Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Muhammad Zuhri Bahri Alumnus Sosiatri 1986 Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Muhammad Zuhri Bahri Alumnus Sosiatri 1986 Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan."— Transcript presentasi:

1

2 Muhammad Zuhri Bahri Alumnus Sosiatri 1986

3 Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju

4 Terminologi Pembangunan Sosial : Proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Seperti ; percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolute ( Todaro;1987)

5 Pembangunan Sosial memiliki 3 aspek ; 1. Pengadaan pelayanan masyarakat 2. upaya terencana untuk mecapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi 3. upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia (Moeljarto;1987)

6 Strategi Pembangunan Strategi Pertumbuhan 1. Economic Oriented 2. Konglomerasi 3. Sentralistik 4. Kesenjangan 5. Manusia sebagai objek 6. Dominasi Negara

7 Paradigma Baru Strategi Pemerataan - Kesetaraan pembangunan dalam berbagai aspek - Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) - Penguatan civil society - Pembangunan berbasis Masyarakat - Human Capital

8 Peluang Dan Tantangan Pembangunan Sosial Peluang : - Jumlah penduduk 250 juta - Sumber Daya Alam - Sumber Daya Sosial Tantangan : - Kualitas SDM - IPM ( Rangking 111 dari 182 Negara) - Kemiskinan 28,28 juta atau 11,25% - Pengangguran; jumlah angkatan kerja 125,3 juta, bekerja 118,2 juta, pengangguran terbuka 7,1 juta atau 5,70% - Pertumbuhan Ekonomi 5,6% - Kesenjangan

9 Asumsi Dasar Pembangunan Sosial 1. Tidak bisa berdiri sendiri 2. Terkait dengan aksessibilitas pelayanan sosial dasar ( pendidikan,kesehatan,dan ekonomi) 3. Perlindungan sosial (kelompok rentan) 4. Terkait dengan keberfungsiaan sosial didalam masyarakat ( empowerment) 5. Pengembangan Kualitas Manusia

10 Strategi Dasar 1. Makro Regulasi, Kebijakan,Program, Penguatan Infrastruktur Sosial dan Pemeberdayaan Masyarakat 2. Mezzo Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial / pranata- pranata sosial serta lembaga-lembaga pengembangan SDM 3. Mikro Awareness, Pendampingan masyarakat, dan Penguatan fungsi-fungsi sosial di dalam masyarakat.

11 BEBERAPA PERMASALAHAN POKOK SDM INDONESIA 1. Output pendidikan formal yang belum siap kerja 2. Kualitas SDM Indonesia yang tidak merata (kesenjangan pembangunan ekonomi, gap antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur 3. Keterbatasan lapangan kerja 4. Kualitas tenaga kerja yang dicerminkan dari tingkat pendidikan masih rendah 5. Trend penganggur terbuka bergeser dari angkatan kerja berpendidikan rendah menjadi angkatan kerja berpendidikan tinggi 6. Status pekerjaan utama didominasi pekerja informal 7. Belum semua industri merekrut SDMnya berbasis kompetensi

12 Pentingnya Pengembangan SDM dalam Pembangunan Sosial

13 Pengembangan Kualitas SDM Perspektif Ketenagakerjaan ANCAMAN PELUANG DAYA SAING PRODUKTIVITAS & KUALITAS PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI KOMPETENSI & PROFESIONALISME SDM PENGANGGURAN & KEMISKINAN PENGANGGURAN & KEMISKINAN PERTUMBUHAN & KESEJAHTERAAN PERTUMBUHAN & KESEJAHTERAAN GLOBALISASI WTO AFTA APEC DIKLAT BANG KARIR AEC

14 STRATEGI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI LDP KKNI SKKNI DIKLAT PROFESI (CBT) SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP / LSP BNSP / LSP

15 Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

16 SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL Pembinaan dan Pengendalian SKKNI Pengembagan Standar Penerapan Standar Harmonisasi Standardisasi Lisensi LSP Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi SDM Profesional Kompeten Kompetitif Notifikasi Kerjasama MRA Akreditasi LDP Pelatihan berbasis kompetensi

17 KEBUTUHAN AKAN PELATIHAN KERJA TUNTUTAN DUNIA USAHA TUNTUTAN DUNIA USAHA TUNTUTAN USAHA MANDIRI TUNTUTAN USAHA MANDIRI TUNTUTAN BEKERJA DI LUAR NEGERI TUNTUTAN BEKERJA DI LUAR NEGERI ADJUSTMENT TRAINING ADJUSTMENT TRAINING ADJUSTMENT TRAINING TAMATAN SEKOLAH FORMAL/ NON FORMAL AKIBAT PHK DN/LN LEMBAGA DIKLAT/ BLK LEMBAGA DIKLAT/ BLK ADJUSTMENT TRAINING TRANSMIGRAN BALATRANS/ BLK

18 TARGET/SASARAN PELATIHAN ANGKATAN KERJA SUDAH BEKERJABELUM BEKERJA ADJUSMENT TRAINING FULL TRAINING PENEMPATANWIRAUSAHA DALAM NEGERI LUAR NEGERI TRANSMIGRASI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)

19 SE L EKS I PROGRAM PBK Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen LEMBAGA PELATIHAN KERJA UJ K SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL (PP NO. 31 TAHUN 2006) AKREDITASI KKNI  SKKNI TENAGA KERJA INDONESIA LULUSAN LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN KERJA NASIONAL LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN KERJA NASIONAL NAKER KOMPETEN NAKER KOMPETEN SERTIFI- KASI SERTIFI- KASI NAKER PENGALAMAN NAKER PENGALAMAN BNSP  LSP Std.Itl.& Khs AKREDITASI LALPK D U/D I

20 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL & SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL & SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL PENYEBAB PENGANGGURAN INTELEKTUAL LEMBAGA ILMIAH/ UNIVERSITAS INTELEKTUAL KAPITAL PENGANGGURAN LULUSAN DIPLOMA DAN UNIVERSITAS 19

21 HCI TENAGA KERJA BERDAYA SAING HCD IPTEK KEAHLIAN KETRAMPILAN & KOMPETENSI Bursa Kerja On line (BKO)/ ESC Pelatihan, Sertifikasi Penempatan (3 IN 1) 20 HCI : Human Capital Investment DCD : Human Capital Development ESC : Employment Sercice Centre BKO : Bursa Kerja On Line SINERGITAS SISTEM KEPENDUDUKAN, SISTEM PENDIDIKAN DAN SISTEM KETENAGAKERJAAN

22  S ISTEM MANAJEMEN KEPENDUDUKAN  PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK  KUALITAS PENDUDUK : moral, mental, budaya dan Kecukupan Gizi.  PENYEBARAN PENDUDUK 21

23  SINERGITAS SISDIKNAS DENGAN SISNAKERNAS MENCEGAH PENGANGGURAN KESESUAIAN PENCARI KERJA DAN LOWONGAN KERJA KURIKULUM PT/UNIVERSITAS BERBASIS PASAR KERJA SEMULA SMU > SMK (60% : 40%) MENJADI SMU < SMK (40% : 60%) 22

24 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (kkni) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

25 JENJANG CAPAIAN PEMBELAJARAN (JCP) PENDIDIKAN FORMAL JENJANG KUALIFI KASI KKNI JCP MELALUI PELATIHAN KERJA DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNI DENGAN JENJANG PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA, DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA

26 Professional Operator Teknisi Ahli Pengalaman individual atau belajar sendiri SMP SM A D1 D2 D3 S 1 D4 S2S2 S3S3 SpSp DUNIA PENDIDIKAN - GELAR DUNIA KERJA PELATIHAN & PENGALAMAN KERJA MASYARAKAT - PENGALAMAN ATAU BELAJAR MANDIRI DUNIA PROFESI DAN SERTIFIKAT PROFESI S K L SKKNI KKNI MULTI JALUR PENINGKATAN KUALITAS SDM Perpres. No. 8 Thn  Peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh melalui : Pendidikan; Pelatihan & Pengalaman Kerja; Dunia Profesi dan atau Belajar Sendiri Dengan KKNI, kualitas dan kompetensi tenaga kerja dari berbagai jalur akan mendapat pengakuan yang sama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi

27 Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di Indonesia (per Desember 2013) Pemerintah Pusat 6 Balai Latihan Ketransmigrasian 2 Balai Latihan Produktivitas 13 Balai Latihan Kerja Industri Pemerintah Daerah 21 balai latihan ketransmigrasia n 22 balai latihan produktivitas 260 balai latihan kerja Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 7850 Lembaga BLKLN 262 Balai

28 KAPASITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN (ORANG/TAHUN) Lembaga Pendidikan ( ) SD SMP SMA SMK PERGURUAN TINGGI LPK SWASTA BLK UPTD BLK UPTP Lembaga Pelatihan ( )

29 KEPMENAKERTRANS NO.81 TAHUN 2012 TENTANG FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KERJA UTAMAFUNGSI KUNCIFUNGSI UTAMAFUNGSI DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Penyadaran 1.1 Mengembangkan komunikasi dialogis 1.1 Membangun Relasi Sosial Membangun jejaring dan kemitraan Membangun Solidaritas Sosial 1.2 Memberikan Motivasi Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik Merancang perubahan kehidupan masyarakat Mengembangkan kemandirian masyarakat 2. Pembelajaran 2.1 Mengembangkan Proses Pembelajaran Mengelola pembelajaran masyarakat Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat 2.2 Mengembangkan profesionalitas fasilitator 2.2. Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator

30 3. PELEMBAGAAN / PENGORGANISASIAN 3.1 Pengorganiasian Masyarakat Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Memperkuat posisi tawar 3.2 Melakukan Mediasi Meningkatkan aksebilitas antar pemangku kepentingan Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat 3.3 Mendinamiskan sistem sosial Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat Mengembangkan sistem kontrol sosial Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat 4. PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN/OTO NOMI/KEDAULATAN 4.1 Memfasilitasi pembaruan di masyarakat Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan dibidang/sektor tertentu

31 TERIMAKASIH


Download ppt "Muhammad Zuhri Bahri Alumnus Sosiatri 1986 Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google