Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dr. H. Syahrial / Pkn1 GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dr. H. Syahrial / Pkn1 GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12."— Transcript presentasi:

1

2 Dr. H. Syahrial / Pkn1 GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12.

3 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Menurut ilmu Geopolitik, terdapat tiga faktor yang harus diketahui dan dipahami:  Sejarah lahirnya suatu negara,  Bangsa dan tanah air sendiri  Cita-cita dan ideologi yang diyakini sebagai suatu kebenaran dalam hidup, kelangsungan hidup negara dan bangsa. GEOPOLITIK INDONESIA  WAWASAN NUSANTARA

4 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA M. Yamin: Majapahit Indonesia II (Abad XIV) M. Yamin: Sriwijaya  Indonesia I (Abad VII – XV) KERTANEGARA  EKSPEDISI PAMALAYU BALA PUTRA DEWA  MENGUASAI SLT. MALAKA TRIBHUWANATUNGGADEWIGADJAH MADA HAYAM WURUKTAN AMUKTI PALAPA

5 Dr. Syahrial / Pkn4 GEOPOLITIK INDONESIA Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera (India & Pasifik) dan 2 benua (Asia & Australia), dibawah orbit Geostationary Satelite Orbit Negara Nusantara (kepulauan)  nusa diantara air Benua Maritim Indonesia Geopolitik Indonesia = Wawasan Nusantara

6 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - POSISI STRATEGIS - SILANG DUNIA (RUTE TRADISIONAL) DUA SAMUDRA DUA BENUA - SLOCS DAN SLOT (JALUR PERDAGANGAN DUNIA DAN JALUR MINYAK DUNIA)

7 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  ERA PRA KOLONIAL (PRA SEJARAH – ABAD XVII)  KERAJAAN HINDHU (TARUMANEGARA; KUTAI; MAJAPAHIT).  KERAJAAN BUDHA (SRIWIJAYA).  KERAJAAN ISLAM (KESULTANAN BANTEN, TIDORE & TERNATE; SAMUDERA PASAI; MATARAM).  ERA KOLONIAL (ABAD XV – XX).  SPANYOL (1521 – 1646).  PORTUGIS (1509 – 1595).  VOC & BELANDA (1602 – 1945).  KEBANGKITAN NASIONALISME (1908 – 1928).  PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945).  ERA KEMERDEKAAN (1945-sekarang)

8 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RERUBLIK INDONESIA Bangkitnya Patriotisme, Nasionalisme & Wawasan Kebangsaan. 3 Pilar Tonggak Sejarah Bangsa. 4 Pilar Wawasan Kebangsaan : Lahirnya Budi Oetomo (Kebangkitan Nasional) 1928 : Sumpah Pemuda 1945 : Proklamasi, UUD NRI Tahun 1945, Pancasila. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

9  JARINGAN PERDAGANGAN MASA LAMPAU.  PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA TAHUN  IMPERIUM HINDIA – BELANDA (PASKA PAX NEERLANDICA ).  PENGALAMAN HIDUP BERSAMA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

10 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;  Memajukan kesejahteraan umum;  Mencerdaskan kehidupan bangsa;  Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. KEAMANAN NASIONAL KESEJAHTERAAN NASIONAL KEPENT. NAS TUJUAN NAS CITA2 NAS LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

11 Dr. Syahrial / Pkn10 Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957  Deklarasi Pemerintah RI tanggal (di-kenal sebagai Deklarasi Juanda) tanggal dan disetujui bangsa lain tahun 1982 di Jamaica (UNCLOS) Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera dan 2 benua, dibawah orbit GSO

12 Dr. Syahrial / Pkn11 Deklarasi Juanda Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939 Point to point theory  tidak lagi low water line (contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau terluar Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim Indonesia

13 Dr. Syahrial / Pkn12 Definisi: Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

14 Dr. Syahrial / Pkn13 Fungsi: Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

15 Dr. Syahrial / Pkn14 Tujuan: Mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah demi tercapainya tujuan nasional

16 Dr. Syahrial / Pkn15 Asas: kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan

17 Dr. Syahrial / Pkn16 Implementasi: Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan bertindak dalam rangka NKRI

18 Dr. Syahrial / Pkn17 Tantangan Wannus: nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah terpaan nilai global akan menantang wawasan persatuan bangsa? Tantangan bagaimana pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalime dan kesadaran warga negara.

19  Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau & sungai dalam batas wilayah negara.  Berpedoman pd Hasil Konferensi Hukum Laut Internasio- nal III 1982 di Montigo By oleh PBB, yaitu UNCLOS (United Nations conference on The Law of The Sea).  Ditandatangani tgl 10 Des 1982 oleh 119 negara peserta (117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia).  Sejak 16 Nov 1993 telah diratifikasi oleh 60 negara & menjadi hukum positif sejak 16 Nov Negara yg tidak memiliki lautan (land locked). Negara yang memiliki wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya (archipelago state). Wilayah Lautan

20 Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah laut 65% dan panjang pantai Km. Lanjutan ………………. Perjuangan Wilayah Laut Indonesia :  Sejak Proklamasi, 3 mil laut yaitu Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO 1939).  Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 (12 mil laut). UU No. 4/Prp Tahun  Konferensi PBB tentang hukum laut tahun Ta-hun 1982, dicantumkan asas negara kepulauan da-lam UNCLOS 82 (United Nations Conference on The Law of The Sea) Indonesia meratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985 – 31 Des 1985.

21 Dr. Syahrial / Pkn20 12 MIL 24 MIL 200 S/D 350 MIL LANDAS KONTINEN ZONA TAMBAHAN LAUT TERITORIAL LAUT BEBAS ZEE PERAIRAN PEDALAMAN PERAIRAN KEPULAUAN DARATAN

22 Dr. Syahrial / Pkn21 Wasantara & Hukum Kewilayahan Alur Laut Kepulauan Indonesia

23 Landasan Konstitusional WILAYAH NEGARA (Bab IXA) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) ** BATA S ZEE 35 BATAS WILAYA H

24 Tentang: Penentuan Pendapat di Timor Timur TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN: Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999. (Karena masih adanya masalah-masalah kewarganegaraan, pengungsian, pengembalian asset negara, dan hak perdata perseorangan) 3. TAP MPR No. V/MPR/1999 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 2

25  Pasal 1 Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wila- yah udaranya.  Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) ” Bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yg utuh dan ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya”.  Berdasarkan UU Negara Indonesia No. 20 Tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara ter- masuk orbit geo-stationer setinggi km. Wilayah Udara

26 Dua Teori Tentang Konsepsi Wilayah Udara, yaitu : 1.Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory) a. Kebebasan ruang udara tanpa batas (wilayah a. Kebebasan ruang udara tanpa batas (wilayah udara dapat digunakan oleh siapa pun). udara dapat digunakan oleh siapa pun). b. Kebebasan udara terbatas (setiap negara berhak b. Kebebasan udara terbatas (setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk keamanan mengambil tindakan tertentu untuk keamanan dan keselamatannya. dan keselamatannya. Lanjutan ………………. Pada negara kolong hanya mempunyai hak atas wilayah/ zona teritorial.

27 2. Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air Sovereagnty) Sovereagnty) a. Teori Keamanan (suatu negara mempunyai a. Teori Keamanan (suatu negara mempunyai kedaulatan yg diperlukan untuk menjaga kedaulatan yg diperlukan untuk menjaga keamanannya. keamanannya. b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper’s Control b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper’s Control Theory), bahwa kedaulatan negara ditentukan Theory), bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara ybs untuk mengawasi oleh kemampuan negara ybs untuk mengawasi wilayah diatasnya secara fisik dan ilmiah. wilayah diatasnya secara fisik dan ilmiah. c. Teori Udara (Schacter), bahwa wilayah udara itu c. Teori Udara (Schacter), bahwa wilayah udara itu haruslah smp suatu ketinggian di mana udara haruslah smp suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat /mengapung- masih cukup mampu mengangkat /mengapung- kan balon dan pesawat udara. kan balon dan pesawat udara. Lanjutan ……………….

28 Daerah ekstrateritorial mencakup :  Daerah perwakilan diplomatik di suatu negara.  Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Dasar Konggres Wina (1815) dan Kongres Aachen (1818). Wilayah Ekstrateritorial

29 Dr. Syahrial / Pkn28 Wil. Udara Nasional Ruang Udara Bebas Teritorial Darat Laut Teritorial 12 MIL Zona Tambahan 24 Mil ZEE 200 Mil Landas Kontinen 350 (KEDAULATAN) (YURISDIKSI)

30 Dr. Syahrial / Pkn29 DARATAN RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS 200 NM LAUT TERITORIAL 200 NM ZEE DARATAN LAUT TERITORIAL 24 NM ZT 24 NM 12 NM

31 Dr. Syahrial / Pkn30 Geopolitik & Hukum Kewilayahan ( Hukum Udara ) Ket: A = Ruang Udara Nasional Indonesia B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain A,B,C, = Atmosfir Bumi D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama) Y = Orbit Geostarioner (GSO) BUMIE Y D C B Y Y 5.140KM KM A 12,82% ,07KM DEKLARASI BOGOTA 1976 GSO Indonesia

32 Dr. Syahrial / Pkn31 12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA NONAMA PULAUSPESIFIKASINEGARA TETANGGARAWAN 7P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara Penduduk jiwa Luas : + 12 km² Filipina Belum ada sarana Illegal Fishing Effective Occupation 8P. FANI Kab. Raja Ampat Papua Ada penduduk Luas : + 9km² Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran Illegal Fishing Effective Occupation 9P. FANILDO Kab. Biak Numfar Papua Tak ada penduduk Luas : + 9 km² Palau 280 km dari Kabupaten Illegal Fishing Effective Occupation 10P. BRAS Kab. Biak Numfor Papua Penduduk + 50 jiwa Luas : km Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km Illegal Fishing Effective Occupation 11P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km Australia Pintu masuk ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation 12P. BATEK Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak ada Penduduk Luas : + 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba Timor Leste Sebelah Utara ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation

33 Dr. Syahrial / Pkn32 Pendalaman Materi 1.Bagaimanakah tantangan geopolitik Indonesia di era globalisasi? 2.Apakah kekuatan dan kelemahan geopolitik Indonesia? 3.Carilah kasus yang berkaitan dengan geopolitik Indonesia dan beri tanggapan anda?

34 Dr. Syahrial / Pkn33 h Terima Kasih


Download ppt "Dr. H. Syahrial / Pkn1 GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google