Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL. BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN 2 TAHAP 3 TAHAP PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL. BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN 2 TAHAP 3 TAHAP PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI)"— Transcript presentasi:

1 PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

2 BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN 2 TAHAP 3 TAHAP PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI) PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI) MENGIKAT PARA PIHAK PERJANJIAN + WARGA NEGARA MENGIKAT PARA PIHAK PERJANJIAN + WARGA NEGARA

3 ATURAN DASAR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL IUS COGENS BERSIFAT IMPERATIF/ MEMAKSA BERSIFAT IMPERATIF/ MEMAKSA FREE CONSENT GOOD FAITH PACTA SUNT SERVANDA PEMBATAS KEHENDAK BEBAS NEGARA PENGAKUAN PRANATA ILEGALITAS OBYEKTIF PEMBENTUK SISTEM H.I VERTIKAL FUNGSI TIDAK BOLEH DISIMPANGI PREAMBLE VIENNA CONV PREAMBLE VIENNA CONV. 1969

4 FREE CONSENT Membuat/ Tidak Membuat Perjanjian Mengadakan Perjanjian dg. Siapapun Menentukan Isi, Pelaksanaan, Persyaratan Menentukan Bentuk Perjanjian GOOD FAITH PROSES PEMBUATAN PELAKSANAAN PROSES PEMBUATAN PELAKSANAAN KESEPAKATANKESEPAKATAN EQUAL RIGHTS NASKAH PERJANJIAN PACTA SUNT SERVANDA SOVEREIGNSOVEREIGN INDEPENDENCEINDEPENDENCE NON INTERVENTION MENGIKATMENGENDALIKAN DITUANGKAN

5 KONVENSI WINA 1969 KONVENSI WINA 1969 FREE CONSENT GOOD FAITH PACTA SUNT SERVANDA GOVERNED BY INTERNATIONAL LAW UU NO 24 TAHUN 2000 KEPENTINGAN NASIONAL PERSAMAAN KEDUDUKAN SALING MENGUNTUNGKAN PATUH PADA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL UU NO 37 TAHUN 1999 PERSAMAAN DERAJAT SALING MENGHORMATI SALING MENGUNTUNGKAN NON INTERVENSI PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL INDONESIA INTERNASIONAL BEBAS AKTIF

6 TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KONVENSI WINA 1969 PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 PENJAJAKAN PERUNDINGAN PERUMUSAN DRAFT PENERIMAAN DRAFT PENANDATANGANAN PENGESAHAN

7 Batas Minimal Materi Perjanjian Internasional 1.Judul 2.Preamble 3.Isi/substansi 4.Prosedur Pelaksanaan 5.Ketentuan Penutup Memuat : a.aspek filosofis : latar belakang b.aspek yuridis : asas hukum rasional/ius dispositivum c.aspek politis : tujuan yg ingin dicapai Memuat : a.aspek filosofis : latar belakang b.aspek yuridis : asas hukum rasional/ius dispositivum c.aspek politis : tujuan yg ingin dicapai Memuat Hak & Kewajiban Memuat : a.Dimana perjanjian dibuat b.Kapan perjanjian dibuat c.Kapan perjanjian berlaku d.Bahasa yg dipakai Memuat : a.Dimana perjanjian dibuat b.Kapan perjanjian dibuat c.Kapan perjanjian berlaku d.Bahasa yg dipakai Mengacu pada penerapan substansi hukum

8 FULL POWERS & CREDENTIALS DALAM PROSES: 1.Perundingan; 2.Penerimaan Naskah Perjanjian 3.Penandatanganan 4.Pengesahan Naskah Perjanjian DALAM PROSES: 1.Perundingan; 2.Penerimaan Naskah Perjanjian 3.Penandatanganan 4.Pengesahan Naskah Perjanjian Perwakilan Negara (Indonesia) Selain : 1.Presiden 2.Menteri Luar Negeri Perwakilan Negara (Indonesia) Selain : 1.Presiden 2.Menteri Luar Negeri MEMERLUKAN DOKUMEN FULL POWERS CREDENTIALSCREDENTIALS Pasal 1 huruf c & d UU24/2000

9 FULL POWERS (SURAT KUASA PENUH) FULL POWERS (SURAT KUASA PENUH) SURATSURAT MEWAKILI PEMERINTAH RI MENANDATANGANIMENANDATANGANI MENERIMAMENERIMA MENGIKATKAN DIRI PRESIDENPRESIDEN MENTERI LUAR NEGERI diberikan NASKAH PERJANJIAN

10 FULL POWERS KONSTITUSIKONSTITUSI TREATY MAKING POWER Ps. 11 UUD ‘45 Ps. 11 UUD ‘45 Ps. 11 UUD ‘45 Ps. 11 UUD ‘45PRESIDENPRESIDENPERANGPERANG PERDAMAIANPERDAMAIAN PERJANJIAN dg NEGARA LAIN PERSETUJUAN DPR MENTERI LUAR NEGERI Ps. 6 UU 37/99 Ps 1 & 2 UU 24/2000 Ps. 6 UU 37/99 Ps 1 & 2 UU 24/2000 Selain MENLU & PRESIDEN PRESIDEN FULL POWERS PENDELEGASIANPENDELEGASIAN

11 Perjanjian Internasional dan Negara Ketiga “Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt”  suatu perjanjian tdk memberikan hak & kewajiban kepada pihak ketiga  Perjanjian hanya mengikat Para Pihaknya saja.

12 HAK & KEWAJIBAN PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL HAK : – Pasal 17 UNCLOS 1982 Semua Negara di dunia menikmati Hak Lintas Damai di Perairan Negara Kepulauan KEWAJIBAN : – Piagam PBB Pasal 2 ayat 6 : negara yg bukan anggota PBB hrs bertindak sesuai dengan ketentuan dalam Piagam untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional

13 UU NO. 24 TAHUN 2000 Pasal 1 huruf b UU NO. 24 TAHUN 2000 Pasal 1 huruf b KONVENSI WINA 1969 Pasal 2 huruf b KONVENSI WINA 1969 Pasal 2 huruf b RATIFICATION ACCESSION ACCEPTANCE APPROVAL RATIFICATION ACCESSION ACCEPTANCE APPROVAL PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

14 PROSEDUR PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI) RATIFIKASI INTERNAL diatur oleh Hk Nasional Undang-Undang/ Keppres/Perpres EKSTERNAL diatur oleh Hk Internasional Instrument of Ratification MENGIKAT NEGARA THDP SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL PEMBERITAHUAN WARGA NEGARA MENGIKAT WARGA NEGARA

15 PENGESAHAN UNDANG-UNDANG Politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara Batas wilayah negara Kedaulatan atau hak berdaulat negara Hak asasi manusia dan lingkungan hidup Pembentukan kaidah hukum baru Pinjaman dan/atau hibah luar negeri KEPPRES/PERPRES Materi selain tsb, misal : – IPTEK – Kebudayaan – Perdagangan – Penanaman modal Pasal 10 & 11 UU 24/2000

16 BADAN PERATIFIKASI Prosedur Ratifikasi diatur oleh Hukum Nasional masing-masing Negara : BADAN PERATIFIKASI EKSEKUTIF LEGISLATIF CAMPURAN (EKSEKUTIF + LEGISLATIF)

17 PRAKTEK INDONESIA DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 UNCLOS 1982 DIRATIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 DITRANSFORMASI ASEAN CHARTER DIRATIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008

18 Pendaftaran Perjanjian Internasional Pasal 102 ayat 1 Piagam PBB “Setiap perjanjian dan setiap persetujuan in- ternasional yang diadakan oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yg menjadi pihak setelah Piagam ini berlaku, harus secepat mungkin didaftarkan pada dan diumumkan oleh Sekretariat”

19 Pendaftaran Perjanjian Internasional Pasal 102 ayat 2 Piagam PBB “Tiada suatu pihakpun pada perjanjian atau persetujuan internasional yg belum terdaftar sesuai dg ketentuan2 dalam ayat 1 dari Pasal ini dapat mengemukakan perjanjian atau persetujuan itu dihadapan suatu badan dari PBB” (ex : Mahkamah Internasional)

20 TERIMA KASIH


Download ppt "PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL. BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN 2 TAHAP 3 TAHAP PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google