Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH."— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2 SIKLUS SISTEM AKIP Perencanaan Strategis (Renstra) Pelaporan Kinerja (LAKIP) Perencanaan Kinerja (RKT,PK) Pengukuran Kinerja (PK) Pemanfaatan Informasi Kinerja

3 berapa besar kinerja yang dihasilkan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai berapa besar dana yang telah atau akan dihabiskan Orientasi Akuntabilitas Kinerja Menjadi Perubahan Paradigma Bergeser dari

4 RESULT ORIENTED GOVERNMENT Are we doing the right things ? Are we doing the things right?

5 CIRI/KARAKTERISTIK RESULT ORIENTED GOVERNMENT  Clarity about objectives Outcomes  Link between objectives and means Inputs, processes, outputs  Information on results Performance indicators  Targets for results

6 PERATURAN TERKAIT SAKIP 1.Inpres No. 7 Tahun SK Ka LAN No. 239 Tahun SE MenPAN No. 31 Tahun PermenPAN No. 9 Tahun PermenPAN No. 29 Tahun 2010

7 PERMENPAN NO. 29 TAHUN 2010 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

8  SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada;  Terbitnya beberapa peraturan perundang- undangan baru terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;  Adanya kebutuhan untuk mengimplemen- tasikan Sistem AKIP dalam manajemen pemerintahan, bukan sekedar formalitas. LATAR BELAKANG

9  Penetapan Kinerja  Pengukuran Kinerja  Pelaporan Kinerja POKOK-POKOK PENGATURAN

10 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

11 PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

12 PENETAPAN KINERJA ESELON I dan SATKER

13 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

14 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ESELON I & SATKER

15

16

17  Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)  Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.  Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).  Bab III Akuntabilitas Kinerja ….. Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.  Bab IV Penutup  Lampiran-lampiran

18 Bab Akuntabilitas Kinerja 1.Informasi capaian Indikator Kinerja Utama 2.Informasi realisasi pencapaian setiap sasaran yang direncanakan dan diperjanjikan (sumber RKT, Tapkin, dan PK) :  Pencapaian Indikator Sasaran dan Target Sasaran  Dampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahan yang terjadi)  Pembandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu, standar)  Program dan Kegiatan yang dominan terkait dengan pencapaian Sasaran

19 Bab Akuntabilitas Kinerja 3.Permasalahan atau hambatan yang ditemui dalam mencapai sasaran. 4.Usulan strategi / solusi pemecahan masalah 5.Akuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaran per kinerja (reff. Form PK) 6.Penyajian informasi kinerja (A picture worth a thousand words) (Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel, etc) (Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel, etc)

20  Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;  Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

21 SEKIAN


Download ppt "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google