Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL"— Transcript presentasi:

1 PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

2 BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN
PERUNDINGAN 2 TAHAP MENGIKAT PARA PIHAK PERJANJIAN PENANDATANGANAN BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN PERUNDINGAN PENANDATANGANAN MENGIKAT PARA PIHAK PERJANJIAN + WARGA NEGARA 3 TAHAP PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI)

3 ATURAN DASAR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL IUS COGENS
FUNGSI PEMBATAS KEHENDAK BEBAS NEGARA FREE CONSENT BERSIFAT IMPERATIF/ MEMAKSA IUS COGENS GOOD FAITH PENGAKUAN PRANATA ILEGALITAS OBYEKTIF PACTA SUNT SERVANDA TIDAK BOLEH DISIMPANGI PEMBENTUK SISTEM H.I VERTIKAL PREAMBLE VIENNA CONV. 1969

4 PACTA SUNT SERVANDA FREE CONSENT DITUANGKAN NASKAH PERJANJIAN
Membuat/ Tidak Membuat Perjanjian FREE CONSENT GOOD FAITH Mengadakan Perjanjian dg. Siapapun NON INTERVENTION PROSES PEMBUATAN PELAKSANAAN Menentukan Bentuk Perjanjian Menentukan Isi, Pelaksanaan, Persyaratan EQUAL RIGHTS SOVEREIGN MENGENDALIKAN MENGIKAT KESEPAKATAN INDEPENDENCE DITUANGKAN NASKAH PERJANJIAN PACTA SUNT SERVANDA

5 PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KONVENSI WINA 1969 UU NO 24 TAHUN 2000 UU NO 37 TAHUN 1999 FREE CONSENT KEPENTINGAN NASIONAL PERSAMAAN DERAJAT SALING MENGHORMATI GOOD FAITH PERSAMAAN KEDUDUKAN PACTA SUNT SERVANDA PACTA SUNT SERVANDA SALING MENGUNTUNGKAN SALING MENGUNTUNGKAN NON INTERVENSI GOVERNED BY INTERNATIONAL LAW PATUH PADA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL BEBAS AKTIF INTERNASIONAL INDONESIA

6 TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KONVENSI WINA 1969 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 PERUNDINGAN PENJAJAKAN PERUNDINGAN PENANDATANGANAN PERUMUSAN DRAFT PENGESAHAN PENERIMAAN DRAFT PENANDATANGANAN PENGESAHAN

7 Batas Minimal Materi Perjanjian Internasional
Judul Preamble Isi/substansi Prosedur Pelaksanaan Ketentuan Penutup Memuat : aspek filosofis : latar belakang aspek yuridis : asas hukum rasional/ius dispositivum aspek politis : tujuan yg ingin dicapai Memuat Hak & Kewajiban Memuat : Dimana perjanjian dibuat Kapan perjanjian dibuat Kapan perjanjian berlaku Bahasa yg dipakai Mengacu pada penerapan substansi hukum

8 FULL POWERS & CREDENTIALS
DALAM PROSES: Perundingan; Penerimaan Naskah Perjanjian Penandatanganan Pengesahan Naskah Perjanjian Perwakilan Negara (Indonesia) Selain : Presiden Menteri Luar Negeri MEMERLUKAN DOKUMEN FULL POWERS Pasal 1 huruf c & d UU24/2000 CREDENTIALS

9 MEWAKILI PEMERINTAH RI
SURAT diberikan PRESIDEN MENTERI LUAR NEGERI MEWAKILI PEMERINTAH RI FULL POWERS (SURAT KUASA PENUH) MENANDATANGANI MENERIMA NASKAH PERJANJIAN MENGIKATKAN DIRI

10 PERJANJIAN dg NEGARA LAIN
FULL POWERS KONSTITUSI TREATY MAKING POWER Ps. 11 UUD ‘45 PRESIDEN PERANG PERSETUJUAN DPR PERDAMAIAN PERJANJIAN dg NEGARA LAIN Ps. 6 UU 37/99 Ps 1 & 2 UU 24/2000 PENDELEGASIAN Selain MENLU & PRESIDEN MENTERI LUAR NEGERI FULL POWERS

11 Perjanjian Internasional dan Negara Ketiga
“Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt” suatu perjanjian tdk memberikan hak & kewajiban kepada pihak ketiga Perjanjian hanya mengikat Para Pihaknya saja.

12 HAK & KEWAJIBAN PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pasal 17 UNCLOS 1982 Semua Negara di dunia menikmati Hak Lintas Damai di Perairan Negara Kepulauan KEWAJIBAN : Piagam PBB Pasal 2 ayat 6 : negara yg bukan anggota PBB hrs bertindak sesuai dengan ketentuan dalam Piagam untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional

13 PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU NO. 24 TAHUN 2000 Pasal 1 huruf b KONVENSI WINA 1969 Pasal 2 huruf b RATIFICATION RATIFICATION ACCESSION ACCESSION ACCEPTANCE ACCEPTANCE APPROVAL APPROVAL

14 PROSEDUR PENGESAHAN (RATIFIKASI/AKSESI)
INTERNAL diatur oleh Hk Nasional Undang-Undang/ Keppres/Perpres PEMBERITAHUAN WARGA NEGARA MENGIKAT WARGA NEGARA EKSTERNAL diatur oleh Hk Internasional Instrument of Ratification MENGIKAT NEGARA THDP SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL

15 PENGESAHAN UNDANG-UNDANG KEPPRES/PERPRES Materi selain tsb, misal :
Politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara Batas wilayah negara Kedaulatan atau hak berdaulat negara Hak asasi manusia dan lingkungan hidup Pembentukan kaidah hukum baru Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Materi selain tsb, misal : IPTEK Kebudayaan Perdagangan Penanaman modal Pasal 10 & 11 UU 24/2000

16 (EKSEKUTIF + LEGISLATIF)
BADAN PERATIFIKASI Prosedur Ratifikasi diatur oleh Hukum Nasional masing-masing Negara : BADAN PERATIFIKASI EKSEKUTIF LEGISLATIF CAMPURAN (EKSEKUTIF + LEGISLATIF)

17 PRAKTEK INDONESIA DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DIRATIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 UNCLOS 1982 DITRANSFORMASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 DIRATIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 ASEAN CHARTER

18 Pendaftaran Perjanjian Internasional
Pasal 102 ayat 1 Piagam PBB “Setiap perjanjian dan setiap persetujuan in-ternasional yang diadakan oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yg menjadi pihak setelah Piagam ini berlaku, harus secepat mungkin didaftarkan pada dan diumumkan oleh Sekretariat”

19 Pendaftaran Perjanjian Internasional
Pasal 102 ayat 2 Piagam PBB “Tiada suatu pihakpun pada perjanjian atau persetujuan internasional yg belum terdaftar sesuai dg ketentuan2 dalam ayat 1 dari Pasal ini dapat mengemukakan perjanjian atau persetujuan itu dihadapan suatu badan dari PBB” (ex : Mahkamah Internasional)

20 TERIMA KASIH


Download ppt "PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google