Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INISIATIF HUTAN NAGARI DAN POTENSI PERLUASANNYA DI SUMATERA BARAT SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENURUNAN GAS RUMAH KACA RAKHMAT HIDAYAT Komunitas Konservasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INISIATIF HUTAN NAGARI DAN POTENSI PERLUASANNYA DI SUMATERA BARAT SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENURUNAN GAS RUMAH KACA RAKHMAT HIDAYAT Komunitas Konservasi."— Transcript presentasi:

1 INISIATIF HUTAN NAGARI DAN POTENSI PERLUASANNYA DI SUMATERA BARAT SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENURUNAN GAS RUMAH KACA RAKHMAT HIDAYAT Komunitas Konservasi Indonesia WARSI 30 Mei 2012

2 POTRET PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA 1. Hutan Indonesia seluas + 132,9 juta hektar (Statistik Dephut 2009)  Hutan terdegradasi 59,7 juta hektar  Laju degradasi 1,08 juta ha /th  Lahan kritis ,92 Ha 2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat  desa di Indonesia berada sekitar hutan (BPS, Ditjen Planologi 2008 dan 2009 )  Sekitar 48,8 juta jiwa tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan 10,2 juta jiwa kategori miskin (CIFOR)  Banyak muncul konflik sumberdaya alam hutan antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya  Terciptanya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat yang mempunyai hak terhadap hutan dengan para investor sebagai subjek pelaku pembangunan yang diberi hak di dalam pengelolaan hutan  Eksistensi sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di inisiasi oleh masyarakat masih “sangat sulit “ untuk diakui oleh Pemerintah, karena terkait dengan persoalan status lahan 3.Hutan Indonesia berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan penggerak perekonomian 4.Upaya penanggulangan kerusakan hutan dan lahan tidak sebanding dengan laju kerusakan 5.Dunia Internasional memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian hutan Indonesia 6.Kebijakan otonomi memberikan kewenangan luas bagi Daerah untuk merencanakan/melaksanakan program pembangunan termasuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta akses masyarakat dalam Perhutanan Sosial

3 Bagaimana dengan Sumatera Barat Luas Wilayah ± Ha Mempunyai Kawasan Hutan sekitar ± Ha (55,40 %) Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± Ha Hutan Lindung (HL) ± Ha Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± Ha Hutan Produksi (HP) seluas ± Ha Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± Ha Areal Pengguaan Lain (APL) seluas Ha

4 Persoalan/Penyebab Deforestasi & Degradasi Hutan di Sumatera Barat Direncanakan, a.l: -Pemekaran beberapa wilayah Kabupaten sejak tahun Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (APL) seluas ha (RTRWP Sumatera Barat dan SK Menhut RI No. SK 304Menhut-II/2011) -IUPPHK-Hutan Alam sebanyak 4 unit seluas 194,290 ha (Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan, Juli 2011) -Konversi hutan alam menjadi HTI (IUPPHK-HT) sebanyak 3 unit seluas 50,649 ha (Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan, Juli 2011) -Izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan Tidak direncanakan, a.l: - Masih terjadinya pembalakan liar, - pertambangan liar, - kebakaran hutan dan perambahan kawasan hutan

5 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat sebagai Salah satu Alternatif, Apa dan Bagaimana???

6 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Sebagai instrumen untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat desa hutan Sebagai instrumen untuk mempertahankan kelestarian hutan

7 Ciri-ciri Pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 1.Aktor utama pengelola => masyarakat setempat 2.Lembaga pengelola => dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat setempat 3.Memiliki wilayah/teritori yang jelas 4.Interaksi antara masyarakat dan lingkungannya bersifat erat dan langsung 5.Pengetahuan dan teknologi lokal penting & dikuasai masyarakat 6.Skala produksi dibatasi prinsip–prinsip kelestarian 7.Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan bersama 8.Keanekaragaman bidang

8 PRAKTEK CBFM DI INDONESIA 1.Parak, Rimbo Larangan di Sumatera Barat 2.Repong di Lampung 3.Petalangan di Bengkulu, Palembang 4.Sesap, Hutan Adat, Kawasan Lindung Desa, Lebung dan Lubuk Larangan di Jambi 5.Hutan Gampong dan Mukim di NAD 6.Hutan Kemeyan di Sumut 7.Hompongan di Orang Rimba 8.Temabawkng, simpukng, Mone dan Lembo di Kalimantan 9.Leuweng di Kasepuhan Jawa Barat 10.Hutan Keluarga di NTT

9 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat, Apa Bentuknya?

10 Apa dan Bagaimana Hutan Kemasyarakatan? ??

11 Apa itu Hutan Kemasyarakatan ? No.Hal/ ItemHutan Kemasyarakat 1.DefinisiHutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. 2.Dasar HukumPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/ LokasiHutan Produksi dan Hutan Lindung 4.PendanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau Sumber-sumber lain yang tidak mengikat 5.PemohonPermohonan izin oleh masyarakat setempat dan kemudian diusulkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota 6.Legalitas IzinIzin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan(oleh Gubernur atau Bupati/walikota Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm(oleh Menteri) 7.Bidang UsahaIUPHHK HKM 8.KomoditiProduksi kayu, non kayu, jasa lingkungan. 9.KelembagaanPemohon izin secara pribadi dan Koperasi 10.Batasan Luasareal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri

12 Apa dan Bagaimana Hutan Desa dan Hutan Nagari???

13 No.Hal/ ItemHutan Desa/Hutan Nagari 1.Definisihutan negara yang dikelola oleh desa/Nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa/Nagari serta belum dibebani izin/hak. 2.Dasar HukumPeraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut- II/ LokasiHutan Produksi dan Hutan Lindung 4.PendanaanKas Desa/Kas Nagari 5.PemohonLembaga Desa/Nagari 6.Penetapan arealOleh Menhut atas usulan bupati, kel. masyarakat 7.Legalitas IzinDisahkan oleh Gubernur 8.Bidang UsahaIUPHHK Hutan Alam dan IUPHHK Hutan Tanaman 9.KomoditiProduksi kayu, non kayu, jasa lingkungan. 10.KelembagaanPengelola Hutan Desa 11.Batasan LuasTidak ada batasan/ Sesuai dengan SDH yang dimiliki desa/Nagari. Apa itu Hutan Desa/Hutan Nagari ?

14 Prinsip Utama Hutan Desa Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; Ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan Prinsip Utama Hutan Desa Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; Ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan Hutan Desa / HD/Hutan Nagari hutan negara (HP dan HL) yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan Desa / HD/Hutan Nagari hutan negara (HP dan HL) yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pembangunan HD Pelaku Utama Hutan Desa Lembaga Desa (Perdes) lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Diarahkan menjadi BUMDesa Kriteria Kawasan Hutan Desa Hutan lindung dan hutan produksi Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan Kriteria Kawasan Hutan Desa Hutan lindung dan hutan produksi Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan

15  Kawasan hutan produksi Pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam Pemanfaatan hasil hutan dari hutan tanaman Pemanfaatan hasil hutan non kayu (madu, rotan, getah, buah dsb)  Kawasan hutan lindung Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemanfaatan air, ekowisata, penyerapan karbon dsb) Rencana pengelolaan dan pemanfaatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja dan Tahunan Hutan Desa Pemanfaatan HD

16 Perkembangan Inisiatif Skema Pemberdayaan Masyarakat???

17 Perkembangan HKM dan Hutan Desa Capaian vs Target?

18 Perkembangan HKM s/d November 2011

19 Sumatera Barat dalam Konteks Gerakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat

20 Bagaimana dengan Sumatera Barat Terdapat sekitar 518 Nagari, 57,17% diantaranya berinteraksi langsung dengan kawasan hutan Potensi Perluasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan sekitar Ha Terdapat areal yang kompak sekitar Ha yang bisa dihubungkan oleh Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan dengan Koridor kawasan Parak dan Kebun Dukungan yang sangat kuat oleh Gubernur dan Bupati Praktek Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyaraat sampai hari ini masih berjalan di Sumatera Barat

21 Kenapa Hutan Nagari didorong ? 1.Untuk membuktikan kemampuan masyarakat nagari didalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan kepada pihak-pihak yang masih tidak percaya 2.Pengelolaan hutan saat ini hanya mengejar ambisi ekonomi dan melupakan keberlanjutan, berbeda dengan masyarakat nagari yang lebih mengedepankan harmonisasi 3.Sebagai koreksi atas kegagalan Pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengelola sumberdaya hutan guna kemakmuran rakyat 4.Tersingkirnya rakyat sebagai konstituen utama didalam pengelolaan hutan 5.Diabaikannya teknologi dan norma lokal yang terbukti mampu mengelola hutan secara berkelanjutan

22 Pemahaman Masyarakat Nagari Terhadap Hutan 1.Hutan bukan sekedar tegakan kayu 2.Hutan bagian dari sistim hidup dan kehidupan 3.Hutan sebagai penyedia, bahan-bahan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, obat-obatan, pendapatan keluarga, hubungan religi, ketentraman dan lainnya 4.Hutan sebagai benteng untuk melindungi dari bencana ekologi seperti banjir, galodo, longsor dan lainnya 5.Hutan harus diupayakan secara baik pengelolaanya agar dapat menjamin kesinambungan pemanfaatannya 6.Hutan dimanfaatkan tidak didasari hanya pada kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya

23 Potensi Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan – 518 Nagari potensial – Apabila 1 nagari minimal 500 Ha, maka akan tercapai Ha – Sudah ada praktek-praktek yang berjalan – Sudah ada 2 Areal Hutan Nagari yang telah di SK kan oleh Menteri Kehutanan dan sudah ada SK Gubernur untuk Hak Pengelolaan Hutan Nagari untuk Nagari Simanau di Kabupaten Solok dan Simancung Kabupaten Solok Selatan – Potensial untuk didukung pendanaan Karbon

24 Tabel. Wilayah PHBM di Sumatera Barat NoProvinsiKabupatenKecamatanDesa/nagariLuasKet. SumbarSolokSimanau d1.088HN 6 NagariStudy SoselAlam Pauh Duo650HN 8 NagariStudy Dharmasraya2 NagariStudy Padang2 NagariPenjajakan Pariaman1 NagariPenjajakan Pesisir Selatan3 NagariPenjajakan Agam2 NagariPenjajakan 50 Kota1 NagariPenjajakan

25 PenguatanPenguatan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat 1 HN di Solok 1 HN di Sosel 8 Nagari study HN 5 HD di Bungo 17 HD di Merangin 3 HA di Merangin 2 usulan HA di Merangin 6 nagari Study d Solok 1 nagari Penjajakan di 50 Kota, 2 di Kab Agam, 2 di Tanah datar 3 nagari Penjajakan di Pessel, 2 dipadang, 1dipariaman

26 Sumatera Barat dan Pembangunan Rendah Karbon Ada surat usulan Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua Satgas REDD+ tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat 185/III/BW-LH/Bappeda2012 tentang Permintaan Fasilitasi REDD+ Surat Balasan dari Pak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Ketua Satgas REDD+ melalui Surat Nomor B-135/REDDII/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan dukungan terhadap Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi Mitra Satgas REDD dimana dukungan tersebut berupa a) dukungan fasilitasi penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dan b) Dukungan untuk melakukan inisiatif strategis REDD+ untuk segera diimplementasikan dilapangan Dukungan Kementerian Kehutanan melalui upaya Perluasan Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan Dukungan Kementerian Kehutanan Melalui Program FCPF (Forest Carbon Partnership Fund) Ada Usulan Proposal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Provinsi Model REDD+ ke Ketua Satgas REDD+ Road Map Perluasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan selama 5 tahun seluas Hektar SK kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

27


Download ppt "INISIATIF HUTAN NAGARI DAN POTENSI PERLUASANNYA DI SUMATERA BARAT SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENURUNAN GAS RUMAH KACA RAKHMAT HIDAYAT Komunitas Konservasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google