Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA S/D 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA S/D 2009."— Transcript presentasi:

1 PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA S/D 2009

2 Agenda Rapat : Pembahasan hasil evaluasi Pembangunan HTI/HKm (eks Perhutani) di NTB Pembahasan hasil evaluasi DAN Verifikasi HKm dan Hutan Desa sampai dengan Desember 2009

3 Tujuan rapat : Membahas hasil evaluasi HKm di NTB (Eks Perhutani) Menelaah capaian pelaksanaan kebijakan dan program HKm dan Hutan Desa serta permasalahan dan kendalanya Memformulasikan penyelesaian masalah dan langkah-langkah strategis

4 HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN HTI/HKm (Eks perhutani) di NTB Kab. Bima seluas : ha Kab.Dompu seluas : ha Kab. Sumbawa : ,64 ha

5 Kab. Bima a.Kondisi kawasan -Luaskawasan hutan di kab. Bima: ,52 ha (60% luas daratan) HL ,91 ha, HP ,01 ha, HPT ,19 ha, HK ,41 ha - Luas hutan yang dievaluasi : HP: Ha belum ada ijin lain - Kondisi vegetasi sebagian besar sudah rusak karena penjarahan, yang tersisa masih baik di Desa Nggelu seluas 350 ha tanaman Jati Thn tanam 1997/1998 dan Desa Kanca 250 ha tanaman kemiri tahun tanam 1993/1994 (karena dipelihara oleh kelompok masyarakat).

6 b.Ketergantungan masyarakat thd kawasan hutan - Jumlah desa 168 desa, 75% berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Jumlah penduduk jiwa, keluarga miskin KK (85% berada di sekitar kaw. Hutan). Di areal HTI/HKm eks perhutani jumlah penduduk sekitar ha. Tingkat ketergantunganmasy. thd kaw hutan sangat tinggi. - Mata pencaharian masyarakat setempat hampir seluruhnya petani dengan lahan garapan yg sangat terbatas bahkan tidak meiliki lahan (buruh tani). Tergolong miskin. Mata pencaharian lain,mencari ikan ke laut, ojek, TKI dan TKW jumlah sangat tinggi (dalam 1 desa ratusan orang). - Pada saat pembangunan HTI/HKm mereka bekerja sebagai Pesanggem, dibentuk kelompok-kelompok. 1 kelompok 8 – 10 orang dengan luasan lebih kurang 5 ha. - Harapan masyarakat ke depan areal eks Perhutani dapat dikelola oleh masyarakat dan masyarakat menyatakan bersedia merehabilitasi areal hutan tersebut dengan swadaya. Dengan ijin mereka dapat mempunyai kekuatan secara hukum untuk melakukan pengamanan di arealnya.

7 c.Komitmen pemerintah Kabupaten Bima : - Visi Pemda Kab. Bima “ MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT”. Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama. Sektor kehutanan, pemanfaatan hutan diarahkan melalui HTI, HTR dan HKm. Beberapa HTI sudah masuk tetapi belum ada keputusan. - Dengan pertimbangan pemikiran dari berbagai pihak disepakati areal HTI/HKm eks perhutani ditetapkan sebagai Areal Kerja Hkm seluas ha. Dalam Fasilitasi HKm Pemda Kab. masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. - SKPD terkait berkomitmen untuk mendukung fasilitasi HKm sesuai dengan kewenangannya dibawah koordinasi Bappeda

8 Rekomendasi Kab. Bima 1. Areal HTI/HKm eks perhutani seluas ha dapat ditetapkan sebagai Areal Kerja HKm dengan pertimbangan sbb : - Areal yang dievaluasi sesuai kriteria HKm - Kab.Bima memiliki Hutan Produksi yang relatif luas ( HP ,01 ha, HPT ,19 ha), sedangkan areal HTI/HKm eks Perhutani hanya seluas ha. -Tingkat ketergatungan masyarakat sangat tinggi -Komitmen masyarakat membangun hutan kembali. -Komitmen Pemda Kab. (SKPD terkait) 2. Perlu fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat. 3. Karena keterbatasan anggaran, daerah membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

9 Kab. Dompu a.Kondisi kawasan - Luaskawasan hutan di kab. Dompu : ,95 ha, HL ,34 ha, HP ,81 ha, HPT ,80 ha, CA 2.435,50 ha, SM 2.254,90 ha, Taman Buru 6.532,60 ha - Luas hutan yang dievaluasi : HP Ha belum ada ijin lain - Tanaman yang tersisa Jati, mahoni, sonokeling berdiameter kecil (sapling dan poles), jambu mete, prosen tumbuh sedang. Membutuhkan pemeliharaan. b. Ketergantungan masyarakat thd kawasan hutan - Mata Pencaharian masyarakat sekitar bertani, memelihara sapi dan kambing, pengumpul pasir dan batu. - Masyarakat sekitar sangat membutuhkan areal kelola, kepemilikan lahan sangat rendah bahkan tidak memiliki lahan garapan. - Masyarakat mampu berswadaya memelihara hutan.

10 c.Komitmen pemerintah Kabupaten Dompu -Telah melakukan berbagai kegiatan dalam persiapan pengembangan HKm antara lain : sosialisasi HKm, Bimbingan teknis dan Pembinaan, Pelatihan, Lokakarya, pembentukan Forum HKm. -Rumusan FGD, semua SKPD mendukung HKm dan berkomitmen untuk memberikan fasilitasi sesuai kewenangannya

11 Rekomendasi Kab. Dompu 1. Areal HTI/HKm eks perhutani seluas ha dapat ditetapkan sebagai Areal Kerja HKm dengan pertimbangan sbb : - Areal yang dievaluasi sesuai kriteria HKm - Kab. Dompu memiliki Hutan Produksi yang relatif luas -Tingkat ketergatungan masyarakat sangat tinggi -Komitmen masyarakat melestarikan hutan tinggi -Komitmen Pemda Kab. (SKPD terkait) 2.Perlu fasilitasi peningkatan kapasitas masyaraka 3.Perlu koordinasi intensif antara kabupaten, provinsi dan pusat

12 Kab. Sumbawa a.Kondisi kawasan -Luaskawasan hutan di kab. Bima: ,90 ha (HL : ,53 ha, HP ,30 ha, HPT ,51 ha) - Luas hutan yang dievaluasi : HP ,64 Ha belum ada ijin lain - Kondisi vegetasi sebagian masih cukup baik dan sebagian sudah rusak dengan jenis tanaman yang dominan Jati, Sonokeling, Mahoni, Jambu Mete. b.Tingkat ketergantungan masyarakat thd kaw. Hutan tinggi. Masyarakat membutuhkan lahan kelola yang legal. c.Komitmen masyarakat tinggi : siap menjaga kaw. Hutan, tidak akan menebang sebelum aturannya jelas, menetapkan blok larangan (lindung), siap merehabilitasi hutan kembali secara swadaya, tidak akan memperluas areal, masyarakat taat pada aturan.

13 c.Komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa : - Pemda Kab. Sumbawa memiliki kepedulian tinggi atas kelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahtreraan masyarakat setempat. - SKPD terkait siap mendukung fasilitasi HKm.

14 Rekomendasi Kab. Sumbawa 1. Areal HTI/HKm eks perhutani seluas ,64 Ha dapat ditetapkan sebagai Areal Kerja HKm dengan pertimbangan sbb : - Areal yang dievaluasi sesuai kriteria HKm - Luas kaw. Hutan di Sumbawa memiliki Hutan Produksi yang relatif luas (HP ,30 ha, HPT ,51 ha), -Tingkat ketergatungan masyarakat sangat tinggi -Komitmen masyarakat membangun hutan kembali. -Komitmen Pemda Kab. (SKPD terkait) 2. Perlu fasilitasi peningkatan kapasitas melalui diklat, bimbingan,penyuluhan dan pendampingan.

15 Kesimpulan Hasil evaluasi merekomendasikan semua areal eks pemb. HTI/HKm di NTB yang meliputi Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa dapat ditetapkan sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Kondisi tanaman hasil Pembangunan HTI/HKm sebagian besar sudah rusak dan sebagian tumbuh kurang optimal karena perlu pemeliharaan intensif (perlu penjarangan). HHBK (kemiri, mente) yang berasal dari kawasan hutan merupakan komoditi potensial yang terbukti memberikan penghidupan bagi masyarakat. Namun banyak HHBK masih tercatat sebagai komiti perkebunan, sehingga dihitung sebagai hasil perkebunan (PAD dari sektor perkebunan). Untuk mengoptimalkan pengelolaan HKm di Kab. Bima, Kab. Dompu dan Kab. Sumbawa membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

16 TARGET ha Tersebar di 24 Provinsi, 79 Kabupaten REALISASI Telah dievaluasi: 18 Prov, 54 kab, ,657 ha Telah diverifikasi : 3 Provinsi, 4 kab ,17 ha Total Evaluasi/Verifikasi : ,827 ha Rekomendasi dapat ditetapkan : 16 Provinsi, 42 kab., ,34 ha Penetapan AREAL KERJA : 7 Prov. 16 kab, ,36 ha IUPHKm : 5 prov, 9 kab, 61 Unit kelompok 9.971,56 ha CAPAIAN HKM S/D 2009

17 TARGET ha REALISASI Usulan baru : 4 Provinsi, 7 Kab ha Telah verifikasi : 4 Prov, 6 Kab ha Rekomendasi dapat ditetapkan : ha Telah ditetapkan sbg AREAL KERJA HD : ha HPHD: 1 provinsi, 1 Kab, 1 Unit ha CAPAIAN Hutan Desa tahun 2009

18 MASALAHALTERNATIF SOLUSI Belum jelasnya acuan dalam menentukan batas wilayah adm. dalam kawasan hutan. - Undang-Undang tentang pembentukan wilayah kabupaten - Peta RBI Keberadaan desa dan pemukiman dalam kawasan hutan. - Secara hukum, HKm dan Hutan Desa berpeluang dapat menyelesaikan masalah ini. Sistem tata hubungan kerja pusat dan daerah dalam pemberian akses, fasilitasi pembinaan,pengendalian HKm dan Hutan Desa Sedang disusun peraturan menteri tentang Tata Hubungan Kerja Penyelenggaraan HKm dan Hutan Desa. Sebelum ditetapkan akan dikoordinasikan dengan Depdagri dan Pemda. Masalah dan Alternatif Solusi

19 MASALAHALTERNATIF SOLUSI Pendanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat di kabupaten belum jelas sumbernya. - Dana Alokasi Khusus sebagai sumberdana yang bisa dimanfaatkan (revisi Peraturan DAK bila dimungkinkan) Peraturan HKm di Hutan Konservasi belum terealisasi. Krn itu bbrp HKm di Hutan Konservasi tidak jelas keberlanjutannya - Legalitas Hkm di Hutan Korservasi berbeda dengan HKm di HL dan HP, di K.konservasi sebaiknya tidak dalam bentuk Ijin Usaha, tetapi Akta Kerjasama pengelolaan hutan. - Perlu dipastikan siapa yang berwenang menyiapkan konsep. PHKA atau RLPS. Tanaman hasil rehabilitasi (dana pemerintah) dalam areal HKm. - Dikembalikan kepada pemerintah melalui pembayaran Nilai Tegakan, atau : - Dijadikan hibah atau bantuan pemerintah sebagai stimulan dalam pemberdayaan masyarakat.

20 MASALAHALTERNATIF SOLUSI Areal HKm yang akan ditetapkan masuk areal HTR yang sudah ditetapkan Menhut. Karena terdpt tanaman hasil rehabilitasi tidak mungkin dpt diterbitkan ijin HTR. - Revisi SK Menhut tentang penetapan HTR di Kab. Kolaka untuk mengembalikan areal tersebut menjadi HKm (agar tindaklanjut pengelolaan hutan oleh kelompok HKm dapat berjalan kembali di lapangan) Kapasitas pembuatan Peta terbatas. Dit. Wilayah P2KH melayani semua pembuatan Peta areal (HKm, HD, HTR, IUPHHK – HT dan IUPHHK – HA) sementara tenaga teknis sangat terbatas. - BPKH dan BPDAS ditugasi memfasilitasi kabupaten dalam membuat Peta Usulan HKm - Tim Verifikasi Lapangan didelegasikan ke BPDAS, BPKH yang ditunjuk penugasannya oleh Dirjen RLPS. - Hasil verifikasi dan Peta yang sudah siap sesuai standar disampaikan Tim Verifikasi Lapangan kepada Dirjen RLPS (koordinator verifikasi)

21 HKM dan HUTAN DESA sebagai Program Prioritas (respon atas arahan Menhut) Target HKm dan Hutan Desa: 2,5 juta ha Penetapan Areal Indikatif HKm dan Hutan Desa secara Nasional. Formulasi Pendanaan Penyelenggaraan HKm dan Hutan Desa (APBN, APBD, Dana lainnya) untuk tugas fasilitasi, pembinaan dan pengendalian. Usulan : Kegiatan Rehabilitasi Hutan dengan pendekatan HKm/HD “Pembangunan Hutan Pola Agroforestry dengan padat karya” Diawali dengan proyek pemerintah (cross program) dan secara simultan ditertibkan legalitasnya (potensial : Bima, Dompu, Sumbawa, Sanggau, Sikka).

22 TERIMAKASIH

23 HKm (ha) Hutan Desa (ha) Target ha Realisasi s/d 30 Desember , (di rokum) 704 ha (di rokum) Kendala Ada ketentuan baru hrs dilengkapi Risalah (draft belum diterima RLPS) CAPAIAN HKM dan HUTAN DESA LANGKAH 100 HARI


Download ppt "PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA S/D 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google