS hilang. Pasien VIP tidak membiayai pasien miskin. Jamkesmas/Jamkesda dapat dipergunakan di RS Swasta Kesempatan bagi RS swasta 54

55 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Apa akibat intervensi pemerintah untuk sektor RS? Pasien meningkat karena program Jamkesmas Jumlah dokter masih relatif kurang, terutama di daerah yang “miskin”. Terjadi antrean untuk dilayani dokter (waktu tunggu) Mengakibatkan: Masalah mutu pelayanan. Ketidak adilan geografis. 55

56 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Penafsiran: Sejak adanya Social Safety Net dan sekarang ada Jamkesmas/Jamkesda: Pemerintah mempunyai ideologi liberal sosial Dalam konteks AS: Obama mempraktekkan social liberalism dengan meningkatkan spending pemerintah untuk kesehatan Ditentang oleh kelompok konservatif dengan pertanyaan klasik: Apakah pemerintah mampu? Siapa yang akan membayar program sosial pemerintah? 56

57 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Intervensi lebih lanjut Subsidi bagi RS Insentif Pajak Pengurangan Bea Masuk Pajak Dr Progressif Menambah jumlah dokter spesialis/sub tertentu Rumah Sakit 57

58 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Apakah welfare-state-Social Liberal, etatisme, ataukah neoliberalisme? Bagaimana peran pemerintah untuk swasta for profit dan non-profit? Apakah untuk yang for-profit perlu untuk proteksionisme industri? Apakah yang untuk non-profit perlu melakukan kebijakan yang liberal sosial? Bagaimana ideologi intervensi pemerintah lebih lanjut untuk sektor RS? 58

59 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 terimakasih 59

60 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM 60


Download ppt "Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google