Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh: MENTERI KEUANGAN RI pada acara: RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Desember.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh: MENTERI KEUANGAN RI pada acara: RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Desember."— Transcript presentasi:

1 disampaikan oleh: MENTERI KEUANGAN RI pada acara: RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Desember 2014 KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN ROAD MAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 1

2 2 OUTLINE KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3 KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (PP No. 60 Tahun 2014) ROADMAP PEMENUHAN DANA DESA 3 PENGANGGARAN PENGALOKASIAN PENYALURAN PENGGUNAAN PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3 3 OUTLINE KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6 Tahun 2014 TENTANG DESA 1

4 DASAR HUKUM PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rapermen tentang : a.Pemilihan Kepala Desa b.Pengelolaan Keuangan Desa c.Peraturan Desa d.Musyawarah Desa e.Pembangunan Desa Rapermen tentang : a.Pemilihan Kepala Desa b.Pengelolaan Keuangan Desa c.Peraturan Desa d.Musyawarah Desa e.Pembangunan Desa RPMK Mengenai Tatacara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

5 POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1) 5 KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari: 1.pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2.alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 4.alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; 5.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 6.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7.lain-lain pendapatan Desa yang sah.

6 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2) 6  Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]: a.Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah; b.Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk; c.Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa; d.APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyaratan Desa;  Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]: a.Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan; b.Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

7 7 Pendapatan asli Desa Lain-lain Pendapatan yang sah hibah dan sumbangan pihak ketiga bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota 3 24 Alokasi APBN : Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

8 Anggaran bersumber dari APBN Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai: Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)]. Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)]. Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)]; Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)]; Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)] PENDAPATAN DESA DARI APBN DAN APBD 8 1.Penyelenggaraan pemerintahan; 2.Pembangunan; 3.Pemberdayaan masyarakat; 4.Kemasyarakatan.

9 Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18): a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan b.kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18): a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan b.kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa. PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (1) Money follows function Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa) Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan), didanai oleh tingkat pemerintahan yang menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kab./Kota) Pasal 22 Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Desa meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 22 Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Desa meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan Pemberdayaan masyarakat Desa. 9 Azas DesentralisasiAzas Tugas Pembantuan

10 PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan Kewenangan Diatur dan diurus oleh Desa Pelaksanaan Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota 1.Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2.Alokasi APBN; 3.Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota; 4.Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota; 5.Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota; 6.Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7.Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa Cakupan Kewenangan Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota Pendanaan

11 PENGANGGARAN DANA DESA DALAM APBN 2015 Pool Dana Transfer ke Daerah o Pemberdayaan Masyarakat Desa o Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Alokasi dari PDN Belanja Pusat K/L Berbasis Desa Realokasi belanja Pusat berbasis desa o Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat (PNPM) o Infrastruktur Desa o Pertanian Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait dengan (Pasal 19) : a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan b.kewenangan lokal berskala desa antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa 11 Dana Desa (earmarked)

12 IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN  PEMERINTAH PUSAT : 1.Menyiapkan peraturan pelaksanaan berupa PP, Peraturan menteri yang menangani desa, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, pedoman umum perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. 2.Melakukan re-alokasi belanja K/L untuk program berbasis desa ke Dana Desa; 3.Melakukan pelatihan kepada apparat pemda dan apparat desa; 4.Melakukan pendampingan kepada desa; 5.Melakukan pemantauan dan evaluasi.  PEMERINTAH DAERAH 1.Menyiapkan Perda APBD yang menampung penerimaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa dari APBN, ADD, bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 2.Menyiapkan peraturan bupati/walikota tentang pembagian Dana Desa dari APBN ke masing-masing Desa; 3.Menyiapkan pelatihan kepada aparat desa; 4.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Dana Desa; 5.Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa.

13 KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (PP No. 60 Tahun 2014) 2 PENGANGGARAN PENGALOKASIAN PENYALURAN PENGGUNAAN PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI OUTLINE

14 14 PENGANGGARAN DANA DESA  Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap;  Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa; Hasil realokasi anggaran 2015: 1.Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri) 2.SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU) Rp (pagu APBN 2015)

15 PENGALOKASIAN DANA DESA MENURUT PP 60/  Jumlah Desa saat ini tercatat sebanyak Desa;  Dalam rangka pengalokasian Dana Desa, jumlah Desa ditetapkan berdasarkan Permendagri. Alokasi DD per Kab./Kota = Jumlah Desa x Rata-rata Dana Desa per Provinsi

16 VARIABEL DAN BOBOT PERHITUNGAN DANA DESA VARIABEL BOBOT KETERANGAN Per Kab/Kota Per Desa Jumlah Penduduk30% Alokasi kab./kota menggunakan Data Dasar Perhitungan DAU Alokasi per-Desa oleh kab./kota menggunakan data dari BPS Angka kemiskinan Desa adalah persentase rumah tangga pemegang “Kartu Perlindungan Sosial”. Luas Wilayah20% Angka Kemiskinan50% Tingkat Kesulitan Geografis IKKIKG Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitungan DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis); IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar; (2)kondisi infrastruktur;(3)transportasi; dan (4)komunikasi desa ke kabupaten/kota. Jumlah DesaBerdasarkan Permendagri Catatan: Untuk tahap awal, dalam rangka membantu daerah dalam mengalokasikan Dana Desa ke setiap Desa, IKG Desa Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah (TNP2K) berikut pedoman penyusunannya.

17 1.Disparitas Dana Desa antar desa berdasarkan penghitungan formula PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sangat tinggi. 2.Perlu menambah pagu Dana Desa melalui APBNP mengingat pagu Dana Desa yang dianggarakan untuk tahun 2015 masih relative kecil (1,5%) dari transfer ke daerah (sesuai usulan dan kesepakatan dengan DPR). 3.Penyaluran Dana Desa perlu dilaksanakan secara lebih awal agar dapat digunakan oleh Desa secara lebih optimal sesuai dengan perencanaan dalam APBDes, sehingga penyaluran Dana Desa tahap ketiga yang semula dilaksanakan pada bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober (sesuai usulan dan kesepakatan dengan DPR). 17 HAL-HAL YANG MENDASARI PERLUNYA REVISI PP 60/2014

18 Page  18 PAGU DANA DESA APBN 90% ALOKASI DASAR 90% PERUBAHAN PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM REVISI PP 60/2014 PAGU DANA DESA KABUPATEN/ KOTA 10% FORMULA 25% X JML PENDUDUK 35% X JML PENDUDUK MISKIN 20% X LUAS WILAYAH 20% X IKK 25% X JML PENDUDUK 35% X JML PENDUDUK MISKIN 20% X LUAS WILAYAH 20% X IKK 10% FORMULA 90% ALOKASI DASAR PAGU DANA DESA SETIAP DESA

19 PENYALURAN DANA DESA PEMERINTAH PUSAT (Mekanisme Transfer APBN) PEMERINTAH KAB/KOTA (Mekanisme Transfer APBD) 19

20 Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK Persyaratan :  peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;  peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan  laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Persyaratan :  APB Desa.  Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Persyaratan :  APB Desa.  Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Dilakukan oleh bupati/walikota Pereodisasi :  Tahap I: 40% Minggu II Bulan April  Tahap II: 40% Minggu II Bulan Agustus  Tahap III: 20% Minggu II Bulan November Pereodisasi :  Tahap I: 40% Minggu II Bulan April  Tahap II: 40% Minggu II Bulan Agustus  Tahap III: 20% Minggu II Bulan November Pereodisasi :  Tahap I: 40%  Tahap II: 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah  Tahap III: 20% Pereodisasi :  Tahap I: 40%  Tahap II: 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah  Tahap III: 20% DARI RKUN KE RKUD DARI RKUN KE RKUD DARI RKUD KE RK DESA DARI RKUD KE RK DESA PENYALURAN DANA DESA

21 Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes; Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi; Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota; Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas telah terpenuhi. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa. 21 PENGGUNAAN DANA DESA Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk : 1.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 2.meningkatkan kualitas hidup manusia serta 3.penanggulangan kemiskinan

22 PELAPORAN DANA DESA PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH KAB/KOTA PEMERINTAH DESA PELAPORAN JENIS LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN Desa ke kab/kotaSemester I Semester II Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya Kab/kota ke PusatTahunanMinggu ke IV bulan Maret TA berjalan Realisasi Penggunaan 1 Realisasi Penyaluran 2 Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan 4 Konsolidasi Realisasi Penggunaan 3 22

23 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (oleh Pusat) a.penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa; b.penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa; c.laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. PEMANTAUAN EVALUASI 23 a.penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota b.realisasi penggunaan Dana Desa. a.penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota b.realisasi penggunaan Dana Desa.

24 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (oleh bupati/walikota)  Dilakukan terhadap SiiLPA Dana Desa  Jika terdapat SiLPA yang tidak wajar : meminta penjelasan kepada Kepala Desa meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan.  Jika terdapat penyimpangan bupati/walikota mengurangi Dana Desa yang bersangkutan sebesar Dana Desa yang tidak digunakan  Pengurangan di laporkan ke Dirjen Perimbangan Keuangan  Dirjen PK akan mengurangi Dana Desa KabupatenKota yang bersangkutan pada TA berikutnya PEMANTAUAN EVALUASI 24

25 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ROADMAP DANA DESA

26 Peta Daerah Provinsi, Kab/Kota, dan Desa NoPulau ∑ Prov ∑ Kab∑Kota∑ Desa Luas Wilayah (km2) Jumlah penduduk (jiwa) 1Sumatera , Jawa , Bali & Nusa Tenggara , Kalimantan , Sulawesi , Maluku , Papua , Jumlah ,

27 Peta Sebaran Desa Per Provinsi Aceh 6474 Sumut 5389 Sumbar 880 Bengkulu 1341 Kepri 275 Jambi 1398 Riau 1592 Babel 309 Sumsel 2817 Lampung 2435 Banten 1238 Jateng 7809 Jabar 5319 DIY 392 Jatim 7723 Bali 634 NTB 995 NTT 2931 Kalbar 1908 Kalteng 1434 Kalsel 1864 Kaltim 833 Kaltara 447 Gorontalo 657 Sulut 1491 Sulteng 1838 Sulbar 576 Sulsel 2253 Sultra 1820 Malut 1064 Maluku 1191 Papua 5090 PaBar 1628 Jumlah Desa (Kemendagri) Jumlah Desa (Kemendagri)

28 Roadmap Dana Desa RAPBN-P Dana Desa (DD): Rp19.066,2M Rata-rata DD per Desa: Rp 257,4 juta ADD: Rp33.430,8 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.091,1 M TOTAL= Rp54.589,0M Rata2 perdesa: Rp737 juta Dana Desa (DD): Rp44.250,37 M Rata-rata DD per Desa: Rp597,6juta ADD: Rp35.606,0M Bagi Hasil PDRD: Rp2.412,4 M TOTAL= Rp82.268,8M Rata2 perdesa: Rp1.111,0 juta Dana Desa (DD): Rp74.233,78M Rata-rata DD per Desa: Rp1.002,4 juta ADD: Rp39.125,87M Bagi Hasil PDRD: Rp2.733,8M TOTAL= Rp ,53M Rata2 perdesa: Rp1.568,0 juta Penggunaan: -Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa -Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa -Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: -APBDes -RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database Target Keberhasilan Penggunaan: -Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa -Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa -melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa -Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: -APBDes -RKP Des -RPJM Des Penggunaan: -Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa -Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa -Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: -APBDes -RKP Des -RPJM Des Penggunaan: -Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa -Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa -Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: -APBDes -RKP Des -RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan Penggunaan: -Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa -Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa -Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: -APBDes -RKP Des -RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan Dana Desa (DD): Rp88.622,892M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.196,8 juta ADD: Rp43.300,6M Bagi Hasil PDRD: Rp3.055,3M TOTAL= Rp ,857M Rata2 perdesa: Rp1.823,0juta Dana Desa (DD): Rp ,92M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp45.799,8 M Bagi Hasil PDRD: Rp3.376,7M TOTAL= Rp ,53M Rata2 perdesa: Rp2.065,0 juta Jumlah Desa

29 Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: -Perbup/Perwali Pendampingan Pemda -Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pengembangan Database: -Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) -Koord: KemdesPDT Target keberhasilan (fokus Monev): -Tersusunnya RKP Des dan APBDes -Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan -Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 40% dari jumlah Desa) 2017 Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: -Perbup/Perwali Pendampingan Pemda -Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pengembangan Database: -Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) -Koord: KemdesPDT Target keberhasilan (fokus Monev): -Tersusunnya RKP Des dan APBDes -Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan -Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 30% dari jumlah Desa) 2016 Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: -Perbup/Perwali Pendampingan Pusat : -Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pelatihan Aparatur: -Training aparat Desa Pengembangan Database: -Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) -Koordinator : Kemdes PDT Target keberhasilan (fokus Monev): -Tersusunnya RKP Des dan APBDes -Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan -Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 20% dari jumlah Desa) 2015 Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: -Perbup/Perwali Pendampingan Pusat: -Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pelatihan Aparatur: -Training aparat Desa Pengembangan Database: -Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) -Koordinator : Kemdes PDT Target keberhasilan (fokus Monev): -Tersusunnya RPJM Des, RKP Des, APBDes -Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan -Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 10% dari jumlah Desa) Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: -Permen (alokasi, penyaluran, penggunaan dan monev) -Perbup/Perwali (pembagian/alokasi Dana Desa perDesa); Pendampingan Pusat: -Fasilitator eks-PNPM -Fasilitator baru -Pelatihan fasilitator baru Pelatihan Aparatur: -TOT /Training for Master Trainer 418 aparat kab/kota -Training aparat Desa Pengembangan Database: -Koordinasi dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) Target keberhasilan: -Tersusunnya RKP Des dan APBDes -Laporan realisasi dan penggunaan dana sesuai dg aturan Roadmap Dana Desa

30 Roadmap Alokasi Dana Desa TA

31 Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Gd Radius Prawiro Lantai 9, Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Telp Faks: Website:


Download ppt "Disampaikan oleh: MENTERI KEUANGAN RI pada acara: RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Desember."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google