POLITICAL CONTEXT & DIPLOMATIC LANDSCAPES: ACTORS, ROLES & INTERESTS M.K. Rejim Lingkungan Internasional Program Sarjana Reguler Departemen Hubungan Internasional.

Presentasi berjudul: "POLITICAL CONTEXT & DIPLOMATIC LANDSCAPES: ACTORS, ROLES & INTERESTS M.K. Rejim Lingkungan Internasional Program Sarjana Reguler Departemen Hubungan Internasional."— Transcript presentasi:

1 POLITICAL CONTEXT & DIPLOMATIC LANDSCAPES: ACTORS, ROLES & INTERESTS M.K. Rejim Lingkungan Internasional Program Sarjana Reguler Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Semester Gasal 2009-2010 Nurul Isnaeni

2 AKTOR  NEGARA  ORGANISASI INTERNASIONAL  KORPORASI MULTINASIONAL  ORGANISASI NON PEMERINTAH  KOMUNITAS EPISTEMIK

3 NEGARA  Subjek Hukum Internasional  Memegang kendali utama dalam proses formulasi kesepakatan & perjanjian internasional serta implementasinya  Menentukan kebijakan perdagangan & keuangan serta bantuan pembangunan internasional.  Menentukan agenda internasional  Mempertimbangkan keterlibatan aktor lain.

4 NEGARA  LEAD STATE Melakukan inisiatif, komitmen kuat untuk kesuksesan rejim, dukungan politik & pendanaan bagi negara lain.  SUPPORTING STATE Sukseskan proposal negara pemimpin  SWING STATE Mengajukan konsensi untuk setiap dukungan  VETO / BLOCKING STATE Menolak proposal & melemahkan efektivtas rejim

5 PERTANYAAN (1)  Faktor-faktor apa yang menentukan posisi diplomatik negara?  Faktor apa yang paling dominan?  Sejauhmana terjadi polarisasi antar negara?  Bagaimana peta aliansi negara-negara dalam negosiasi multilateral? Jelaskan dalam sebuah contoh kasus

6 References for further studies:  Gareth Porter & Janet W. Brown, Global Environmental Politics, Oxford, Westview Press, 1996 (Bab 2: Nation-States Actors: Roles and Interests, hal:32-41)  Paul G. Haris (Eds.), International Environmental Cooperation: Politics and Diplomacy in Pacific Asia, Colorado: University Press of Colorado, 2002. (Bab 6: Environmental Agreements in SEA: Balancing Economic Interests and Regional Politics, hl:133)

7 References for further studies:  Richard N. Cooper, “US Policy Towards the Global Environment” dalam, A. Hurrell & B. KIngsburry (Eds.), The International Politics of the Environment, Oxford University Press, 1992, hal.290  Nurul Isnaeni, “Japan and Global Environmental Politics: An Overview on Japan’s International Roles in Environmental Issues”, MANABU (Journal of Japanese Studies), Vol.1, No.2, April/Juni 2006.  Nurul Isnaeni, “Bencana Hutan Gundul, Akankah Berakhir?: Menelisik 2 Tahun Kebijakan Lingkungan SBY-JK)”, SPEKTRUM (Jurnal Kebijakan Publik dan Hubungan Internasional), Vol.IV, No.3, Juli 2007.

8 ORGANISASI INTERNASIONAL (1)  Berperan besar dalam proses pembentukan hukum lingkungan internasional (soft law & hard law)  Berperan besar dalam mendukung proses penegakan aturan (hukum) dan regulasi internasional OI = “Reservoir of legal and technical expertise”

9 ORGANISASI INTERNASIONAL (2)  Menyediakan forum dialog, kerjasama dan koordinasi antar negara  Menjadi agen yang mengumpulkan, menyebarkan dan mempertukarkan informasi  Menjadi fasilitator bagi pengembangan hukum internasional  Mendorong kepatuhan (compliance) negara anggota terhadap standar & kewajiban yg sudah disepakati  Menjadi fasilitator penyelesaian konflik

10 ORGANISASI INTERNASIONAL (3)  Menyediakan dana bantuan bagi proyek pembangunan, termasuk bantuan teknis utk mempertajam strategi pembangunan  Melakukan riset yang bertujuan untuk mempengaruhi birokrat lembaga pemerintahan untuk mengadopsi suatu kebijakan tertentu  Memfokuskan diri pada tekanan-tekanan yang bersifat normatif, misal isu pembangunan berkelanjutan

11 AGEN KHUSUS PBB  UNEP (Resolusi GA-2997, 15 Des.1972) Menjalankan mandat Stockholm Plan: menjadi koordinator, fasilitator dan katalisator program-program LH  CSD (Resolusi GA-47/191, 22 Des 1992) Memonitor implementasi Agenda 21 & Mengintegrasikan kepentingan pembangunan & LH dlm sistem PBB dan negara-negara anggota  GEF (November 1990) Menyediakan dana bagi proyek-proyek LH (ivestasi, bantuan teknis, penelitian) di negara miskin yang berpengaruh pada kondisi lingkungan global

12 BRETTON WOODS INSTITUTION  Mempengaruhi strategi pembangunan & kebijakan ekonomi negara-negara berkembang melalui dana-dana pinjaman pembangunan setiap tahunnya  Structural Adjustment Lending: Shift resources from domestic consumption to the export sector  WB: large scale, capital-intensive, centralized projects, and the basis of quantiable rate of return

13 WTO  Mengatur hampir semua aspek perdagangan, termasuk komoditi pertanian, jasa, teknologi, investasi dan perbankan.  Miliki enforcibility yang kuat dalam implementasi aturan-aturannya  Article XX -> ambiguity  Proses dan metode produksi, internalisasi biaya lingkungan

14 PERTANYAAN (2)  Bagaimana mekanisme kerja agen-agen khusus tersebut?  Sejauhmana kinerja dan capaian tujuan mereka dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan?  Apa masalah-masalah utama yang dihadapi mereka dalam menjalankan peran dan fungsinya?

15 References for further studies of International Organizations Patricia Birnie & Alan Boyle, International Law & the Environment, 2 nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2002 (Bab 2: International Governance and the Formulation of Environmental Law & Policy, hal. 34-57) Gareth Porter & Janet W. Brown, Global Environmental Politics, Oxford, Westview Press, 1996 (Bab 2: International Organizations as Actors, hal:41-50)

16 KORPORASI MULTINASIONAL  Motor pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang.  7000 -> 37.000 TNCs (1970 -> 2000)  500 Top TNCs hasilkan 50% emisi dunia; 20/500 kuasai distribusi pestisida di dunia  90% berbasis di negara-negara maju _> kontrol sekitar 200.000 subsidiaries  70% kontrol perdagangan dunia  90% kuasai teknologi & hak paten 70%

17 KARAKTER TNCs  Profit oriented  Ambiguity dalam bersikap terhadap hukum/regulasi.  Bergantung pada kekuatan lobby terhadap pemerintah (dan aktor lain)  Berperan dalam inovasi teknologi ramah lingkungan, khususnya otomotif dan elektronik  Fenomena “corporate environmentalism”

18 PERTANYAAN (3)  Apakah kontrol TNCs terhadap pemerintah suatu yang absolut?  Bagaimana anda menilai “corporate environmentalism”?  Sudahkah transfer teknologi berjalan? Sejauhmana?  Apakah teknolgi sebuah jawaban (yang efektif) bagi permasalahan lingkungan?

19 References for further studies  Ian Rowlands, “Transnational Corporations and Global Environmental Politics”, in Josselin & Wallace (Eds.), Non-State Actors in World Politics, Palgrave Publishers, 2001  Jed Greer & Kenny Bruno, Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism, Penang: Third World Network, 1996  Peter Utting, The Greening of Business in Developing Countries: Rethoric, Reality and Prospects, London: Zed Books, 2002 (Bab 7: Environmental Regulation of TNCs: Needs and Prospects)

20 ORGANISASI NON PEMERINTAH  Independen secara politik dan kelembagaan thd pemerintah & bisnis  1980an, fenomena pertumbuhan NGO di level internasional maupun nasional/lokal  Bersandar pada kekuatan jaringan, spesialisasi isu dan kedekatan pada grass-roots  Aset utama: legitimasi, transparansi dan transnasionalisme

21 KATEGORISASI NGOs  International NGOs (INGOs) memiliki perwakilan di beberapa negara. Struktur dapat berupa federasi, atau sebuah organisasi yang terpusat Misal: Friends of the Earth International (FOEI), berbasis di Amsterdam, konfederasi 33 NGO di tingkat nasional  National NGOs Di AS telah berakar sejak akhir abad ke-19; punya program internasional, pendekatan hukum, ekonomi. Misal: Sierra Club, the NWF, EDF, NRDC  Environmental Think Tanks Keberadaannya didukung oleh para ahli, program2 riset dan publikasi ilmiah. Misal: WWI, WRI

22 PERTANYAAN (4)  Bagaimana profil NGOs di negara berkembang?  Adakah features yang membedakan antara NGOs di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju?  Bagaimana (sejauhmana) anda menilai keberhasilan peran NGOs, baik dalam mempengaruhi proses perundingan ataupun reformasi kebijakan?  Apakah hubungan NGOs – State atau NGOs – Corporations selalu diametral?

23 References for further studies  Lorraine Elliot, the Global Politics of the Environment, New York: New York University Press, 2004. (Bab 5: Global Environmental Governance: Democratization and Local Voices -Global Civil Society- hal 119-125  Gareth Porter & Janet W. Brown, Global Environmental Politics, Oxford, Westview Press, 1996 (Bab 2: Nongovernmental Organizations as Actors, hal:41-50)  Thomas Princen & Matthias Finger: Environmental NGO in World Politics: Linking te Local and the Global, Routledge, London, 1994

24 KOMUNITAS EPISTEMIK  Jaringan profesional dengan keahlian dan kemampuan yang telah diakui dalam bidang tertentu; serta miliki tuntutan kewenangan atas pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan dalam wilayah / bidang isu tertentu.  Miliki kesamaan atas norma/prinsip & cara pandang thd suatu masalah, metodologi dalam mencari akar permasalahan & solusinya, bgm hrs memformulasikan rekomendasi kebijakan  Scientific Assessment -> legitimasi politik

25 PERTANYAAN (5)  Apakah Komunitas Epistemik dapat dianggap sebagai sebuah kelompok kepentingan / kelompok penekan?  Sejauhmana pertimbangan politik dan ilmiah dapat diselaraskan?  Bagaimana (sejauhmana) anda menilai peran mereka dalam perundingan internasional? Ambil contoh kasus untuk menjelaskan.

26 References for further studies  Lorraine Elliot, the Global Politics of the Environment, New York: New York University Press, 2004. (Bab 5: Science and Environmental Governance, hal. 114-119)  Stephen H. Schneider, et.all (Eds.), Climate Change Policy: A Survey, Washington: Island Press, 2002 (Bab 2: Uncertainty and Climate Change, hal.53)

27 Additional References  Andreas Pramudianto, Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2008 (Bab 3 dan 4)  Nurul Isnaeni, “Pembangunan Berkelanjutan dan Peran Strategis Kelompok Bisnis-Industri”, GLOBAL (Jurnal Politik Internasional), Vol: 5, No.1, November 2002)  Daniel C. Esty, “Pivotal States and the Environment” dalam Robert Chase, Emily Hill and Paul Kennedy (Eds), The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World, New York: WW Norton, 1999