Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU NOMOR 42 TAHUN 2009. DASAR HUKUM UU No. 18 Tahun 2000 UU No. 8 Tahun 1983 UU No. 11 Tahun 1994 UUD’45 ps. 23 ayat (2) “Segala.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU NOMOR 42 TAHUN 2009. DASAR HUKUM UU No. 18 Tahun 2000 UU No. 8 Tahun 1983 UU No. 11 Tahun 1994 UUD’45 ps. 23 ayat (2) “Segala."— Transcript presentasi:

1 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU NOMOR 42 TAHUN 2009

2 DASAR HUKUM UU No. 18 Tahun 2000 UU No. 8 Tahun 1983 UU No. 11 Tahun 1994 UUD’45 ps. 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” Berlaku sejak 1 April Berlaku sejak 1 Januari Berlaku sejak 1 Januari UU No. 42 Tahun 2009 Berlaku sejak 1 April 2010.

3 PENGERTIAN NILAI TAMBAH DALAM PPN Proses menghasilkan yang menurut pasal 1 angka 16 UU Nomor 42 Tahun 2009 menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat, mempunyai daya guna baru, mengolah sumber daya alam. Pemberian “jasa” seperti terlihat pada definisi jasa. Profit yg berkaitan erat dengan perdagangan seperti yang terlihat pada definisi perdagangan. Kegiatan memasukkan barang atau memanfaatkan barang tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean.

4 DI DALAM DAERAH PABEAN ORANG PRIBADI BADAN OLEH PPN & PPn BM (PENGERTIAN UMUM) PAJAK ATAS KONSUMSI BKP/JKP YANG DIKENAKAN SECARA BERTINGKAT DI SETIAP JALUR PRODUKSI /DISTRIBUSI

5 KARAKTERISTIK PPN PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda. PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10% dan apabila diperlukan dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (destination principle). Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak. Penghitungan PPN terutang yang disetor ke negara menggunakan indirect substraction method/credit method/invoice method dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).

6 SKEMA PPN Penjual/Pengusaha JasaPembeli/Penerima Jasa Pemotong PajakPemikul Beban Pajak PPN PPN disetor ke negara Penyerahan BKP/JKP Membuat Faktur Pajak

7 CONTOH: MULTI STAGE LEVY (NON-KUMULATIF)

8 OBJEK PPN PASAL 4 UU PPN PENYERAHAN BKP DLM DRH PABEAN IMPOR BKP PENYERAHAN JKP DLM DRH PABEAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DR LUAR DRH PBN EKSPOR BKP PENYERAHAN AKTIVA BEKAS (PASAL 16D UU PPN) MEMBANGUN SENDIRI (PASAL 16C UU PPN jo. PMK No. 163/PMK.03/2012) PEMANFAATAN JKP DR LUAR DAERAH PABEAN EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD EKSPOR JKP

9 BKP PASAL 1 AYAT (2) DAN (3) SEMUA JENIS BARANG PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN BKP, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN BARANGBERWUJUD BARANG TAK BERWUJUD BARANG BERGERAK BARANG TAK BERGERAK

10 BUKAN BKP PASAL 4A AYAT (2) BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA ( MINYAK MENTAH, BATU BARA, DSB) BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGAT DIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK (BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM) MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGA DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGN PP NOMOR 38 TAHUN 2003 DAN PP 31 TAHUN 2007

11 PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN LEASING PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI PENYERAHAN BKP PASAL 1A AYAT (1) PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA PEMBIAYAAN DGN PRINSIP SYARIAH

12 PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKP PASAL 1A AYAT (2) BKP BERUPA AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, DAN YG PAJAK MASUKANNYA PADA SAAT PEROLEHAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN DAN PENGAMBILALIHAN USAHA DGN SYARAT SEMUA PIHAK YG TERLIBAT ADALAH PKP

13 JKP PASAL 1 AYAT (5) DAN (6) SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN JKP, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI, TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)

14 PELAYANAN MEDIK PELAYANAN MEDIK PELAYANAN SOSIAL PELAYANAN SOSIAL PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO KEUANGAN (PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE) KEUANGAN (PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE) KEAGAMAAN KEAGAMAAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR DAN UDARA YG MENJADI ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR DAN UDARA YG MENJADI BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN UDARA LN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN UDARA LN TENAGA KERJA TENAGA KERJA PERHOTELAN PERHOTELAN JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR TELEPON UMUM DENGAN UANG LOGAM TELEPON UMUM DENGAN UANG LOGAM PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL JASA BOGA ATAU KATERING JASA BOGA ATAU KATERING JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM BUKAN JKP PASAL 4A AYAT (3)

15 Tugas Mandiri Tentukan apakah kegiatan di bawah ini terutang PPN atau tidak. 1. PT. Tokai International (Jepang) memberikan jasa manajemen kepada PT. Tokai Indonesia. 2. PT. Microsoft Ltd. (Amerika) memberikan jasa pendidikan kpd PT. ABC Indonesia sehubungan penyerahan software. 3. Ikatan Alumni UI memasang iklan pengumuman reuni akbar di SCTV. 4. Penjualan motor bekas oleh dealer PT. Maju Makmur. 5. Jasa perbankan dalam menghimpun uang masyarakat oleh BCA. 6. Impor komputer dr PT. IBM International (Amerika) ke PT. Pasti Untung di Berikat Nusantara Pulogadung. 7. PT. Carefour Indonesia membeli beras dari kelompok tani makmur. 8. PT. Carefour Indonesia membeli madu murni dari PT. Perhutani (Persero) 9. Apotik Kimia Farma jual obat kepada pasen di RSCM. 10. PT. Carefour Indonesia menjual beras rojolele kepada konsumen. 11. Kantor pusat PT. Malu-Malu Kucing di Jakarta mengirim mobil dinas atas nama kantor pusat ke kantor cabangnya di Maluku.

16 PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melaku-kan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK. Batasan Pengusaha Kecil per-1 April 2010 adalah jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kurang dari Rp ,- Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. NPPKP PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok Pengu-saha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP.

17 PENGUSAHA YG MELAKUKAN : PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN PENYERAHAN JKP DI DLM DAERAH PABEAN EKSPOR BKP MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP MEMUNGUT MENYETOR MELAPORKAN PPN & PPn BM YG TERUTANG TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP KEWAJIBAN PKP PASAL 3A AYAT (1) DAN (2) MEMBUAT FAKTUR PAJAK

18 PPn & PPnBm 18 PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN DG. KEPMENKEU (PMK No.75/PMK.03 /2010 HARGA JUAL PPN = DPP PPN X Tarif DPP PPN PASAL 1 ANGKA 17

19 DASAR PENGENAAN PAJAK Harga jual, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh penjual krn penyerahan BKP Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Nilai impor = CIF + BM + BMT. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir seperti termaktub dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)..

20 NILAI LAIN SEBAGAI DPP Pemakaian sendiri = Harga jual – laba kotor ( HPP ) Pemberian Cuma – Cuma = Harga jual – laba kotor ( HPP ) Media Rekaman = Harga Jual rata – rata Film = perkiraan hasil rata2 per judul film Rokok / tembakau = Harga jual eceran Aset yg semula tidak diperjual belikan = harga pasar wajar Penyerahan Antar Cabang = HPP Penyerahan BKP melalui pedagang perantara = harga yg disepakati antara pedagang perantara dan pembeli Lelang = harga lelang Jasa Pengiriman paket = 10% x jumlah yg ditagih Jasa biro wisata = 10 % x jml tagihan Kegiatan Membangun sendiri = 20% x Jml Biaya ( tidak termasuk nilai tanah )

21 CONTOH SOAL 1. PT XYZ menjual BKP senilai Rp ,- dengan potongan harga 20%. Berapa PPN yang harus dipungut PT XYZ 2. PT ABC melakukan impor Mobil senilai US$ dengan ongkos angkut dan asuransi $ Atas impor tersebut dikenakan bea masuk 50%. Berapa PPN Impor yang harus dibayar PT ABC 3. PT Indoness mengekspor Kain senilai US $ Berapa PPN yang harus disetor ? 4. PT Baju membagikan ke karyawannya sebanyak 100 buah kaos. Apabila harga jual 1 kaos senilai Rp dengan margin laba 50%. Berapa PPN yang harus dipungut PT Baju ? 5. PT XL mengirim paket melalui TIKI senilai Rp ,-. Berapa PPN yang dipungut oleh PT TIKI ?

22 PPn & PPnBm22 SAAT PEMBAYARAN ( PASAL 11 (2) ) SAAT PENYERAHAN BKP/JKP SAAT IMPOR BKP SAAT PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD /JKP DR. LUAR PABEAN EKSPOR BKP / JKP / BKP TIDAK BERWUJUD APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM TERJADINYA: PENYERAHAN BKP/JKP PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD / JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DRH PABEAN DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAAT TERHUTANGNYA PAJAK (PASAL 11 (4) ) SAAT TERUTANG PPN (PASAL 11 UU PPN) Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d. PP 24/2002

23 PPn & PPnBm23 BKP BKP Berwujud Bergerak BKP Berwujud Tidak Bergerak BKP Tidak Berwujud Jasa Pemborong Bangunan Selain Pemborong Bangunan JKP dari luar Daerah Pabean Saat penyerahan; atau Saat Pembayaran -Saat Pembayaran Saat dan Saat Penyerahan hak -Saat dinyatakan sbg Piutang; -Saat harga ditagih; -Saat diterima pembayaran; -Saat kontrak ditandatangani. -Saat brg/fasilitas tersedia; -Saat dilakukan penagihan; -Saat pembayaran. = BKP tidak berwujud -Saat pembayaran uang muka -Saat Pembayaran termijn; -Saat pembuatan berita acara; JKP DETAIL SAAT TERUTANGNYA PPN

24 PPn & PPnBm24 PKPIMPOR PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/ JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN TEMPAT BKP DIMASUKAN KE DALAM DAERAH PABEAN DAN DIPUNGUT MELALUI DJBC ( PASAL 12 (3) ) TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ATAU TEMPAT USAHA ORANG PRIBADI ATAU BADAN ( PASAL 12 (4) ) TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN TEMPAT KEGIATAN USAHA TEMPAT LAIN DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK ( PASAL 12 (1) ) TEMPAT TERUTANG PPN ( PASAL 12 ) DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN PASAL 12 AYAT (2) UU PPN

25 PPn & PPnBm 25 PKP MEMPUNYAI SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LUAR TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEDUDUKAN TERLETAK PADA SATU WILAYAH KERJA KPP TERLETAK PADA WILAYAH KERJA KPP YG BERBEDA PKP MEMILIH SALAH SATU TEMPAT PAJAK TERHUTANG TERUTANG DI SETIAP TEMPAT KEGIATAN USAHA CUKUP MEMILIKI SATU NPPKP WAJIB DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP DI SETIAP KPP YBS. DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS UNTUK MEMILIH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SBG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK ( SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN ) KEGIATAN PENYERAHAN BKP / JKP UNTUK SEMUA TEMPAT KEGIATAN USAHA HANYA DILAKUKAN OLEH SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA ADM. PENJUALAN & KEUANGAN DISELENGGARAKAN TERPUSAT PADA SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA FAKTUR PAJAK & FAKTUR PENJUALAN DIBUAT OLEH PUSAT

26 MEKANISME PPN Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax). Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar disebut Pajak Masukan (input tax). Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.

27 PPn & PPnBm27 1. PM DAPAT DIKREDITKAN DG PK MASA PAJAK YG SAMA. 2. PM YANG DAPAT DIKREDITKAN TAPI BELUM DIKREDITKAN DENGAN PK PADA MASA YANG SAMA DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA MAX 3 BULAN PK > PMPM > PK SELISIH DIBAYAR OLEH PKP (PASAL 9 (3) ) SELISIH DAPAT DIRESTITUSI ATAU DIKOMPENSASI (PASAL 9 (4) ) PENGHITUNGAN DAN TATA CARA RESTITUSI DIATUR DGN KEP-DJP (PSL 9 (13) ) PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13

28 PPn & PPnBm28 PAJAK MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKAN HARUS MEMENUHI SYARAT: MATERIAL FORMAL BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN KEGIATAN USAHA YG PENYERAHANNYA TERUTANG PPN (PRODUKSI, DISTRIBUSI, PEMASARAN & MANAJEMEN) BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI DEGAN PER24/PJ/2012 DIISI LENGKAP, BENAR, & DITANDATANGANI ORANG YG BERWENANG DIBUAT TEPAT WAKTU (KEP-424/PJ./2003)

29 PPn & PPnBm29 PENGELUARAN UNTUK: PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP /JKP SELAIN BARANG MODAL SEBELUM PENGUSAHA BERPRODUKSI PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5) PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR, SEDAN, DAN STATION WAGON, KECUALI BRG DAGANGAN ATAU UNTUK DISEWA PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PAJAK MASUKAN YG TDK DPT DIKREDITKAN PASAL 9 AYAT (8)

30 PPn & PPnBm30 PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK PENYERAHAN YG TDK TERUTANG PAJAK DAPAT DIKETAHUI DG PASTI DARI PEMBUKUAN PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PM YG TERKAIT DG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN DAPAT DIKREDITKAN PENGKREDITAN PM DIATUR DENGAN KEP.MEN.KEU. No. 575/KMK.04/2000 PENYERAHAN DALAM SUATU MASA PAJAK PASAL 9 AYAT (5) & (6) PAJAK MASUKAN PM YG TELAH DIKREDITKAN HARUS DIHITUNG KEMBALI PADA AKHIR THN BUKU


Download ppt "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU NOMOR 42 TAHUN 2009. DASAR HUKUM UU No. 18 Tahun 2000 UU No. 8 Tahun 1983 UU No. 11 Tahun 1994 UUD’45 ps. 23 ayat (2) “Segala."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google