Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan."— Transcript presentasi:

1 1

2 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah  PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga  PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3 3 UU 17/2003  Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9)  LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L (Penjelasan Pasal 30 (2))

4 4 UU 1/2004 & PP 8/2006 UU 1/2004 Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah PP 8/2006  Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja  Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan dengan Peraturan Presiden

5 5 PENGERTIAN KINERJA PRESTASI KERJA =KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas terukur

6 6 PENGERTIAN KINERJA  Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

7 7 PENGERTIAN KINERJA  Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan  Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

8 8 OUTPUTOUTPUTOUTPUT OUTPUT OUTPUT GABUNGANOUTPUT OUTCOME KEY PERFORMANCE SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM SATUANKERJA/PENANGGUNGJAWABKEGIATAN/ UNIT ORGANISASI/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KL

9 9 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LAPORANKINERJA Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

10 10 PENGEMBANGAN SAKIP SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan.

11 11 KETERKAITAN SAKIP DENGAN SISTEM LAIN RPJPRPJM RENSTRA KL RENJA KL RKA KL DIPA PERJANJIANKINERJA CAPAIANKINERJA RKP LAPORANKINERJA RAPBN APBN RINCIAN APBN LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA EVALUASI SAKIP REVIU LKJ REALISASIANGGARAN

12 12 PENGERTIAN SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif.

13 13 HIERARKHI AKUNTABILITAS Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L Koordinator Entitas Akuntabilitas Kinerja wilayah  mencatat  mencatat data kinerja,  mengolah data kinerja,  melaporkan data kinerja

14 14 RUANG LINGKUP SAKIP Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Imbalan dan Sanksi atas Capaian Kinerja

15 15 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

16 16 DIPADIPA PERJANJIAN KINERJA Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja KL Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan Menggunakan indikator kinerja hasil program berdasarkan penjabaran TUPOKSI K/L Menggunakan indikator kinerja utama berdasarkan suatu peta strategis antar hasil program PIMPINAN UNIT ORGANISASI PIMPINAN KL

17 17 PERJANJIAN KINERJA  Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja diatur oleh Menteri Negara PAN setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri  Lembar/dokumen perjanjian kinerja KL disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN.

18 18 INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah ditetapkan Specific Measurable Attainable Relevan Time Bound Trackable KRITERIA

19 19 PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA TARGET > < REALISASI KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN UNIT ORGANISASI TARGET > < REALISASI KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TARGET > < REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN Target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra- KL Realisasi kinerja program/ kegiatan s.d. tahun berjalan VS

20 20 PENGUKURAN KINERJA Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuran kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN

21 21 PENGELOLAAN DATA KINERJA Setiap K/L mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah.

22 22 LAPORAN KINERJA  Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.  Laporan Kinerja menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/program

23 23 JENIS LAPORAN KINERJA  LAPORAN KINERJA TRIWULANAN  LAPORAN KINERJA TAHUNAN

24 24 LAPORAN KINERJA TRIWULANAN KEPALA SATKER/ PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT ORGANISASI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS MENKEU LKj Satker LKj Eselon I LKj KL paling lambat 5 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 14 hari kerja setelah berakhirnya triwulan LKj Satker LKj Eselon I LKj KL

25 25 LAPORAN KINERJA TAHUNAN KEPALA SATKER/ PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT ORGANISASI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENEG PAN MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS MENKEU LKj Satker LKj Eselon I LKj KL paling lambat tgl 20 Januari TA berikutnya paling lambat tgl 8 Februari TA berikutnya paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir LKj Satker LKj Eselon I LKj KL

26 26 LAPORAN KINERJA TAHUNAN MENEG PAN PRESIDEN MENKEU DPR/DPD paling lambat tgl 4 bulan setelah TA berakhir paling lambat tgl 6 bulan setelah TA berakhir LKPP Audited LKj PP LKPP Audited LKj PP LKj KL LKj PP

27 27 LAPORAN KINERJA TAHUNAN Mencakup:  pencapaian tujuan dan sasaran organisasi  realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi  penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja  pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL

28 28 LAPORAN KINERJA TAHUNAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN

29 29 LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER

30 30 LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI

31 31 LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L

32 32 KodeKegiatan BelanjaKeluaran Ket AnggaranRealisasiRencanaRealisasiSatuan xxxxxKegiatan A Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2 Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Satuan Kerja Fungsi Sub Fungsi Program Lokasi :::::::::::::: LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN …. Hasil Program:

33 33 REVIU DAN EVALUASI REVIU LAPORAN KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL REVIU OLEH APIP KL EVALUASIIMPLEMENTASISAKIP MENTERI NEGARA PAN EVALUASI OLEH APIP SAKIP EVALUASI OLEH APIP MENTERI/ PIMPINAN KL EVALUASIKINERJA LAPORAN KINERJA KINERJA

34 34 IMBALAN & SANKSI BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK MELAKUKAN IMPLEMENTASI SAKIP IMBALAN DAN/ATAU PENGHARGAAN SANKSI

35 35 KETENTUAN PERALIHAN  Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap mulai pada TA 2008 dan paling lambat TA 2010  Pengaturan pentahapan implementasi:  Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat  Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemda

36 36 TERIMA KASIH


Download ppt "1. 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google