Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jakarta, 16 Desember 2014 Jakarta, 16 Desember 2014 Oleh: SAM Medikolegal Di sampaikan pada : RAKORPOP PPSDM KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jakarta, 16 Desember 2014 Jakarta, 16 Desember 2014 Oleh: SAM Medikolegal Di sampaikan pada : RAKORPOP PPSDM KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1 Jakarta, 16 Desember 2014 Jakarta, 16 Desember 2014 Oleh: SAM Medikolegal Di sampaikan pada : RAKORPOP PPSDM KESEHATAN

2

3 3  UU NO 20/2003  SISDIKNAS  UU NO 14/2005  GURU DAN DOSEN  UU NO 36/2009  KESEHATAN  UU NO 44/2009  RUMAH SAKIT  UU NO 12/2013  PENDIDIKAN TINGGI  UU NO 20/2013  PENDIDIKAN KEDOKTERAN  UU NO 23/2014  PEMDA  UU NO 36/2014  TENAGA KESEHATAN  UU NO 38/2014  KEPERAWATAN

4 AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI PENGENDALIAN FORMASI TENAGA PENDIDIK, KEPENDIDIKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI PENERBITAN IJIN PT SWASTA DAN ASING PROP : IJIN MENENGAH, KHUSUS KAB/KOTA : PAUD, NONFORMAL PEMINDAHAN TENAGA PENDIDIK, KEPENDIDIKAN LINTAS PROPINSI PROP : LINTAS KAB/KOTA KAB/KOTA : DALAM KAB/KOTA PROP : PENDIDIKAN MENENGAH, KHUSUS. KAB/KOTA : PAUD, NONFORMAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL PEMDA PEMERINTAH

5 Belum adanya standar pend. tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan iptek dg nilai humaniora beserta penjaminan kepatuhannya Masih besarnya hambatan memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial. Kurang dianggap pentingnya penelitian, komitmen pendanaan, dan penghargaan Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan pengetahuan (akademik) dan keterampilan (vokasi), serta profesi Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penye- lenggaraan pendidikan tinggi Belum adanya kerangka tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset,..) Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi Aturan tentang dana penelitian dan penghargaan peneliti Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan kesetaraan hak dosennya Undang Undang Pendidikan Tinggi Ketentuan tentang SNPT sebagai perluasan dari SNP dan sistem penjaminan mutu

6 Note: Modifikasi dari Lancet 2012

7 Fungsi, tugas dan wewenang KKI Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Registrasi dokter & dokter gigi Penyelenggaraan praktik Disiplin dokter & dokter gigi Pembinaan dan pengawasan praktik Fungsi, tugas dan wewenang KKI Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Registrasi dokter & dokter gigi Penyelenggaraan praktik Disiplin dokter & dokter gigi Pembinaan dan pengawasan praktik UU No.29/2004 ttg Praktik Kedokteran UU No.29/2004 ttg Praktik Kedokteran Penyelenggaraan pendidikan kedokteran RSP dan wahana pendidikan kedokteran Kerjasama RSP dan FK Kurikulum Mahasiswa, Dosen Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Uji kompetensi Pendanaan Dukungan Pemerintah & masyarakat Penyelenggaraan pendidikan kedokteran RSP dan wahana pendidikan kedokteran Kerjasama RSP dan FK Kurikulum Mahasiswa, Dosen Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Uji kompetensi Pendanaan Dukungan Pemerintah & masyarakat UU No.20/2013 ttg Pendidikan Kedokteran UU No.20/2013 ttg Pendidikan Kedokteran Peran organisasi profesi Standar nasional pendidikan kedokteran Pembinaan FK

8 Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat Pendidikan Inter-Profesi Kolaborasi Pelayanan KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang Tenaga Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan Memperkuat Sistem Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang Optimal KONTEKS NASIONAL Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Reformasi Sistem Pendidikan Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan

9 9 Perluasan dan Jaminan Akses Pengembangan Tridharma secara utuh Kesetaraan Penguatan Pendidikan Vokasi Keutuhan jenjang pendidikan Otonomi perguruan tinggi Sistem penjaminan mutu Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT Semangat dari UU Pendidikan Tinggi

10 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Pendidikan Penelitian Pengabdian Kpd Masyarakat Berkembangnya SDM dan Iptek Unggul Bangsa yang Cerdas, Sejahtera, dan Berbudaya Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...) Standar Peraturan Perundangan Azas Pendidikan Tinggi Pemeliharaan dan Penyebarluasan 10

11 Operator Teknisi/Anali s Ahli Pengalaman individual atau belajar sendiri SM P SM A D1D1 D2D2 D3D3 S1D4S1D4 S 2/Sp S 3/Sp P Pendidikan Formal Peningkatan Karier di Dunia Kerja Peningkatan Profesionalitas L3 L1 L2

12

13  Tenaga kesehatan memiliki peranan penting.  Kesehatan sebagai hak asasi manusia.  Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab,  ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih belum menampung kebutuhan hukum Perlu Pengaturan Mengenai Tenaga Kesehatan FILOSOFI, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS

14 TUJUANTUJUAN  memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;  mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;  memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;  mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

15 1. Tenaga medis 2. Tenaga Psikologi Klinis 3. Tenaga Keperawatan 4. Tenaga Kebidanan 5. Tenaga Kefarmasian 6. Tenaga Kesehatan Masyarakat 7. Tenaga Kesehatan Lingkungan 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keterapian Fisik 10. Tenaga Keteknisian Medis 11. Tenaga Teknik Biomedika 12. Tenaga Kesehatan Tradisional 13. Tenaga Kesehatan Lainnya

16 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional.  MELALUI PEMETAAN NAKES  DILAKUKA N SECARA BERJENJAN G

17  dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.  dilakukan melalui pendidikan tinggi Pengadaan Tenaga Kesehatan

18  memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja,  keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. PENYELENGGARAAN HASILKAN NAKES BERMUTU

19 SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI REGISTRASI LISENSI STR SIP SIP Lulus Pendidikan INSTITUSI PENDIDIKAN SertifikatKompetensi KTKI KAB/KOTA SERTIFIKASI UjiKompetensi

20 DILAKUKAN OLEH Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat MEMPERHATIKAN ASPEK pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan. 1. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Penugasan khusus

21  Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan, memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat di bentuk KTKI.  KTKI terdiri atas konsil masing-masing jenis tenaga kesehatan termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi  KTKI bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.  KTKI mempunyai fungsi mengkoordinasikan konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi menetapkan dan membina tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

22 KTKI KONSIL SEKRETARIAT KTKI SEKRETARIAT KKI

23 Organisasi Profesi  Tenaga Kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi Tenaga Kesehatan.  Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi. Kolegium  Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan pendidikan tenaga kesehatan, masing-masing Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dapat membentuk Kolegium Tenaga Kesehatan.  Kolegium Tenaga Kesehatan merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.

24  dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.  yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi. dilakukan dengan mempertimbangkan: alih teknologi dan ilmu pengetahuan; ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat. WNI LULUSAN LUAR NEGERI TKWNA

25 EVALUASI KOMPETENSI ADMINISTRASIKEMAMPUAN Keabsahan Ijazah Fisik dan Mental Pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan Per UU an SURAT TANDA REGISTRASI SURAT IJIN PRAKTIK PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

26 EVALUASI KOMPETENSI ADMINISTRASIKEMAMPUAN Keabsahan Ijazah Fisik dan Mental Pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan Per UU an STR SEMENTARA SURAT IJIN PRAKTIK ALIH TEHNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN

27  harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.  Dalam keadaan tertentu dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.  Dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.  Yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.  Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

28  Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis  Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan antara lain adalah perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterapian fisik, dan keteknisian medis.

29  Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang- Undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.  MTKI dan KFN tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.  Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari KTKI setelah KTKI terbentuk.  KKI tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.  Sekretariat KKI tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

30

31  PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH 2015  PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN 2015  PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI LAINNYA DALAM RKP 2015

32 PENYUSUNAN PP PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG TENAGA KESEHATAN  RPP tentang Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan  RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan

33 PENYUSUNAN PERPRES PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG TENAGA KESEHATAN  R.Perpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (termasuk Konsil Keperawatan)

34 PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG TENAGA KESEHATAN 1. R.Permenkes tentang Perizinan Tenaga Kesehatan 2. R.Permenkes tentang Asisten Tenaga Kesehatan 3. R.Permenkes tentang Tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan 4. R.Permenkes tentang Sanksi disiplin 5. R.Permenkes tentang Evaluasi kompetensi TKWNI lulusan luar negeri 6. R.Permenkes tentang Menjalankan praktik sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki 7. R.Permenkes tentang Menjalankan keprofesian di luar kewenangannya 8. R.Permenkes tentang Pelimpahan tindakan 9. R.Permenkes tentang Standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional 10. R.Permenkes tentang Persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan 11. R.Permenkes tentang Rekam Medis 12. R.Permenkes tentang Rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan (termasuk rahasia kesehatan klien – amanah UU Keperawatan)

35 35


Download ppt "Jakarta, 16 Desember 2014 Jakarta, 16 Desember 2014 Oleh: SAM Medikolegal Di sampaikan pada : RAKORPOP PPSDM KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google