Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STATISTIK KEUANGAN Statistik Distribusi dan Jasa.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STATISTIK KEUANGAN Statistik Distribusi dan Jasa."— Transcript presentasi:

1 STATISTIK KEUANGAN Statistik Distribusi dan Jasa

2 PENDAHULUAN  Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di In-donesia telah membawa konsekuensi ter-jadinya perubahan dalam sistem penyeleng-garaan pemerintah di daerah.  Perubahan tersebut tidak lain adalah berla-kunya desentralisasi fiskal di Indonesia.

3 PENDAHULUAN  Perubahan juga terjadi pada struktur laporan keuangan daerah.  Sumber keuangan pemerintah daerah meli-puti: pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.  Perubahan struktur ini memerlukan sosiali-sasi dalam hal konsep dan definisi, tata cara pengolahan, validasi serta analisisnya.

4 KONSEP DEFINISI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.  APBD merupakan realisasi dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

5 Ruang Lingkup dan Cakupan Statistik Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Statistik Lembaga Keuangan

6 Pentingnya Pengumpulan Data Statistik Keuangan Pemerintah  Sebagai bahan gambaran dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.  Memberi gambaran tentang realisasi APBN dan APBD yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota maupun pemerintah desa  Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing masing daerah  Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk daerah masing-masing

7 Pentingnya Pengumpulan Data Statistik Lembaga Keuangan  Memberikan gambaran karakteristik masing-masing kegiatan di lembaga keuangan  Memberikan gambaran mengenai kondisi lembaga keuangan melalui laporan keuangan berupa neraca rugi/laba tiap kegiatan

8 Ruang Lingkup dan Cakupan 1. Statistik Keuangan Pemerintah  Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (Pemerintah pusat mencakup seluruh departemen dan institusi pusat lainnya yang kegiatannya dibiayai APBN)  Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, dan Pemerintah Desa secara terpisah dibiayai oleh APBD masing-masing wilayah)

9 Ruang Lingkup dan Cakupan 2. Statistik Lembaga Keuangan  Perbankan Konvesional dan Syariah  Perusahaan Pembiayaan  Asuransi  Dana Pensiun  Pegadaian  Pedagang Valuta Asing  Koperasi

10 Metode Pengumpulan Data Statistik Keuangan Pemerintah  Data statistik keuangan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/ kota dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia dengan cara sensus (complete enumeration)  Data statistik keuangan pemerintah desa/kelurahan dikumpulkan dari sampel desa/kelurahan terpilih.

11 Metode Pengumpulan Data Statistik Lembaga Keuangan  Unit pencacahan lembaga keuangan adalah kantor pusat perusahaan (enterprise), kecuali untuk perusahaan pegadaian dimana unit pencacahannya adalah kantor cabang.  Pencacahan lembaga keuangan dilaksanakan secara sensus pada seluruh Provinsi, namun untuk Usaha Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sebagian kecil provinsi dan usaha koperasi pencacahannya dilakukan melalui cara sampel.  Populasi untuk jenis kegiatan lembaga keuangan diperoleh dari instansi yang menaunginya. Bank Umum dan perusahaan pedagang valuta asing diperoleh dari Bank Indonesia; Populasi perusahaan Pembiayaan Dan Modal Ventura, Asuransi dan Dana Pensiun dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Kuangan/OJK); populasi Pegadaian diperoleh dari perum pegadaian.

12 DAFTAR KUESIONER: Statistik Keuangan Daerah Bentuk-bentuk data laporan keuangan daerah  Daftar K-1 : Data Statistik realisasi APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia  Daftar APBD-1 : Data Statistik rencana APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia  Daftar K-2 : Data Statistik realisasi APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia  Daftar APBD-2 : Data Statistik rencana APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia

13 DAFTAR KUESIONER: Statistik Lembaga Keuangan  Perbankan  Perusahaan pembiayaan  Lembaga pasar modal  Asuransi,  Danapensiun,  Pegadaian,  Pedagang valuta asing,  Koperasi.

14 Metode Analisa Data Statistik Keuangan Pemerintah  Menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan keuangan K/L dalam memperoleh hasil untuk membiayai pengeluarannya  Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  Analisis Efektivitas Keuangan Daerah  Analisis Efisiensi Keuangan Daerah  Analisis Aktivitas Keuangan Daerah  Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah

15 Metode Analisa Data Statistik Lembaga Keuangan  Rata-rata Rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) berdasarkan jenis Bank  Rata-rata ROA (Return on Asset)  Rata-rata ROE (Return on Equity)  Rata-rata NIM (Net Interest Margin)


Download ppt "STATISTIK KEUANGAN Statistik Distribusi dan Jasa."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google